Back to announcement
20230908_BBSI_Penyampaian Bukti Iklan_31408904_lamp2.pdf
Other Text extracted BBSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
jumat pahing
5
• 8 september 2023
• 22 sHAFAR 1445 H
• 22 sAPAR 1957
Sikapi Pilkada Dimajukan
Bawaslu No Problem
ANTARA FOTO/Syaiful Arif/rwa.
APEL KEBANGSAAN BARIKADE GUS DUR: Putri almarhum
KH Abdurahman Wahid atau Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh
alias Yenny Wahid (tengah), menghadiri apel kebangsaan Bari-
Asal Anggaran Siap
BADAN Pengawas Pemilihan garaan. “Bawaslu akan mengawal pemilu evaluasi, hal itu wajar.
san Kader (Barikade) Gus Dur di lapangan Ponpes Tebuireng, Umum (Bawaslu) tidak masalah dengan komitmen tinggi. Sebab, agenda “Kita bisa lebih jernih melakukannya dan
Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (7/9). Apel kebangsaan Pilkada 2024 sesungguhnya agenda keta- bisa menghindari adanya anasir ataupun
yang diikuti ribuan orang itu dalam rangka memperingati hari lahir jadwal Pilkada 2024 dimajukan.
tanegaraan,” katanya. spekulasi kepentingan politik kekuasaan
Almarhum Gus Dur. Pengawasan akan tetap dilakukan Anggota Dewan Pembina Perkumpulan yang sering diasumsikan melatarbelakangi
sesuai Undang-undang (UU) untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) kemauan untuk memajukan jadwal Pilkada
Pemilu. Titi Anggraini menilai, usulan agar Pilkada ini,” jelasnya.
Ternyata, Aturan Kuota “Begitu diperintah undang-undang,
2024 dimajukan dari November menjadi
September 2024 malah bikin ribet.
Dia menambahkan, pilkada pada
November 2024 justru bisa menjadi
Caleg Perempuan siap tidak siap Bawaslu harus siap,”
tegas Ketua Bawaslu Rahmat Bagja,
kemarin.
Menurutnya, memajukan jadwal
Pilkada akan menciptakan kondisi yang
kompleks.
agenda politik pertama presiden terpilih.
Sekaligus menguji visi politiknya dalam
memimpin pemerintahan.
Belum Direvisi Dia mengakui akan ada penambahan
beban kerja bagi jajarannya, karena waktu
Dia mengatakan, jika pemilihan presi-
den atau pilpres terjadi dua putaran, maka
akan digelar pada 26 Juni 2024.
“Jika perubahan jadwal pilkada demi
keselarasan program, kan presiden yang
baru pun belum dilantik sebagai karena
yang beririsan dengan tahapan Pemilu
KOMISI Pemilihan Umum “Cara penghitungan kuota 30 Pada bulan-bulan berikutnya, kata dia, prosesnya baru akan dilakukan pada 20
2024. Namun, hal itu bukan masalah
(KPU) ternyata belum menge pers en caleg perempuan dari akan ada gugatan dan penyelesaian seng- Oktober 2024,” sambung Titi.
besar bagi Bawaslu. Rahmat Bagja
luarkan revisi aturan soal tata setiap parpol di setiap daerah keta pemilu, pelantikan anggota DPR, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Bagja memastikan sudah menyiapkan
cara penghitungan kuota calon pemilihan (dapil) harus meng- Hibah Daerah) harus selesai. Jangan tiba- pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Tito Karnavian menilai, usulan agar
langkah mitigasi menghadapi wacana
anggota legislatif (caleg) pe gunakan pendekatan pembulatan tiba NPHD Maret tuh, tamat sudah. Itu Menurut Titi, kondisi itu membuat Pilkada 2024 dimajukan adalah rasional.
memajukan jadwal dari yang telah diatur
rempuan. Padahal, Mahkamah ke atas,” tegasnya. yang harus dipastikan. Pemerintah harus usulan pilkada dimajukan ke September Asalkan, penyelenggara pemilu dapat
UU 10/2016 tentang pilkada.
Agung (MA) sudah mengabul- Titi menegaskan, KPU dan memastikan semua itu,” katanya. 2024 menjadi tidak ideal. Menurutnya, melaksanakannya.
“Ini yang perlu dipersiapkan. Dan
kan permohonan uji materi ter- parpol tidak bisa menghindar Anggota Bawaslu Puadi menegaskan, Pilkada pada September hanya membuat Tito mengatakan, jika pilkada digelar
juga dengan prasyarat tertentu juga,”
hadap tata cara penghitungan itu dari putusan MA dengan alasan dalam desain UU Pemilu, pihaknya gaduh. 27 November 2024, maka pelantikan para
kata Bagja.
pada Selasa, 29 Agustus 2023. DCS sudah terlanjur ditetapkan. adalah organ undang-undang yang di- “Kalau ditambah lagi dengan beban kepala daerah terpilih sulit untuk digelar 1
Dia mengatakan, salah satu prasyarat
“Sampai saat ini KPU belum Sebab, DCS masih bisa di- tugaskan untuk melakukan pengawasan Pilkada yang dimajukan ke September Januari 2025. Sebab, butuh waktu sekitar
terpenting bila Pilkada 2024 dimajukan
menerima salin Putusan MA No ubah karena Daftar Calon Tetap pemilu. Karena itu, kapan pun pilkada 2024, bisa dibayangkan betapa gaduh dan 3 bulan untuk menyelesaikan sengketa
adalah terkait kesiapan anggaran.
mor: 41 P/HUM 2023,” ujar Ko (DCT) baru akan ditetapkan dilakukan, Bawaslu siap mengawalnya. kompleksnya situasi pemilu dan politik pilkada.
Menurutnya, anggaran pelaksanaan
misioner KPU Bidang Teknis Pe pada 3 November 2023. Dia mengatakan, Bawaslu menjamin kita,” katanya. “Jarak pelantikan kepala daerah dengan
pilkada yang salah satunya bersumber
nyenggaraan Pemilu Idham Holik “Pengajuan penggantian calon akan mengawal pelaksanaan Pilkada Titi meminta Pemerintah dan pelaksana presiden akan semakin jauh. Selain itu,
dari hibah daerah, diharapkan bisa dija-
dalam keterangannya, kemarin. sementara sedang berlangsung 2024 sesuai dengan UU Pemilu. Pasalnya, pemilu seperti KPU dan Bawaslu, fokus kepala daerah harus segera diisi pejabat
min Pemerintah pusat.
Komisioner KPU Bidang Hu saat ini. Dari sisi waktu, tidak Pilkada 2024 merupakan agenda ketatane- pada jadwal yang sudah disusun. Jika ada definitif,” jelasnya. n ASI
“Prasyarat NPHD (Naskah Perjanjian
kum dan Pengawasan, Mocham ada alasan untuk mengelak dari
mad Afifuddin menambahkan, pelaksaan Putusan MA,” kata
pihaknya akan merevisi keten- Titi, mengingatkan.
tuan penghitungan kuota caleg Titi menegaskan, parpol yang
perempuan dalam Pasal 8 ayat tidak taat putusan MA tersebut
2 Peraturan Komisi Pemilihan harus didiskualifikasi sebagai pe- TERIMA AUDIENSI:
Umum (PKPU) Nomor 10 tahun serta Pemilu 2024 dari dapil yang Ketua Komisi
Pemilihan Umum
2023 tentang Pencalonan Anggota jumlah caleg perempuannya tidak
(KPU) Hasyim Asy’ari
DPR dan DPRD setelah mendap- mencapai 30 persen. Termasuk,
(tengah) bersama
atkan salinan putusan MA. apabila KPU yang tidak melak- sejumlah Anggota KPU
“Proses revisi tuntas sebelum pe sanakannya, maka akan merusak menerima audiensi
netapan Daftar Calon Tetap (DCT) kepercayaan publik. Majelis Rektor
pada 3 November 2023,” ujar Afif “Legitimasi dan konstitusio Perguruan Tinggi
dalam keterangannya, kemarin. nalitas Pemilu Legislatif 2024 Negeri Indonesia
Afif mengakui, berubahnya cara taruhannya,” ujar Anggota De Prof. Ganefri Ph.D,
penghitungan kuota caleg perem- wan Pembina Perkumpulan (kelima kiri) dalam
puan bisa berdampak terhadap untuk Pemilu dan Demokrasi rangka koordinasi
Daftar Calon Sementara (DCS) (Perludem) itu. implementasi putusan
yang sudah kadung ditetapkan. Sebagai informasi, MA memu Mahkamah Konstitusi
“Situasinya kan kita patuhi, kita tuskan mengabulkan permohonan (MK) Nomor 65/PUU-
taati putusan MA,” ucapnya. uji materi terhadap tata cara per- XXI/2023 tentang
Sementara, pengajar hukum hitungan itu pada Selasa, Agustus Kampanye Di Tempat
pemilu Universitas Indonesia 2023. MA menilai Pasal 8 ayat Pendidikan, di Kantor
(UI) Titi Anggraini mendesak (2) Peraturan Komisi Pemilihan KPU, Kamis (7/9).
KPU dan partai politik (parpol) Umum (PKPU) Nomor 10 RAKYAT MERDEKA, Jumat, 08 September 2023
segera memenuhi kuota minimal
30 persen bacaleg Perempuan.
Tahun 2023 bertentangan dengan
Undang-Undang Pemilu.n TIF
Ukr. 4 Kol x 220 MMKL BW FOTO: DOK KPU
Diduga Manfaatkan Kekuasaan
Istri Bupati Paser Lagi Diawasi
SINTA Rosma Yenti, istri Bupati untuk memastikan adanya duga (DCS). “Belum ada calon, semua
Paser, Fahmi Fadli, tengah jadi an pelanggaran. “Kami akan masih DCS. Nanti jadi calon set-
sorotan di media sosial, lantaran melakukan penelusuran,” kata elah penetapan DCT November
diduga menginstruksikan kel- Komisioner Bawaslu Kabupaten nanti,” kata Qayyim. PT Krom Bank Indonesia Tbk (Krom)
ompok ibu-ibu yang tergabung Paser, Fauzan, kemarin. Sebelumnya, beredar infor-
dalam Dasawisma dan Rukun Fauzan menyebut, penelusu masi bahwa Sinta Rosma Yenti
Tetangga (RT) untuk mengum-
pulkan fotokopi KTP warga.
ran dilakukan bukan berdasar-
kan laporan masyarakat. Namun
diduga mengancam akan memo-
tong Dana Desa jika warga tidak
PEMBERITAHUAN
Permintaan pengumpulan fo-
tokopi KTP warga itu ditujukan
dari informasi yang beredar di
media sosial.
memilihnya. Hal ini terungkap
dari cuitan @mazzini_gsp yang
PENGALIHAN KEGIATAN KANTOR CABANG
sebagai bentuk dukungan terhadap Namun, Fauzan enggan me- mengunggah bukti keluhan
dirinya yang maju sebagai bakal nyebut penelusuran seperti apa masyarakat yang tidak diketahui Dengan ini kami informasikan bahwa Kantor Cabang Krom yang terletak di:
calon anggota legislatif (bacaleg) yang akan dilakukan. “Tidak ada identitasnya.
DPD daerah pemilihan (dapil) yang melaporkan, kami dapat Akun @mazzini_gsp men-
Kalimantan Timur (Kaltim) dengan informasinya dari media sosial,” gunggah, mendapatkan laporan
nomor urut 17. Yenti akan bersaing tegas Fauzan. dari warga Paser adanya dugaan KANTOR CABANG JAKARTA
dengan 20 bacaleg lainnya. Sementara, Ketua Komisi Pe penyalahgunaan wewenang oleh
Adapun permintaan itu meng milihan Umum (KPU) Kabupa Sinta Rosma Yenti istri dari
atasnamakan dirinya sebagai Ke ten Paser, Abdul Qayyim Rasyid Bupati Paser Fahmi Fadli. Jl. Cinere Raya, Blok A No. 45
tua Tim Penggerak Pemberdayaan tidak mau menanggapi masalah “Sebagai Ketua PKK, Sinta Cinere, Depok 16514
dan Kesejahteraan Keluarga (TP- ini. Dia hanya memastikan menginstruksikan aparat desa, RT/
PKK) Kabupaten Paser. hingga saat ini belum ada calon RW di Kabupaten Paser mengum-
Menanggapi hal ini, Badan yang ditetapkan pada proses pulkan KTP warga untuk mendu-
Penga was Pemilihan Umum tahapan Pemilu 2024. kungnya maju sebagai anggota Akan melakukan pelayanan nasabah terakhir pada tanggal 25 September 2023
(Baw aslu) Kabupaten Paser
bakal melakukan penelusuran
Dia mengatakan, saat ini masih
tahapan Daftar Calon Sementara
DPD Dapil Kalimantan Timur,”
tulis @mazzini_gsp. n ASI
dan ditutup efektif pada tanggal 29 September 2023.
Selanjutnya kegiatan operasional akan dialihkan ke:
Bawaslu Kota Bogor Geber
KANTOR CABANG JAKARTA
Sosialisasi Pencoblosan
KETUA Komisi Pemilihan Pemilu 2024. KPU akan bekerja “Semua caleg dalam DCS Jl. Mangga Dua Raya
Umum (KPU) Kota Bogor, Jawa
Barat (Jabar), Samsudin meng-
sama dengan partai politik (par-
pol) dan media untuk melakukan
telah melewati proses verifikasi
tanpa masalah,” tandasnya.
Komp. Ruko Agung Sedayu Blok J No. 5B
ingatkan kepada semua pihak sosialisasi tahapan dan jadwal Sementara, Kepala Badan Jakarta 10730
hari pencoblosan kian dekat dan pemilu tersebut. Kesatuan Bangsa dan Politik
tersisa 165 hari lagi. “Kami optimistis akan men- (Kesbangpol) Kota Bogor
Pasalnya, kata dia, sebagian besar gurangi angka ketidaktahuan Dadang Sugiarta menambahkan,
penduduk di Kota Bogor masih be- tersebut. Kami menargetkan pihaknya telah melakukan so- Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: (022) 2511 900 (Hunting).
lum mengetahui waktu pelaksanaan partisipasi pemilih Pemilu 2024 sialisasi Pemilu 2024 ke semua
pencoblosan yang akan digelar pada sebesar 90 persen,” katanya. elemen masyarakat. Demikian pemberitahuan ini untuk diketahui seluruh nasabah dan masyarakat
14 Februari 2024. Samsudin juga menyam- “Kami sudah lakukan so-
“18 persen dari warga masih paikan bahwa pihaknya telah sialisasi Pemilu 2024 bersa- luas.
belum mengetahui kapan pemilu mengumumkan Daftar Calon ma Lembaga Pemberdayaan
akan diselenggarakan,” ujar Sementara (DCS) DPRD Kota Masyarakat (LPM) di 68 kelu-
Bandung, 8 September 2023
Samsudin dalam keterangannya, Bogor sebanyak 762 orang. rahan,” ucapnya. DIREKSI
kemarin Dia mengatakan, hingga be- Selain LPM, pihaknya juga
KPU Kota Bogor, kata Sam rakhirnya masa sanggah pada melakukan sosialisasi kepada PT Krom Bank Indonesia Tbk berizin
sudin, memastikan semua 28 Agustus 2023, tidak ada parpol, mahasiwa, organisasi dan diawasi oleh OJK serta merupakan
penduduk Kota Bogor harus masukan atau tanggapan dari kepemudaan, PKK, tokoh agama peserta penjaminan LPS
mengetahui tanggal pelaksanaan masyarakat. dan tokoh masyarakat. n TIF
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.