20260406_BRIF_Penyampaian Bukti Iklan_32067731_lamp2.pdf

                           BANK & FINANSIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                16
 Senin, 6 April 2026




                                                                        PROGRAM PEMERINTAH                                                                                                                            LABA BRI TUMBUH

                  Kredit Jumbo untuk Kopdes
  Bisnis, JAKARTA — Otoritas                                            baru, yakni dalam Pasal 1                                            mencapai Rp1,21 triliun serta
Jasa Keuangan (OJK) me-                                                 angka 20 PMK 15/2026, pem-                                           insentif khusus bagi lembaga
maparkan penyaluran kredit                                              biayaan KDMP terkanalisasi                                           jasa keuangan,” tuturnya di
untuk pelaksanaan program                                               melalui PT Agrinas Pangan                                            DPR, dikutip Senin (5/4).
Koperasi Desa Merah Putih                                               Nusantara (Persero). Informasi                                         Friderica meneruskan
(KDMP) telah menembus                                                   yang dihimpun Bisnis dari                                            bahwa pihaknya juga telah
angka Rp174,73 triliun.                                                 laporan keuangan tiga bank                                           menguatkan ekonomi desa
  Kinerja penyaluran kredit                                             milik negara, selama tahun                                           melalui pembiayaan Kopdes
itu sejalan dengan langkah                                              2025 lalu, perbankan telah                                           Merah Putih yang mencapai
pemerintah yang merombak                                                menyalurkan kredit kepada                                            Rp174,73 triliun. “Serta du-
ketentuan mengenai pendana-                                             PT Agrinas Pangan Nusantara                                          kungan terhadap program 3
an program prioritas Presiden                                           masing-masing Rp46,7 triliun.                                        juta rumah dengan realisasi
Prabowo Subianto tersebut.                                              Kalau digabungkan sekitar                                            Rp1,44 triliun untuk 11.468
  Sekadar catatan, pemerintah                                           Rp140,1 triliun.                                                     unit, untuk memperluas akses
telah mengubah ketentuan                                                  Adapun, Ketua Dewan Ko-                                            pembiayaan perumahan bagi
penyaluran kredit dari per-                                             misioner OJK Friderica Wid-                                          masyarakat berpenghasilan
bankan ke KDMP melalui im-                                              yasari Dewi menuturkan hal                                           rendah,” ungkapnya.
plementasi Peraturan Menteri                                            tersebut sejalan dengan upaya                                          Sementara itu, Direktur
Keuangan (PMK) No.15/2026                                               pihaknya untuk mendukung                                             Utama Agrinas Pangan Nu-
yang merupakan revisi dari                                              pertumbuhan ekonomi nasio-                                           santara Joao Angelo De Sousa
PMK No.49/2025.                                                         nal. Selain KDMP, penyaluran                                         Mota enggan merinci proses
  Skema penyaluran yang di-                                             kredit itu juga diberikan untuk                                      penggunaan gelontoran kredit
atur dalam Pasal 2 ayat (1)                                             makan bergizi gratis (MBG)                                           dari perbankan tersebut. Dia                                                                                                                                                                        Bisnis/Arief Hermawan P

PMK 49/2025, memberikan                                                 dan program 3 juta rumah.                                            mengatakan bahwa pihak-                                                  Nasabah melakukan transaksi di anjungan                                          bersih tahun berjalan sebesar Rp7,73 triliun pada
kewenangan perbankan me-                                                  “Kami telah mendorong                                              nya hanya sebagai pelaksana                                              tunai mandiri (ATM) BRI di Bandara Soekarno-Hatta,                               Februari 2026 atau meningkat 17,04% secara tahunan
nyalurkan pembiayaan lang-                                              berbagai program strategis                                           dan meminta pertanyaan itu                                               Tangerang, Banten, Sabtu (4/4). PT Bank Rakyat                                   (year-on-year/YoY) dibandingkan dengan tahun
sung ke koperasi (KDMP).                                                seperti makan bergizi gratis                                         ditanyakan ke OJK. (Surya A                                              Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) membukukan laba                                  sebelumnya senilai Rp6,60 triliun.
  Namun dalam skema ter-                                                dengan realisasi pembiayaan                                          Simanjuntak)




                                                                                                                                                                                           REVISI UU P2SK



                                          AKROBAT ‘SENYAP’ AMANDEMEN UU
                                                SEKTOR KEUANGAN
                                               Bisnis, JAKARTA — Pemerintah menargetkan amandemen Undang-undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
                                                                                 Sistem Keuangan (P2SK) rampung pada pekan ini.
                                                                                                                                                                                     Ni Luh Anggela & Surya DA Simanjuntak
                                                                                                                                                                                               redaksi@bisnis.com




                              M
                                                  eski memuat                                       tional (MSCI).                                                                jelaskan secara rinci substansi                                               pada akhir tahun lalu, DPR telah idealnya pembahasan DIM dila-
                                                  poin strategis                                       Selain soal sikap pemerintah,                                              perubahan UU P2SK. Dia kem-                                                   mengusulkan sejumlah substansi kukan secara terbuka, tetapi jika
                                                  bagi industri                                     amandemen UU P2SK sejatinya                                                   bali menekankan diskusi masih                                                 penting dalam perubahan UU dilakukan secara tertutup, DPR
                                                  keuangan,                                         dilakukan untuk mengakomodasi                                                 berlangsung dan semua substansi                                               P2SK. Pertama, mengenai putusan harus proaktif mencari masukan
                                                  pembahasan                                        dua substansi putusan Mahkamah                                                masih dalam pembahasan.                                                       MK No. 59/PUU-XXI/2023 terkait dari banyak kalangan, termasuk
                                                  RUU P2SK                                          Konstitusi (MK) terkait status                                                  Selain itu, kata Misbakhun,                                                 kewenangan penyidik Otoritas Jasa para ekonom kritis.
                              justru ditutup rapat-rapat.                                           Lembaga Penjamin Simpanan                                                     DPR dan pemerintah juga telah                                                 Keuangan (OJK) dalam melakukan              "Yang penting masukan tersebut
                                 Pada pekan lalu, pemerintah                                        (LPS) dan kewenangan penyi-                                                   memberikan ruang meaningful                                                   penyidikan tindak pidana sektor dipertimbangkan serius," katanya.
                              telah menyerahkan daftar in-                                          dikan pidana di sektor keuangan.                                              participation untuk menjaring                                                 jasa keuangan.                                      Menurut Wijayan-
                              ventarisasi masalah (DIM) RUU                                            Adapun, proses pembahasan                                                  aspirasi publik guna memba-                                                     Kedua, putusan MK No.         Ribut-ribut       to, pembahasan un-
                              P2SK. Penyerahan DIM tersebut                                         UU sedang berlangsung di le-                                                  has sejumlah isu krusial dalam                                                85/PUU-XXII/2024 terkait      soal Kekuasaan      dang-undang yang di-
                              menandai perubahan sikap ter-                                         vel panitia kerja (panja) Komisi                                              amandemen UU tersebut. “Semua                                                 penetapan rencana kerja        Tunggal OJK        lakukan secara tertutup
                              hadap revisi UU P2SK. Pasalnya,                                       XI DPR. Meski demikian, rapat                                                 masih dalam tahap pembahasan                                                  dan anggaran tahunan          Menyidik Tindak     memiliki banyak kele-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Pidana Jasa
                              ketika wacana amandemen UU                                            pembahasan DIM RUU P2SK di                                                    di Panja,” katanya.                                                           Lembaga Penjamin Sim-            Keuangan         mahan. Dia menuturkan
                              itu digaungkan, pemerintah me-                                        tingkat Panja pada pekan lalu                                                   Di sisi lain, Tenaga Ahli Menteri                                           panan (LPS).                                      bahwa yang harus dihin-
                              ngatakan perubahan UU P2SK                                            berlangsung tertutup. DPR dan                                                 Keuangan Bidang Pengembangan                                                    Meski jalan masuknya                            dari jika hasil revisi UU
                              masih terlalu dini.                                                   pemerintah juga tidak secara                                                  Sektor Keuangan Herman Sa-                                                    lewat putusan MK terkait                          dilakukan secara tertutup
                                 Namun, seiring berjalannya                                         terbuka menjelaskan substansi                                                 heruddin menyampaikan bahwa                                                   wewenang OJK dan ang-                             adalah didominasi oleh
                              waktu, pemerintah setuju un-                                          perubahan UU P2SK.                                                            pembahasan RUU P2SK sangat                                                    garan LPS, nyatanya draf                          interest group tertentu
                              tuk membahas revisi UU P2SK.                                             Ketua Komisi XI DPR M Mis-                                                 intensif. Dia mengatakan hingga                                               revisi UU P2SK melebar                            yang berseberangan
                              Perubahan sikap tersebut tampak                                       bakhun menjelaskan bahwa dis-                                                 saat ini proses revisi UU P2SK                                                ke independensi BI. Dalam                         dengan prinsip good
                              ketika Menteri Keuangan Purbaya                                       kusi-diskusi di level panja sifatnya                                          sudah mencapai 95%.                                                           draf RUU P2SK per 1 Oktober governance.
                              Yudhi Sadewa rapat dengan Ko-                                         belum final, sehingga pihaknya                                                  “Target kita adalah minggu de-                                              2025, DPR berencana memperluas              Kalau itu terjadi, kata Wijayanto,
                              misi XI DPR pada Februari lalu.                                       harus membahasnya secara ter-                                                 pan [pekan ini] itu sudah bisa                                                peran BI untuk dukung sektor riil efek runtutannya bakal panjang
                                 Pada waktu itu, Purbaya me-                                        tutup demi menjaga stabilitas                                                 keluar, sudah selesai [dibahas],”                                             dan penciptaan lapangan kerja. ke semua lini perekonomian se-
                              ngatakan revisi UU P2SK men-                                          pasar keuangan.                                                               kata Herman usai menghadiri                                                                                           cara nasional.
                              jadi momentum krusial untuk                                              “Kalau terbuka maka perdebatan                                             Rapat Panja RUU P2SK di Kom-                                                  TRANSPARANSI                                "Soliditas fiskal dan moneter
                              menambal celah regulasi. Dia                                          belum final diberitakan dan men-                                              pleks Parlemen, Kamis pekan lalu.                                               Sementara itu pengamat ekono- kita akan terganggu. Defisit makin
                              juga secara spesifik menyinggung                                      jadi spekulasi di pasar bagaimana                                                                                                                           mi dari Universitas Paramadina tidak terkendali, surat utang ne-
                              isu volatilitas pasar akibat isu                                      jadinya?,” ujar Misbakhun saat                                                WACANA PENGATURAN                                                             Wijayanto Samirin menyoroti ke- gara akan semakin sulit mencari
                              transparansi imbas pengumuman                                         dihubungi, Sabtu (4/4).                                                        Dalam catatan Bisnis, draf                                                   engganan DPR membuka pemba- pembeli dan rupiah berpo-
                              Morgan Stanley Capital Interna-                                          Misbakhun juga enggan men-                                                 amandemen UU yang beredar                                                     hasan RUU P2SK. Dia mengatakan tensi makin tertekan."

                                                                                                                                                                                                                                                                               Pemerintah dan DPR akan menuntaskan
                                                                                                                                                                                                                                                                               pembahasan amandemen Undang-undang
                                                                                                                                  37%5,0XOWL¿QDQFH,QGRQHVLD                                                                                                                No.4/2023 tentang Pengembangan dan
                                                                                                 Menara BRILiaN -O*DWRW6XEURWR.DY1R$/DQWDL 0HQWHQJ'DODP7HEHW
                                                                                                                      Jakarta Selatan 12870 Telp: 02150595011                                                                                                                  Penguatan Sistem Keuangan (P2SK).
                                                                     LAPORAN POSISI KEUANGAN
                                                                       Tanggal 31 Desember 2025
                                                                                                                                                                                    LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
                                                                                                                                                                                       8QWXNWDKXQ\DQJEHUDNKLUSDGDWDQJJDO'HVHPEHU
                                                                                                                                                                                                                                                                               Proses amandemen UU ini sempat ramai
                                                         'LVDMLNDQGDODPULEXDQ5XSLDKNHFXDOLGLQ\DWDNDQODLQ                                                                        'LVDMLNDQGDODPULEXDQ5XSLDKNHFXDOLGLQ\DWDNDQODLQ                                  pada tahun lalu dan kembali menjadi
                                                          31 Desember   31 Desember                                                    31 Desember       31 Desember                                                                     2025            2024
                                 ASET
                                                              2025          2024
                                                                                                  LIABILITAS DAN EKUITAS
                                                                                                                                           2025              2024
                                                                                                                                                                           PENDAPATAN
                                                                                                                                                                                                                                                                               perbincangan publik karena
      ASET                                                                             LIABILITAS DAN EKUITAS
                                                                                       LIABILITAS
                                                                                                                                                                             Pendapatan pembiayaan investasi
                                                                                                                                                                             Pendapatan pembiayaan modal kerja
                                                                                                                                                                                                                                   175.916.994 175.182.635
                                                                                                                                                                                                                                    13.301.001    12.568.779
                                                                                                                                                                                                                                                                               pembahasannya terkesan tertutup.
                 Kas dan kas di bank                        54.161.468 225.804.539        Pinjaman yang diterima                       2.572.791.498 4.973.707.999           Pendapatan pembiayaan multiguna                       546.572.422 757.769.757
                 Piutang pembiayaan investasi - neto     1.345.194.820 1.385.853.844      Utang obligasi                                 999.102.946 1.001.511.620           Pendapatan sewa operasi                               375.748.262 359.505.548
                 Piutang pembiayaan modal kerja - neto
                 Piutang pembiayaan multiguna - neto
                                                           157.315.721    88.303.689
                                                         2.749.243.570 4.794.499.241
                                                                                          Beban yang masih harus dibayar
                                                                                          Utang pajak
                                                                                                                                          72.141.723
                                                                                                                                          11.818.545
                                                                                                                                                        66.272.871
                                                                                                                                                         7.301.769
                                                                                                                                                                             Pendapatan bunga
                                                                                                                                                                             Keuntungan atas penjualan aset sewa operasi
                                                                                                                                                                                                                                    11.009.698
                                                                                                                                                                                                                                    46.111.086
                                                                                                                                                                                                                                                   7.869.700
                                                                                                                                                                                                                                                  31.464.016
                                                                                                                                                                                                                                                                              Berikut kronologi pembahasan revisi UU P2SK
                 Piutang sewa operasi - neto                24.760.334    55.028.538      Liabilitas imbalan kerja karyawan               43.363.414    35.730.992
                 Beban dibayar di muka dan uang muka        58.371.752    65.112.256      Liabilitas derivatif                                51.669             -
                                                                                                                                                                             Pendapatan komisi
                                                                                                                                                                             Pendapatan lain-lain
                                                                                                                                                                                                                                       943.203
                                                                                                                                                                                                                                    62.577.841
                                                                                                                                                                                                                                                   4.878.779
                                                                                                                                                                                                                                                  62.018.079
                                                                                                                                                                                                                                                                             16 September 2025 muncul draf revisi UU P2SK. Isu soal kelembagaan Bank
                 Pajak dibayar dimuka
                 Aset tetap - neto
                                                            13.605.291
                                                            38.030.115
                                                                             826.048
                                                                          41.594.673
                                                                                          Liabilitas Sewa
                                                                                          Liabilitas lain-lain
                                                                                                                                          14.553.305    15.985.011
                                                                                                                                         190.962.140 152.573.111
                                                                                                                                                                           TOTAL PENDAPATAN                                      1.232.180.507 1.411.257.293                 Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Transformasi
                                                                                                                                                                           BEBAN
                 Aset hak guna - neto
                 Aset sewa operasi - neto
                                                            19.207.803    20.353.914
                                                           885.545.102 900.622.884     TOTAL LIABILITAS                                3.904.785.240 6.253.083.373           Beban pendanaan                                       335.208.866 476.158.780                   tanggung jawab LPS dari Menkeu ke DPR imbas putusan Mahkamah Konstusi.
                 Aset takberwujud - neto                    15.188.899    16.073.297                                                                                         Beban gaji dan tunjangan                              198.961.622 217.467.575
                 Aset derivatif                              5.414.799    13.546.340   EKUITAS                                                                               Penyisihan kerugian penurunan nilai                   160.475.917 180.003.348                   Menteri Keuangan Purbaya berpendapat revisi UU P2SK terlalu dini.
                 Aset pajak tangguhan - neto                21.539.447    17.080.919     Modal Saham                                     450.000.000     450.000.000         Beban umum dan administrasi                           103.871.176    90.924.698
                 Aset lain-lain - neto                      30.562.245    52.931.599     Saldo laba:                                                                         Beban depresiasi dan amortisasi                       293.588.197 281.530.162                   1 Oktober 2025 muncul draf terbaru, ada penguatan kewenangan DPR dalam
                                                                                            Telah ditentukan penggunaannya               112.518.251     112.518.251         Beban hunian                                            4.232.456     4.174.008
                                                                                            Belum ditentukan penggunaannya               951.337.460     860.453.527         (Keuntungan) kerugian dari selisih kurs - neto            (51.551)     (265.679)                evaluasi kinerja OJK, LPS dan BI. DPR memastikan substansi belum final dan
                                                                                                                                                                             Kerugian atas penjualan aset sewa operasi               5.015.745     9.901.675
                                                                                          Pengukuran kembali liabilitas imbalan                                              Beban lain-lain                                        12.793.774    16.343.074
                                                                                                                                                                                                                                                                             masih tahap diskusi.
                                                                                            kerja - neto setelah pajak                     3.874.050        3.525.176      TOTAL BEBAN                                           1.114.096.202 1.276.237.641
                                                                                                                                                                           LABA SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL                                                                    2 Oktober 2025 rapat paripurna mengesahkan revisi UU P2SK menjadi RUU
                                                                                       Kerugian kumulatif atas instrumen
                                                                                                                                                                             DAN PAJAK PENGHASILAN                                 118.084.305 135.019.652                   inisiatif DPR, segera dibahas dengan pemerintah.
                                                                                            derivatif untuk lindung nilai
                                                                                            arus kas - neto setelah pajak                  (4.373.635)     (1.948.546)     %HEDQSDMDN¿QDO                                          
                                                                                                                                                                           LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN                    115.883.861 133.447.330
                                                                                                                                                                           BEBAN PAJAK PENGHASILAN                                                                           4 Februari 2026 Menkeu Purbaya dan Komisi XI DPR bertemu dan sepakat
                                                                                                                                                                           Beban Pajak Penghasilan                                  24.999.928         29.542.966            untuk mempercepat pembahasan amandemen UU P2SK.
                                                                                                                                                                           LABA TAHUN BERJALAN                                      90.883.933        103.904.364
                                                                                       TOTAL EKUITAS                                   1.513.356.126 1.424.548.408         PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
                                                                                                                                                                            3RV\DQJWLGDNDNDQGLUHNODVL¿NDVLNHODEDUXJL                     
                                                                                                                                                                                                                                                                             31 Maret 2026 pemerintah menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM)
                                                                                                                                                                                Keuntungan (kerugian) aktuarial                           447.275         691.725            RUU P2SK. Pembahasan bakal dikebut.
                                                                                                                                                                                Pajak penghasilan terkait                                 (98.400)       (152.179)
      TOTAL ASET                                         5.418.141.366 7.677.631.781   TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS                    5.418.141.366 7.677.631.781
                                                                                                                                                                            3RV\DQJDNDQGLUHNODVL¿NDVLNHODEDUXJL                                                     1 April 2026 melanjutkan pembahasan panitia kerja (panja) RUU P2SK pasca
                                                                                                                                                                                Bagian efektif atas perubahan nilai wajar
   Catatan:
                                                                                                                                                                                  instrumen derivatif-lindung nilai arus kas            (3.109.089)      (908.005)           penyerahan DIM RUU P2SK pemerintah.
                                                                                                                                                                                Pajak penghasilan terkait                                  684.000        199.761
     ,QIRUPDVLNHXDQJDQGLDWDVGLDPELOGDULODSRUDQNHXDQJDQ37%5,0XOWL¿QDQFH,QGRQHVLD 3HUXVDKDDQ WDQJJDO'HVHPEHUGDQXQWXNWDKXQ\DQJ                   RUGI KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK                         (2.076.214)      (168.698)           2 April 2026 pemerintah menyebut target pembahasan RUU P2SK bakal
     berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh                 TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF
     .$33XUZDQWR6XVDQWLGDQ6XUMD 366 ¿UPDDQJJRWD(UQVW <RXQJ*OREDO/LPLWHGGHQJDQSDUWQHUSHQDQJJXQJMDZDEDGDODK<DVLUDXGLWRULQGHSHQGHQ                    TAHUN BERJALAN                                         88.807.719        103.735.666
                                                                                                                                                                                                                                                                             selesai pekan depan [pekan ini].
     EHUGDVDUNDQ 6WDQGDU$XGLW \DQJ GLWHWDSNDQ ROHK ,QVWLWXW$NXQWDQ 3XEOLN ,QGRQHVLD GHQJDQ RSLQL DXGLW WDQSD PRGL¿NDVLDQ VHEDJDLPDQD WHUFDQWXP GDODP
     ODSRUDQQ\DWDQJJDO0DUHW\DQJWLGDNWHUFDQWXPGDODPSXEOLNDVLLQL                                                                                                                           Jakarta, 30 Maret 2026
                                                                                                                                                                                                                                                                             4 April 2026 Komisi XI DPR mengungkap pembahasan RUU P2SK sengaja
     ,QIRUPDVLNHXDQJDQWHUVHEXWGLDWDVWLGDNPHQFDNXSFDWDWDQDWDVODSRUDQNHXDQJDQ                                                                                                                 37%5,0XOWL¿QDQFH,QGRQHVLD
                                                                                                                                                                                                                  'LUHNVL
                                                                                                                                                                                                                                                                             berlangsung tertutup untuk mencegah spekulasi pasar.
                                                                                                                                                                                                                                                                              BISNIS/MUHAMMAD AFANDI                   Sumber: draf UU P2SK 1 Oktober 2025, wawancara