20230627_MNCN_Perubahan dan//atau Tambahan Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31335242_lamp1.pdf

     Pemegang Saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek
     pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi
     WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen final
     tunai yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan
     ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang
     bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan
     Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
7.   Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan
     Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (untuk selanjutnya disebut sebagai “Peraturan Perpajakan”),
     pemegang saham asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan
     Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “P3B”) dan bermaksud agar pemotongan pajaknya
     disesuaikan dengan Peraturan Perpajakan, maka harus memberikan asli Surat Keterangan Domisili (untuk
     selanjutnya disebut sebagai “SKD”) dalam bentuk form DGT yang berfungsi untuk menunjukan bahwa
     wajib pajak luar negeri residen dari suatu negara (untuk selanjutnya disebut sebagai “Form DGT”) atau
     tanda terima e-SKD yang telah diperoleh dari aplikasi e-SKD apabila SKD tersebut digunakan untuk
     beberapa perusahaan di Indonesia. Form DGT tersebut harus sudah ditandatangani sesuai dengan
     lampiran Peraturan Perpajakan, dengan ketentuan sebagai berikut:
     a. bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat di KSEI, maka asli SKD (Form DGT atau tanda terima
          e-SKD) diberikan kepada KSEI melalui Pemegang Rekening yang ditunjuk oleh masing-masing
          pemegang saham; dan
     b. bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka asli SKD (Form DGT atau tanda terima
          e-SKD) diberikan kepada BAE.
     Asli SKD (Form DGT atau tanda terima e-SKD) tersebut telah diterima selambat-lambatnya pada tanggal
     12 Juli 2023 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya asli SKD (Form DGT atau tanda terima e-SKD), dividen final
     tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham asing tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26
     dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen).
8.   Bagi Pemegang Rekening KSEI dalam hal ini Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang memiliki catatan
     elektronik untuk saham Perseroan di KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan
     dokumen status pajaknya ke KSEI, 1 (satu) hari kalender setelah tanggal pencatatan DPS dan disertai
     dengan penyerahan asli SKD (Form DGT atau tanda terima e-SKD) atas wajib pajak luar negeri sesuai
     dengan ketentuan yang diberlakukan oleh KSEI.
9.   Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen final tunai yang telah
     diterima, maka pemegang saham yang sahamnya tercatat di KSEI diminta untuk menyelesaikan masalah
     tersebut dengan perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening
     efek. Selanjutnya Pemegang Saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen
     final tunai dimaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan
     perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui oleh para Pemegang Saham.



                                           Jakarta, 4 Juli 2023
                                      PT Media Nusantara Citra Tbk
                                                 Direksi