20260330_MPOW_Penyampaian Bukti Iklan_32055797_lamp1.pdf

                                                                      Ekonomi Bisnis 7                                                                                                                             LINKBISNIS, SENIN 30 MARET 2026


                                                                                                                                                                                                          Pemerintah Sesuaikan KBLI 2025,
                                                                                                                                                                                      ANTARA/HO-KLH
                                                                                                                                                                                                          Permudah Perizinan Usaha
                                                                                                                                                                                                             JAKARTA (LB) -                 terbit, telah terverifikasi
PERJANJIAN KERJA SAMA                                                                                                                                                                                    Pemerintah menerbitkan             atau telah disetujui sebe-
  TERKAIT PERSIAPAN                                                                                                                                                                                      Surat Edaran Bersama               lum implementasi KBLI
 PEMBANGUNAN PSEL                                                                                                                                                                                        (SEB) terkait implemen-            2025, dinyatakan tetap
Menteri LH (Lingkungan                                                                                                                                                                                   tasi penyesuaian Kla-              berlaku.
Hidup) Hanif Faisol Nurofiq                                                                                                                                                                              sifikasi Baku Lapangan                  Selain itu, pelaku usa-
(tengah) dan Gubernur                                                                                                                                                                                    Usaha Indonesia (KBLI)             ha juga diminta melaku-
Jawa Tengah Ahmad Luthfi                                                                                                                                                                                 2025 dalam penyeleng-              kan penyesuaian data
(kiri) dalam penandata-                                                                                                                                                                                  garaan Perizinan Beru-             pada sistem Administrasi
ngan nota kesepahaman                                                                                                                                                                                    saha Berbasis Risiko               Hukum Umum (AHU)
dan perjanjian kerja sama                                                                                                                                                                                (PBBR), sebagai upaya              apabila terdapat peruba-
terkait persiapan pemba-                                                                                                                                                                                 memperkuat kemudahan               han kegiatan usaha, se-
ngunan PSEL (Pengolahan                                                                                                                                                                                  perizinan usaha.                   mentara penyesuaian
Sampah Menjadi Energi Lis-                                                                                                                                                                                   SEB tersebut ditan-            kode numerik tanpa pe-
trik) di Semarang, Jateng                                                                                                                                                                                datangani oleh Menteri             rubahan substansi akan
Sabtu (28/3/2026). Menteri
                                                                                                                                                                                                         Investasi dan Hilirisasi/          dilakukan otomatis oleh
LH Hanif Faisol Nurofiq
menyebut percepatan
                                                                                                                                                                                                         Kepala Badan Koordi-               sistem.
pembangunan PSEL Se-                                                                                                                                                                                     nasi Penanaman Modal                    Pemerintah juga me-
marang Raya adalah salah                                                                                                                                                                                 (BKPM) Rosan Perkasa               wajibkan seluruh ke-
satu solusi untuk menga-                                                                                                                                                                                 Roeslani, Menteri Hu-              menterian, lembaga, dan
tasi sampah skala besar di                                                                                                                                                                               kum Supratman Andi                 pemerintah daerah untuk
wilayah itu.                                                                                                                                                                                             Atg as, ser ta Kepala              melakukan penyesuaian
                                                                                                                                                                                                         Badan Pusat Statistik              sistem dan layanan guna
                                                                                                                                                                                                         (BPS) Amalia Adining-              mendukung implemen-
                                                                                                                                                                                                         gar Widyasanti.                    tasi KBLI 2025 secara


RI-Australia Bahas Penguatan
                                                                                                                                                                                                             Rosan menyampai-               terintegrasi.
                                                                                                                                                                                                         kan kebijakan ini menjadi               Implementasi KBLI
                                                                                                                                                                                                         langkah strategis untuk            2025 bertujuan untuk
                                                                                                                                                                                                         memperkuat kepastian               memastikan keselarasan

Kerja Sama Ekonomi                                                                                                                                                                                       hukum, meningkatkan
                                                                                                                                                                                                         akurasi klasifikasi usaha,
                                                                                                                                                                                                         serta mendorong inte-
                                                                                                                                                                                                         grasi sistem perizinan
                                                                                                                                                                                                                                            data usaha antarinstansi,
                                                                                                                                                                                                                                            sehingga mendukung
                                                                                                                                                                                                                                            penyusunan kebijakan
                                                                                                                                                                                                                                            yang lebih akurat dan
                                                                                           nasional.                           harap isu tersebut dapat men-      for Economic Co-operation
                                                                                                                                                                                                         nasional.                          berbasis data.
Airlangga Hartarto menyampaikan                                                                 “Di bawah kerangka             jadi fokus dalam implemen-         and Development (OECD)
                                                                                                                                                                                                             Menurutnya, aturan                  Dalam masa tran-
                                                                                           PROSPERA Phase II, Austra-          tasi PROSPERA Phase II.            serta Comprehensive and
apresiasi dan dukungan penuh terhadap                                                      lian Productivity Commission            Sementara itu, Chair Wood      Progressive Agreement for              ini ditujukan kepada               sisi, pelaku usaha tetap
                                                                                           diharapkan dapat melakukan          menyampaikan kesiapan Aus-         Trans-Pacific Partnership              seluruh kementerian/               mendapatkan kepastian
keberlanjutan program PROSPERA.                                                                                                                                                                          lembaga, pemerintah                layanan perizinan, tan-
                                                                                           riset terkait pengembangan          tralia untuk memperkuat            (CPTPP).
Pada fase kedua program tersebut,                                                          tenaga kerja yang adaptif ter-      kerja sama dalam peningka-             Turut mendampingi Air-             daerah, Otorita Ibu Kota           pa gangguan terhadap
                                                                                           hadap kemajuan teknologi.           tan kapasitas sektor layanan       langga dalam pertemuan ini,            Nusantara, badan pen-              proses perizinan yang
Pemerintah Indonesia menyambut baik                                                        Selain itu, penyusunan reko-        publik. Upaya ini diarahkan        yakni Plt. Deputi Bidang               gelola kawasan, notaris,           sedang berjalan. “Kami
keterlibatan Australian Productivity                                                       mendasi nasional mengenai           untuk mendorong peningkatan        Koordinasi Industri, Ke-               hingga pelaku usaha di             mendorong seluruh ke-
                                                                                           pemanfaatan kecerdasan artifi-      produktivitas, investasi, serta    tenagakerjaan, dan Pariwisata          seluruh Indonesia.                 menterian/lembaga dan
Commission, khususnya dalam                                                                sial di Indonesia menjadi salah     pertumbuhan ekonomi yang           Dida Gardera, Staf Ahli Bi-                “Penyesuaian KBLI              pemerintah daerah un-
memberikan rekomendasi kebijakan                                                           satu aspek penting yang perlu       berkelanjutan di masa depan.       dang Pembangunan Daerah                2025 ini menjadi fon-              tuk segera mengadopsi
berbasis bukti (evidence-based policy)                                                     diperhatikan,” jelas Airlangga.         Dubes Brazier kemba-           Haryo Limanseto, Tim Asis-             dasi penting dalam me-             dan mengimplementa-
                                                                                                Airlangga juga menyoroti       li menegaskan komitmen             tensi Menko Perekonomian               mastikan sistem periz-             sikan KBLI 2025 secara
guna mendukung reformasi kebijakan                                                         urgensi reformasi perpajakan        Pemerintah Australia dalam         Raden Pardede dan Asisten              inan berusaha berbasis             konsisten. Sinergi ini
                                                                                           sebagai bagian dari agenda          mendukung proses aksesi            Deputi Kerja Sama Ekonomi              risiko berjalan lebih              penting untuk menjaga
dan peningkatan produktivitas nasional.                                                    prioritas nasional, serta ber-      Indonesia ke Organisation          Bilateral Irwan Sinaga. ● dro          akurat, terinteg rasi,             kepercayaan investor
                                                                                                                                                                                                         dan responsif terhadap             dan meningkatkan daya


                                                                                             Perbankan Perketat Prudential Measures
     JAKARTA (LB) - Men-                                  efisiensi guna mendorong                                                                                                                       perkembangan sektor                saing Indonesia,” kata
teri Koordinator Bidang Per-                              pertumbuhan ekonomi yang                                                                                                                       usaha. Dengan klasifi-             Rosan.
ekonomian Republik Indo-                                  berkelanjutan,” kata Air-                                                                                                                      kasi yang lebih mutakh-                 Saat ini, sistem On-
nesia, Airlangga Hartarto,                                langga dikutip dari laman                                                                                                                      ir, pelaku usaha akan              line Single Submission
menerima kunjungan Chair                                  Kemenko Perekonomian,                   JAKARTA (LB) - In-           melalui transmisi kenaikan        katkan disiplin penyaluran
                                                                                                                                                                                                         memperoleh kepastian               (OSS) telah mencatat
of Australian Productivity                                Minggu (29/3).                     dustri perbankan nasional         harga energi dan volatilitas      kredit melalui pendekatan
Commission Danielle Wood                                       Salah satu agenda strat-      meningkatkan penguatan            pasar keuangan. Dalam kon-        risk-based pricing, menjaga
                                                                                                                                                                                                         dan kemudahan dalam                lebih dari 15,7 juta No-
serta Duta Besar Australia                                egis yang diidentifikasi untuk     kerangka manajemen risiko         teks ini, perbankan akan se-      kecukupan likuiditas melalui            proses perizinan,” ujar            mor Induk Berusaha
untuk Republik Indonesia                                  segera dikembangkan adalah         dan prinsip kehati-hatian         makin memperkuat prinsip          optimalisasi rasio liquidity            Rosan dalam keteran-               (NIB), yang mencer-
Roderick Brazier di Jakarta,                              implementasi kajian kebijakan      (prudential banking) di ten-      kehati-hatian melalui pen-        coverage ratio (LCR) dan net            gan di Jakarta, Minggu             minkan tingginya ak-
Jumat (27/3).                                             Pemerintah Indonesia terkait       gah meningkatnya risiko           guatan manajemen risiko           stable funding ratio (NFSR),            (29/3).                            tivitas pelaku usaha di
     Pertemuan itu membahas                               penerapan e-Government.            global. Hal ini dipicu es-        dan kualitas aset," ujar Hery,    serta mengelola eksposur nilai              Melalui kebijakan ini,         Indonesia.
penguatan kerja sama eko-                                 Inisiatif ini dinilai memi-        kalasi konflik Iran-Israel        dalam keterangan tertulis,        tukar secara lebih konservatif          pemerintah memasti-                     Implementasi KBLI
nomi Indonesia–Australia,                                 liki potensi signifikan dalam      yang melibatkan Amerika           Sabtu (28/3).                     melalui strategi lindung nilai          kan Persyaratan Dasar              2025 diharapkan Rosan
khususnya dalam peningkatan                               meningkatkan produktivitas,        Serikat (AS) dan berpotensi            Perbanas mencatat se-        dan pengendalian posisi de-             (PD), Perizinan Beru-              semakin meningkatkan
produktivitas, pengembangan                               bahkan di tengah kebijakan         menekan stabilitas harga ko-      jumlah langkah mitigasi           visa neto.                              saha (PB), dan Perizinan           kualitas layanan periz-
sumber daya manusia, serta                                efisiensi yang tengah diber-       moditas strategis, khususnya      telah dan terus diperkuat             "Langkah-langkah ini                Berusaha Untuk Menun-              inan, efisiensi proses
penguatan ketahanan eko-                                  lakukan.                           minyak mentah.                    oleh industri perbankan di        penting untuk memastikan                jang Kegiatan Usaha (              bisnis, serta transparansi
nomi kedua negara.                                             Lebih jauh, Airlangga              Ketua Umum Perbanas          Tanah Air. Beberapa lang-         fungsi intermediasi tetap               PB UMKU) yang sudah                data usaha. ● pan
     "Yang perlu ditekankan                               menyampaikan apresiasi             yang juga Direktur Utama          kah tersebut di antaranya         berjalan optimal tanpa men-
bahwa di tengah dinamika                                  dan dukungan penuh ter-            PT Bank Rakyat Indonesia          melalui stress test sektoral      gabaikan aspek stabilitas,
global yang penuh tantangan,                              hadap keberlanjutan program        (Persero) Tbk Hery Gunardi        dan penguatan early warn-         khususnya di tengah ketida-
Indonesia berfokus pada pen-                              PROSPERA. Pada fase kedua          menegaskan meskipun vola-         ing system untuk mengan-          kpastian global yang masih                              PENGUMUMAN
guatan gerakan peningkatan                                program tersebut, Pemerin-         tilitas eksternal meningkat,      tisipasi potensi penurunan        tinggi," kata Hery.                  Dengan ini diumumkan bahwa telah dilakukan penerbitan saham baru
                                                                                                                                                                                                      yang seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang Saham baru, sehingga
produktivitas yang berjalan                               tah Indonesia menyambut            indikator fundamental per-        kualitas kredit.                      Dengan bauran kebijakan          mengakibatkan perubahan pengendali (Akuisisi) dalam PT Essar
seiring dengan penerapan                                  baik keterlibatan Australian       bankan domestik masih be-              Adapun stress test sek-      tersebut, industri perbankan         Constructions Indonesia (dahulu bernama PT Samudera Citrabara
                                                                                                                                                                                                      Makmur), berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”).
                                                          Productivity Commission,           rada pada level yang solid. Hal   toral dilakukan pada sektor-      diharapkan tetap resilien dan
                                                                                                                                                                                                      Pemberitahuan penerbitan saham baru tersebut telah diterima dan dicatat
                                                          khususnya dalam memberi-           ini tercermin dari pertumbu-      sektor yang sensitif ter-         mampu menopang pertum-               dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
                     PENGUMUMAN                           kan rekomendasi kebijakan          han kredit yang tetap terjaga,    hadap kenaikan biaya energi       buhan ekonomi domestik,              Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
Sesuai dengan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham                                                                                                                                                       berlaku.
sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar          berbasis bukti (evidence-          likuiditas yang memadai, serta    seperti transportasi, logistik,   meskipun tekanan ekster-             Demikian pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal
Biasa PT SUGIHARA GRAND AUTOMOTIVE , suatu
Perseroan Terbatas berkedudukan di Delta Silicon 6        based policy) guna mendu-          permodalan yang kuat.             dan manufaktur.                   nal berpotensi meningkat             133 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Lippo Cikarang, Jl. Ramin Raya Blok G-6 No.15A,
                                                          kung reformasi kebijakan dan            "Kami melihat risiko              Selain itu, lanjut Hery,     dalam jangka pendek hingga           Terbatas.
Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat,
                                                                                                                                                                                                                             Jakarta, 30 Maret 2026
Kabupaten Bekasi, Indonesia, 17530, (“Perseroan”)
tertanggal 27 Maret 2026 yang pada pokoknya
                                                          peningkatan produktivitas          global meningkat, terutama        perbankan juga mening-            menengah. ● dot                                                Direksi Perseroan
memutuskan untuk menyetujui konversi utang Perseroan
kepada SUGIHARA CO., LTD.,, sebesar Rp
39.736.000.890,00 menjadi modal disetor dan
ditempatkan pada Perseroan.
Pengumuman ini dibuat dalam rangka pemenuhan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku yaitu Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun
1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang
Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham jo.
Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang No. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas.
                 Bekasi, 30 Maret 2026
               Direksi / Board of Directors
        PT SUGIHARA GRAND AUTOMOTIVE




           BERITA
         KEHILANGAN
      TELAH HILANG
       BUKU TANAH
        HAK MILIK
         Nomor :
      0948 dan 7022
       Atas Nama :
    HERTATY PANJAITAN
    dengan luas 192 m2
      dan 133 m2 yang
         beralamat di
       Jl Teratai Utama
          blok F no.9,
   Kelurahan Tanjung Barat,
   Kecamatan Jagakarsa,
       Jakarta Selatan.


           PENGUMUMAN
 Bersama ini kami beritahukan kepada para
 pemegang saham, mitra bisnis, dan masyarakat
 umum bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum
 Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Teknologi
 Bintang Indonesia yang diselenggarakan pada
 tanggal 27 Maret 2026, telah terjadi perubahan
 susunan anggota Direksi dan Komisaris serta
 peralihan kepemilikan saham terhitung sejak
 tanggal tersebut.
 Perubahan susunan Direksi dan Komisaris adalah
 sebagai berikut:
 Sebelumnya:
 Direktur : Karlina Budiwaty
 Komisaris : Iwan Santoso Widjaja
 Menjadi:
 Direktur : Demes
 Komisaris : sĞƌŶĂƟĂƵůŝĂsĞƌŶĂŶĚĂ
 Selain itu, dalam RUPSLB tersebut juga telah
 disetujui peralihan saham perusahaan, sehingga
 terjadi perubahan kepemilikan saham sesuai
 dengan akta dan ketentuan peraturan perundang-
 undangan yang berlaku. Dengan adanya perubahan
 ŝŶŝ͕ ƐĞŐĂůĂ ƟŶĚĂŬĂŶ ŚƵŬƵŵ ĚĂŶ ŬĞǁĂũŝďĂŶ LJĂŶŐ
 berkaitan dengan jabatan tersebut selanjutnya akan
 dilaksanakan oleh anggota Direksi dan Komisaris
 yang baru.
 Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-
 besarnya atas dedikasi dan kontribusi Direksi
 dan Komisaris sebelumnya, serta mengharapkan
 dukungan dan kerja sama yang baik dari seluruh
 pihak untuk kemajuan perusahaan ke depan.
 Demikian pengumuman ini kami sampaikan
 ƵŶƚƵŬĚŝŬĞƚĂŚƵŝƐĞďĂŐĂŝŵĂŶĂŵĞƐƟŶLJĂ͘
                Semarang, 27 Maret 2026
                     Hormat kami,
                          Ttd
            PT Teknologi Bintang Indonesia