Back to announcement
20240103_BTPN_Pemberitahuan Rencana//Penyampaian Panggilan//Hasil RUPO//RUPSU//RUP EBA-SP_31564163_lamp2.pdf
Other Text extracted BTPNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”)
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK BTPN TAHAP I TAHUN 2019
PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat dari
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 yang diterbitkan oleh PT BANK BTPN Tbk,
berkedudukan di Jakarta Selatan, selaku Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019, sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 24, tanggal 11
September 2019, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta
Selatan, berikut perubahannya (“Perjanjian Perwaliamanatan”), dengan ini mengundang para Pemegang
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri RUPO
yang akan diselenggarakan pada :
Hari / Tanggal : Rabu, 17 Januari 2024
Waktu : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Menara BTPN, Lantai 26
CBD Mega Kuningan,
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta Selatan 12950
Agenda RUPO:
Persetujuan untuk melakukan pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor PT BANK BTPN Tbk selaku
Emiten sehubungan dengan penarikan saham hasil pembelian kembali (treasury stock), sesuai ketentuan
Pasal 6 ayat 6.1 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun
2019, Akta No. 24, tanggal 11 September 2019, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris
di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Catatan:
1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan Emiten.
2. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang
Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
a. RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per
empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan
yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
Obligasi yang hadir dalam RUPO.
b. Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak
diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau
penyertaan modal Pemerintah.
4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO
adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar
(“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta
yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO
adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
- Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan
Usaha.
- Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
- Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta
fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus
tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk
menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.
Jakarta, 3 Januari 2024
EMITEN WALI AMANAT
PT BANK BTPN TBK PT BANK MEGA TBK
Page 2
BURSA & KEUANGAN RABU, 3 JANUARI 2024 11
Investor
Domestik Harus
Diperkuat
Potensi basis utama investor rakat, di antaranya dengan
pengawasan perilaku jasa ke-
dalam negeri sudah mencapai uangan atau market conduct.
rekor tertinggi di atas 12 juta. Jika
Akses UMKM
dibandingkan dengan potensinya, Pada kesempatan yang
angka itu masih kecil. sama, Wakil Presiden Ma’ruf
Amin meminta BEI un-
tuk mengoptimalkan dan
FETRY WURYASTI bersih di pasar saham sebesar mengembangkan potensi
fetry@mediaindonesia.com Rp24,39 triliun. pembiayaan melalui pasar
Mahendra menekankan, modal dengan peningkatan
I
NVESTOR asing mulai yang menjadi catatan dari literasi kepada masyarakat.
kembali menempatkan pelajaran tersebut ialah basis Bursa efek, kata Wapres, ja-
dana mereka di negara- utama investor dalam negeri ngan lagi eksklusif milik kor-
negara emerging mar- harus ditingkatkan. Walau- porasi besar, melainkan juga
ket termasuk Indonesia di pun sudah mencapai rekor rumah pendanaan bagi usaha
penghujung 2023. Itu terjadi tertinggi di atas 12 juta, jika kecil dan menengah (UKM). ANTARA/ASPRILLA DWI ADHA
seiring dengan kondisi global dibandingkan dengan poten- “Untuk itu, BEI diminta ti- PEMBUKAAN PERDAGANGAN BEI 2024: Karyawan melihat layar pergerakan perdagangan saham saat pembukaan perdagangan
yang mulai dianggap atau sinya, masih kecil. dak terjebak dalam zona nya- Bursa Efek Indonesia (BEI) 2024 di Jakarta, kemarin. Pada perdagangan perdana di 2024, indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka
diharapkan lebih stabil oleh Selain itu, lanjut Mahendra, man, tapi membuat terobosan mengalami penurunan sebesar 0,14% atau 5,4 poin ke level 7.266.
investor internasional. meski kinerja pasar modal agar UKM bisa memperoleh
“Kalau itu (kondisi ekonomi relatif baik dan berdaya ta- akses pembiayaan dari pasar
global) sudah stabil memang han, potensinya masih relatif modal,” kata Wapres.
Tarif Pajak Baru Permudah Penghitungan
maka peluang kondisi net kecil kalau dibandingkan de- Di samping itu, peningkatan
buy (di pasar saham Indo- ngan negara-negara ASEAN edukasi dan literasi kepada
nesia) dari investor asing tertentu lainnya. masyarakat seyogianya terus
akan lebih tinggi,” kata Ketua “Meski menggembirakan, menjadi agenda kerja BEI dan
Dewan Komisioner Otoritas ditinjau dari potensi masih pemangku kepentingan, baik PEMERINTAH telah mener- Direktur Penyuluhan, Pe- lalui keterangan tertulis yang a UU PPh seperti ketentuan
Jasa Keuangan (OJK) Mahen- relatif kecil. Nilai market lewat jalur pendidikan formal bitkan peraturan yang meng- layanan, dan Hubungan Ma- diterima, kemarin. yang berlaku sebelumnya. Dwi
dra Siregar pada Pembukaan kapitalisasi pasar modal In- maupun informal. ubah penghitungan tarif pajak syarakat Direktorat Jenderal “Dengan PP ini, penghi- menambahkan, saat ini Ditjen
Perdagangan Perdana Saham donesia baru 46% dari PDB. Pemahaman yang sema- penghasilan yang berkaitan Pajak, Kementerian Keuangan, tungan pajak terutang cukup Pajak sedang menyiapkan alat
Pasar Modal Indonesia Tahun Bandingkan dengan negara- kin baik terhadap investasi dengan pekerjaan, jasa, atau Dwi Astuti mengatakan per- dilakukan dengan cara meng- bantu yang akan membantu
2024 di Bursa Efek Indonesia, negara ASEAN tertentu yang berbanding lurus dengan kegiatan wajib pajak orang aturan itu mulai berlaku efek- alikan penghasilan bruto de- dalam memudahkan penghi-
Jakarta, kemarin. sudah lebih dari 100%. Begitu kecakapan investor dalam pribadi. Aturan itu disebut tif pada 1 Januari 2024. Ke- ngan tarif efektif,” lanjutnya. tungan PPh Pasal 21, yang da-
Dengan demikian, kata juga dengan jumlah SID. Baru pengambilan keputusan in- memudahkan penghitungan mudahan yang diatur dalam Dwi juga memastikan beleid pat diakses melalui DJPOnline
Mahendra, fluktuasi keluar 6,4% dari penduduk usia vestasi, termasuk investasi di pajak ter utang bagi wajib beleid itu, kata dia, tecermin tersebut tak memberikan tam- mulai Januari 2024.
dan masuknya dana asing ke produktif di Indonesia,” kata pasar modal. Terkait pening- pajak. dari kesederhanaan penghi- bahan beban pajak baru. Pe- “Selanjutnya pemerintah
dalam portofolio investasi di Mahendra. katan literasi keuangan, OJK Ketentuan tersebut diatur tungan pajak terutang. nerapan tarif efektif bulanan akan mengatur ketentuan le-
negara-negara berkembang Untuk memaksimalkan po- berperan krusial, khususnya dalam Peraturan Pemerintah “Sebelumnya, untuk menen- bagi pegawai tetap hanya di- bih lanjut dalam peraturan
bergantung pada situasi glo- tensi domestik, OJK melaku- dalam penyiapan strategi dan No 58 Tahun 2023 tentang tukan pajak terutang, pemberi gunakan dalam melakukan Menteri Keuangan yang saat
bal. “Sentimen global akan kan percepatan penyelesaian kebijakan yang inklusif dan Tarif Pemotongan Pajak Peng- kerja harus mengurangkan penghitungan PPh Pasal 21 ini dalam proses penyusunan
memengaruhi bagaimana pemeriksaan dan pengaturan berkelanjutan. hasilan Pasal 21 atas Peng- biaya jabatan, biaya pensiun, untuk masa pajak selain masa tahap akhir,” terang Dwi.
posisi asing buy atau sell sanksi terintegrasi untuk “OJK juga diharapkan terus hasilan Sehubungan dengan iuran pensiun, dan penghasil- pajak terakhir. Dalam PP 58/2023 tersebut
(portofolio),” kata Mahen- lembaga jasa keuangan. Hal mendorong perluasan dan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan an tidak kena pajak (PTKP) dari Adapun penghitungan PPh pemerintah mengategorikan
dra. penting lainnya ialah mem- pemerataan akses keuangan, Wajib Pajak Orang Pribadi, penghasilan bruto. Hasilnya Pasal 21 setahun di masa pajak penghitungan tarif PPh Pasal
Sepanjang 2023 di pasar sa- berikan perlindungan ke- terutama produk pasar mo- yang diundangkan pada 27 baru dikalikan dengan tarif terakhir tetap menggunakan 21 menjadi tiga, yaitu kategori
ham Indonesia pun, aksi jual pada investor dan masya- dal,” tukas Wapres. (E-3) Desember 2023. Pasal 17 UU PPh,” kata Dwi me- tarif Pasal 17 ayat (1) huruf A, B, dan C. (Mir/E-3)
Bank DKI Perkenalkan Jakarta Tourist Pass
BANK DKI memperkenal- masyarakat yang hadir mera- diunduh guna mempermu- transaksi pembayaran, peng- lakukan melalui e-commerce
kan solusi layanan digital maikan panggung hiburan dah para wisatawan dalam guna Jakarta Tourist Pass Tokopedia maupun di seluruh
Jakarta Tourist Pass – JakOne Sinergi BUMD. mengakses destinasi populer, – JakOne Pay dapat menggu- kantor cabang Bank DKI.
Pay pada perhelatan Malam Plt Dirut Bank DKI Amirul transportasi, dan la yanan nakan metode scan to pay, Sekretaris Perusahaan
Muda-Mudi, Jakarta Kota Glo- Wicaksono mengatakan Ja- pariwisata lainnya di Ja- update balance, dan top up Bank DKI Arie Rinaldi me-
bal, yang berlangsung di Jalan karta Tourist Pass – JakOne karta,” jelas Amirul dalam JakCard. nambahkan, pengenalan
Sudirman, Jakarta, Minggu Pay merupakan bentuk ko- keterangannya, kemarin. Selain melalui aplikasi Ja- Jakarta Tourist Pass ini me-
(31/12/2023). laborasi yang dibangun Bank Lebih lanjut, dia menerang- karta Tourist Pass – JakOne manfaatkan momentum Fes-
Dalam kesempatan itu ha- DKI bersama Dinas Pariwisata kan bahwa Jakarta Tourist Pay, masyarakat yang ber- tival Malam Muda-Mudi,
dir Penjabat (Pj) Gubernur dan Ekonomi Kreatif Provinsi Pass – JakOne Pay memiliki wisata di Ibu Kota semakin Jakarta Kota Global, dengan
DKI Jakarta Heru Budi Har- DKI dalam menyediakan la- sejumlah fitur, seperti Maps, dimudahkan dengan JakCard membawa semangat Bank
tono beserta jajaran Pemprov yanan bagi wisatawan di Kota yang menyajikan daftar lokasi Bank DKI yang dapat diguna- DKI yang siap mendukung
ANTARA/ANDREAS FITRI ATMOKO DKI Jakarta, serta Pelaksana Jakarta. destinasi wisata. Selanjutnya kan untuk kebutuhan tiket perwujudan Jakarta sebagai
TARGETKAN US$5 MILIAR: Pekerja menjemur kerajinan Tugas (Plt) Direktur Utama “Jakarta Tourist Pass – Jak- fitur Event, yang digunakan transportasi seperti KRL Com- kota bisnis berskala global
berbahan serat alam yang akan diekspor di Sleman, Daerah Istimewa Bank DKI Amirul Wicaksono One Pay merupakan solusi sebagai sumber referensi ter- muter Line, bus Trans-Jakarta, melalui penyediaan layanan
Yogyakarta, kemarin. Pemerintah bersama Himpunan Industri Mebel beserta jajaran direksi Bank digital berbasis kartu elek- kait lokasi, waktu, dan harga MRT Jakarta, LRT Jakarta, perbankan digital yang bisa
dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menargetkan ekspor mebel dan DKI. Perkenalan layanan ter- tronik dan aplikasi (JakOne tiket destinasi wisata di Ja- hingga LRT Jabodebek. Pem- diakses oleh masyarakat luas.
kerajinan nasional senilai US$5 miliar pada 2024. sebut dilakukan di hadapan Pay Bank DKI) yang dapat karta. Dalam hal kebutuhan belian JakCard pun dapat di- (RO/E-3)
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”)
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK BTPN TAHAP I TAHUN 2019
PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat dari Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I
Tahun 2019 yang diterbitkan oleh PT BANK BTPN Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, selaku Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019, sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 24, tanggal 11 September 2019, yang dibuat di hadapan Ashoya
Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahannya (“Perjanjian Perwaliamanatan”), dengan ini mengundang para
Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada :
Hari / Tanggal : Rabu, 17 Januari 2024
Waktu : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Menara BTPN, Lantai 26
CBD Mega Kuningan,
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta Selatan 12950
Agenda RUPO:
Persetujuan untuk melakukan pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor PT BANK BTPN Tbk selaku Emiten sehubungan dengan penarikan
saham hasil pembelian kembali (treasury stock), sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 6.1 huruf a Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Bank
BTPN Tahap I Tahun 2019, Akta No. 24, tanggal 11 September 2019, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi
Jakarta Selatan.
Catatan:
1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan Emiten.
2. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
a. RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih
belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
Obligasi yang hadir dalam RUPO.
E 2EOLJDVL \DQJ GLPLOLNL ROHK (PLWHQ GDQDWDX $¿OLDVL (PLWHQ WLGDN PHPLOLNL KDN VXDUD GDQ WLGDN GLSHUKLWXQJNDQ GDODP NXRUXP NHKDGLUDQ NHFXDOL
$¿OLDVL WHUVHEXW WHUMDGL NDUHQD NHSHPLOLNDQ DWDX SHQ\HUWDDQ PRGDO 3HPHULQWDK
4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
D .RQ¿UPDVL 7HUWXOLV 8QWXN 5832 .785 \DQJ GLNHOXDUNDQ ROHK .6(,
b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan
Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta
fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum
atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
- Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
- Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
- Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus
terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan
RUPO.
6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.
Jakarta, 3 Januari 2024
EMITEN WALI AMANAT
PT BANK BTPN TBK PT BANK MEGA TBK
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.