Back to announcement
20231103_PALM_Informasi Transaksi Afiliasi_31484863_lamp3.pdf
Asset transaction Needs review PALMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 29
Page 1
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TBK (“PERSEROAN”)
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM
RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 42/POJK.04/2020
TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK 42/2020”).
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI MERUPAKAN
TRANSAKSI AFILIASI BAGI PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK 42/2020.
INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK
DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.
JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM
DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT
HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.
DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI MAUPUN
GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI
TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS POJK 42/2020.
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-
SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI
SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN
DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA,
MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH
BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU
DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG
DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TBK
Kegiatan Usaha Utama
Perusahaan holding yang bergerak di bidang investasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
Perusahaan Anak
Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
Kantor
Generali Tower, Lantai 17 Unit D, Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum,
Jl. H. R. Rasuna Said,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, Indonesia
Telepon : (021) 2157 2008
Faksimili : (021) 2157 2009
Email: corsec@provident-investasi.com
Situs Web: www.provident-investasi.com
Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2023
Page 2
DEFINISI DAN SINGKATAN
Afiliasi berarti:
a. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal
maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
1. Suami atau istri;
2. Orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
3. Kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
4. Saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang
bersangkutan; atau
5. Suami atau istri dan saudara orang yang bersangkutan.
b. Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal
maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
1. orang tua dan anak;
2. kakek dan nenek serta cucu; atau
3. saudara dari orang yang bersangkutan.
c. Hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
d. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi,
pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
e. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa
pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan
pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
f. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak
langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan
oleh pihak yang sama; atau
g. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung
maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai
hak suara dari perusahaan tersebut.
Akuntan Publik berarti Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota
jaringan firma BDO International Ltd.), selaku akuntan publik independen yang melakukan audit
terhadap laporan keuangan Perseroan.
Benturan Kepentingan berarti perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan
kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama,
atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
Kemenkumham berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada Pemegang
Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 42/2020.
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
per tanggal 30 Juni 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
Menkumham berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2
Page 3
OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi,
tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (tentang Otoritas Jasa
Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31
Desember 2012), sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
Pemegang Saham berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar
pemegang saham Perseroan.
Perseroan berarti PT Provident Investasi Bersama Tbk (atau dapat disebut juga sebagai “PALM”),
berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada
Bursa Efek Indonesia, yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
Perusahaan Terkendali berarti suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun
tidak langsung oleh Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17/2020.
POJK 17/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 35/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 25 Mei 2020
tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
POJK 42/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang
Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Transaksi berarti penandatanganan perjanjian sewa menyewa antara Perseroan (selaku Penyewa)
dan TB (selaku Pemberi Sewa) sehubungan dengan penyewaan unit kantor yang berlokasi di gedung
The Convergence Indonesia.
RUPS berarti rapat umum pemegang saham Perseroan.
Transaksi Afiliasi berarti setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka
atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi,
anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas
dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau Perusahaan Terkendali untuk
kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan
komisaris, Pemegang Saham utama, atau Pengendali perusahaan terbuka.
TB berarti PT Tower Bersama.
UUP2SK berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845.
PENDAHULUAN
Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan maksud Perseroan untuk memberitahukan
kepada para pemegang saham Perseroan secara lengkap mengenai penandatanganan perjanjian
3
Page 4
sewa unit kantor yang terletak di The Convergence Indonesia, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R.
Rasuna Said, Jakarta Selatan, antara Perseroan sebagai penyewa dan TB sebagai pemberi sewa pada
tanggal 1 November 2023 yang merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No.
42/2020.
Sesuai dengan ketentuan POJK 42/2020, melalui Keterbukaan Informasi ini, Perseroan akan
memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham
Perseroan mengenai Transaksi Afiliasi sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan Transaksi
Afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI
1. LATAR BELAKANG TRANSAKSI AFILIASI
Perseroan membutuhkan unit perkantoran guna melakukan kegiatan usahanya, mengingat
sewa atas unit kantor Perseroan saat ini akan berakhir pada 31 Januari 2024. Sehingga,
Transaksi merupakan upaya Perseroan untuk menyewa unit perkantoran untuk digunakan
sebagai kantor Perseroan.
2. NILAI TRANSAKSI
Berdasarkan Perjanjian Sewa Unit Kantor Gedung The Convergence Indonesia, nilai Transaksi
adalah sebesar Rp2.112.264.000 selama 2 (dua) tahun, tidak termasuk Pajak Pertambahan
Nilai (PPN). Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam
POJK 17/2020 mengingat nilai Transaksi tidak mencapai 20% dari nilai ekuitas Perseroan
berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2023 yang diaudit oleh
Akuntan Publik.
3. PIHAK YANG TERLIBAT
(a) Perseroan
Riwayat Singkat
Perseroan adalah suatu perusahaan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan
tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, didirikan dengan nama PT Provident
Agro, berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 2 November 2006, yang dibuat di
hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat
pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. W7-02413
HT.01.01-TH.2006 tanggal 13 November 2006, yang telah didaftarkan pada Kantor
Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah No. 090515154941 tanggal 24
November 2006, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7
tertanggal 23 Januari 2007, Tambahan No. 738.
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan
terakhir sebagaimana termuat pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan
Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Provident Agro Tbk menjadi PT Provident
Investasi Bersama Tbk No. 122 tanggal 23 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Jose
4
Page 5
Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah
mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
0060078.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 23 Agustus 2022, dan telah dicatatkan di
dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkumham di bawah No. AHU-
0165662.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 23 Agustus 2022 (“Akta No. 122/2022”).
Berdasarkan Akta No. 122/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui
hal-hal sebagai berikut:
1. Perubahan nama Perseroan dari semula bernama ‘PT Provident Agro Tbk’
menjadi ‘PT Provident Investasi Bersama Tbk’; dan
2. Menyatakan dan menegaskan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam
akta Notaris.
Maksud dan Tujuan
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan
adalah:
1. Melakukan aktivitas perusahaan holding mencakup kegiatan dari perusahaan
holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari
sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan
kelompok tersebut. Holding Companies tidak terlibat dalam kegiatan usaha
perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat
(counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi
perusahaan; dan
2. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya mencakup ketentuan bantuan
nasihat, bimbingan dan operasional usaha, serta permasalahan organisasi dan
manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan
berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan,
praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan
pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan
nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi
manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan
sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi
biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan
untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian,
efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa
pelayanan studi investasi infrastruktur.
Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan
kegiatan penunjang sebagai berikut:
1. Memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan di
mana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung;
dan
2. Memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain
dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok
perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan
atau kelompok perusahaan tersebut.
Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 23
tanggal 16 Januari 2017, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari
5
Page 6
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0002485.AH.01.02.Tahun 2017
tanggal 30 Januari 2017, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 41 tanggal 23 Mei 2017 (“Akta No. 23/2017”), struktur permodalan
Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:
Modal dasar : Rp 150.000.000.000
Modal ditempatkan/disetor : Rp 106.793.105.340
Modal Dasar Perseroan terbagi atas 10.000.000.000 saham dengan nilai nominal per
lembar saham sebesar Rp15.
Berdasarkan Akta No. 23/2017 dan Daftar Pemegang Saham (DPS) per 30 September
2023, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham
Perseroan adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp15 per saham
Keterangan
Jumlah Saham Nilai Nominal % (1)
Modal Dasar 10.000.000.000 150.000.000.000
Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh
PT Provident Capital
3.242.152.791 48.632.291.865 45,80
Indonesia
PT Saratoga Sentra
1.415.023.929 21.225.358.935 19,99
Business
Garibaldi Thohir 889.942.545 13.349.138.175 12,57
Winato Kartono 355.977.018 5.339.655.270 5,03
Hardi Wijaya Liong 266.982.764 4.004.741.460 3,77
Tri Boewono 65.851.500 987.772.500 0,93
Masyarakat (masing-masing
842.687.109 12.640.306.635 11,91
di bawah 5%)
7.078.617.656 106.179.264.840 100,00
Saham treasuri 40.922.700 613.840.500 -
Jumlah Modal Ditempatkan
7.119.540.356 106.793.105.340 100,00
dan Disetor
Sisa Saham dalam Portepel 2.880.459.644 43.206.894.660
Catatan:
(1) Perhitungan persentase berdasarkan hak suara.
Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 87
tanggal 21 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris
di Kota Administrasi Jakarta Selatan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
saat ini adalah sebagai berikut:
Direksi
Presiden Direktur : Tri Boewono
Direktur : Budianto Purwahjo
Direktur : Ellen Kartika
6
Page 7
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Hardi Wijaya Liong
Komisaris Independen : Drs. Kumari, Ak.
Komisaris Independen : Johnson Chan
(b) TB
Riwayat Singkat
TB adalah suatu perusahaan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada
hukum negara Republik Indonesia, didirikan dengan nama PT Tower Bersama,
berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 4 Juli 2006, yang dibuat di hadapan
Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-20821 HT.01.01.TH.2006 tanggal
17 Juli 2006, yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta
Pusat di bawah No. 090515154321 tanggal 3 Agustus 2006, dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 104 tertanggal 29 Desember 2006,
Tambahan No. 13530.
Anggaran Dasar TB telah mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan terakhir
sebagaimana termuat pada Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham
sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tower Bersama
No. 10 tanggal 8 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E.,
Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham
berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0045975.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 8
Agustus 2023, dan telah dicatatkan di dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh
Kemenkumham di bawah No. AHU-0151484.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 8
Agustus 2023.
Maksud dan Tujuan
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar TB, maksud dan tujuan TB adalah:
a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi (42206);
b. Perdagangan Besar Peralatan Komunikasi (46523);
c. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (46599);
d. Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (61100);
e. Internet Service Provider (61921);
f. Jasa Sistem Komunikasi Data (61922);
g. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan
Energi serta Peralatannya (77395);
h. Pengoperasioan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (35121);
i. Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator (33141); dan
j. Instalasi Telekomunikasi (43212).
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TB dapat melaksanakan kegiatan
usaha sebagai berikut:
1. Menjalankan kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi
bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan
sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang
mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit; termasuk jaringan pipa
7
Page 8
komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel
telekomunikasi/telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air;
2. Menjalankan usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti
perlengkapan telepon dan komunikasi; termasuk peralatan penyiaran radio dan
televisi;
3. Menjalankan usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan
yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin
penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah
tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk
pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak diklasifikasikan lain untuk perdagangan
dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta
instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan,
perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan
pengukuran;
4. Menjalankan kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada
fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan
infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas
pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui
saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit,
pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan
sinyal televisi) dan pelengkapan telegrap dan komunikasi non vocal lainnya yang
menggunakan fasilitas sendiri; dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan
ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi;
termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari
jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini
untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator
infrastruktur dengan kabel; kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk
telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi
publik dan sirkuit sewa; termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang
pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan
lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN); termasuk juga kegiatan
penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu
antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum;
5. Menjalankan usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada
pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang
ke internet;
6. Menjalankan kegiatan jasa sistem komunikasi data yang dapat digunakan untuk
pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket; layanan ini disediakan
dengan jaminan ketersambungan, kualitas dan keamanan;
7. Menjalankan kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi
(operational leasing) mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian tanpa
operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan,
seperti mesin pembangkit listrik; termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin,
alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio dan komunikasi profesional;
8. Menjalankan usaha pengoperasian yang dilakukan oleh pihak lain atas fasilitas
pembangkit yang menghasilkan energi listrik, fasilitas sistem transmisi tenaga
listrik dan sistem distribusi tenaga listrik;
9. Menjalankan usaha reparasi dan perawatan mesin dan peralatan yang diproduksi
dalam golongan 271, seperti reparasi dan perawatan mesin tenaga, distribusi dan
khususnya transformator, motor listrik, generator dan perangkat motor generator,
peralatan saklar dan papan hubung, peralatan relay dan pengontrol industri; dan
8
Page 9
10. Menjalankan kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan
gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antena;
termasuk kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi
telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang
mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya; termasuk kegiatan
pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di
bangunan gedung dan bangunan sipil.
Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta No. 70 tanggal 25 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan
Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari
Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0401225, struktur
permodalan TB saat ini adalah sebagai berikut:
Nama Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
PT Tower Bersama 139.049 139.049.000.000 99,9993
Infrastructure Tbk
PT Tower One 1 1.000.000 0,0007
Total 139.050 139.050.000.000 100,00
Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta No. 24 tanggal 13 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan
Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, susunan Direksi dan Dewan Komisaris TB saat ini
adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur : Budianto Purwahjo
Dewan Komisaris
Komisaris : Ir. Herman Setya Budi
4. SIFAT DAN HUBUNGAN AFILIASI
Adapun sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dan TB adalah hubungan Afiliasi dari segi
kepengurusan. Terdapat kesamaan anggota Direksi antara Perseroan dan TB, yaitu Bapak
Budianto Purwahjo selaku Direktur Perseroan juga menjabat sebagai Direktur TB.
Mengingat Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan dan TB dilakukan oleh dua perusahaan
yang memiliki kesamaan pengurus, maka Perseroan wajib mengumumkan keterbukaan
informasi kepada masyarakat disertai dengan laporan penilaian dan menyampaikan dokumen
pendukungnya kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya
Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.
9
Page 10
5. RINGKASAN PERJANJIAN TRANSAKSI
Perjanjian Sewa Unit Kantor Gedung The Convergence Indonesia tanggal 1 November
2023 (“Perjanjian”)
Pihak:
1. Perseroan, sebagai “Penyewa”; dan
2. TB, sebagai “Pemberi Sewa”.
Ruang Lingkup:
Penyewa berkehendak untuk menyewa ruangan kantor yang berlokasi di dalam gedung The
Convergence Indonesia dari Pemberi Sewa selaku pemilik ruangan kantor tersebut, dengan
rincian sebagai berikut:
Lantai :
21
Luas 502,92 m2
:
Alamat :
The Convergence Indonesia, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.
R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940
(“Tempat Yang Disewakan”).
Masa Sewa:
Masa sewa adalah 2 (dua) tahun sejak 1 November 2023 sampai dengan 31 Oktober 2025.
Harga Sewa:
Harga sewa adalah sebesar Rp175.000/m2 per bulan atau dengan total Rp2.112.264.000
selama 2 (dua) tahun.
Wanprestasi:
Setiap peristiwa dan kejadian berikut merupakan suatu peristiwa wanprestasi:
1. Pembayaran Cedera Janji, yaitu peristiwa dimana pembayaran sewa, biaya servis atau
jumlah lain yang jatuh tempo dan harus dibayar berdasarkan Perjanjian menjadi tertunggak
dan tidak dapat dibayar sampai 14 (empat belas) hari kerja sesudah tenggat waktu biaya
itu harus dibayarkan, dapat dibuatkan permintaan resmi atau tidak;
2. Ketentuan Lain tentang Cedera Janji, yaitu peristiwa dimana Penyewa lalai atau tidak
melaksanakan dan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian terkait dan cedera janji
dimaksud berlanjut sampai 14 (empat belas) hari kerja sesudah pemberitahuan tertulis dari
itu, telah diberikan pada Penyewa oleh Pemberi Sewa atau Perhimpunan Pemilik dan
Penghuni Gedung (“P3SRS”);
3. Cedera Janji Pailit, yaitu peristiwa dimana Penyewa akan dinyatakan pailit atau likuidasi
(untuk maksud penggabungan atau restrukturisasi), baik terpaksa atau sukarela atau
pengaturan penundaan pembayaran hutang yang diminta untuk oleh Penyewa atau suatu
pengalihan akan dilakukan atas barang milik Penyewa untuk kepentingan dari kreditor atau
Penyewa akan menderita kesengsaraan atau penyitaan akan dilakukan atas bagian yang
penting atau semua barang milik dari Penyewa;
4. Penyitaan, yaitu peristiwa dimana bagian penting dari kekayaan Penyewa disita untuk
proses hukum lebih lanjut;
5. Tidak Ada Penyerahan, yaitu peristiwa dimana Penyewa tidak menyerahkan Tempat Yang
Disewakan secara baik-baik kepada Pemberi Sewa sesudah masa sewa berakhir atau
pemutusan Perjanjian lebih awal dari masa sewa dan berlangsung sampai 1 (satu) minggu
sejak tanggal dari Perjanjian ini, sebagai hal mungkin;
10
Page 11
6. Tidak Ada Asuransi, yaitu peristiwa dimana Penyewa menutup asuransi yang seharusnya
dimiliki oleh Penyewa untuk perlindungan; dan
7. Cedera janji kepada P3SRS, yaitu setiap cedera janji pembayaran yang jatuh tempo atau
janji kepada P3SRS.
Pengakhiran:
Perjanjian ini dapat diakhiri oleh TB atau Perseroan segera sesudah terjadinya segala peristiwa
wanprestasi atau peristiwa lainnya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian, dengan
ketentuan salah satu Pihak melakukan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada
Pihak lainnya terkait pengakhiran Perjanjian, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender
sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian.
Hukum Yang Berlaku:
Hukum Republik Indonesia.
Penyelesaian Sengketa:
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
RINGKASAN LAPORAN PENILAI
Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan
berdasarkan Surat Keputusannya No. 772/KM.1/2013 tanggal 12 November 2013 dan telah terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat No. S-774/PM.25/2013 tanggal 27 November
2013 dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal yang telah dilakukan pendaftaran
ulang dengan No. STTD.PPB-43/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Juli 2023 sebagai Penilai Properti/Aset
dan Bisnis di Pasar Modal.
Identitas Penilai
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ISKANDAR DAN REKAN
No. Izin Usaha: 772/KM.1/2013
Graha IDR, Komplek Rukan Malaka Country Estate, Jalan Malaka
Merah II No. 5- 6-7, Jakarta 13460, Indonesia
(+62-21) 86611148-49
www.kjppiskandardanrekan.com
Perseroan telah menunjuk KJPP ISKANDAR DAN REKAN (“IDR”) sebagai Penilai sesuai dengan Surat
Penugasan No. 173.1/IDR/DO.2/Pr-BFO/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023 untuk memberikan Penilaian
Properti dan Pendapat Kewajaran (Fairness Opinion) Rencana Transaksi Sewa Menyewa Ruang
Kantor antara PT Provident Investasi Bersama Tbk (PALM) dan PT Tower Bersama (TB).
1. RINGKASAN PENILAIAN ATAS OBJEK TRANSAKSI
Ringkasan penilaian atas objek transaksi sewa berupa ruang kantor berdasarkan laporan penilaian
No. 00384/2.0118-00/PI/01/0355/1/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 adalah sebagai berikut:
1.1. Identitas Pihak
Pihak-pihak yang bertransaksi adalah TB selaku pemilik dan PALM selaku penyewa.
11
Page 12
1.2. Objek Penilaian
Objek penilaian adalah Properti Sewa berupa Ruang Kantor seluas 502,92 m 2 yang
terletak di The Convergence Indonesia Lantai 21, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R.
Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 untuk jangka waktu sewa 2 tahun.
1.3. Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas
• Penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion.
• Penilai melakukan pemeriksaan atas status hukum dokumen-dokumen yang
digunakan dalam proses penilaian.
• Jika penilaian diperuntukan untuk kepentingan Pasar Modal, data dan informasi dalam
penilaian bersumber dari atau divalidasi oleh Asosiasi Profesi Penilai (MAPPI).
• Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan
kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan
pencapaiannya (fiduciary duty), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
• Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi
keuangan.
• Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat
rahasia yang dapat memengaruhi operasional perusahaan.
• Penilai bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
• Penilai melakukan pemeriksaan atas status hukum objek penilaian.
• Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas lainnya diungkapkan dalam laporan.
1.4. Pendekatan dan metode penilaian
Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan adalah pendekatan pendapatan
dengan metode Discounted Cash Flow (DCF).
Pendekatan pendapatan dengan metode DCF dengan pertimbangan harga penawaran
atau transaksi sewa dari properti pembanding yang sejenis dan sebanding tersedia untuk
tarif sewa per tahun.
Nilai Sewa Pasar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan pendekatan
pendapatan diperoleh dengan menghitung nilai kini dari tarif sewa per tahun yang dibayar
setiap tahun pada awal tahun selama periode sewa.
1.5. Kesimpulan nilai
Dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan dan hasil analisis yang telah
dilakukan serta pendekatan penilaian yang digunakan, kami berpendapat bahwa Nilai
Sewa Pasar pada tanggal penilaian adalah Rp2.015.000.000 (dua miliar lima belas juta
rupiah) untuk jangka waktu sewa 2 (dua) tahun.
2. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN TRANSAKSI
Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Sewa Menyewa Ruang Kantor antara
PALM dan TB yang termuat dalam Laporan Pendapat Kewajaran No. 00385/2.0118-
00/BS/01/0520/1/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 adalah sebagai berikut:
2.1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi
Pihak-pihak yang bertransaksi adalah TB selaku pemilik dan PALM selaku penyewa.
12
Page 13
2.2. Objek Penilaian
Objek penilaian adalah rencana transaksi sewa menyewa ruang kantor seluas 502,92 m 2
yang terletak di The Convergence Indonesia Lantai 21, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl.
H. R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 untuk jangka waktu sewa 2 (dua) tahun antara
TB dan PALM.
2.3. Maksud dan Tujuan Penilaian
Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan penilaian independen atas pendapat
kewajaran (Fairness Opinion) atas Rencana Transaksi dengan tujuan pelaksanaan
transaksi.
2.4. Asumsi dan kondisi Pembatas
• Laporan Penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion.
• Penilai melakukan penelaahan atas status hukum dokumen-dokumen yang digunakan
dalam proses penilaian.
• Data dan informasi berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
• Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan
yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen
dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty), jika penilaian menggunakan
proyeksi keuangan.
• Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi
keuangan.
• Laporan Penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia,
yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
• Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
• Penilai memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari pemberi tugas.
• Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas lainnya diungkapkan dalam laporan.
2.5. Pendekatan dan metode Penilaian
Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah:
a. Melakukan analisis transaksi.
b. Melakukan analisis kualitatif atas Transaksi.
c. Melakukan analisis kuantitatif atas Transaksi.
d. Melakukan analisis kewajaran nilai transaksi.
e. Melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.
2.6. Pendapat kewajaran atas Transaksi
Hasil analisis atas nilai transaksi sewa menyewa ruang kantor milik TB oleh PALM adalah
nilai kini (present value) dari nilai transaksi lebih rendah dari Nilai Sewa Pasarnya namun
masih dalam kisaran wajar memberikan kesimpulan bahwa nilai transaksi adalah wajar.
Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap
kepentingan pemegang saham memberikan kesimpulan bahwa dengan dilakukannya
transaksi akan memberikan termin pembayaran yang lebih baik bagi Perseroan dan
sejalan dengan kepentingan pemegang saham.
Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan transaksi terhadap
kepentingan pemegang saham adalah Perseroan membutuhan ruang kantor yang
strategis untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan dengan grup Perseroan
sejalan dengan kepentingan pemegang saham.
13
Page 14
Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut di atas, maka kami berpendapat
bahwa rencana transaksi adalah wajar.
PROFORMA DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI KEUANGAN
PERSEROAN
Terhadap Transaksi ini tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap keadaan kondisi keuangan
Perseroan.
PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI
AFILIASI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG
SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI
Perseroan memerlukan ruangan kantor yang strategis untuk mendukung kegiatan operasional
Perseroan, dimana ruangan perkantoran di dalam gedung The Convergence Indonesia Lantai 21,
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940 yang dimiliki TB terletak
pada kawasan yang strategis. Selain itu, adanya Transaksi tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan
efektivitas Perseroan dikarenakan biaya sewa terhadap ruang kantor tersebut sangat kompetitif serta
relatif rendah, sehingga Perseroan akan mendapatkan tambahan ruang kantor dengan biaya sewa
yang lebih rendah. Alasan lainnya adalah dengan dilakukannya Transaksi ini akan memberikan termin
pembayaran yang lebih baik dibandingkan dengan termin pembayaran pada perjanjian sewa-menyewa
sebelumnya bagi Perseroan.
Atas dokumen-dokumen sehubungan dengan Transaksi antara Perseroan dan TB, telah dibuat
menggunakan syarat dan ketentuan yang sama apabila dilakukan dengan pihak yang tidak memiliki
Afiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan secara arm’s length.
PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama
menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan
informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan
Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan transaksi material
sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 mengingat nilai Transaksi tidak mencapai 20% dari nilai
ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2023 yang
diaudit oleh Akuntan Publik.
Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi dilakukan sesuai dengan prosedur yang dimiliki oleh
Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa transaksi Afiliasi
telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.
Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan
atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan Keterbukaan Informasi telah memuat
seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan
sehubungan dengan Transaksi.
14
Page 15
INFORMASI TAMBAHAN
Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada jam-
jam kerja dengan alamat:
PT Provident Investasi Bersama Tbk
Generali Tower Lantai 17 Unit D, Gran Rubina Business Park,
Kawasan Rasuna Epicentrum
Jl. H. R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, Indonesia
Telepon : (021) 2157 2008
Faksimili : (021) 2157 2009
E-mail: corsec@provident-investasi.com
Situs web: www.provident-investasi.com
15
Page 16
DISCLOSURE OF INFORMATION TO SHAREHOLDERS
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TBK (THE “COMPANY”)
THIS DISCLOSURE OF INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS IS PROVIDED BY THE COMPANY TO
COMPLY WITH THE FINANCIAL SERVICE AUTHORITY (OJK) REGULATION NO. 42/POJK.04/2020 ON
AFFILIATED TRANSACTIONS AND CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS (“OJK REGULATION
42/2020”).
BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS DECLARES THAT THE TRANSACTION IS
CONSIDERED TO BE AN AFFILIATED TRANSACTION FOR THE COMPANY UNDER OJK REGUALTION
42/2020.
THE INFORMATION AS STATED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION IS IMPORTANT TO BE READ
AND CONSIDERED BY THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY.
IF YOU FIND ANY DIFFICULTY TO UNDERSTAND THE INFORMATION AS STATED IN THIS DISCLOSURE
OF INFORMATION PLEASE CONSULT YOUR LEGAL ADVISOR, PUBLIC ACCOUNTANT, FINANCIAL
ADVISOR OR OTHER PROFESSIONALS.
THE COMPANY’S BOARD OF DIRECTORS CONVEYS THAT THE INFORMATION STATED IN THIS
DISCLOSURE OF INFORMATION IS FOR THE PURPOSE OF PROVIDING INFORMATION AND COMPLETE
DESCRIPTION TO THE COMPANY’S SHAREHOLDERS REGARDING THE TRANSACTION AS PART OF THE
COMPLIANCE OF THE COMPANY TO OJK REGULATION 42/2020.
THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS, SEVERALLY AND JONTLY, ARE
FULLY RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY AND THE COMPLETENESS OF THE INFORMATION AS
STATED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION. THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF
COMMISSIONERS DECLARE THAT THE INFORMATION STATED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION
IS COMPLETE AND AFTER GIVING DUE AND CAREFUL EXAMINATION, EMPHASIZE THAT THE
INFORMATION STATED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION IS CORRECT AND THAT THERE ARE NO
RELEVANT AND MATERIAL FACTS OMITTED WHICH CAN CAUSE THE INFORMATION STATED HEREIN
TO BE UNTRUE AND/OR MISLEADING.
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TBK
Business Activities
Holding company which operates in the investment sector either directly or indirectly through Subsidiaries
Domiciled in South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Office
Generali Tower Floor 17 Unit D, Gran Rubina Business Park, Rasuna Epicentrum Area,
Jl. H. R. Rasuna Said,
South Jakarta, DKI Jakarta 12940, Indonesia
Telephone : (021) 2157 2008
Faximile : (021) 2157 2009
Email: corsec@provident-investasi.com
Website: www.provident-investasi.com
This Disclosure of Information is
Issued in Jakarta on 3 November 2023
Page 17
DEFINITION AND ABBREVIATION
Affiliation means:
a. familial relationship by marriage up to the second degree, both horizontally and vertically, namely
the relationship of a person with:
1. Husband or wife;
2. Parents of the husband or wife and the husband or wife of children;
3. Grandparents of the husband or wife and the husband or wife of grandchildren;
4. Siblings of the husband or wife along with their husband or wife of the sibling concerned; or
5. Husband or wife of the siblings of the person concerned.
b. Family relationship due to descent up to the second degree, both horizontally and vertically, namely
the relationship of a person with:
1. Parents and children;
2. Grandparents and grandchildren; or
3. Siblings of the person concerned.
c. Relationship between a party and employees, directors, or commissioners of said parties;
d. Relationship between 2 (two) or more companies in which there are one or more members of the
board of directors, management, board of commissioners or supervisors who are the same;
e. Relationship between a company and a party, either directly or indirectly, in any way, controls or is
controlled by the company or party in question in determining the management and/or policy of the
company or party concerned;
f. Relationship between 2 (two) or more companies that are controlled, either directly or indirectly, in
any way, in determining the management and/or policy of the company by the same party; or
g. Relationship between a company and its major shareholder, namely a party who directly or
indirectly owns at least 20% (twenty percent) of the shares with voting rights of the said company.
Accounting Firm means Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan Public Accounting Firm
(member of BDO International Ltd. firm network), as an independent auditor, which has conducted an
audit on the Company’s financial statements.
Conflict of Interest means a difference between the economic interests of publicly traded companies
and personal economic interests of members of the board of directors, members of the board of
commissioners, majority shareholders, or Controllers that may be harmful to the publicly traded
companies concerned.
MOLHR means Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
Disclosure of Information means this Disclosure of Information provided to the Company’s
Shareholders in order to fulfil OJK Regulation 42/2020.
Company’s Consolidated Financial Statements means Consolidated Financial Statements of the
Company as of 30 June 2023 which has been audited by Accounting Firm.
Minister means Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
Financial Service Authority or OJK means Financial Service Authority, an independent state
institution, whose duties and authorities covers regulatory, supervisory, inspection, and investigation as
2
Page 18
stipulated in Act No. 21 of 2011 dated 22 November 2011 (on Financial Service Authority as the
substitute body of Bapepam-LK effective since 31 December 2012), as amended by P2SK Law.
Shareholders means the Company’s shareholders whose names are registered in the shareholders
register of the Company.
Company means PT Provident Investasi Bersama Tbk (or also referred to as “PALM”), domiciled in
South Jakarta, a publicly limited liability company whose shares are listed on Indonesian Stock
Exchange, duly established and organized under the law of the Republic of Indonesia.
Controlled Company means any company which is directly or indirectly controlled by the Company as
defined in OJK Regulation 17/2020.
POJK 17/2020 means OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020, enacted on 20 April 2020 on Material
Transaction and Change of Business Activities.
POJK 35/2020 means OJK Regulation No. 35/POJK.04/2020, enacted on 25 May 2020 on Assessment
and Presentation of Business Assessment Reports in the Capital Market.
POJK 42/2020 means OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020, enacted on 1 July 2020 on Affiliated
Transactions and Conflict of Interest Transactions.
Transaction means the signing of a rental agreement between the Company (as Lessee) and TB (as
Lessor) in connection with the rental of office units located in The Convergence Indonesia building.
GMS means a general meeting of shareholders of the Company.
Affiliated Transactions means any activities and/or transactions that are carried out by publicly traded
companies or a Controlled Company with Affiliations of publicly traded companies or Affiliations of
members of the board of directors, members of the board of commissioners, majority shareholders, or
Controllers, including any activities and/or transactions that are carried out by publicly-traded
companies or Controlled Companies in the interests of Affiliations of publicly traded companies or
Affiliations of members of the board of directors, members of the board of commissioners, majority
Shareholders, or Controllers.
TB means PT Tower Bersama.
P2SK Law means Law No. 4 of 2023 dated 12 January 2023 on Development and Strengthening of
the Financial Sector, State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4 of 2023, Supplementary State
Gazette of the Republic of Indonesia No. 6845.
INTRODUCTION
This Disclosure of Information was made in connection with the Company's intention to provide
complete information to the Company's shareholders regarding the signing of the office unit lease
agreement located at The Convergence Indonesia, Rasuna Epicentrum Area, Jl. H. R. Rasuna Said,
South Jakarta, between the Company as lessee and TB as lessor on 1 November 2023 which is an
Affiliate Transaction as intended in POJK No. 42/2020.
3
Page 19
In accordance with the provisions of POJK 42/2020, through this Information Disclosure, the Company
will provide more complete information and description to the Company's Shareholders regarding
Affiliate Transactions in accordance with the procedures and procedures for implementing Affiliate
Transactions as regulated in POJK 42/2020.
INFORMATION ON THE AFFILIATED TRANSACTION
1. BACKGROUND ON THE AFFILIATED TRANSACTION
The Company needs an office unit to carry out its business activities, considering that the
current lease on the Company's office unit will end in 31 January 2024. Therefore, the
Transaction is the Company's effort to rent an office unit to be used as the Company's office.
2. TRANSACTION VALUE
Based on the Office Unit Lease Agreement for The Convergence Indonesia Building, the
Transaction value is IDR 2,112,264,000 for 2 (two) years, excluding Value Added Tax (VAT).
The Transaction is not a material transaction as referred to in POJK 17/2020 considering that
the Transaction value does not reach 20% of the Company's equity value based on the
Company's Consolidated Financial Report as of 30 June 2023 which was audited by the Public
Accountant.
3. PARTIES INVOLVED
(a) Company
Brief Summary
The Company is a public limited company established based on and subject to the laws
of the Republic of Indonesia, established under the name PT Provident Agro, based on
Deed of Establishment No. 4 dated 2 November 2006, made before Darmawan Tjoa,
S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has received approval from the Minister based on
Decree No. W7-02413 HT.01.01-TH.2006 dated 13 November 2006, which was
registered at the Corporate Registration Office in Central Jakarta under No.
090515154941 dated 24 November 2006, and has been published in the State Gazette
of the Republic of Indonesia No. 7 dated 23 January 2007, Supplement No. 738.
The Company's Articles of Association have been amended several times and the
latest amendment is as contained in the Deed of Statement of Meeting Resolutions on
the Amendment to the Articles of Association on the Change of Name of PT Provident
Agro Tbk to PT Provident Investasi Bersama Tbk No. 122 dated 23 August 2022, made
before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South
Jakarta, which has obtained approval from the Minister based on Decree No. AHU-
0060078.AH.01.02.Year 2022 dated 23 August 2022, and has been registered in the
Company Register managed by the MOLHR under No. AHU-0165662.AH.01.11.Year
2022 dated 23 August 2022 (“Deed No. 122/2022”).
4
Page 20
Based on Deed No. 122/2022, the Company's shareholders have agreed to the
following matters:
1. Change of the Company's name from 'PT Provident Agro Tbk' to 'PT Provident
Investasi Bersama Tbk'; and
2. Restate and reaffirm the entire articles of association of the Company in a Notarial
deed.
Purpose and Objectives
Based on Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's purpose
and objectives are:
1. Carrying out holding company activities includes the activities of holding
companies, namely companies that control the assets of a group of subsidiary
companies and whose main activity is ownership of the group. Holding Companies
are not involved in the business activities of their subsidiary companies. Its activities
include services provided by counselors and negotiators in planning corporate
mergers and acquisitions; and
2. Carry out other management consulting activities including advising, guidance and
business operational assistance, as well as other organizational and management
issues, such as strategic and organizational planning; decisions relating to
finances; marketing objectives and policies; human resource planning, practices
and policies; scheduling planning and production control. The provision of these
business services can include advice, guidance and operational assistance for
various management functions, management consultations by agronomists and
agricultural economists in the agricultural and similar fields, design of accounting
methods and procedures, cost accounting programs, budget monitoring
procedures, providing advice and assistance to business and community services
in planning, organizing, efficiency and supervision, management information and
others. Including infrastructure investment study services.
To achieve the main business activities mentioned above, the Company can carry out
the following supporting activities:
1. Providing funding and/or financing required by companies in which the Company
invests, either directly or indirectly; and
2. Providing funding and/or financing needed by other companies in the context of
carrying out share investments in the company or group of companies or in the
context of investing in other assets in the company or group of companies.
Capitalization and Shareholding
Based on the Deed of Statement of Meeting Decision on the Amendment to the Articles
of Association No. 23 dated 16 January 2017, made before Jose Dima Satria, S.H.,
M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta, which has obtained approval
from the Minister based on Decree No. AHU-0002485.AH.01.02.Year 2017 dated 30
January 2017, and has been published in the State Gazette of the Republic of
Indonesia No. 41 dated 23 May 2017 (“Deed No. 23/2017”), the Company's current
capital structure is as follows:
Authorized Capital : IDR 150,000,000,000
Issued/Paid Up Capital : IDR 106,793,105,340
5
Page 21
The Company's Authorized Capital is divided into 10,000,000,000 shares with a
nominal value per share of IDR 15.
Based on Deed No. 23/2017 and the Monthly Report of Securities Holders Registration
on 30 September 2023, the authorized capital has been taken up by the Company's
shareholders in the following composition:
Nominal Value of IDR 15 per share
Description Number of
Nominal Value % (1)
Shares
Authorized Capital 10,000,000,000 150,000,000,000
Issued and Paid Up Capital
PT Provident Capital
3,242,152,791 48,632,291,865 45.80
Indonesia
PT Saratoga Sentra
1,415,023,929 21,225,358,935 19.99
Business
Garibaldi Thohir 889,942,545 13,349,138,175 12.57
Winato Kartono 355,977,018 5,339,655,270 5.03
Hardi Wijaya Liong 266,982,764 4,004,741,460 3.77
Tri Boewono 65,851,500 987,772,500 0.93
Masyarakat (each under 5%) 842,687,109 12,640,306,635 11.91
7,078,617,656 106,179,264,840 100.00
Treasury shares 40,922,700 613,840,500 -
Amount of Issued and Paid
7,119,540,356 106,793,105,340 100.00
Up Capital
Remaining Shares in
2,880,459,644 43,206,894,660
Portfolio
Note:
(1) Calculation of percentage is based on voting rights .
Management and Supervision
Based on the Deed of Statement of Meeting Decisions on the Amendment to the
Articles of Association No. 87 dated 21 June 2023, made before Jose Dima Satria,
S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta, the current composition
of the Company's Directors and Board of Commissioners is as follows:
Board of Directors
President Director : Tri Boewono
Director : Budianto Purwahjo
Director : Ellen Kartika
Board of Commissioners
President Commissioner : Hardi Wijaya Liong
Independent Commissioner : Drs. Kumari, Ak.
Independent Commissioner : Johnson Chan
6
Page 22
(b) TB
Brief Summary
TB is a limited company established based on and subject to the laws of the Republic
of Indonesia, established under the name PT Tower Bersama, based on Deed of
Establishment No. 5 dated 4 July 2006, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E.,
Notary in Jakarta, which has received approval from the Minister of Law and Human
Rights based on Decree No. C-20821 HT.01.01.TH.2006 dated 17 July 2006, which
was registered at the Central Jakarta Company Registration Office under No.
090515154321 dated 3 August 2006, and has been published in the State Gazette of
the Republic of Indonesia No. 104 dated 29 December 2006, Supplement No. 13530.
TB's Articles of Association have been amended several times and the latest
amendment is as contained in the Deed of Statement of Circular Shareholders'
Resolutions in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Tower
Bersama No. 10 dated 8 August 2023, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary
in Jakarta, which has obtained approval from the Minister of Law and Human Rights
based on Decree No. AHU-0045975.AH.01.02.TAHUN 2023 dated August 8 2023, and
has been registered in the Company Register managed by the Ministry of Law and
Human Rights under No. AHU-0151484.AH.01.11.TAHUN 2023 dated August 8 2023.
Purpose and Objectives
Based on Article 3 of the TB’ Articles of Association, TB’ purpose and objectives are:
a. Telecommunications Central Construction (42206);
b. Wholesale Trade in Communication Equipment (46523);
c. Wholesale Trade in Machinery, Equipment and Other Supplies (46599);
d. Cable Telecommunications Activities (61100);
e. Internet Service Provider (61921);
f. Data Communication System Services (61922);
g. Rental and Leasing Activities without Option Rights for Mining and Energy
Machinery and Equipment (77395);
h. Operation of Electric Power Supply Installations (35121);
i. Electric Motor, Generator and Transformer Repair (33141); and
j. Telecommunications Installation (43212).
To achieve the main business activities mentioned above, TB can carry out the
following supporting activities:
1. Carry out development, maintenance and repair activities for the construction of
telecommunications central buildings and their equipment, such as telephone
exchange buildings, telegraphs, transmitting tower buildings, microwave radar
receivers, small earth station buildings and satellite stations; including local and
long-distance communication pipeline networks, transmission networks, and
telecommunication/telephone cable distribution networks above ground,
underground and in water;
2. Carry out wholesale trading business in telecommunications equipment, such as
telephone and communication equipment; including radio and television
broadcasting equipment;
3. Carry out a wholesale trading business in machinery and equipment and supplies
that have not been classified in groups 46591 to 46591. 46594, such as prime
movers, turbines, power generating machines and machines for household
purposes. Including wholesale trade in production robots other than for processing,
7
Page 23
other machines not otherwise classified for trade and navigation and other services,
wholesale trade in cables and switches and installation of other equipment,
machine tools of various types and for various materials, controlled machine tools
computers and measuring equipment and supplies;
4. Carry out operations, maintenance or providing access to facilities for sending
voice, data, text, sound and video using telecommunications cable infrastructure,
such as operating and maintaining conversion and transmission facilities to provide
point to point communications via land lines, microwaves or communication of data
and satellite channels, operation of cable distribution systems (i.e. for distribution
of data and television signals) and provision of telegraph and other non-vocal
communications using its own facilities; where the transmission facility that carries
out this activity, can be based on a single technology or a combination of various
technologies; including purchasing access and network capacity from owners and
operators of networks and providing telecommunications services using this
capacity to businesses and households and providing internet access through
cable infrastructure operators; network operation activities for fixed
telecommunications intended for the operation of public telecommunications and
leased circuits; including data communication connection activities which are sent
in packets, through a center or through other networks, such as the Public Switched
Telephone Network (PSTN); This also includes terrestrial network operations that
serve certain mobile customers, including radio trunking services and radio calling
services for the public;
5. Carry out a service business that a company offers to its customers to access the
internet, or can be called a gateway to the internet;
6. Carry out data communication system service activities that can be used to send
voice, images, data, information and packages; This service is provided with
guaranteed connectivity, quality and security;
7. Carry out rental and leasing activities without option rights (operational leasing) of
mining and quarrying machines and equipment without an operator which are
generally used as capital goods by the company, such as power generating
machines; including propulsion or steam engines and turbines, mining and
petroleum equipment, professional radio and communications equipment;
8. Carry out operational efforts carried out by other parties for generating facilities that
produce electrical energy, electric power transmission system facilities and electric
power distribution systems;
9. Carry out a repair and maintenance business for machines and equipment
produced in class 271, such as repair and maintenance of power machines,
distribution and especially transformers, electric motors, generators and motor-
generator devices, switch and switchboard equipment, relay equipment and
industrial controllers; and
10. Carry out activities for installing telecommunications installations in residential and
non-residential buildings, such as installing antennas; including installation,
maintenance and repair activities of telecommunications installations at
telephone/telegraph exchanges, microwave radar transmitting stations, small earth
stations/satellite stations and the like; including activities for installing
telecommunications transmission and networks and telecommunications
installations in buildings and civil structures.
8
Page 24
Capitalization and Shareholding
Based on Deed No. 70 dated 25 June 2021, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E.,
Notary in Jakarta, which has received approval from the Minister of Law and Human
Rights based on Decree No. AHU-AH.01.03-0401225, the TB' current capital structure
is as follows:
Name of Shareholder Number of Nominal Value (IDR) %
Shares
PT Tower Bersama 139,049 139,049,000,000 99.9993
Infrastructure Tbk
PT Tower One 1 1,000,000 0.0007
Total 139,050 139,050,000,000 100.00
Management and Supervision
Based on Deed no. 24 dated 13 March 2019, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E.,
Notary in Jakarta, the current composition of the Board of Directors and Board of
Commissioners of TB is as follows:
Board of Directors
Director : Budianto Purwahjo
Board of Commissioners
Commissioner : Ir. Herman Setya Budi
4. NATURE AND RELATIONSHIP OF AFFILIATION
The nature of the affiliate relationship between the Company and TB is an affiliate relationship
from a management perspective. There are similarities in the members of the Board of Directors
between the Company and TB, namely Mr. Budianto Purwahjo as Director of the Company also
serves as Director of TB.
Considering that the Transactions carried out by the Company and TB are carried out by two
companies that have the same management, the Company is obliged to announce an
information disclosure to the public accompanied by an assessment report and submit
supporting documents to the OJK no later than the end of the 2nd (second) business day after
the Transaction occurs as referred to in Article 4 OJK Regulation 42/2020.
5. SUMMARY OF TRANSACTION AGREEMENT
The Convergence Indonesia Building Office Unit Lease Agreement dated 1 November
2023 (“Agreement”)
Parties:
1. The Company, as “Lessee”; and
2. TB, as “Lessor”.
Scope:
The Lessee intends to lease an office space located in The Convergence Indonesia building
from the Lessor as the owner of the office space, with the following details:
9
Page 25
Floor : 21
Area : 502,92m2
Address : The Convergence Indonesia, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.
R. Rasuna Said, South Jakarta 12940
(“Demised Premises”).
Lease Period:
The lease period is 2 (two) years from 1 November 2023 until 31 October 2025.
Rent:
The rent is IDR 175,000/m2 per month or a total of IDR 2,112,264,000 for 2 (two) years.
Default:
Each of the following events and occurrences shall constitute an event of default:
1. Payment Default, which is an event whereby the payment of the rent, service charge or any
amounts other due and payable hereunder shall be in arrears and unpaid for 14 (fourteen)
days after the same shall become overdue whether legal demand therefore shall have been
made or not;
2. Other Provisions of Default, which is an event whereby the Lessee neglects or fails to
perform and observe any of the covenants, provisions or stipulations hereof and of any
agreements related hereto and such default is continued for 14 (fourteen) days after written
notice thereof has been given to the Lessee by the Lessor or the Condominium Owners
and Tenants Association of the Building (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Gedung or
“P3SRS”);
3. Bankruptcy Default, which is an event whereby the Lessee shall be declared bankrupt or
enter into liquidation (save for the purposes of amalgamation or reconstruction), whether
compulsory or voluntarily, or an arrangement for suspension of payment of debts be applied
for by the Lessee, or an assignment shall be made on the property of the Lessee for the
benefit of creditors, or the Lessee shall suffer any distress or execution shall be levied on
a substantial part or all property of the Lessee;
4. Attachment, which is an event whereby a substantial part of the Lessee’s property shall be
attached for any further legal process;
5. Non-Surrender, which is an event whereby the Lessee does not surrender the Demised
Premises peaceably to the Lessor upon the expiration or sooner termination of the Lease
Period and the same shall continue for 1 (one) week as from the date hereof, as the case
may be;
6. No Insurance, which is an event whereby the Lessee does not effect or allows lapsing any
of the insurance the Lessee is required to keep in force for protection; and
7. Default to the P3SRS, which is any default in any payment due to or covenant in favor of
the P3SRS.
Termination:
This Agreement can be terminated by TB or the Company immediately following the occurrence
of any event of default or other events as stated in the Agreement, provided that one Party
provides prior written notification to the other Party regarding the termination of the Agreement,
no later than 30 (thirty) calendar days. before the termination date of the Agreement.
Governing Law:
The Laws of the Republic of Indonesia.
10
Page 26
Dispute Resolution:
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
SUMMARY OF THE INDEPENDENT APPRAISER REPORT
Iskandar and Partners Public Appraisal Services Office has obtained a business license from the
Minister of Finance based on Decree No. 772/KM.1/2013 dated 12 November 2013 and has been
registered with the Financial Services Authority (OJK) based on Letter No. S-774/PM.25/2013 dated 27
November 2013 with Capital Market Supporting Professional Registration Certificate which has been
re-registered with No. STTD.PPB-43/PJ-1/PM.02/2023 dated 6 July 2023 as a Property/Asset and
Business Appraiser in the Capital Market.
Appraisal’s Identity
KANTOR JASA PENILAI PUBLIK ISKANDAR DAN REKAN
Business License No.: 772/KM.1/2013
Graha IDR, Komplek Rukan Malaka Country Estate, Jalan Malaka
Merah II No. 5- 6-7, Jakarta 13460, Indonesia
(+62-21) 86611148-49
www.kjppiskandardanrekan.com
The Company has appointed KJPP ISKANDAR DAN REKAN (“IDR”) as an Appraiser in accordance
with Letter of Assignment No. 173.1/IDR/DO.2/Pr-BFO/X/2023 dated 2 October 2023 to provide a
Property Appraisal and Fairness Opinion for the Planned Office Space Rental Transaction between PT
Provident Investasi Bersama Tbk (PALM) and PT Tower Bersama (TB).
1. APPRAISAL SUMMARY ON THE TRANSACTION OBJECT
Appraisal summary of a rental transaction object in the form of office space based on appraisal
report No. 00384/2.0118-00/PI/01/0355/1/X/2023 dated 23 October 2023 is as follows:
1.1. Identity of the Parties
The parties to the transaction are TB as the owner and PALM as the lessor.
1.2. Appraisal Object
The object of the appraisal is a rental property in the form of office space covering an area
of 502.92 m2 located on The Convergence Indonesia Floor 21, Rasuna Epicentrum Area,
Jl. H. R. Rasuna Said, South Jakarta 12940 for a rental period of 2 years.
1.3. Assumptions and limitations
• This appraisal is a non-disclaimer opinion.
• The appraiser checks the legal status of the documents used in the appraisal process.
• If the appraisal is intended for Capital Market purposes, the data and information in
the appraisal is sourced from or validated by the Appraiser Professional Association
(Asosiasi Profesi Penilai or MAPPI).
• The appraiser uses adjusted financial projections that reflect the reasonableness of
the financial projections made by management with its achievement ability (fiduciary
duty), if the appraisal uses financial projections.
11
Page 27
• The appraiser is responsible for the implementation of the assessment and the
fairness of the financial projections.
• This assessment report is open to the public unless there is confidential information
that could affect the company's operations.
• The appraiser is responsible for the appraisal report and final value conclusion.
• The appraiser carries out an examination of the legal status of the appraisal object.
• Other Assumptions and Limitations are disclosed in the report.
1.4. Approach and appraisal method
The approach and assessment method used is the income approach with the Discounted
Cash Flow (DCF) method.
The income approach using the DCF method takes into account the offer price or rental
transaction from similar and comparable properties available for the annual rental rate.
Market Rental Value for a certain period using the income approach is obtained by
calculating the present value of the annual rental rate paid annually at the beginning of the
year during the rental period.
1.5. Appraisal summary
By considering all relevant information and the results of the analysis that has been carried
out as well as the valuation approach used, we are of the opinion that the Market Rental
Value at the valuation date is IDR 2,015,000,000 (two billion fifteen million rupiah) for a
rental period of 2 (two) years.
2. SUMMARY OF TRANSACTION FAIRNESS OPINION REPORT
Summary of Fairness Opinion Report on Planned Office Space Rental Transaction between PALM
and TB contained in Fairness Opinion Report No. 00385/2.0118-00/BS/01/0520/1/X/2023 dated 23
October 2023 is as follows:
2.1. Relevant Parties to the Transaction
The parties to the transaction are TB as the owner and PALM as the lessor.
2.2. Appraisal Object
The object of the appraisal is a rental property in the form of office space covering an area
of 502.92 m2 located on The Convergence Indonesia Floor 21, Rasuna Epicentrum area,
Jl. H. R. Rasuna Said, South Jakarta 12940 for a rental period of 2 years.
2.3. Appraisal Objective and Purpose
The purpose of this assignment is to provide an independent assessment of a Fairness
Opinion on the Transaction Plan with the aim of implementing the transaction.
2.4. Assumptions and limitations
• This appraisal is a non-disclaimer opinion.
• The appraiser checks the legal status of the documents used in the appraisal process.
• Data and information come from sources whose accuracy can be trusted.
• The appraiser uses adjusted financial projections that reflect the reasonableness of
the financial projections made by management with its achievement ability (fiduciary
duty), if the appraisal uses financial projections.
12
Page 28
• The appraiser is responsible for the implementation of the assessment and the
fairness of the financial projections.
• This assessment report is open to the public unless there is confidential information
that could affect the company's operations.
• The appraiser is responsible for the appraisal report and final value conclusion.
• The appraiser carries out an examination of the legal status of the appraisal object.
• Other Assumptions and Limitations are disclosed in the report.
2.5. Approach and appraisal method
In accordance with the scope of the assessment, the approaches and methods used are:
a. Carry out transaction analysis.
b. Carry out qualitative analysis on the Transaction.
c. Carry out quantitative analysis on the Transaction.
d. Carry out fairness analysis on the Transaction value.
e. Carry out analysis on other relevant factors.
2.6. Fairness opinion on the Transaction
The results of the analysis of the rental transaction value of office space owned by TB by
PALM are that the present value of the transaction value is lower than the Market Rental
Value but is still within the reasonable range, providing the conclusion that the transaction
value is fair.
The results of the analysis of the financial impact of the transaction to be carried out on
the interests of shareholders provide the conclusion that carrying out the transaction will
result in more favorable payment terms for the Company and in line with the interests of
shareholders.
The results of the analysis of management's business considerations related to
transactions with shareholder interests are that the Company needs strategic office space
to support the Company's operational activities with the Company group in line with
shareholder interests.
Based on the conclusions from the results of the analysis above, we are of the opinion that
the transaction plan is fair.
PROFORMA OF THE IMPACT OF THE TRANSACTION ON THE COMPANY'S FINANCIAL
CONDITION
This transaction does not have a significant impact on the Company's financial condition.
13
Page 29
EXPLANATION, CONSIDERATIONS, AND REASONS FOR THE AFFILIATED
TRANSACTION COMPARED WITH OTHER SIMILAR TRANSACTIONS THAT ARE NOT
PERFORMED WITH AFFILIATED PARTIES
The Company requires a strategic office space to support the Company's operational activities, wherein
the office space in The Convergence Indonesia building, Floor 21, Rasuna Epicentrum Area, Jl. H. R.
Rasuna Said, South Jakarta 12940 owned by TB is located in a strategic area. Apart from that, this
transaction can increase the efficiency and effectiveness of the Company because the rental costs for
office space are very competitive and relatively low, so that the Company will get additional office space
at lower rental costs. Another reason is that carrying out this Transaction will provide better payment
terms compared to the payment terms in the previous lease agreement for the Company.
The documents relating to the Transaction between the Company and TB have been prepared using
the same terms and conditions as if carried out with a party that is not an Affiliate, so that the terms and
conditions for the Transaction are carried out at arm's length.
STATEMENT OF BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS
The Company's Board of Commissioners and Directors, both severally and jointly, declares that all
material information relating to the Transaction has been disclosed and the information is not misleading
and the Transaction is not a Conflict of Interest Transaction as referred to in OJK Regulation 42/2020
and is not a material transaction as intended in OJK Regulation 17/2020 considering that the
Transaction’s value does not reach 20% of the Company's equity value based on the Company's
Consolidated Financial Report as of 30 June 2023 which was audited by the Public Accountant.
The Company's Board of Directors declares that the Transaction was carried out in accordance with the
Company's procedures as required by OJK Regulation 42/2020 to ensure that Affiliate transactions were
carried out in accordance with generally accepted business practices.
The statements in this Information Disclosure submitted does not contain statements or information or
facts that are false or misleading, and the Information Disclosure contains all material information or
facts necessary for investors to make decisions in relation to the Transaction.
ADDITIONAL INFORMATION
For further information regarding the matters mentioned above, please contact the Company during
working hours at the following address:
PT Provident Investasi Bersama Tbk
Generali Tower Floor 17 Unit D, Gran Rubina Business Park,
Rasuna Epicentrum Area, Jl. H. R. Rasuna Said,
South Jakarta, DKI Jakarta 12940, Indonesia
Telephone : (021) 2157 2008
Faximile : (021) 2157 2009
Email: corsec@provident-investasi.com
Website: www.provident-investasi.com
14
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.182
5761 ms
12 Sep 2026 21:58
Raw output
{'appraiser_exempt': None,
'appraiser_name': '',
'assets': [],
'currency': None,
'fact_type': '',
'issuer_name': '',
'kind': 'CONFLICT',
'kjpp_name': '',
'letter_number': '',
'object_text': '',
'object_truncated': False,
'parties': [],
'pct_of_equity': None,
'reference_period': '',
'requires_rups': None,
'rups_date': None,
'ticker': '',
'transaction_date': None,
'valuation_date': None,
'value': '20'}