20240125_OTMA_Pemberitahuan Rencana//Penyampaian Panggilan//Hasil RUPO//RUPSU//RUP EBA-SP_31571609_lamp2.pdf

                                  AULIA TAUFANI, S.H.
                                      NOTARIS DI JAKARTA
              Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                    NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
          MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
                               Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
                                      Email : ataufani@ataa.id


     2.   Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 11.5 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan, Pengumuman
          RUPO telah ditayangkan melalui 1 surat kabar harian koran Media Indonesia pada 22
          Desember 2023.
     3.   Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 11.5 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan, Pemanggilan
          RUPO telah ditayangkan melalui 1 surat kabar harian koran Media Indonesia pada tanggal 8
          Januari 2024.
     4.   Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 11.2 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan, Emiten telah
          memberitahukan kepada Wali Amanat mengenai rencana dan alasan perubahan melalui surat
          nomor 294/DIR-OTO/XII/2023 tertanggal 14 Desember 2023 Perihal Request for Consent
          and Waiver related to the Planned Transaction.
     5.   Emiten telah memberitahukan kepada PT Bursa Efek Indonesia mengenai rencana RUPO
          melalui surat nomor 064/Corsec-OTO/XII/2023 tertanggal 26 Desember 2023 perihal
          Pemberitahuan Rencana RUPO PT Oto Multiartha.
     6.   Wali Amanat telah mengirimkan surat Pemberitahuan RUPO kepada PT Kustodian Sentral
          Efek Indonesia (KSEI) melalui surat nomor TIB.FIB/CMS.104/2024 tanggal 8 Januari 2024
          perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”) atas Obligasi III Oto
          Multiartha Tahun 2019 (“Obligasi III 2019”) dan Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha
          Tahap I Tahun 2023 (“Obligasi Bkl I 2023”).
     7.   Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 11.6 huruf k Perjanjian Perwaliamanatan, Wali
          Amanat telah mempersiapkan acara Rapat, dan telah menunjuk Notaris Aulia Taufani, S.H.
          untuk mendampingi pelaksanaan Rapat sekaligus membuat Berita Acara Rapat.
     8.   Wali Amanat telah membuat Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan sebelum Rapat dimulai.
     9.   Wali Amanat juga telah menerima Surat Pernyataan Emiten nomor 016/DIR-OTO/I/2024
          tanggal 18 Januari 2024 yang menyatakan bahwa per tanggal ditanda tanganinya Surat
          Pernyataan tersebut, Emiten tidak memiliki Obligasi Berkelanjutan I Oto Multiartha Tahap I
          Tahun 2023.


III. KEPUTUSAN RAPAT:
     MATA ACARA RAPAT
     - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang Obligasi dan/atau kuasa pemegang Obligasi
       yang hadir untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan Mata Acara Rapat.
     - Pada kesempatan tanya-jawab tidak terdapat pemegang Obligasi dan/atau kuasa pemegang
       Obligasi yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan.
     - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
     - Bahwa hasil daro pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
          a. Pemegang obligasi atau kuasa pemegang obligasi yang menyatakan tidak setuju
               sebanyak 5.000.000.000 suara atau merupakan 1,110% dari total seluruh obligasi yang
               sah yang hadir dalam Rapat.
          b. Tidak ada Pemegang obligasi atau kuasa pemegang obligasi yang menyatakan abstain.
          c. Pemegang obligasi atau kuasa pemegang obligasi yang menyatakan setuju sebanyak
               445.500.000.000 atau sebesar 98,890% dari total seluruh obligasi yang sah yang hadir
               dalam Rapat. Dan Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.
     - Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut:
       - Menyetujui Penghapusan Pasal 7 ayat 7.2 butir 7.2.18 Perjanjian Perwaliamanatan.
       - Memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk membuat dan/atau menandatangani perubahan
         Perjanjian Perwaliamanatan dengan akta tersendiri di hadapan seorang Notaris sehubungan
         dengan keputusan tersebut di atas.

                             AULIA TAUFANI, S.H.
                                 NOTARIS DI JAKARTA
         Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
               NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
     MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
                          Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
                                 Email : ataufani@ataa.id



Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 23 Januari
2024 Nomor 53 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih
dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera
saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.