20260421_TUGU_Pemanggilan RUPS_32072508_lamp1.pdf

Dengan mengacu kepada UUPT, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang
Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian sebagaimana diubah oleh Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No.43/POJK.05/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan
Perasuransian (”POJK No. 73/2016”), Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara,
dan Anggaran Dasar Perseroan, maka Penetapan Penghargaan Berbasis Kinerja Tahun Buku 2025 serta
Penetapan Imbalan Kerja Tahun 2026 bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas
Syariah (DPS) ditetapkan oleh RUPS.

                                        Mata Acara 5:

                                    Sebelum dilakukan Ralat:
  Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana dan
    Perubahan Peruntukan Penggunaan Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (Initial Public
Offering) Perseroan dan Persetujuan Perubahan Peruntukan Penggunaan Sisa Dana Hasil Penawaran
                         Umum Perdana (Initial Public Offering) Perseroan.

                                  Setelah dilakukan Ralat:
   Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana
                            (Initial Public Offering) Perseroan.



Dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 Tahun 2015
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (“POJK 30/2015”) yang
mengatur bahwa :
    1. Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil
        Penawaran Umum Perdana dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil
        Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan; dan
    2. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana wajib dijadikan sebagai salah satu
        mata acara dalam RUPS Tahunan.

Maka dalam mata acara ini, Perseroan akan menyampaikan laporan mengenai perkembangan realisasi
penggunaan dan sisa dana hasil Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering) Perseroan.




                                                                                              2

Perubahan Pembahasan Mata Acara Ke-6 dan Ke-7

                                         Mata Acara 6

                                    Sebelum dilakukan Ralat:
 Persetujuan Pelaksanaan Pemisahan Unit Syariah Melalui Mekanisme Pengalihan Portfolio kepada
 Perusahaan Asuransi Syariah yang Telah Memperoleh Izin Usaha dan Pengembalian Izin Usaha Unit
  Usaha Syariah dengan Tetap Mengacu kepada Arahan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan
                               Perundang-undangan yang Berlaku


                                   Setelah dilakukan Ralat:
                       Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan



Dengan mengacu kepada UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, maka penyesuaian Anggaran Dasar
Perseroan wajib ditetapkan dalam RUPS. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bermaksud
untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
dalam Anggaran Dasar.

                                        Mata Acara 7

                                    Sebelum dilakukan Ralat:
                        Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

                                    Setelah dilakukan Ralat:
                      Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Dengan mengacu kepada UUPT, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun
2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Anggaran Dasar
Perseroan diatur bahwa Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Dalam mata acara ini, Perseroan akan meminta persetujuan kepada pemegang saham sehubungan
dengan adanya perubahan susunan kepengurusan Perseroan.




                                                                                                 3

Merujuk pada seluruh uraian di atas, maka dengan ini kami rangkum perubahan (ralat) pada Mata
Acara Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat sebelumnya:

   1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 disertai Pemberian Pelunasan
      Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de-charge) kepada Direksi dan
      Dewan Komisaris.
   2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025.
   3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku
      2026.
   4. Penetapan Penghargaan atas kinerja (Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus) Tahun Buku
      2025 kepada Direksi serta Penetapan Remunerasi Tahun 2026 kepada Direksi, Dewan
      Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
   5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana
      dan Perubahan Peruntukan Penggunaan Sisa Dana Hasil Penawaran Umum Perdana (Initial
      Public Offering) Perseroan dan Persetujuan Perubahan Peruntukan Penggunaan Sisa Dana
      Hasil Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering) Perseroan.
   6. Persetujuan Pelaksanaan Pemisahan Unit Syariah Melalui Mekanisme Pengalihan Portfolio
      kepada Perusahaan Asuransi Syariah yang Telah Memperoleh Izin Usaha dan Pengembalian
      Izin Usaha Unit Usaha Syariah dengan Tetap Mengacu kepada Arahan dari Otoritas Jasa
      Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.
   7. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
   8. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Mata Acara Rapat setelah dilakukan perubahan (ralat):
   1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 disertai Pemberian Pelunasan
       Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de-charge) kepada Direksi dan
       Dewan Komisaris.
   2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025.
   3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku
       2026.
   4. Penetapan Penghargaan Berbasis Kinerja Tahun Buku 2025 kepada Direksi serta Penetapan
       Imbalan Kerja Tahun 2026 kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
       (DPS)
   5. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana
       (Initial Public Offering) Perseroan.
   6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
   7. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Adapun tidak terdapat ralat pada penjelasan mata acara lainnya dan tidak terdapat penambahan mata
acara baru, informasi sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, termasuk tanggal pelaksanaan
RUPS, tetap mengacu pada Pemanggilan Rapat yang telah disampaikan Perseroan pada tanggal 7 April
2026.




                                                                                               4

Ralat Pemanggilan Rapat ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Pemanggilan Rapat Perseroan pada tanggal 7 April 2026 yang telah dipublikasikan pada situs web
Bursa Efek Indonesia (“BEI”), situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dan situs web
Perseroan.

Demikian Ralat Pemanggilan Rapat ini kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian bersama.
Terima kasih.


                                   Jakarta, 21 April 2026
                           PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
                                           Direksi




                                                                                             5