Back to announcement
20231026_TELE_Pemberitahuan Rencana//Penyampaian Panggilan//Hasil RUPO//RUPSU//RUP EBA-SP_31482013_lamp1.pdf
Other Text extracted TELESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
6 HARIAN EKONOMI NERACA RABU, 27 SEPTEMBER 2023
MAKRO BURSA & FINANSIAL
Data Statistik Berkualitas PERMASALAHAN REMPANG
ECO CITY BAKAL HAPPY ENDING
Berperan untuk Wujudkan
Indonesia Maju Jokowi: Demi Kepentingan
NERACA
Masyarakat Akan Diselesaikan
Jakarta - Sekretaris Utama (Sestama) Badan Pusat
Secara Baik-baik
Statistik (BPS) Atqo Mardiyanto menyampaikan bahwa
data statistik yang berkualitas mempunyai peran kru-
sial dalam mewujudkan Indonesia maju hingga meny- NERACA
ongsong visi Indonesia Emas 2045. “Momen penting ini
menjadi tumpuan kita untuk menjadi bangsa yang ku- Jakarta - Permasalahan Rempang Eco City tam-
at dan memiliki peran penting di internasional hingga paknya akan berakhir dengan happy ending. Pasalnya,
dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dan Presiden Jokowi memerintahkan seluruh jajarannya
statistik menjadi bagian penting dalam langkah per- untuk mengedepankan penyelesaian masalah Rem-
juangan ini,” kata Atqo saat Apel Hari Statistik Nasional pang harus dilakukan dengan baik, termasuk mengede-
(HSN) yang mengusung tema “Statistik Berkualitas un- pankan kepentingan masyarakat sekitar. Hal tersebut
tuk Indonesia Maju” di Jakarta, Selasa (26/9). diungkap Jokowi dalam rapat terbatas bersama sejum-
Atqo menilai BPS menjadi salah satu lembaga yang lah jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin
telah berperan penting bagi kemajuan Indonesia dari (25/9).
masa ke masa. Dalam peranan internasional, BPS di- Menanggapi sikap presiden tersebut, pengamat ke-
tunjuk sebagai Chair of ASEAN pada 2023 yang juga bijakan publik Agus Pambagio menyebut bahwa per-
dipercayai sebagai tuan rumah dari empat kegiatan di masalahan Rempang dapat berimbas pada iklim inves-
tingkat ASEAN untuk bidang statistik. Puncaknya nan- tasi di Indonesia. Pasalnya, kata dia, Indonesia akan
ti pada saat pertemuan antara Kepala Kantor Statistik mengalami kerugian yang cukup besar. “Ya, yang per-
Nasional di wilayah ASEAN, menjadi mitra dialog, ser- tama tentu kerugiannya, kerugian dari investasi yang
ta mitra pembangunan dari beberapa organisasi inter- batal ditanamkan jika tidak jadi kan, tergantung be-
nasional di bulan November nanti. NERACA/Antarafoto/Raisan Al Farisi/tom sarnya berapa. Kerugian kedua, yakni kalau itu tidak ja-
Kemudian, BPS juga diberi mandat sebagai Co- JELANG UJICOBA PLTS TERAPUNG CIRATA : Teknisi memeriksa solar panel pada proyek PLTS Terapung di Waduk Cirata, Kabupaten di artinya perencanaan produksi dan segala macem ju-
Chair bersama National Bureau of Statistic of China Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (26/9/2023). PT PLN Nusantara Power akan menguji coba PLTS Terapung Cirata yang meru- ga hilang, opportunity costnya besar,” kata Agus, seper-
dalam The 9th China-ASEAN Statistic Forum di pakan PLTS apung terbesar di Asia Tenggara pada Oktober 2023 sebelum diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada November ti dikutip dalam keterangannya, kemarin.
Nanning, China. “BPS juga akan mengambil peran se- 2023. Tak hanya itu, Agus menyebut apa yang terjadi di
bagai leading on three dalam pengembangan dan im- Rempang dapat menjadi preseden buruk bagi
plementasi big data. Salah satunya melalui pembangu- Indonesia di mata investor luar negeri. “Kalau investasi
nan UN Regional Hub on Big Data dan Data Science in batal, ya sangat bisa menjadi preseden buruk. Makanya
Indonesia yang mencakup kawasan Asia Pasific,”
ujarnya.
Pada tingkatan nasional, peran BPS tercermin
DJP Sebut UMKM Beromzet kalau menawarkan dan membuka investasi kita itu
harus siap. Termasuk ada ngga studi soal antropo-
loginya, kemudian identifikasi kemungkinan konflik,
melalui beberapa kolaborasi dengan banyak Kemen-
terian/Lembaga yang di antaranya Kementerian Agama
Di Bawah Rp500 Juta Tidak Dikenakan Pajak selain itu bisa juga diperkirakan antisipasi, sehingga
nanti juga mitigasi terukur agar proses investasi dapat
(Kemenag), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), berjalan lancar dan aman di Rempang,” katanya.
Kementerian Pertanian (Kementan). Kemudian Jakarta - Direktur Jenderal Pajak (Dirjen nya. kukan pemeriksaan ter- Agus pun melihat sejauh ini di setiap program pem-
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Lebih lanjut, Suryo hadap dua hal. Pertama, wa- bangunan infrastruktur atau investasi tidak terlihat stu-
Investasi (Kemenkomarves), Kementerian Dalam
Pajak) Kementerian Keuangan RI Suryo menjelaskan rencananya jib pajak (WP) mengajukan di antropologinya. “Saya tidak pernah lihat. Padahal itu
Negeri (Kemendag), serta Kementerian Pariwisata dan Utomo menyampaikan bahwa berdasarkan untuk memperbaiki proses permohonan pengembal- untuk mengetahui kalau mereka misalnya, harus dipin-
Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Undang-Undang Harmonisasi Peraturan pengumpulan data admin- ian pajak (restitusi). dahkan apa sih dampaknya? terus bagaimana sih cara
Lebih lanjut, Atqo menyampaikan bahwa BPS telah Perpajakan (UU HPP), pelaku Usaha Mikro, istrasi di masyarakat. Me- Kedua, pengujian ke- bicara dengan mereka gitu. Karena kan kita tidak se-
melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan lit- lalui Kantor Pelayanan patuhan Wajib Pajak meng- mua masyarakat itu punya surat yang disebut sertifikat
erasi dan edukasi mengenai pentingnya statistik kepa- Kecil dan Menengah dengan omzet di bawah Pajak (KPP) di berbagai wi- gunakan analisis risiko dari pemerintah Kementerian Agraria,” ujarnya.
da masyarakat luas. Upaya itu dilakukan melalui pem- Rp500 juta tidak dikenakan Pajak Penghasilan layah, sebanyak satu atau berdasarkan data pihak keti- Namun untuk mengungkap itu semua bukan hal
binaan statistik sektoral kepada Kementerian/Lembaga (PPh). Aturan tersebut menjadi salah satu dua seksi pengawasan KPP ga yang diterima oleh DJP yang mudah, karena pasti ada pihak lain di belakang
dengan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pratama akan dikerahkan ke (Compliance Risk Manage- masyarakat yang mengklaim kepemilikan tanah di
(EPSS). Salah satu program BPS sejak 2022 adalah Pem- bagian dari reformasi pajak yang dilakukan lapangan untuk mengum- ment/CRM). Rempang, mereka pasti punya orang kuat di politik, pe-
binaan Desa Cantik. Desa Cantik yaitu pembinaan sta- pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pulkan data dan mengawasi CRM merupakan suatu merintah dan aparat penegak hukum. “Jadi ya pasti ada
tistik sektoral di tingkat desa secara berkesinambungan penerimaan pajak di masyarakat. wajib pajak yang di wilayah proses pengelolaan risiko yang membekingi. Sekarang terserah presiden mau
dan komprehensif. administrasi tersebut. Ada- kepatuhan wajib pajak yang bagaimana, panggil saja semuanya rapat kabinet ter-
Tujuan umum dari program itu adalah untuk me- n NERACA pemerintah untuk men- pun saat ini jumlah KPP dilakukan secara terstruk- batas tetapkan, lalu buat Keppresnya,” ujar Agus.
ningkatkan literasi, kesadaran dan peran aktif perangkat stimulasi perekonomian Madya di Indonesia ada 38 tur, metodis, dan objektif Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Pe-
desa/kelurahan dan masyarakat dalam penyeleng- “Pengukuhan Pengusa- melalui kontribusi UMKM. unit, bertambah dari yang untuk memetakan profil nanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, dalam
garaan kegiatan statistik. Tujuan berikutnya yaitu ha Kena Pajak (PPKP) dahu- Para pelaku usaha dengan sebelumnya 20 unit. wajib pajak berbasis risiko keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Ja-
Standardisasi Pengelolaan Data Statistik untuk menja- lu hanya untuk orang prib- omzet di bawah Rp500 juta Sebelumnya, Direktur kepatuhan. karta selepas rapat kabinet terbatas menyebut bahwa
ga kualitas dan keterbandingan indikator statistik. adi saja, dalam Undang- dapat mengalokasikan Penyuluhan, Pelayanan, Proses tersebut meliputi Presiden Jokowi dalam arahan rapat pertama adalah
Hingga akhir 2022, telah dilakukan pembinaan Desa Undang Harmonisasi Per- penghasilan tambahannya dan Masyarakat Dwi Astuti tahapan kegiatan persia- untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan
cantik di 2.262 desa/kelurahan di seluruh indonesia. aturan Perpajakan (UU untuk memperkuat lini bis- menjelaskan Dirjen Pajak pan, penetapan konteks, secara baik, secara betul-betul kekeluargaan. “Dan
Kemudian melalui program Pembangunan Pojok HPP), digunakan juga untuk nis. memastikan pemeriksaan analisis risiko, strategi miti- tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan
Statistik, hingga Agustus 2023 telah dilakukan di 105 UMKM yang omzet sampai “Kalau dulu untuk orang pajak tidak akan didasarkan gasi risiko dengan menen- masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan,” ujar
perguruan tinggi di 34 provinsi. Pojok Statistik bertu- dengan Rp500 juta (maka) pribadi semata sebagai per- pada alasan subjektif. tukan pilihan perlakuan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Pena-
juan untuk meningkatkan literasi statistik di kalangan tidak kena pajak,” kata Suryo sonal, kalau sekarang UM- Dalam melakukan edukasi, (treatment), serta penga- naman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.
mahasiswa dan akademisi. “Semua capaian ini tentun- Utomo dalam acara Sara- KM dimudahkan, berhu- pengawasan, dan pemerik- wasan dan evaluasi atas Diakui Bahlil, pihaknya juga telah berkunjung lang-
ya harus kita syukuri dan lebih dari itu harus kita jadikan sehan dan Update Refor- bungan dengan masyarakat saan, DJP akan senantiasa risiko kepatuhan. Dengan sung ke Pulau Rempang beberapa hari lalu untuk berte-
motivasi untuk bekerja lebih baik lagi dan terus mem- masi Pajak Tahun 2023, untuk bekerja atau menda- bersikap profesional serta proses itu, Dwi memastikan mu dengan masyarakat di sana. Berdasarkan hasil kun-
berikan yang terbaik untuk mewujudkan bangsa seperti dikutip Antara, ke- patkan penghasilan lebih, menjunjung tinggi integri- pemeriksaan pajak yang di- jungannya tersebut, lanjut Bahlil, pihaknya mene-
Indonesia yang semakin maju,” ujarnya. marin. dan menstimulasi sampai tas berdasarkan peraturan lakukan oleh DJP tidak di- mukan solusi yakni dengan melakukan pergeseran ru-
Dalam kesempatan tersebut, Atqo berpesan juga Menurut dia, keringa- dengan Rp500 juta, tidak perundang-undangan. Dwi dasarkan pada alasan sub- mah warga ke area yang masih berada di Pulau
bahwa HSN merupakan elemen penting dari sejarah nan tersebut menjadi upaya akan dipotong pajak,” ujar- menjelaskan DJP mela- jektif tertentu. n bari/ant Rempang, bukan relokasi atau penggusuran. “Tadinya
panjang perjalanan statistik nasional yang menandai kita mau relokasi dari Rempang ke Galang, tapi sekarang
terbitnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1960 tentang hanya dari Rempang ke kampung yang masih ada di
statistik. Selain Apel HSN, pada kesempatan yang sama
juga dilaksanakan pemberian penghargaan BPS Pemerintah Masih Punya PR Soal Pajak Karbon Rempang,” kata dia.
Menurut Bahlil, warga terdampak akan dipin-
Awards untuk kategori kementerian/lembaga, perusa- dahkan ke Tanjung Banun, dan sudah ada 300 kepala
haan dan media massa. n bari/ant NERACA "Supaya ini (peraturan) melalui program carbon Tahun 2024 mereka akan keluarga (KK) dari total 900 KK yang bersedia dipin-
tidak lari dari hasil keputu- fund di Kalimantan Timur, sosialisasi, artinya industri dahkan. Di samping itu, masyarakat juga akan diberikan
Jakarta - Pasca diresmi- san ratas lalu," katanya. biocarbon di Jambi, dan ker- kita harus siap untuk men- penghargaan berupa tanah seluas 500 meter persegi
Presiden Tetapkan Enam kannya bursa karbon oleh Luhut menjelaskan pe- ja sama dengan pemerintah jadi basis energi hijau dan berikut dengan sertifikat hak miliknya, serta diban-
Perwakilan Pemda Jadi Anggota Presiden Joko Widodo pada
Selasa (26/9) di Bursa Efek
nyelenggaraan bursa kar-
bon yang baru diluncurkan
Norwegia dengan total nilai
mencapai 236 juta dolar AS.
menjadi industri bersih—
dan itu perlu ada investasi,”
gunkan rumah dengan tipe 45. “Apabila ada rumah yang
lebih dari tipe 45 dengan harga Rp120 juta, apabila ada
Dewan SDA Nasional Indonesia, Jakarta, nyatanya Selasa ini akan diawasi lang- Bursa karbon Indonesia katanya. yang lebih, nanti dinilai oleh KJPP (Kantor Jasa Penilai
pemerintah masih memiliki sung Otoritas Jasa Keuangan yang diluncurkan pada Pemberlakuan pajak Publik) nilainya berapa, itu yang akan diberikan,” ucap
pekerjaan rumah untuk me- (OJK). Pengawasan oleh Selasa memiliki potensi 13 karbon oleh pemerintah Bahlil. n bari
NERACA nyelesaikan peta jalan per- OJK itu akan dilakukan den- ton CO2 kredit karbon den- Indonesia dimaksudkan
dagangan dan pajak karbon. gan teknologi blockchain, gan nilai kredit karbon untuk memberikan alter-
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Hal itu seperti disampaikan dan menggunakan unit kar- melebihi Rp3.000 triliun. “Di natif kepada dunia usaha Kemenkeu Kembangkan Sistem
Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2023 menetap-
kan enam perwakilan pemerintah daerah (pemda) un-
oleh Menteri Koordinator
Maritim dan Investasi Luhut
bon berkualitas yang di-
jalankan secara bertahap.
catatan saya ada kurang
lebih 13 ton CO2 potensi
dalam upaya mengurangi
emisi karbon. Selain pajak
Pelaporan Keuangan Satu Pintu
tuk menjadi anggota Dewan Sumber Daya Air (SDA) Binsar Pandjaitan. "Dimulai dari pasar dalam kredit karbon yang bisa di- karbon, pemerintah juga
Nasional. Sebagaimana salinan Keppres Nomor 23 "Dilaporkan masih ada negeri, dan akan dikem- tangkap, dan jika dikalkulasi telah secara resmi melun- NERACA
Tahun 2023 tentang Keanggotaan Dewan SDA Nasional beberapa pekerjaan yang bangkan untuk perdagan- potensi bursa karbon kita curkan Bursa Karbon Indo-
dan Unsur Perwakilan Pemerintah Daerah yang diper- harus diselesaikan antara gan pasar karbon luar negeri bisa mencapai Rp3.000 trili- nesia guna memacu pe- Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
oleh melalui laman jdih.setneg.go.id, di Jakarta, Selasa, lain penyelesaian peta jalan serta sebagai karbon market un bahkan lebih,” kata menuhan komitmen pen- sedang mengembangkan sistem pelaporan keuangan
Pasal 1 Keppres 23/2023 menyebutkan keanggotaan perdagangan karbon sektor regional hub," ujarnya. Presiden Joko Widodo gurangan emisi gas rumah satu pintu atau Financial Reporting Single Window (FR-
Dewan SDA Nasional dari unsur perwakilan Pemerin- dan pajak karbon. Kami in- Dalam kesempatan itu, (Jokowi) dalam Peluncuran kaca (Nationally Deter- SW) dengan menggunakan teknologi extensible busi-
tah Daerah terdiri atas Gubernur Kepulauan Riau, gin segera tuntaskan ini be- Luhut juga melaporkan Bursa Karbon Indonesia. mined Contribution /NDC) ness reporting language (XBRL) dalam rangka mem-
Gubernur Jawa Timur, Gubernur Kalimantan Tengah, rangkat dari hasil ratas (rap- bahwa telah ditetapkan per- Sementara itu, Menko sebesar 31,89 persen den- permudah pelaporan wajib pajak.
Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Papua Barat, dan at terbatas) yang lalu," kata aturan tentang tata kerja Perekonomian Airlangga gan kemampuan sendiri “Financial Reporting Single Window dalam bentuk
Gubernur Maluku. Luhut dalam Peluncuran Komrah, tata cara perdagan- Hartarto menyampaikan atau 43,20 persen dengan ini yang sudah banyak dipakai oleh perusahaan-peru-
Anggota Dewan SDA Nasional dari unsur perwak- Bursa Karbon Indonesia di gan karbon sektor kehu- bahwa pemerintah masih bantuan internasional. sahaan besar di kelas dunia maupun perusahaan besar
ilan Pemerintah Daerah ditetapkan untuk masa jabatan Jakarta, Selasa (26/9). tanan, POJK tentang bursa terus mematangkan peratu- “Pajak karbon itu ada dua, yang regional yang mempermudah kita dalam mela-
selama dua tahun. Saat Keppres tersebut mulai berlaku, Luhut menyebutkan be- karbon, dan peraturan lain ran pajak karbon, yang ber- satuyangsifatnyasukareladan kukan pelaporan wajib pajak,” kata Staf Ahli Menteri
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang berapa peraturan teknis ju- yang berkaitan dengannya. tujuan antara lain untuk satu lagi adalah kewajiban Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira
Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Nasional dari ga masih dibutuhkan yakni Selain itu, implementasi mengantisipasi Mekanisme terkait. Yang sukarela tadi baru Sakti di Jakarta, Selasa (26/9).
Unsur Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan Peraturan Menteri Lingku- perdagangan emisi atau ETF Penyesuaian Karbon Per- diluncurkan Bapak Presiden Dalam Seminar Dies Natalis FEB UI ke-73 Inter-
tidak berlaku. Keppres 23/2023 ditetapkan oleh Pre- ngan Hidup dan Kehutanan dari 99 unit PLTU batu bara, batasan (CBAM) yang akan (Joko Widodo) melalui bursa national Tax Policy Dialogue, Nufransa menuturkan
siden Jokowi pada 20 September 2023. (Permen LHK) terkait Nati- juga telah diluncurkan pada diterapkan Uni Eropa (EU) karbon, sementara pajak kar- pembuatan sistem tersebut membutuhkan kolaborasi
Presiden Jokowi sebelumnya telah menerbitkan onally Determined Contri- 22 Februari 2023. mulai 2026. bon itu hanya melengkapi ja- dan sinergi antara pemangku kepentingan karena bi-
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2022 ten- bution (NDC) hingga perda- Selanjutnya, terdapat “Regulasinya akan di- di kalau tidak diperdagangkan ayanya mahal, standarisasinya yang belum ada dan
tang Dewan Sumber Daya Air Nasional. Dalam Perpres gangan karbon luar negeri implementasi perdagangan lengkapi, salah satunya di dalam bursa baru dicarikan perlunya memperkenalkan sistem tersebut tidak hanya
53/2022, Presiden membentuk keanggotaan Dewan dan Peraturan Menteri Ke- karbon sektor kehutanan karena Eropa akan mener- melalui pajak karbon,” tutur kepada perusahaan besar tapi juga perusahaan kecil
SDA Nasional yang diketuai menteri.n bari uangan terkait pajak karbon. dan mekanisme non-pasar, apkan CBAM pada 2026. Airlangga.n bari/ant hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).n bari
PENGUMUMAN PENGUMUMAN KEPADA
PARA PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN I
PENGUMUMAN KEPADA
PARA PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN I
PENGUMUMAN
Dengan ini diumumkan bahwa terdapat rencana perubahan pemegang saham
TIPHONE TAHAP II TAHUN 2016 pengendali dalam PT SELARAS DONLIM INDONESIA, berkedudukan
Direksi PT. SINARINTAN PUTRANUSA, TIPHONE TAHAP III TAHUN 2017 di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, suatu perseroan yang didirikan
berkedudukan di Jakarta Barat, dengan ini PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut
bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan “Perseroan”), yakni:
selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
mengumumkan bahwa akan terjadi perubahan Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016, Akta No. 233, tanggal Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Tahun 2017, Akta No. 43, tanggal 7 Juni PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA Tbk (SCNP) akan
melakukan pelepasan 100% saham dalam Perseroan kepada pihak ketiga
pemegang saham pengendali dalam perseroan ; 29 September 2016, yang dibuat di hadapan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, 2017, yang dibuat di hadapan Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., di mana mayoritas saham akan dialihkan kepada GUANGDONG XINBAO
S.H., M.Kn., berikut perubahan-perubahannya (“Perjanjian Perwaliamantan”), berikut perubahan-perubahannya (“Perjanjian Perwaliamantan”), dengan ini ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS CO. LTD.
Dan kepada pihak III dengan ini diberikan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Berkelanjutan memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kreditur atau pihak ketiga lainnya
kesempatan untuk mengajukan keberatan I Tiphone Tahap II Tahun 2016 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Tahap III Tahun 2017 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum dalam hal ada keberatan sehubungan dengan perubahan pada Perseroan
Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap II Tahun 2016 Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tiphone Tahap III Tahun 2017 (“RUPO”), tersebut dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam
secara tertulis dengan menyebutkan alasannya (“RUPO”), di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023. di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023. waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada
ke kantor perseroan di Jalan Kayu Besar No. Direksi Perseroan dengan alamat :
Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas PT SELARAS DONLIM INDONESIA
37, Cengkareng Jakarta Barat. Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Jalan Raya Narogong Nomor KM 19
Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Panggilan untuk RUPO tersebut akan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Panggilan untuk RUPO tersebut akan Pasar Angin, Kecamatan Cileungsi
Pada hari dan jam kerja dalam waktu 14 Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada
(empat belas) hari sejak pengumuman ini hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023. hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023.
Pengumuman ini dimuat dalam rangka pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 127 ayat (2) Undang-
dimuat dalam surat kabar ini. Jakarta, 27 September 2023 Jakarta, 27 September 2023 Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
EMITEN WALI AMANAT
Jakarta, 27 Sept 2023 EMITEN WALI AMANAT Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
PT. SINARINTAN PUTRANUSA Kabupaten Bogor, 27 September 2023
Ttd Direksi
PT SELARAS DONLIM INDONESIA
Direksi
GUANGDONG XINBAO
Direksi PT OMNI INOVASI INDONESIA Tbk PT BANK MEGA Tbk PT OMNI INOVASI INDONESIA Tbk PT BANK MEGA Tbk
ELECTRICAL APPLIANCES
HOLDINGS CO. LTD.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.