20260512_CDIA_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32090811_lamp1.pdf

           beserta salinan bukti identitas individu atau badan hukum dan salinan Nomor Induk
           Wajib Pajak (“NPWP”) bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (“WPDN”) atau asli Surat
           Keterangan Domisili berupa DGT Form (“SKD”) bagi Wajib Pajak Luar Negeri (“WPLN”),
           kepada Perseroan atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 22 Mei 2026 pukul 16.00
           WIB pada alamat berikut:

                             Perseroan                                     BAE
                        Corporate Secretary                        PT Datindo Entrycom
                  PT Chandra Daya Investasi Tbk            Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2
              Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 5             Jakarta 10120 Indonesia
              Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63              Telp. (021) 3508077
                           Jakarta 11410                E-mail: corporatesecretary@datindo.com
             Telp. (021) 5307950 Fax. (021) 5308930
                               E-mail:
                corporatesecretary.cdi@capcx.com

     b)    Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT
           Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembagian Dividen Tunai akan dilakukan oleh
           KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham Yang
           Berhak membuka rekening efek.
4.   Ketentuan Pemotongan Pajak Penghasilan
     a)    Dividen Tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perpajakan
           yang berlaku. Pajak Penghasilan atas Dividen (jika ada) menjadi kewajiban Pemegang
           Saham Yang Berhak dan karenanya Pajak Penghasilan tersebut akan dipotong langsung
           dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Yang Berhak.
     b)    Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan WPDN berlaku ketentuan sebagai
           berikut:
           (i)    Pengenaan pajak akan dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36
                  Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983
                  tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-
                  Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU PPH”) dan Surat KSEI
                  Nomor KSEI-0087/DIR/0121 tertanggal 7 Januari 2021 perihal Penerapan Pajak
                  untuk Dividen yang Diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Pasca Berlakunya
                  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
           (ii)   Pemegang Saham Yang Berhak diwajibkan untuk menyampaikan salinan NPWP
                  kepada KSEI, Perseroan atau BAE (sebagaimana yang berlaku) paling lambat pada
                  tanggal 22 Mei 2026 pukul 16.00 WIB.
     c)    Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan WPLN berlaku ketentuan sebagai
           berikut:
           (i)    Pemegang Saham Yang Berhak yang negaranya tidak mempunyai Persetujuan
                  Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) atau Tax Treaty dengan Negara Republik
                  Indonesia, akan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 20%, sesuai ketentuan Pasal
                  26 UU PPH.
          (ii)    Pemegang Saham Yang Berhak yang negaranya mempunyai P3B atau Tax Treaty
                  dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif
                  yang lebih rendah apabila Pemegang Saham Yang Berhak tersebut memenuhi
                  persyaratan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 112 tahun
                  2025 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dan
                  menyampaikan Form DGT yang benar, lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh
                  Pemegang Saham Yang Berhak dan telah mendapatkan pengesahan (part II form
                  DGT) dari pejabat berwenang di negara Pemegang Saham Yang Berhak tersebut
                  (pengesahan mana dapat digantikan dengan asli Certificate of Residence atau

            Certificate of Domicile dalam bahasa Inggris) kepada KSEI, Perseroan atau BAE
            (sebagaimana yang berlaku), paling lambat pada tanggal 22 Mei 2026 pukul 16.00
            WIB. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut, (a) Pemegang Saham Yang
            Berhak tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan dalam Perdir 2018; dan/atau
            (b) KSEI, Perseroan atau BAE belum menerima dokumen yang dimaksud, maka
            Pemegang Saham Yang Berhak tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal
            26 sebesar 20%.
d)   Sehubungan dengan urusan perpajakan, Pemegang Saham Yang Berhak dapat
     menghubungi Perseroan melalui alamat surel di chandradaya.investasi@capcx.com.
e)   Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang memiliki saham dalam bentuk warkat (script),
     bukti pemotongan pajak Dividen (bila ada) dapat diambil di kantor BAE.
f)   Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif
     KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen (bila ada) dapat diambil di kantor Perusahaan Efek
     dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham Yang Berhak membuka rekening
     efek.


                              Jakarta, 12 Mei 2026
                        PT CHANDRA DAYA INVESTASI Tbk
                                    DIREKSI