20231113_BABP_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_31518984_lamp1.pdf

Mncpoank

Terkait Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)
1. Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil PMHMETD Perseroan, mohon dapat
membuat perinciannya dengan melengkapi tabel sebagai berikut:

Jawaban:

Seluruh dana yang diperoleh dari Penambahan Modal Dengan HMETD, setelah dikurangi dengan
biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pemberian kredit
dengan tetap memperhatikan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

2. Apakah PMHMETD akan disertai dengan penerbitan Waran? Jika iya, mohon informasi terkait
jumlah Waran yang akan diterbitkan.

Jawaban:
PMHMETD ini tidak disertai dengan penerbitan Waran.

3. Apakah penyetoran atas saham dalam PMHMETD akan dilakukan dalam bentuk lain selain
uang? Jika iya, mohon penjelasan lebih lanjut terkait bentuk lain tersebut, termasuk ringkasan
laporan penilaian atas objek dimaksud.

Jawaban:
Penyetoran atas saham dalam PMHMETD akan dilakukan dalam bentuk uang.

4. Apakah Perseroan akan menunjuk pembeli siaga dalam pelaksanaan PMHMETD? Jika iya,
mohon penjelasan informasi terkait dengan pihak tersebut yang meliputi:
a. Nama.
b. Kedudukan.
c. Bidang usaha.
d. Struktur pemegang saham sampai dengan tingkat individu.
e. Hubungan afiliasi, jika ada.

Jawaban:
Tidak terdapat pembeli siaga dalam PMHMETD Perseroan.
5. Apakah PMHMETD ini dapat menyebabkan perubahan pengendalian? Jika iya, mohon dapat

menjelaskan identitas calon Pengendali Perseroan.

Jawaban:
PMHMETD ini tidak akan menyebabkan perubahan pengendalian.

bank

6. Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2022 terkait dengan

Konsolidasi Bank Umum, agar Perseroan dapat menjelaskan:

a. Apakah per kondisi terkini, Perseroan sudah memenuhi ketentuan modal inti minimum
serta ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana di maksud pada POJK 12/2022? Agar
diuraikan oleh Perseroan.

b. Jika belum agar dijelaskan upaya Perseroan untuk memenuhi hal tersebut.

Jawaban:
Perseroan telah memenuhi kebutuhan modal inti sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum sebagaimana yang
dipersyaratkan dalam pasal 8. Pemenuhan modal inti tersebut telah Perseroan publikasikan
dalam Laporan Keuangan Interim Perseroan per 31 Maret 2023 (Audited).

Analisa dan pembahasan manajemen mengenai dampak pelaksanaan PMHMETD terhadap
kinerja operasional dan keuangan? Mohon dilampirkan juga penyajian dalam proforma akun
keuangan.

Jawaban:

Perubahan ekuitas Perseroan yang terjadi akibat adanya PMHMETD X sebanyak-banyaknya
13.503.665.292 saham seri B dengan nilai nominal Rp50,- per saham atau sebesar 28,574 dari
modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD X sehingga dengan harga
pelaksanaan sebesar Rp75,- setelah dikurangi biaya emisi, maka proforma ekuitas berdasarkan
posisi ekuitas sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

30 Juni 2023
Proforma
Keterangan tebelum HMETD Setelah
HMETD
EKUITAS
Modal ditempatkan dan disetor penuh
Modal ditempatkan dan disetor penuh ditambah dengan efek yang
belum dilaksanakan yaitu Waran seri IV sebesar 273.580.205 saham
dengan nilai nominal Rp100,- dan Waran seri V sebesar
2.862.285.378 saham dengan nilai nominal Rp50,- 2.790.605 675.183 3.465.788
Tambahan modal disetor - bersih 1.479.449 335.861") 1.815.310
Penghasilan komprehensif lain 11.159 11.159
Defisit (731.384) (731.384)
JUMLAH EKUITAS 3.549.829 1.011.044 4.560.873

Keterangan:
“| setelah dikurangi nilai emisi PMHMETD X sebesar Rp1.731 juta.

MNC)banik

Terkait Laporan Keuangan Auditan per 30 Juni 2023
8. Pada laporan posisi keuangan per 30 Juni 2023, Total Aset Perseroan per 30 Juni 2023 yaitu
sebesar Rp16,8 triliun atau telah mengalami kenaikan sebesar Rp39 miliar dibanding posisi per

31 Desember 2022. Agar dapat dijelaskan:

a. Sehubungan dengan implementasi PSAK 73 - Sewa, agar dapat dijelaskan apakah terdapat
kontrak sewa yang saat ini dimiliki oleh Perseroan sesuai dengan PSAK 73 — Sewa? Agar
diuraikan.

b. Jika tidak terdapat penerapan PSAK 73 - Sewa, agar dapat dijelaskan latar belakang dan
penyebab atas hal tersebut.

Cc. Terdapat penurunan signifikan pada akun Giro Bank Indonesia yaitu sebesar Rp462 miliar
dibanding posisi per 31 Desember 2023. Selain itu, akun penempatan pada bank Indonesia
juga mengalami penurunan sebesar Rp955 miliar. Agar dapat dijelaskan latar belakang dan
penyebab dari penurunan akun-akun tersebut.

Jawaban:
a. Tidak terdapat kontrak sewa yang dimiliki oleh Perseroan sesuai definisi PSAK 73 Sewa.

b. Nilai kontrak sewa dibawah signifikansi materialitas sesuai kebijakan PSAK 73 - Sewa
Perseroan.

Cc. Penurunan Giro pada Bank Indonesia sebesar Rp462 miliar dan Penempatan pada Bank
Indonesia dan bank lain sebesar Rp955 miliar terutama karena penurunan dana pihak ketiga
Perseroan di tahun 2023 namun rasio AL/DPK Perseroan per 30 Juni 2023 diatas 15,004
dimana secara ketentuan yang diminta oleh OJK sebesar 10,005.

9. Pada Catatan atas Laporan Keuangan (“CaLK”) No. 6 - Giro pada Bank Indonesia, rasio
pemenuhan GWM primer Perseroan yaitu sebesar 13,69 dan Rasio GWM Sekunder
(Penyangga Likuiditas Makroprudensial) sebesar 13,5896. Kedua rasio tersebut berada di atas
batasan minimum rasio GWM yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia. Agar dijelaskan:

a. Apakah rasio-rasio tersebut mencerminkan kondisi Perseroan yang sedang excess of
liguidity? Agar diuraikan.
b. Rasio GWM yang menurut Perseroan optimal dengan strategi Perseroan saat ini.

Jawaban:

a. Rasio GWM Primer per 30 Juni 2023 adalah sebesar 13.694 yang terdiri dari:
1. GWM harian sebesar 6,404
2. GWM rata-rata sebesar 7,294
Rasio tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

b. Rasio GWM yang optimal adalah rasio yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, jika
ada kelebihan dari ketentuan, hanya untuk meminimalisasi dana idle dan memaksimalkan
potensi likuiditas.

MncOpbank

10. Pada CALK No. 9 — Efek-Efek, Perseroan memiliki efek-efek sebesar Rp2,2 triliun per 30 Juni

2023. Agar dapat dijelaskan:

a. Latar belakang terdapat 3 jenis pengukuran yaitu biaya perolehan, nilai wajar melalui
penghasilan komprehensif lain dan nilai wajar melalui laba rugi untuk masing-masing
instrumen obligasi pemerintah Indonesia dan obligasi lainnya.

b. Perincian obligasi lainnya per 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp3,7 miliar, Rp12 miliar

dan Rp11,2 miliar.

Jawaban:
a. Klasifikasi efek-efek Perseroan didasarkan pada model bisnis dan sumber arus kas (pokok,

bunga maupun penjualan) dari investasi efek-efek sesuai dengan PSAK 71.

b. Perincian obligasi lainnya per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut ini (dalam jutaan Rp):

Biaya perolehan diamortisasi
No Obligasi Peringkat Total

1 | PT Global Meadiacom Tbk idAt 3.747

Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

No Obligasi Peringkat Total
1 | PT Global Mediacom Tbk idAt 12.046
Nilai wajar melalui laba rugi
No Obligasi Peringkat Total
1 | PT Maybank Indonesia Finance idAAt 1.246
2 | PT Busan Auto Finance idAAA 1.265
3 | PT Indomobil Finance Indonesia idAt 1.260
4 | PT Lontar Papyrus Pulp and Paper Industry idA 1.240
5 | PT Merdeka Copper Gold Tbk idAt 1,300
6 | PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills idA 1.247
7 | PT Permodalan Nasional Madani idAA 1.239
8 | PT Pegadaian (Persero) idAAA 1.209
9 | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk idA 1.273
Total 11.279

MNaOpbank

11. Pada CALK No. 12 — Kredit, Perseroan memiliki aset kredit yaitu sebesar Rp10,3 triliun per 30
Juni 2023 atau telah mengalami peningkatan sebesar Rp316 miliar dibanding aset kredit per
31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp9,9 triliun. Agar dapat dijelaskan:

a.

Pada CALK No. 12c, Perseroan menyajikan aset kredit berdasarkan kolektabilitas OJK. Kredit
yang dikategorikan sebagai kurang lancar, diragukan, dan macet sebesar Rp383 miliar atau
mencerminkan 3,6496 dari total aset kredit Perseroan. Agar dapat dijelaskan, bagaimana
kebijakan penagihan kredit Perseroan untuk masing-masing jenis aset kredit tersebut.

Pada CALK No. 12g, Perseroan mengungkapkan risiko kredit bermasalah terhadap total
kredit bank (rasio NPL) posisi per 30 Juni 2023, yaitu sebesar 3,684 (bruto) dan 2,2046
(neto). Sehubungan dengan hal tersebut, agar dijelaskan apakah Perseroan sudah
memenuhi batas minimum NPL yang diatur oleh Bank Indonesia/OJK.

Pada CALK No. 12g No.14, Perseroan mengungkapkan mutasi cadangan kerugian
penurunan nilai berdasarkan klasifikasi stage di PSAK 71 — Instrumen Keuangan. Agar dapat
dijelaskan:

1 Cadangan kerugian kerugian kredit ekspektasian yang sudah dibentuk oleh Perseroan
yaitu sebesar Rp263 miliar, sementara kredit bermasalah Perseroan berjumlah Rp383
miliar. Agar dijelaskan alasan terdapat kredit bermasalah yang belum dibentuk
penyisihannya oleh Perseroan.

ii. Bagaimana Perseroan mengukur dan menghitung penambahan kerugian kredit
ekspektasian aset kredit Perseroan? Agar dijelaskan.

Jawaban:

a.

Upaya penagihan kredit Perseroan antara lain melakukan berbagai tindakan antara lain
pendekatan persuasif, penagihan dan surat peringatan, restrukturisasi, eksekusi jaminan
maupun pengambilalihan jaminan (AYDA).

Ratio NPL - net Perseroan per 30 Juni 2023 sebesar 2,2096 dibawah batas maksimum
NPL - net Perseroan sesuai POJK tersebut yaitu 5,0096.

Pembentukan CKPN Perseroan sudah sesuai dengan PSAK 71 yang menganut principle based
dimana untuk perhitungan CKPN, Perseroan membagi perhitungan CKPN kedalam 2 (dua)
kelompok perhitungan yaitu Individual dan Kolektif. Perseroan menetapkan CKPN dihitung
secara individual untuk debitur dengan baki debet di atas Rp1 miliar dan memiliki tunggakan
pokok/bunga lebih dari 90 hari (NPL) atau debitur yang direstrukturisasi atau debitur yang
masuk ke dalam watchlist Perseroan. Selain itu, perhitungan CKPN dilakukan secara kolektif
menggunakan PD dan LGD untuk masing-masing segmen.

12. Pada CALK No. 15 — Aset Tetap, Perseroan memiliki aset tetap sebesar Rp937 miliar atau telah
mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp905 miliar dibanding posisi pe 31 Desember 2022.
Agar dapat dijelaskan oleh Perseroan:

a.

Perincian penambahan aset tetap tanah dan bangunan yang diperoleh dengan melengkapi
tabel dibawah ini.

MNcpbank

b.

Latar belakang Perseroan melakukan pembelian aset tanah sebesar Rp272 miliar dan aset

bangunan sebesar Rp636,7 miliar.
Apakah pembelian tanah tersebut dilakukan secara tunai atau melalui skema pembiayaan
(utang)? Agar dapat dijelaskan. Jika dilakukan secara tunai, agar dijelaskan sumber kas atas

pembelian tersebut.

Jawaban:

a.

Perincian penambahan aset tetap tanah dan bangunan yang diperoleh per 30 Juni 2023
adalah sebagai berikut ini (dalam jutaan Rupiah):

Tujuan
Penggunaan
Aset

Jenis Perincian Nilai Nilai Nilai Nilai
Aset Aset Perolehan | Penyusutan Buku KJPP

Tanah atas
MNC Bank 272.400 - | 240.000 | 242.546
Tower
Biaya
Tanah perolehan
atas tanah

(oph — Tinal, 32.400

PPN dan
BPHTB) Mendukung

Bangunan operasional
MNC Bank 636.735 - | 561.000 | 561.368 | kegiatan bank
Tower
Biaya
perolehan
atas
bangunan 3
(pph final,
PPN dan
BPHTB)

Bangunan

75.735 -

b. Perseroan membutuhkan dukungan infrastruktur kantor yang memadai agar Perseroan

dapat menyediakan produk dan layanan yang semakin berkualitas bagi nasabah dan
masyarakat secara inklusif.

Transaksi pembelian tanah dan transaksi pembelian gedung merupakan strategi bisnis
Perseroan dalam rangka meminimalisasi risiko ketergantungan pada sewa atas tanah dan
gedung yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional Perseroan dan melakukan efisiensi atas
beban sewa Perseroan, sehingga dapat meningkatkan likuiditas Perseroan serta
meningkatkan kinerja keuangan Perseroan pada masa yang akan datang dan memberikan
nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

Pembelian tanah dan bangunan tersebut dilakukan secara tunai. Sumber arus kas pembelian
aset tetap berasal dari operasional Perseroan.

MNcpbanik

13. Pada CALK No. 17 — Aset lain-lain, Perseroan memiliki aset lain-lain sebesar Rp1 triliun yang
utamanya berasal dari agunan yang diambil sebesar Rp781 miliar. Agar dapat dijelaskan oleh

Perseroan:

a. Perincian agunan yang diambil alih berdasarkan kategori dari aset tersebut beserta dengan
jumlahnya.

b. Bagaimana Perseroan melakukan pengukuran atas nilai agunan yang diambil alih? Agar
dapat dijelaskan.

C. Metode pengukuran aset agunan yang diambil alih saat ini.

d. Rencana dan tujuan penggunaan lebih lanjut atas aset agunan yang diambil alih oleh
Perseroan.

Jawaban:

a. Agunan yang diambil alih berdasarkan kategori dari aset per 30 Juni 2023 terdiri dari tanah
sebesar Rp352 miliar dan bangunan sebesar Rp429 miliar.

b. Perseroan melakukan pengukuran atas nilai AYDA sesuai dengan PSAK 48 tentang
Penurunan Nilai Aset, dengan membandingkan nilai pasar dan nilai buku setelah dikurangi
biaya untuk menjual.

C. Metode pengukuran aset agunan yang diambil alih saat ini yang dilakukan oleh Perseroan
sesuai dengan yang diungkapkan pada point 13b diatas ini.

d. Bank melakukan upaya-upaya penjualan aset agunan yang diambil alih (AYDA) melalui:

1. Pembuatan teaser/brosur/flyer sebagai sarana pendukung penjualan

2. Kerja sama dengan agen-agen property

3. Pemasaran melalui media online (rumah123.com, jualo.com, dll)

4. Memanfaatkan potensi pasar dari internal MNC Group melalui email blast

14. Pada CALK No. 23 — Biaya yang Masih Harus Dibayar, Perseroan memiliki biaya yang masih harus
dibayar sebesar Rp168 miliar. Terdapat biaya yang masih harus dibayar terkait dengan
tunjangan karyawan yaitu sebesar Rp43,8 miliar. Agar dijelaskan:

Nature dari biaya yang masih harus dibayar tunjangan karyawan sebesar Rp43,8 miliar

a.
tersebut.

b. Realisasi pembayaran biaya yang masih harus dibayar tunjangan karyawan tersebut.

Cc. Apakah terdapat gaji atau tunjangan karyawan yang belum dibayarkan/ditangguhkan oleh
Perseroan? Agar dapat dijelaskan oleh Perseroan.

Jawaban:

a. Nature dari biaya yang masih harus dibayar tunjangan karyawan per 30 Juni 2023
merupakan akrual atas insentif dan bonus, asuransi kesehatan, tunjangan hari raya dan
biaya pelatihan karyawan Perseroan.

b. Realisasi biaya yang masih harus dibayar terjadi pada saat pembayaran.

Mmncpbank

€

Tidak terdapat gaji atau tunjangan karyawan yang belum dibayarkan/ditangguhkan oleh
Perseroan.

15. Pada CALK No. 29 — Pendapatan Bunga, Perseroan memiliki pendapatan bunga per 30 Juni 2023
yaitu sebesar Rp602 miliar dibanding posisi per 30 Juni 2022 yaitu sebesar Rp508 miliar. Agar
dapat dijelaskan oleh Perseroan:

16.

a.

Latar belakang peningkatan pendapatan bunga kredit modal kerja pada periode 30 Juni

2023.

Latar belakang peningkatan pendapatan efek-efek dari semula sebesar Rp3 miliar (30 Juni
2022) menjadi Rp40,8 miliar per 30 Juni 2023.

Latar belakang penurunan pendapatan kredit konsumsi dari semula sebesar Rp172 miliar
per 30 Juni 2022 menjadi Rp135 miliar per 30 Juni 2023.

Jawaban:

a.

Peningkatan pendapatan bunga kredit modal kerja pada 30 Juni 2023 dibandingkan dengan
31 Desember 2022 merupakan dampak atas pertumbuhan kredit modal kerja Perseroan dan
peningkatan suku bunga rata-rata kredit pada periode tersebut.

Peningkatan pendapatan efek-efek dari semula sebesar Rp3 miliar per 30 Juni 2022 menjadi
Rp40,8 miliar per 30 Juni 2023 merupakan dampak peningkatan saldo efek-efek biaya
perolehan yang diamortisasi dan merupakan strategi perusahaan atas exposure treasury di
instrumen obligasi pemerintah selama tahun 2023 dalam rangka meningkatkan kapasitas
likuiditas Perseroan.

Penurunan pendapatan bunga kredit konsumsi pada 30 Juni 2023 dan 2022 merupakan
dampak atas penurunan kredit Perseroan di sektor konsumer dan penurunan suku bunga
rata-rata kredit pada periode tersebut.

Pada CALK NO. 34 — Beban Umum dan Administrasi, Perseroan memiliki beban umum dan
administratif sebesar Rp118 miliar. Perseroan memiliki beban data komunikasi dan sewa
komputer sebesar Rp33,1 miliar. Agar dijelaskan apakah sewa komputer yang dimaksud
memenuhi definisi sewa pada PSAK 73 — Sewa.

Jawaban:
Nilai kontrak sewa komputer dibawah signifikansi materialitas sesuai kebijakan PSAK 73 — Sewa

Perseroan.

MNcpoanik

17. Pada CALK No. 37 — Pajak Penghasilan, agar dapat dijelaskan oleh Perseroan:

Berdasarkan penyajian aset pajak tangguhan, Perseroan memiliki aset pajak tangguhan

a.
sebesar Rp124 miliar per 30 Juni 2023 di mana sebesar Rp20,7 miliar merupakan aset pajak
tangguhan yang berasal dari rugi fiskal. Agar dijelaskan latar belakang aset pajak tangguhan
dari rugi fiskal masih memiliki saldo di mana Perseroan sudah tidak memiliki rugi fiskal yang
dapat dikompensasikan.

b. Apakah saat ini terdapat pemeriksaan pajak yang sedang atau akan berlangsung? Agar
dapat diuraikan oleh Perseroan.

Jawaban:

a. Aset pajak tangguhan tersebut terdiri dari saldo awal aset pajak tangguhan lain-lain dan
dampak rugi fiskal tahun 2019 yang sudah dilakukan penyesuaian pada periode Juni 2023.

b. Berdasarkan status per 30 Juni 2023, Perseroan telah menerima Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar (SKPKB) atas PPN untuk tahun fiskal 2013 dan 2014 yang masing-masing
sebesar

Rp921 juta dan Rp906 juta. Atas SKPKB tahun fiskal tersebut, Perseroan telah membayar
penuh atas kekurangan tersebut dengan status terkini sebagai berikut:

Tahun Fiskal 2013

Pada tanggal 8 Juli 2019, Perseroan telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan
Pajak atas SKPKB PPN tahun fiskal 2013 sebesar Rp1.245 juta (termasuk denda). Pada
tanggal

26 April 2022, Perseroan telah menerima dan menyetujui surat putusan pengadilan pajak
dengan mengabulkan sebagian banding sebesar Rp1.083 juta. Pada tanggal 9 Agustus 2022,
Direktorat Jenderal Pajak mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak ke
Mahkamah Agung. Pada tanggal 10 September 2023, Mahkamah Agung menolak seluruh
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan
Nomor Perkara 83370/PP/M.VIIA/15/2017.

Tahun Fiskal 2014

Perseroan telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas SKPKB tahun
fiskal 2014 pada tanggal 17 April 2020. Pada tanggal 5 November 2022, Perseroan telah
menerima dan menyetujui surat putusan pengadilan pajak dengan mengabulkan sebagian
banding sebesar Rp730 juta. Pada tanggal 5 Januari 2023, Direktorat Jenderal Pajak
mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak ke Mahkamah Agung.
Sampai dengan tanggal terkini, belum terdapat putusan peninjauan kembali dari Mahkamah

Agung.

18. Pada CALK No. 39 — Liabilitas Imbalan Pasca Kerja, Perseroan memiliki kewajiban imbalan pasca
kerja sebesar Rp41,9 miliar per 30 Juni 2023. Agar dapat dijelaskan oleh Perseroan:

Mncpban k

Perseroan mengungkapkan bahwa efektif per tanggal 19 Mei 2020, pengelolaan program

a.
iuran pasti dialihkan ke Dana Pensiun Bimantara. Agar dapat dijelaskan, apakah terdapat
dampak dari pengalihan tersebut terhadap laporan keuangan.

b. Pada mutasi liabilitas per 31 Desember 2021, Perseroan memiliki biaya jasa lalu sebesar
negatif Rp16,2 miliar. Agar dapat dijelaskan atas nature biaya jasa lalu tersebut dan latar
belakang nilai biaya tersebut negative.

Jawaban:

a. Tidak terdapat dampak dari pengalihan atas pengelolaan program iuran pasti ke Dana
Pensiun Bimantara terhadap laporan keuangan.

b. Biaya jasa lalu adalah biaya yang diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program.

Timbulnya biaya jasa lalu periode 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp16,2 miliar
untuk imbalan pasca kerja dan Rp2,3 miliar untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya
merupakan dampak dari penerapan UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 mengenai
Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengenai Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan

Kerja.

19. Pada CALK No. 41 — Komitmen dan Kontijensi, Perseroan mengungkapkan bahwa dalam
melakukan usahanya, Bank menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan di mana bank
sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Agar dapat

dijelaskan:

20.

a.

Perincian kasus-kasus hukum dan tuntutan yang saat ini sedang dihadapi oleh Perseroan.

b. Apakah diperlukan pembentukkan provisi/kontijensi liabilitas atas kasus-kasus dan tuntutan

tersebut? Agar dijelaskan.

Jawaban:

a.

Detail kasus hukum saat ini masih dalam telaahan OJK yang merupakan bagian dari
dokumen registrasi PMHMETD) sehingga dalam hal ini belum dapat Perseroan sampaikan.

Berdasarkan PSAK 57 mengenai Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi bahwa
pembentukkan provisi/kontijensi liabilitas atas kasus-kasus dan tuntutan yang dihadapi oleh
Perseroan selain pada yang diungkapkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh
Akuntan Publik.

Pada CALK No. 47 — Manajemen Risiko, Perseroan menyajikan kelompok agunan beserta dengan
jumlah agunan dengan total agunan sebesar Rp16,4 triliun. Apakah agunan tersebut merupakan
on balance sheet atau off balance sheet? Agar dapat dijelaskan oleh Perseroan.

10

SA

MNC pbanik

Jawaban:
Pengungkapan agunan tersebut sehubungan dengan mitigasi risiko atas exposure kredit yang

terdapat pada laporan posisi keuangan Perseroan.

21.

Pada CALK No. 47 — Manajemen Risiko terkait dengan pengungkapan Kualitas Kredit
Berdasarkan kelas Aset Keuangan, Perseroan memiliki total kredit yang diberikan per 30 Juni
2023 yaitu sebesar Rp11,9 triliun di mana sebesar Rp10,2 triliun merupakan kredit dengan
kualitas G-L. Dengan demikian terdapat pembobotan risiko yang relatif tinggi. Agar dapat
dijelaskan oleh Perseroan:

a.

Latar belakang sebagian besar aset kredit Perseroan memiliki kelas risiko G-L? Agar

dijelaskan oleh Perseroan.
Mitigasi risiko yang saat ini diterapkan oleh Perseroan dan bagaimana Perseroan menilai

efektifitas dari risiko tersebut.

Jawaban:

a.

Sebagian besar aset kredit Perseroan memiliki kelas risiko G-L, hal ini karena Perseroan
fokus untuk menyalurkan kredit Commercial yaitu segmen Wholesale, SME dan Multifinance
yang menjadi segmen utama, serta kredit konsumer yaitu Mortgage, Implant Banking dan
Credit Card sebagai segmen pendukung sesuai dengan arah kebijakan Perseroan dalam
target jangka pendek dan jangka menengah.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuisisi nasabah dan memperluas pasar, Perseroan terus
membangun sinergi yang kuat dengan berbagai perusahaan, instansi, perusahaan
pembiayaan, BPR, koperasi, karyawan, rekanan serta nasabah yang berada dalam Grup MNC
maupun di luar Grup MNC.

Perseroan menerapkan mitigasi risiko mengacu kepada Kebijakan Manajemen Risiko yang

dimiliki oleh Perseroan. Adapun kebijakan tersebut disusun berdasarkan POJK

No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi

Bank Umum. Adapun penerapan manajemen risiko yang dimiliki Perseroan mencakup

antara lain:

» Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris,

# Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko,

# Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta
sistem informasi Manajemen Risiko,

Proses manajemen risiko perseroan dalam mengendalikan risiko kredit dilakukan dengan
beberapa upaya pengendalian risiko kredit dan telah sesuai dengan teknik identifikasi risiko,
dimensi pengukuran dan evaluasi risiko. Strategi pengendalian risiko termasuk, antara lain
melalui kebijakan dan prosedur, penetapan limit, hedging, asuransi, dll, dengan
memperhatikan prinsip-prinsip risk and return yang memadai.

11

MnaOpbank

Perseroan juga menerapkan Asset and Liabilities Committee (ALCO) dalam pengendalian
Risiko Likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar.

Alur kerja dibagi berdasarkan Model Tiga Lini (Three Line Model) Pertahanan yang terdapat

di Perseroan, yaitu:

1. Lini pertama di setiap masing-masing Unit, yaitu Unit Bisnis (sebagai Pemilik Risiko),
Satuan Kerja Credit Review, Pejabat Pemutus Kredit bertanggung jawab atas
pengelolaan risiko sesuai jenis risiko dan tanggung jawabnya.

2. Lini kedua adalah Tim Oversight (Compliance, RMG dan Legal), yang akan melakukan
pengkajian atas self assessment yang dilakukan RTO (Risk Taking Owner) secara berkala
sesuai tingkat risikonya.

3. Lini ketiga adalah SKAI yang akan melakukan audit berbasis risiko yang antara lain
dengan mempertimbangkan hasil self assessment dan hasil review dari lini kedua.

Pengukuran Risiko Kredit yang dilakukan oleh Perseroan, yaitu:
a) Perseroan melakukan pengukuran risiko yang ditetapkan melalui prosedur tertulis,
sehingga memungkinkan untuk:

1) sentralisasi eksposur neraca dan rekening administratif yang mengandung Risiko
Kredit dari setiap debitur atau per kelompok debitur dan atau counterparty
tertentu mengacu pada konsep single obligor,

2) penilaian perbedaan kategori tingkat risiko kredit antar debitur/ pihak lawan
transaksi dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif data dan
pemilihan kriteria tertentu,

3) distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk tujuan
pemantauan oleh satuan kerja terkait.

b) Sistem pengukuran risiko kredit sekurang-kurangnya meliputi:

1) karakteristik setiap jenis transaksi yang terekspos Risiko Kredit, kondisi keuangan
debitur/ counterparty, serta kelengkapan persyaratan dalam perjanjian kredit
seperti jangka waktu dan tingkat bunga,

2) jangka waktu kredit (maturity profile) dikaitkan dengan perubahan potensial yang
terjadi di pasar,

3) aspek jaminan, agunan, dan/atau garansi,

4) potensi terjadinya kegagalan membayar (default), baik berdasarkan hasil penilaian
pendekatan standar maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses
pemeringkatan yang dilakukan secara internal,

5) kesiapan dan kemampuan Perseroan dalam menyerap potensi kegagalan.

22. Pada CALK No. 47 — Manajemen Risiko terkait dengan Risiko Likuiditas, Perseroan menyajikan
tabel aset dan liabilitas keuangan. Pada kolom sampai dengan 1 bulan dan 1 bulan sampai 3
bulan, Perseroan memiliki defisit aset keuangan masing-masing sebesar Rp6,8 triliun dan Rp4,5

triliun. Agar dapat dijelaskan:
a. Upaya Perseroan saat ini untuk dapat menutupi defisit aset keuangan tersebut.

b. Rencana jangka panjang Perseroan untuk dapat memperoleh surplus aset keuangan.

12

Mncpoanik

Jawaban:
a. Upaya Perseroan sehubungan dengan manajemen risiko likuiditas adalah sebagai berikut:
1) Melakukan Right Issue,
2) Aset keuangan mengalami defisit secara kontraktual disebabkan adanya konsentrasi

Dana Pihak (DPK) III berada pada time bucket satu bulan. Namun demikian,
pendekatan secara behavioural, 7096 DPK akan di-roll over, sehingga likuiditas tetap
terjaga,

3) Melaksanakan program funding dana murah untuk memperkuat CASA dengan
beragam program yang menarik melalui digital (MotionBank),

4) Meningkatkan penyaluran kredit secara selektif, sehingga potensi risiko yang
mungkin terjadi dapat diminimalisir.

b. Rencana jangka panjang Perseroan untuk dapat memperoleh surplus aset keuangan antara

lain sebagai berikut:

1) Meningkatkan portofolio surat berharga dalam rangka meningkatkan aset likuid
Perseroan,

2) Meningkatkan penyaluran kredit dengan tetap memperhatikan aspek risiko yang
mungkin timbul,

3) Meningkatkan line interbank dengan Bank lain untuk memperkuat backup likuiditas
Perseroan,

4) Meningkatkan stickinnes dengan nasabah terutama nasabah inti dengan berbagai
kerjasama dan program yang saling menguntungkan dalam rangka menjaga
likuiditas Perseroan,

5) Dukungan dari MNC Group terkait likuiditas Perseroan,

6) Meningkatkan portofolio DPK terutama (Current Account/Saving Account) yang di-
hold secara jangka panjang dengan program yang menarik melalui layanan
perbankan digital.

13