20240115_WIKA_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_31569012_lamp1.pdf

Terkait Perkembangan atas Restrukturisasi

   a.     Target Perseroan untuk finalisasi MRA dengan seluruh kreditur.
          Seperti yang telah dijelaskan pada poin b, bahwa finalisasi MRA ditargetkan untuk
          dapat selesai pada akhir Januari 2024.


2. Terkait dengan kewajiban Perseroan atas pembayaran pokok dan bunga obligasi
  dan sukuk, agar dijelaskan hal – hal sebagai berikut:
  a. Berdasarkan hasil RUPSU dan RUPO yang telah dilaksanakan Perseroan,
     terdapat Pemegang Obligasi dan Sukuk tidak menyetujui pengesampingan
     pemenuhan kewajiban keuangan untuk periode Laporan Keuangan per 31
     Desember 2023 sebagaimana diatur dalam pasal 6 perjanjian Perwaliamanatan.
     Atas hal tersebut agar dijelaskan:
     i. Upaya tindak lanjut Perseroan atas tidak disetujuinya pengesampingan
          pemenuhan kewajiban keuangan.
          Perseroan akan mengulang Kembali RUPO/RUPSU yang belum menyetujui
          pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan sebelum batas penyampaian
          Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 berakhir.


     Terkait Laporan Keuangan Auditan per 30 September 2023
     *akan disampaikan pada surat penjelasan selanjutnya


     Lainnya
 1. Terkait       dengan    ketidakpastian    estimasi    penyelesaian        konstruksi    dan
     keberlangsungan usaha Perseroan. Agar dijelaskan hal – hal berikut:
     a.    Bagaimana upaya Perseroan untuk mengatasi ketidakpastian estimasi
           penyelesaian konstruksi yang memiliki risiko signifikan terhadap jumlah
           tercatat aset dan liabilitas?
            Sebagai    upaya    Perseroan    dalam    mengatasi        ketidakpastian   estimasi
            penyelesaian konstruksi yang memiliki risiko signifikan terhadap jumlah tercatat
            aset dan liabilitas, WIKA melakukan hal-hal antara lain:
             i.    Menerapkan prosedur seleksi pemberi kerja dengan mengedepankan four-
                   eyes principle untuk meminimalisir risiko pemberi kerja yang tidak memiliki
                   kemampuan keuangan dengan memastikan pemberi kerja memiliki
                   financial closing yang cukup untuk mendanai penyelesaian proyek;

         ii.    Perseroan    dalam     melakukan     penyelesaian   progress   konstruksi,
                melakukan penyeimbangan terhadap penerimaan termin pembayaran dari
                pemberi kerja sehingga proyek yang dikerjakan oleh Perseroan dapat
                melakukan self finance dan meminimalisasi kebutuhan pinjaman modal
                kerja serta menghindari cost overrun.


b.   Bagaimana Perseroan mampu melanjutkan kelangsungan usaha?
     Untuk menjaga dan melanjutkan kelangsungan usaha, Perseroan saat ini telah
     menerapkan stream penyehatan keuangan untuk memperbaiki kinerjanya,
     dimana beberapa langkah tersebut diantaranya adalah :
     -         Perseroan telah mengajukan penundaan pembayaran kewajiban pokok dan
               bunga kepada kreditur Perseroan dan tengah mengupayakan dilaksanakan
               MRA pada akhir Januari 2024;
     -         Dalam hal Perbaikan tata Kelola dan manajemen risiko, Perseroan telah
               100% menerapkan ERP berbasis SAP untuk seluruh proyek WIKA termasuk
               proyek JO dan Non JO;
     -         Perseroan juga menerapkan percepatan penagihan piutang bermasalah
               dengan membentuk divisi khusus pecepatan piutang di tahun 2023;
     -         Melakukan asset recycling;
     -         Perseroan saat ini terus melakukan upaya refocusing pada bisnis berbasis
               proyek (tanpa melakukan investasi baru) dengan mengutamakan perolehan
               proyek dengan pola pembayaran rutin bulanan dengan uang muka. Adapun
               secara total 92% portofolio dari seluruh orderbook Perseroan saat ini
               merupakan proyek yang berasal dari pemberi kerja eksternal, sehingga
               mampu menghasilkan penerimaan termin baru bagi Perseroan. Sesuai yang
               tercatat dalam monitoring perusahaan, hingga Desember 2023 terdapat
               lebih dari 65% proyek yang merupakan proyek-proyek berasal dari
               Pemerintah dan BUMN dengan pola pembayaran rutin bulanan. Hal ini
               meningkat signifikan dibandingkan tahun 2019 yang mana proyek
               Pemerintah dan BUMN dahulu hanya sebesar 29%. Dengan model
               pembayaran ini, Perseroan mengupayakan pengelolaan arus kas dapat
               dilakukan secara mandiri di setiap proyek tersebut serta meminimalisasi
               terjadinya defisit pada arus kas di proyek
     -         Perseroan juga melakukan upaya perbaikan struktur permodalan melalui
               rencana PMHMETD untuk akselerasi penyehatan keuangan, dan telah

                 diterbitkan surat rekomendasi program tahunan privatisasi tahun 2024 oleh
                 Kemenkeu RI atas persetujuan PMN untuk Perseroan.


  c.   Rincian rencana bisnis Perseroan dalam 3 tahun mendatang.
       Sesuai dengan stream penyehatan diatas, rencana bisnis WIKA ke depan akan
       dilaksanakan dengan tetap melakukan Refocusing Portofolio Bisnis seperti yang
       dijelaskan pada butir b di atas.


2. Sehubungan dengan kepemilikan saham Seri A oleh Pemerintah Republik
  Indonesia, mohon penjelasan:
  a.   Hak pemegang saham seri A yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
       Pemegang saham seri A memiliki hak istimewa sebagaimana yang diatur dalam
       Pasal 5 Anggaran Dasar WIKA. adapun Hak-hak istimewa pemegang saham Seri
       A Dwiwarna adalah :
       1.   Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut:
            a.     Persetujuan perubahan Anggaran Dasar;
            b.     Persetujuan perubahan permodalan
            c.     Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan
                   Dewan Komisaris;
            d.     Persetujuan    terkait   penggabungan,   peleburan,   pengambilalihan,
                   pemisahan dan pembubaran Perseroan;
            e.     Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
            f.     Persetujuan pemindahtanganan asset yang berdasarkan Anggaran
                   Dasar perlu persetujuan RUPS;
            g.     Persetujuan mengenai penyertaan pengurangan prosentase penyertaan
                   modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu
                   persertujuan RUPS;
            h.     Persetujuan penggunaan laba;
            i.     Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang
                   tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu
                   persetujuan RUPS
        2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan
            Komisaris;
        3. Hak untuk mengusulkan Agenda RUPS.

              4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen Perseroan


        b.   Apakah terdapat informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan
             dapat mempengaruhi harga Efek Perseroan serta kelangsungan hidup
             Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik? Jika iya, mohon
             penjelasannya.
             Sampai saat ini tidak ada informasi/fakta/kejadian material lainnya yang dapat
             mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada
             publik atau dijelaskan dalam surat tanggapan ini.


Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima
kasih
                                                                    Corporate Secretariat




                                                                      Mahendra Vijaya
                                                                    Corporate Secretary