20240228_PMMP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31581784_lamp2.pdf

Other Text extracted PMMP

Document Extracted text 9

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 9

Page 1

 KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
   PT PANCA MITRA MULTIPERDANA TBK (“Perseroan”)
  TENTANG PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN
        HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang Saham Perseroan
sehubungan rencana Perseroan memohon persetujuan pemegang saham independen
(meminta mandat) berkaitan rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal
Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) dengan
memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini bersifat pendahuluan dan
Perseroan akan mengumumkan perubahan dan/atau tambahan atas informasi kepada
Pemegang Saham paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan.




                      PT PANCA MITRA MULTIPERDANA TBK

                                 Kegiatan Usaha Utama:
             Industri Pengolahan Udang, Pembekuan Udang dan Perdagangan

        Kantor Pusat dan Pabrik:                        Kantor Administrasi:
       Jl. Raya Banyuwangi Km. 10                  Jl. Bubutan 16-22 Kav-A No.1-2
  Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68362             Surabaya, Jawa Timur 60174
       Telepon : +62 (338) 672221                     Telepon : +62 (31) 5462539
      Email: corsec@pancamitra.com
      Website: www.pancamitra.com

 Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam
 Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda
 berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum,
 akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.
 Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-
 sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi
 atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa
 informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada
 fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam
 Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

    Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Surabaya pada tanggal 28 Februari 2024




                                           1

Page 2

                                        DEFINISI

“BAE”                          :   Biro Administrasi Efek Perseroan, dalam hal ini PT Sinartama
                                   Gunita.

“Bursa Efek Indonesia (BEI)”   :   Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4
                                   UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa
                                   Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau bursa lain yang
                                   akan ditentukan kemudian, dimana Saham ini dicatatkan.

“Hari Bursa”                   :   Hari di mana Bursa Efek atau badan hukum yang
                                   menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek
                                   menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
                                   ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat
                                   melakukan kliring.

“Hari Kalender”                :   Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender
                                   Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur
                                   nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah
                                   Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu
                                   keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik
                                   Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.

“KSEI”                         :   Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,
                                   berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga
                                   Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM.

“Menkumham”                    :   Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

“Otoritas Jasa Keuangan        :   Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang memiliki
(OJK)”                             fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan,
                                   pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam
                                   Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
                                   Keuangan.

“Pemegang Saham”               :   Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik
                                   dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang
                                   disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada
                                   KSEI, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
                                   Perseroan yang diadministrasikan oleh BAE.

“Peraturan No. I-A”            :   Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek
                                   Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh
                                   Perusahaan Tercatat, Lampiran dari Keputusan Direksi PT
                                   Bursa Efek Indonesia No. Kep00101/BEI/12-202, tanggal 21
                                   Desember 2021.

“POJK No. 15”                  :   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020
                                   tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
                                   Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

“POJK No. 14”                  :   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019
                                   tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
                                   Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang
                                   Penambahan       Modal   Perusahaan   Terbuka  Dengan
                                   Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

“POJK No. 32”                  :   Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan
                                   Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak


                                              2

Page 3

Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan
Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas
Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan
Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu.

“PMTHMETD” : Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu dengan menerbitkan Saham Baru
sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 14.

“RUPSLB” : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yang
akan diselenggarakan pada tanggal 5 April 2024 sesuai
dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan,
UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

“Saham” : Seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh
dalam Perseroan.

“Saham Baru” : Sebanyak-banyaknya 258.830.000 (dua ratus lima puluh
delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu) lembar saham atau
maksimum 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor
dalam Perseroan, yang berjumlah 2.588.300.000 (dua miliar
lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus ribu) lembar
saham, yang akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan
dengan nilai nominal Rp 100,- untuk setiap saham.

“UUPM” : Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995
tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia
No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-
peraturan pelaksanaannya.

“UUPT” : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007
tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746
sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja.

UMUM
Perseroan didirikan dengan nama PT Panca Mitra Multiperdana sesuai dengan Akta Pendirian No. 52
tanggal 8 Agustus 1997 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 328, keduanya dibuat di
hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., Candidat Notaris, pengganti dari Rachmat Santoso,
S.H. Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (sekarang Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-
1183.HT.01.01.TH.98 tertanggal 24 Februari 1998, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan
sesuai dengan UUWDP dengan No. TDP 09051336698 di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya
Jakarta Pusat dengan No. 2629/BH.09.05/VIII/98 tertanggal 21 Agustus 1998, serta telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12, Tambahan No. 1136 tanggal 11 Februari 2003.
(“Akta Pendirian”).

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa perubahan dan perubahan
terakhirnya dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 117 tertanggal 28
September 2020 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah (i) mendapatkan
persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-00674338.AH.01.02.TAHUN 2020
tertanggal 30 September 2020, (ii) telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHUAH.01.03-0392825 tertanggal 30
September 2020 dan (iii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-
AH.01.03-0392826 tertanggal 30 September 2020 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan No. AHU-0164386.AH.01.11.TAHUN 2020 tertanggal 30 September 2020.

3

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.22 MB
Published	28 Feb 2024
Pages	9
Characters	30,757
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

20240228_PMMP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31581784_lamp2.pdf

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 9

File

Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Other files in this announcement 2