20231130_SOTS_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_31544171_lamp1.pdf

Lampiran Surat No. 263/SMK-IDX/XI/2023
   A. LAPORAN KEUANGAN
   1. Sehubungan dengan CALK 1 dan tentang entitas anak Perseroan per 30 September 2023,
      agar dijelaskan :
      a. Latar belakang PT Tanjung Karoso Permai (TKP) belum beroperasi hingga saat ini sejak
         pendiriannya tahun 2012.
          Sampai tahun 2023 kuartal 3, entitas anak PT Tanjung Karoso Permai masih fokus pada
          proses land clearing tanah, sehingga belum bisa menentukan kapan entitas anak bisa
          beroperasi.
          Until the third quarter of 2023, the subsidiary entity of PT Tanjung Karoso Permai is still
          focused on the land clearing process, thus unable to determine when the subsidiary entity
          can commence operations.
      b. Rencana timeline beroperasinya TKP dan informasi mengenai kegiatan usaha yang akan
         dijalankan oleh TKP.

          Tujuan Perseroan untuk berinvestasi pada entitas anak tersebut (PT Tanjung Karoso
          Permai) adalah untuk mengembangkan, meningkatkan aset perusahaan, dengan
          pertimbangan bisnis bahwa harga properti terus menerus naik, dan Perseroan ingin
          mendapatkan keuntungan dari harga properti sehingga dapat meningkatkan nilai
          perusahaan dan asset.

          The Company’s objective in investing in the subsidiary entity (PT Tanjung Karoso Permai)
          is to develop and enhance the company’s assets, considering the business perspective that
          property prices are consistently rising. The Company aims to capitalize on the increasing
          property values to generate profits, thereby enhancing the overall value of the company and
          its assets.

      c. Perbedaan informasi susunan dan kepemilikan pemegang saham Perseroan antara CALK
         1 dengan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Form E009 IDXnet) sebagaimana
         berikut:




          Pada Laporan Keuangan Kuartal 3, yang Perseroan ungkap adalah pemegang saham yang
          namanya tertera pada akta, dan tidak memasukan pemegang saham free float yang lebih
          dari 5% yang namanya tidak tertera pada akta. Yaitu atas nama Indjun. Pada LKTT juga
          tidak memisahkan antara saham biasa (Pemegang Saham Sendiri) dan saham free float.

       Sementara pada LBRPE, atas nama Indjun ikut dimasukkan dikarenakan sebagai
       pemegang saham lebih dari 5% melalui saham free float (bursa). Sedangkan atas nama
       Cindy Angelina Adranacus tidak terlihat namanya, dikarenakan hanya muncul pada
       Masyarakat – Warkat – Scrip senilai Rp1.000.000.

       Untuk atas nama Stevano Rizki Adranacus, pada laporan LKTT saham Stevano Rizki
       Adranacus adalah 247.967.600 lembar yang merupakan penggabungan antara saham
       biasa dan saham free float. Sedangkan pada LBRPE harus dipisah antara saham lebih dari
       5% dan saham free float. Pada LBRPE 7.967.600 lembar saham Stevano Rizki Adranacus
       terdapat pada bagian “Jumlah saham scripless dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris
       kurang dari 5%”.

       Perseroan akan melakukan revisi laporan keuangan pada CALK 18, dengan mengungkap
       lebih rinci pada daftar pemegang saham tersebut.

       In the financial report for the third quarter, The Company discloses the shareholders whose
       names are listed in the deed and does not include free float shareholders with more than 5%
       ownership whose names are not listed in the deed, specifically under the name Indjun. The
       financial statements also do not distinguish between common shares (held by the company
       itself) and free float shares.

       Meanwhile, in the LBRPE (List of Shareholders with More Than 5%), the name Indjun is
       included because they are a shareholder with more than 5% ownership through free float
       shares (stock exchange). On the other hand, the name Cindy Angelina Adranacus is not
       visible, as it only appears in the Public - Warrants - Scrip worth Rp1,000,000.

       For Stevano Rizki Adranacus, in the LKTT report, the total shares are 247,967,600, which is
       a combination of common shares and free float shares. However, in the LBRPE, it is
       necessary to separate shares exceeding 5% ownership and free float shares. In the LBRPE,
       7,967,600 shares of Stevano Rizki Adranacus are listed under the section 'Total scripless
       shares owned by the Board of Directors and Board of Commissioners less than 5%.

       The company will revise the financial report in CALK 18 by providing more detailed
       disclosure in the list of shareholders.

2. Sehubungan dengan CALK 9 tentang aset tetap, agar dijelaskan :
   a. Latar belakang Perseroan sampai saat ini belum dapat menyelesaikan proses Akta Jual
      Beli atas aset berupa tanah / villa di Kepulauan Seribu yang dibeli dari PT Setiautama
      Island dengan nilai sebesar Rp15,80 miliar pada tahun 2015.
      Sampai saat ini Perseroan masih menunggu pemecahan sertipikat utama dari developer.
      Perseroan selalu komunikasi dan kooperatif dalam setiap tahapan proses
      pensertipikatan. Sampai saat ini tidak ada hambatan karena proses masih terus berjalan.

       As of now, the company is still awaiting the issuance of the main certificate from the
       developer. The company maintains constant communication and cooperation at every stage
       of the certification process. There are currently no obstacles as the process is still ongoing.

   b. Agar disampaikan nilai aset tanah / villa di Kepulauan Seribu tersebut saat ini.
      Tanah     : 18.737.000.000
      Bangunan : 4.289.963.582 (sebelum depresiasi)
      Total     : 23.026.963.582

       Land       : 18,737,000,000
       Building   : 4,289,963,582 (before depreciation)
       Total      : 23,026,963,582


   c. Upaya yang telah dilakukan Perseroan dalam proses pengurusan Akta Jual Beli tersebut.
      Perseroan selalu komunikasi dan kooperatif dalam setiap tahapan proses
      pensertipikatan.

       The company consistently communicates and cooperates at every stage of the certification
       process.

   d. Dampak material terhadap Perseroan dengan situasi belum terselesaikannya Akta Jual
      Beli dan dalam hal terjadi permasalahan dengan pihak penjual sehubungan dengan tanah
      tersebut.
      Tidak terdapat dampak material dengan kegiatan Perseroan terkait belum
      terselesaikannya Akta Jual Beli pembelian tanah tersebut.

       There is no material impact on the company's activities related to the incomplete Deed of
       Sale and Purchase for the land acquisition.

3. Sehubungan dengan CALK 10 tentang aset lain-lain agar dijelaskan :
   a. Timeline realisasi pengakuan uang muka pembelian tanah sebesar Rp2,86 miliar menjadi
      aset tetap yang merupakan pembelian tanah dari pihak berelasi PT Dwimukti Graha
      Elektrindo (DGE).
      Tidak terdapat jangka waktu untuk pelunasan pembelian tanah tersebut. Namun
      Perseroan berencana untuk net-off antara uang muka tersebut dengan utang yang
      dimiliki Perseroan.

       There is no specified timeframe for the settlement of the land purchase. However, the
       company plans to net off the down payment with the debt owed by the company.

   b. Periode transaksi beserta nilai wajar atas tanah yang dibeli dari DGE tersebut.
      Nilai tanah yang disetujui pada tahun 2017 untuk pembelian tersebut adalah
      Rp54.091.300.000.

       The approved value of the land for the purchase in 2017 is Rp54,091,300,000.

   c. Rencana penggunaan atas tanah yang dibeli dari DGE tersebut.
      Rencana pembelian tanah tersebut adalah untuk investasi.

       The plan for purchasing the land is for investment purposes.

   d. Agar disampaikan informasi dalam hal terdapat hambatan sehubungan dengan realisasi
      uang muka pembelian tanah tersebut.
       Kendala utama adalah pada kondisi finasial Perseroan. Perseroan masih fokus untuk
       meningkatkan performa bisnis hotel. Salah satunya dengan renovasi unit-unit hotel
       dengan tujuan meningkatkan pendapatan sehingga Perseroan masih belum berencana
       menindaklanjuti pembelian tanah tersebut.
       The main constraint is the financial condition of the company. The company is still focused
       on improving the performance of the hotel business. One of the strategies is renovating hotel
       units to increase revenue. As a result, the company currently has no plans to proceed with
       the land purchase.
4. Sehubungan dengan CALK 11 tentang sifat, transaksi dan saldo dengan pihak berelasi, agar
   dijelaskan:

   a. Latar belakang pencatatan saldo utang pihak berelasi jangka panjang Perseroan kepada
      DGE sebesar Rp87,72 miliar per 30 September 2023 melainkan sebagai utang per 31
      Desember 2022, mengingat pada penjelasan CALK tersebut disampaikan bahwa
      perolehan tambahan dana dari DGE adalah pada tahun 2022.

       Tidak terdapat batas waktu pembayaran berdasarkan perjanjian utang piutang antara
       Perseroan dengan DGE. Sehingga pada laporan keuangan, kami mengakui utang tersebut
       sebagai utang jangka panjang.

       There is no specified payment deadline based on the receivable agreement between the
       Company and DGE. Therefore, in the financial statements, we recognize this debt as long-
       term debt.

   b. Informasi mengenai jatuh tempo atas utang kepada DGE tersebut.

       Tidak terdapat batas waktu pembayaran berdasarkan perjanjian utang piutang antara
       Perseroan dengan DGE.

       There is no specified payment deadline based on the receivable agreement between the
       Company and DGE.

   c. Sumber dana yang akan digunakan Perseroan dalam melunasi kewajiban tersebut
      mengingat saldo kas dan setara kas Perseroan per 30 September 2023 adalah sebesar
      Rp11,25 miliar (atau 12,83% dari saldo utang tersebut).

       Utang pihak berelasi mayoritas adalah jangka panjang. Perseroan mengutamakan
       pembayaran utang bank terlebih dahulu dibandingkan dengan pembayaran utang pihak
       berelasi.

       The majority of related-party debts are long-term. The Company prioritizes the repayment
       of bank debts over the repayment of related-party debts.

   d. Latar belakang dan penggunaan dana atas utang PT Tanjung Karoso Permai selaku
      entitas anak Perseroan kepada DGE sebesar Rp2,11 miliar mengingat entitas tersebut
      belum beroperasi.

       Entitas anak TKP melakukan land clearing. Sehingga entitas anak memerlukan uang dan
       melakukan pinjaman ke DGE.

       The subsidiary entity TKP is conducting land clearing. As a result, the subsidiary entity
       requires funds and has taken a loan from DGE.

5. Sehubungan dengan CALK 16 tentang utang bank, agar dijelaskan:
   a. Jatuh tempo utang bank jangka pendek sebesar Rp7,54 miliar.
      Jatuh tempo utang bank jangka pendek tersebut adalah setiap bulannya pada tanggal 25.

       The maturity date for the short-term bank debt is every month on the 25th.

   b. Sumber dana yang akan digunakan Perseroan untuk membayar utang bank tersebut
      mengingat mengingat saldo kas dan setara kas Perseroan per 30 September 2023 adalah
      sebesar Rp11,25 miliar dan nilai liabilitas jangka pendek secara keseluruhan adalah
      sebesar Rp14,48 miliar.
      Perseroan akan menjajaki kemungkinan melakukan HMTDE atau Rights Issue untuk
      melakukan pelunasan utang bank tersebut. Namun sampai saat ini Perseroan masih
      belum berencana melakukan hal tersebut dikarenakan Perseroan masih mampu
      memenuhi kewajiban Debt Service.

       The company will explore the possibility of conducting HMTDE or a Rights Issue to settle the
       bank debt. However, as of now, the company has not planned to do so because it is still able
       to meet its Debt Service obligations.

6. Sehubungan dengan pemenuhan liabilitas jangka pendek Perseroan sebesar Rp14,48 miliar
   per 30 September 2023, agar dijelaskan sumber dana yang akan digunakan Perseroan untuk
   memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut secara tepat waktu mengingat kas Perseroan
   sebesar Rp11,25 miliar dan piutang Perseroan sebesar Rp347,72 juta per 30 September
   2023.
   Pada beban akrual terdapat pencadangan untuk Aset Tetap senilai Rp365jt, dan bukan
   merupakan liabilitas yang harus dibayar. Sementara deposit tamu senilai Rp300jt adalah DP
   yang justru berarti masih ada potensi pendapatan dan kas yang akan Perseroan terima ketika
   tamu menetap. Sementara menunggu Perseroan membukukan laba maka Perseroan akan
   meminjam ke pemegang saham dan atau pihak berelasi untuk menutupi pembayaran
   liabilitas jangka pendek.

   In the accrual expenses, there is a provision for Fixed Assets amounting to Rp365 million, which
   is not a liability that needs to be paid. Meanwhile, the guest deposits amounting to Rp300 million
   are down payments, indicating potential future revenue and cash that the Company will receive
   when guests stay. While waiting for the Company to book profits, the Company will borrow from
   shareholders and/or related parties to cover short-term liability payments.