20231115_DEPO_Laporan Informasi dan Fakta Material_31519787_lamp2.pdf

                                     PENDAHULUAN


Dengan merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 17/POJK.04/2020
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No. 17/2020”), bersama
ini kami sampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material terkait dengan Transaksi Material
sehubungan dengan diperolehnya fasilitas kredit dengan total nilai Rp 350.000.000.000,- yang
diterima dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“Bank”) untuk PT Caturkarda Depo
Bangunan Tbk. (“Perseroan”) dan PT Mega Depo Indonesia (“MDI”) selaku co-borrower
dalam transaksi ini dan pemberian jaminan berupa aset-aset Perseroan kepada Bank.
Sehubungan dengan transaksi, Penjaminan Perseroan atas sebagian fasilitas kredit sebesar
maksimum Rp 100.000.000.000,- yang bisa digunakan oleh MDI sebagai Perusahaan
Terkendali yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan sebesar 99,99% merupakan transaksi
afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Namun demikian, transaksi ini bukan
merupakan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
Dengan merujuk pada Pasal 33 POJK 17/2020, dalam hal transaksi afiliasi merupakan
transaksi material, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan transaksi material sesuai
dengan ketentuan POJK 17/2020.
Transaksi diatas disebut sebagai transaksi material sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
POJK 17/2020 karena nilai transaksi di atas memiliki nilai lebih dari 20% (dua puluh persen)
ekuitas Perseroan, yaitu 29,91% (dua puluh sembilan koma sembilan puluh satu persen).
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 POJK No. 17/2020, Perseroan tidak wajib menggunakan
penilai dan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal Transaksi
Material tersebut merupakan transaksi perolehan pinjaman yang diterima secara langsung
dari dan pemberian jaminan kepada Bank. Oleh karenanya, Perseroan cukup mengumumkan
keterbukaan informasi kepada pemegang saham dan melaporkan kepada OJK.




                            URAIAN MENGENAI TRANSAKSI



Berikut adalah uraian singkat mengenai transaksi:
a. Objek Transaksi
   Perolehan Fasilitas Kredit oleh Perseroan dan MDI dari Bank dan pemberian jaminan
   asset-aset dari Perseroan kepada Bank.


b. Nilai Transaksi
   Perolehan Fasilitas Kredit oleh Perseroan dari Bank dengan jumlah maksimum sebesar
   Rp.350.000.000.000,-. Sebagian dari fasilitas kredit ini bisa digunakan oleh MDI dengan
   jumlah maksimum Rp 100.000.000.000,-. Apabila tidak digunakan oleh MDI, maka
   sepenuhnya fasilitas ini dapat digunakan oleh Perseroan.

                                             2

     Fasilitas kredit tersebut dijamin oleh aset-aset Perseroan sebagaimana diuraikan dalam
     bagian d mengenai “Penjelasan Transaksi dan Ketentuan Penting Dalam Perjanjian”


c.     Pihak yang Melakukan Transaksi
       1. Kreditur   : PT. Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) (“Bank”); dan
      2. Debitur 1   : PT. Caturkarda Depo Bangunan Tbk. (“Perseroan”); dan
      3. Debitur 2   : PT. Mega Depo Indonesia (“MDI”) selaku co-borrower


d. Penjelasan Transaksi dan Ketentuan Penting dalam Perjanjian
     Pada tanggal 13 November 2023, Perseroan dan Bank telah menandatangani Perjanjian
     Kredit dengan jumlah total seluruh Fasilitas Kredit adalah maksimum sebesar
     Rp.350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah). Utang yang timbul berdasarkan
     Fasilitas Kredit dijamin dengan aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan yang diberikan oleh
     Perseroan termasuk atas Utang yang timbul dari MDI, sebagaimana tertuang dalam Akta
     Perjanjian Cross Collateral dan Cross Default.


     Rincian mengenai Fasilitas Kredit adalah sebagai berikut:
     1. Fasilitas Kredit Modal Kerja R/C Terbatas:
        Jumlah Fasilitas    : maksimum Rp.50.000.000.000.- (lima puluh milia Rupiah)
        Bentuk              : revolving
        Bunga               : floating interest rate
        Jangka Waktu        : 12 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit (“PK”)
        Tujuan              : Tambahan modal kerja untuk kegiatan usaha perdagangan ritel
                            bahan bangunan


     2. Fasilitas Kredit Investasi:
        Jumlah Fasilitas    : Maksimum Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah)
        Bentuk              : aflopend
        Bunga               : floating interest rate
        Jangka Waktu        : 96 bulan sejak penandatanganan PK dengan jangka waktu
                            angsuran selama 72 bulan sejak pencairan kredit pertama.
        Tujuan              : Refinancing atas tanah dan/atau bangunan milik Perseroan untuk
                            Pembiayaan pengembangan Toko Baru.
                            Dan dapat digunakan oleh MDI dengan maksimum Rp
                            100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)


     3. Plafond Treasury Line
        Jumlah Fasilitas    : Maksimum USD 45.000 ekuivalen Rp. 720.000.000,-
        Bentuk              : Plafond
        Jangka Waktu        : 12 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Pemberian Fasilitas
                            Treasury Line (“PPFTL”)
        Tujuan              : Limit transaksi valuta asing yang dapat digunakan untuk transaksi
                                                3

                     derivative line dalam rangka lindung nilai terhadap resiko nilai tukar
                     valuta asing yang tidak untuk tujuan spekulasi.


4. Jaminan dan Syarat Penjaminan :
   1. Hak tanggungan atas tanah dan bangunan toko Depo Bangunan Alam Sutera.
   2. Hak tanggungan atas tanah dan bangunan toko Depo Bangunan Bogor.
   3. Fidusia atas Persediaan Barang toko Alam Sutera
      Nilai penjaminan: sampai dengan Rp.50.000.000.000,-


5. Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh Perseroan tanpa persetujuan terlebih dahulu
    dari Bank:
    a. Memindahtangankan dan/atau menjual saham Perusahaan kepada pihak lain yang
       mengakibatkan perubahan pemegang saham Pengendali.
   b. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan
       fasilitas kredit dari Bank.
   c. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
   d. Menerima fasilitas kredit baru baik dari Bank lain maupun lembaga keuangan
       lainnya (termasuk menerbitkan obligasi) sepanjang tidak melanggar financial
       covenant dan/atau tidak terpenuhinya kewajiban kepada Bank.
   e. Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan yang telah
       dijaminkan oleh Saudara kepada Bank/ pihak lain.
   f. Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.
   g. Melakukan merger, akuisisi atau investasi/penyertaan pada perusahaan lain yang
       dapat mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant dan/atau tidak terpenuhinya
       kewajiban kepada BNI.
   h. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan
       kepada pihak manapun.
   i. Mengubah bidang usaha atau mengubah bentuk atau status hukum perusahaan.
   j. Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau
       anak perusahaan yang dapat mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant
       dan/atau tidak terpenuhinya kewajiban kepada BNI.
   k. Perubahan kepemilikan perusahaan anak dhi. PT Mega Depo Indonesia (PT MDI).
   l. Menerbitkan/menjual saham kecuali di konversi menjadi modal, yang dibuat secara
       notariil.
   m. Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada.
   n. Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau
       perusahaan afiliasi yang dapat mengakibatkan pelanggaran Financial Covenant
       dan/atau tidak terpenuhinya kewajiban kepada BNI.
   o. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar
   p. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban
       Saudara yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen agunan
       kepada pihak lain.
   q. Melunasi/membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas
       pinjaman/kredit/hutang kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pelanggaran
       financial covenant dan/atau tidak terpenuhinya kewajiban kepada BNI.
   r. Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi
       operasional usaha yang lazim dan/atau wajar dan tidak mengakibatkan
       pelanggaran Financial Covenant dan/atau tidak terpenuhinya kewajiban kepada
       BNI.
   s. Menarik kembali modal yang telah disetor.
                                        4

          PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI
            MATERIAL SERTA PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN
                                  PERSEROAN



   Perolehan fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian Kredit dilaksanakan antara lain untuk
   penambahan modal kerja dan pemenuhan belanja modal Perseroan dalam rangka menunjang
   kegiatan operasional dan perluasan usaha dari Perseroan.
   Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material terhadap kondisi
   keuangan      Perseroan, kecuali adanya kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman
   secara periodik.
   Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap hukum
   dan kelangsungan usaha Perseroan.



                 PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN


   (i)   Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-
         sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah
         diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan
         Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.
         Semua informasi material mengenai Transaksi sebagaimana dilaporkan dalam
         Keterbukaan Informasi ini, telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
(ii)     Direksi Perseroan menyatakan bahwa perolehan pinjaman dan pemberian jaminan untuk
         menjamin kewajiban Perseroan kepada Bank dalam Transaksi, bukan merupakan
         Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42 /POJK.04/2020 tentang
         Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”).
         Namun demikian, pemberian jaminan untuk kepentingan pihak MDI dari Perseroan
         merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020; yaitu
         transaksi antara Perseroan dengan MDI selaku perusahaan terkendali Perseroan, dimana
         Perseroan memiliki 99,99% dari total modal ditempatkan dan disetor dalam MDI, yang
         berdasarkan ketentuan Pasal 6.(1).b juncto Pasal 6.(2) POJK 42/2020 hanya cukup
         diberitahukan kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah tanggal Transaksi
         Afiliasi. Namun, mengingat nilai Transaksi memenuhi definisi Transaksi Material
         sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, karena nilai Transaksi melebihi 20% (dua puluh
         persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian
         Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka dengan
         merujuk kepada Pasal 24 POJK 42/2020, Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan
         POJK 17/2020; dan
         Transaksi merupakan Transaksi Material yang tidak memerlukan penilai dan persetujuan
         RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 POJK 17/2020.




                                                 5