20260423_NAIK_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32073265_lamp3.pdf

4. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukan
   dalam penitipan kolektif KSEI dan/atau Pemegang Saham dalam bentuk Warkat maka
   pembagian dividen tunai akan di transfer ke rekening bank pemegang saham, untuk
   itu diminta agar memberitahukan nama, Alamat bank serta rekening Banknya
   selambat-lambatnya pada tanggal 05 Mei 2026, sampai dengan pukul 16.00 WIB
   kepada:
                         Kantor Biro Administrasi Efek (BAE)
                              PT Adimitra Jasa Korpora
                         Kirana Boutique Office Blok F3 No.5
             Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
                      Telp: 021-2974 5222, Fax: 021-2928 9961
                             Email: opr@adimitra-jk.co.id

5. Atas Pembayaran Dividen Tunai kepada pemegang saham akan dikenakan pajak atas
   Dividen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang
   berlaku di Indonesia.
6. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai
   tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib
   pajak badan dalam negeri (WP Badan DN) dan Perseroan tidak melakukan
   pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan
   DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang
   pribadi dalam negeri (WPOP DN) akan dikecualikan dalam objek pajak sepanjang
   dividen tunai tersebut diinvestasikan di Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak
   memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan diatas, maka dividen tunai
   yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (PPh)
   sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib
   disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan
   Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung
   Kemudahan Berusaha.
7. Pemegang saham selain yang bersangkutan dalam angka 6 diatas, dividen tunai akan
   dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang
   berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan meNjadi tanggungan pemegang saham
   Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi
   hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan. Selanjutnya pemegang saham
   wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen tunai termaksud
   dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai Peraturan
   Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku.
8. Bagi Pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan
   pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak
   Berganda (P3B) wajib pajak memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jendral Pajak
   No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak
   Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/ Surat
   Keterangan Domisili (SKD) yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak
   kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya Formulir
   dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar
   20%.

Apabila terdapat masalah perpajakan yang dikembangkan dari atau klaim atas dividen tunai
yang telah diterima maka pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk
menyelesaikan dengan Perusahaan efek dan/atau bank custodian dimana pemegang Saham
membuka rekening efek.



                               Jakarta, 23 April 2026
                          PT Adiwarna Anugerah Abadi Tbk
                                      Direksi