Back to announcement
20260921_PPGL_Laporan Informasi dan Fakta Material_32150182_lamp1.pdf
Other Text extracted PPGLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 32
Page 1
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT PRIMA GLOBALINDO LOGISTIK TBK. (“PERSEROAN”)
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL
TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
(“PMTHMETD”)
KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN DALAM RANGKA
MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.
14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS
KEUANGAN NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN
TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK
14/2019”).
INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI
(“KETERBUKAAN INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG
SAHAM PT PRIMA GLOBALINDO LOGISTIK TBK. (“PERSEROAN”) UNTUK
MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL
PERSEROAN TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
(“PMTHMETD”) SESUAI POJK 14/2019.
JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA
TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM
MENGAMBIL KEPUTUSAN, DISARANKAN ANDA BERKONSULTASI DENGAN
PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, KONSULTAN HUKUM,
AKUNTAN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA .
PT PRIMA GLOBALINDO LOGISTIK Tbk.
(”Perseroan”)
Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak dalam bidang jasa pengurusan transportasi (freight forwarding)
Alamat:
Green Sedayu Bizpark Cakung Blok GS7 No. 19
Jalan Cakung Cilincing Timur
Jakarta Timur 13910
Telp.: (021) 4609736/ 4609765
Situs Web: www.pgl-logistic.com
Email: corporate@pgl-logistic.com
DALAM HAL TERDAPAT PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN
INFORMASI INI, MAKA PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN INFORMASI TERSEBUT AKAN
DIUMUMKAN OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“TAMBAHAN INFORMASI”)
1
Page 2
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI
MAUPUN BERSAMA- SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA
SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN
INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN
RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN
Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta tanggal 21 September 2026
2
Page 3
DEFINISI
Afiliasi memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:
a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat
kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu
hubungan seseorang dengan:
(i). suami atau istri;
(ii). orang tua dari suami atau istri dan suami atau
(iii). istri dari anak;
(iv). kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau
istri dari cucu;
(v). saudara dari suami atau istri beserta suami atau
istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat
kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu
hubungan seseorang dengan:
(i). orang tua dan anak;
(ii). kakek dan nenek serta cucu; atau
(iii). saudara dari orang yang bersangkutan;
c. hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur, atau
Komisaris dari pihak tersebut;
d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana
terdapat satu atau lebih anggota Direksi, Pengurus, Dewan
Komisaris, atau Pengawas yang sama;
e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung
maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan
atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam
menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau
pihak dimaksud;
f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang
dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan
cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau
kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama,
yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung
memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang
mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Bursa Efek atau BEI berarti PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang
didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan hukum
di Jakarta (atau para pengganti atau penerus haknya), merupakan
Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4
UUPM, di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
BAE berarti Biro Administrasi Efek, pihak yang berdasarkan kontrak
dengan Perseroan dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan
pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek
yang dalam hal ini adalah PT Admitra Jasa Korpora, berkedudukan
di Jakarta Utara.
3
Page 4
Hari Bursa berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi
perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur
nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa
Efek.
Hari Kerja berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan
Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia sebagai hari libur nasional.
Masyarakat berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara
Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum
Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat
tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat
tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkum berarti singkatan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu
dikenal sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri
Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik
Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan
Republik Indonesia).
OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
UUP2SK.
Pemegang Saham berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang
disimpan dan diadministrasikan dalam:
a. Daftar Pemegang Saham Perseroan;
b. Rekening Efek pada KSEI; atau
c. Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemegang Saham Independen berarti pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan
ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan:
a. bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris,
Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham Pengendali;
atau
b. bukan merupakan afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan
komisaris, Pemegang Saham Utama dan Pemegang Saham
Pengendali
Pemegang Saham Pengendali berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:
a. memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen)
dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor
penuh; atau
b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung
maupun tidak langsung dengan cara apapun pengelolaan
dan/atau kebijakan Perseroan.
4
Page 5
Pemegang Saham Utama berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung,
memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara
dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan
oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu
sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Pemerintah berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
PMTHMETD berarti Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu.
Perseroan berarti PT Prima Globalindo Logistik Tbk, suatu perseroan terbuka
yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan
berkedudukan di Jakarta Pusat.
Peraturan BEI No. I-A berarti Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-
Kep-00045/BEI/03-2026 perihal Perubahan Peraturan Nomor I- A
tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham
Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat tanggal 31 Maret 2026
POJK 14/2019 berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
14/POJK.04/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK 15/2020 berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Terbuka.
Rupiah atau Rp berarti mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
RUPS berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan
sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan.
UUPM berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK dan Undang- Undang
No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
5
Page 6
UUPT berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang.
UUP2SK berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
6
Page 7
PENDAHULUAN
Mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam POJK 14/2019, bersama ini Perseroan berencana untuk
melakukan PMTHMETD dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 77.117.802 (tujuh puluh tujuh juta
seratus tujuh belas ribu delapan ratus dua) saham baru atau paling banyak 10% (sepuluh persen) dari
jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dalam perubahan
anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman
RUPSLB.
Saham baru yang akan diterbitkan dalam rangka PMTHMETD merupakan saham atas nama yang
mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah
diterbitkan, termasuk hak atas dividen, dengan nilai nominal Rp22,00 (dua puluh dua rupiah) per saham.
Penerbitan saham baru tersebut akan dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan harga pelaksanaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
PMTHMETD ini memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPSLB Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 2026.
KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN
1. Riwayat Singkat Perseroan
Perseroan didirikan dengan nama PT Prima Globalindo Logistik berdasarkan Akta No. 54
tanggal 19 Juni 2015 dari Notaris Alang, S.H.,. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
2444860.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 23 Juni 2015. Anggaran Dasar Perseroan telah
mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 19 tanggal 5 Maret 2020
yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris. Pemberitahuan
perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-
0020872.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 10 Maret 2020.
Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah
berusaha di bidang jasa pengurusan transportasi (freight forwarding).
Perusahaan berkedudukan di Jakarta dengan kantor pusat di Green Sedayu Bizpark Cakung Gs
7 No. 19, Cakung Timur, Jakarta Timur.
Pada tanggal 10 Juli 2020, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) untuk melakukan penawaran umum perdana sebanyak 150.000.000 (seratus
lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal Rp 22 (dua puluh dua Rupiah) per saham, dengan
harga penawaran Rp110 (seratus sepluh Rupiah) per saham. Pada tanggal 20 Juli 2020, seluruh
saham tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Prima Globalindo Logistik Tbk No. 19 tanggal 5
Maret 2020, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia No. AHU-0020872.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 10 Maret 2020 (“Akta No. 19”).
akta tersebut dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Jakarta,
dan daftar pemegang saham per tanggal 31 Agustus 2026 yang diterbitkan oleh Biro Administrasi
7
Page 8
Efek Perseroan yakni PT Adimitra Jasa Korpora adalah sebagai berikut:
Sebelum PMTHMETD
(Rp22,00 per saham)
Keterangan
Jumlah Lembar
Nilai Nominal (Rp) %
Saham
Modal Dasar 2.400.000.000 52.800.000.000
Modal Ditempatkan dan
Disetor:
1. Darmawan Suryadi SM 409.637.667 9.012.028.674 53,12%
2. Jap Astrid Patricia 175.818.833 3.868.014.316 22,80%
3. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5% 185.721.520 4.085.873.440 24,08%
Jumlah Modal Ditempatkan
771.178.020 16.965.816.430 100,00%
dan Disetor
Jumlah Saham Dalam
1.628.821.980 35.834.083.560
Portepel
3. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan
Susunan pengurus Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang
didokumentasikan dalam Akta No. 94 tanggal 17 Mei 2024 dari Christina Dwi Utami, SH.,
M.Hum., M.Kn., telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0205047 tanggal 21 Mei
2024 yang sudah di adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Jap Astrid Patricia
Komisaris Independen : I Made Satyaguna
Direksi
Direktur Utama : Darmawan Suryadi SM
Direktur : Hafez Salammudin
4. Ikhtisar Data Keuangan Penting
Ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian yang
berakhir pada 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono &
Rekan, berdasarkan Laporan No. 00399/2.0459/AU.1/05/1487-6/1/111/2026 tanggal 30 Maret
2026 yang ditandatangani oleh Charlie Thywarta, CPA yang dinyatakan secara wajar, dalam
semua hal yang material, posisi keuangan, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun
yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian
termasuk informasi kebijakan akuntansi material, adalah sebagai berikut:
POSISI KEUANGAN 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Aset
8
Page 9
Aset lancar 92.893.935.575 89.820.759.942
Aset tidak lancar 318.958.867.189 168.793.280.279
Jumlah Aset 411.852.802.764 258.614.040.221
Liabilitas dan ekuitas
Liabilitas jangka pendek 228.791.171.243 81.288.504.010
Liabilitas jangka panjang 38.734.894.231 31.852.996.243
Jumlah liabilitas 267.526.065.474 113.141.500.253
Ekuitas 144.326.737.290 145.472.539.968
Jumlah liabilitas dan
ekuitas 411.852.802.764 258.614.040.221
LAPORAN LABA RUGI 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Pendapatan Usaha 175.229.924.584 211.734.531.294
Beban Pokok Pendapatan (117.336.194.320) (151.674.908.003)
Laba Kotor 57.893.730.264 60.059.623.291
Laba Usaha 14.563.321.305 19.225.891.697
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 9.550.088.460 12.878.665.810
Jumlah Penghasilan
Komprehensif 9.501.648.712 12.962.831.133
LAPORAN ARUS KAS 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Arus Kas dari Aktivitas 23.070.774.645 31.570.007.220
Operasi
Arus Kas dari Aktivitas 13.393.179.027 (18.007.382.823)
Investasi
Arus Kas dari Aktivitas (39.513.420.871) (13.488.905.720)
Pendanaan
9
Page 10
INFORMASI MENGENAI PMTHMETD
1. Latar Belakang, Alasan, dan Tujuan PMTHMETD
Perseroan berencana melaksanakan PMTHMETD untuk memperoleh tambahan dana yang akan
digunakan untuk memperkuat permodalan guna mendukung kegiatan usaha Perseroan. Seiring
dengan pertumbuhan kegiatan usaha, Perseroan memerlukan struktur modal yang lebih kuat dan
sehat guna menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan kapasitas pendanaan, serta memperbaiki
rasio keuangan yang relevan. Penguatan struktur modal ini diharapkan dapat meningkatkan daya
tahan Perseroan terhadap dinamika industri serta mendukung strategi pertumbuhan yang
berkelanjutan.
2. Penerbitan Saham Baru
Merujuk kepada Pasal 8C POJK 14/2019, Perseroan hanya dapat melakukan penambahan modal
maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau
modal Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah diberitahukan dan
diterima Menkumham pada saat pengumuman RUPSLB mengenai PMTHMETD. PMTHMETD
harus diselesaikan dalam waktu 2 (dua tahun) sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui aksi
korporasi tersebut.
Sehubungan dengan PMTHMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud
untuk menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya sejumlah 77.117.802 (tujuh puluh tujuh juta
seratus tujuh belas ribu delapan ratus dua) saham dengan nilai nominal Rp22,00 (dua puluh dua
rupiah) atau sebanyak- banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah
ditempatkan disetor penuh dalam Perseroan pada perubahan anggaran dasar yang telah
diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPSLB.
Dalam pelaksanaan PMTHMETD yang dilakukan dalam rangka selain perbaikan posisi
keuangan, Perseroan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK 32/2015 juncto POJK 14/2019.
Harga pelaksanaan saham PMTHMETD paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata- rata
harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-
turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan Pencatatan saham tambahan hasil
PMTHMETD, sebagaimana ditentukan dalam Peraturan BEI No. I-A.
3. Periode Pelaksanaan
PMTHMETD akan dilaksanakan tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak
tanggal RUPSLB yang menyetujui PMTHMETD, yaitu sejak tanggal 23 Oktober 2026 sampai
dengan tanggal 23 Oktober 2028.
Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundangan
yang berlaku, termasuk POJK 14/2019 dan Peraturan BEI No. I-A.
Sesuai dengan ketentuan Peraturan BEI No. I-A, Perseroan wajib mengajukan permohonan
pencatatan paling lambat 6 (enam) Hari Bursa sebelum tanggal pelaksanaan pencatatan saham
tambahan.
Merujuk pada pasal 43A POJK 14/2019, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi
sebagai berikut:
a. Paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan
memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai
pelaksanaan PMTHMETD tersebut melalui situs web BEI dan situs web Perseroan.
b. Paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan
10
Page 11
memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan PMTHMETD,
yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyetoran, jumlah dan harga
saham yang diterbitkan.
4. Rencana Penggunaan Dana
Dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seluruh
dana yang diperoleh dari hasil Rencana PMTHMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya
PMTHMETD yang menjadi kewajiban Perseroan, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.
Dalam melakukan hal tersebut di atas, Perseroan akan senantiasa memastikan bahwa penggunaan
dana hasil pelaksanaan PMTHMETD oleh Perseroan akan memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai
Transaksi Material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dan ketentuan mengenai Transaksi
Afiliasi dan Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
5. Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah
PMTHMETD
Dengan menggunakan laporan keuangan Perseroan audit per 31 Desember 2025, proyeksi atas
dampak pelaksanaan PMTHMETD terhadap kondisi keuangan dan rasio keuangan penting
Perseroan adalah sebagai berikut:
Proforma Laporan Keuangan
(Dalam Rupiah)
SEBELUM SESUDAH
KETERANGAN Δ
PMTHMETD PMTHMETD
Laporan Posisi Keuangan
Jumlah Aset 411.852.802.764 413.549.394.408 0,41%
Jumlah Liabilitas 267.526.065.474 267.526.065.474 -
Jumlah Ekuitas 144.326.737.290 146.023.328.934 1,18%
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif
Pendapatan Usaha 175.229.924.584 175.229.924.584 -
Beban Pokok Pendapatan 117.336.194.320 117.336.194.320 -
Laba Kotor 57.893.730.264 57.893.730.264 -
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 9.550.088.460 9.550.088.460 -
Jumlah Penghasilan Komprehensif 9.501.648.712 9.501.648.712 -
Setelah PMTHMETD, jumlah aset dan jumlah ekuitas Perseroan akan mengalami peningkatan
masing-masing sebesar 0,41% dan 1,18% yang bersumber dari dana yang diperoleh dari
pelaksanaan PMTHMETD. Jumlah dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD
diasumsikan menggunakan jumlah saham yang diterbitkan dikali dengan nilai nominal saham
Perseroan.
Rasio Keuangan
SEBELUM SESUDAH
KETERANGAN Δ
PMTHMETD PMTHMETD
Laba Tahun Berjalan / Total Aset (ROA) 2,32% 2,31% -0,41%
Laba Tahun Berjalan / Total Ekuitas (ROE) 6,62% 6,54% -1,16%
Total Liabilitas / Total Ekuitas 185,36% 183,21% -1,16%
Total Liabilitas / Total Aset 64,96% 64,69% -0,41%
11
Page 12
Rasio Lancar (Current Ratio) 40,60 41,34 1,83%
6. Risiko atau Dampak PMTHMETD kepada Pemegang Saham
Dengan adanya sejumlah saham baru yang dikeluarkan dalam rangka PMTHMETD, bagi
Pemegang Saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) kepemilikan saham secara
proporsional sesuai dengan jumlah saham baru yang dikeluarkan yaitu sebanyak-banyaknya
sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen).
Dalam menentukan harga pelaksanaan dari PMTHMETD ini, Perseroan memastikan bahwa
Perseroan akan mendapatkan hasil yang optimal dan menguntungkan dari penjualan Saham
Tambahan dalam rangka PMTHMETD ini. Dalam hal ini, Perseroan akan selalu mengacu pada
ketentuan harga minimum pelaksanaan yang diatur di dalam Peraturan No. I-A, dengan
memperhatikan kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham minoritas Perseroan, serta
memperhatikan kualitas dari investor yang akan menginvestasikan dananya dalam Perseroan.
7. Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Rencana PMTHMETD
Tabel berikut menunjukkan komposisi pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan
sebelum pelaksanaan rencana PMTHMETD berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per
31 Agustus 2026 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi
Efek yang ditunjuk Perseroan dan setelah pelaksanaan rencana PMTHMETD:
Sebelum PMTHMETD
(Rp22,00 per saham)
Keterangan
Jumlah Lembar
Nilai Nominal (Rp) %
Saham
Modal Dasar 2.400.000.000 52.800.000.000
Modal Ditempatkan dan
Disetor:
1. Darmawan Suryadi SM 409.637.667 9.012.028.674 53,12%
2. Jap Astrid Patricia 175.818.833 3.868.014.326 22,80%
3. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5% 185.721.520 4.085.873.440 24,08%
Jumlah Modal Ditempatkan
771.178.020 16.965.916.440 100,00%
dan Disetor
Jumlah Saham Dalam
1.628.821.980 35.834.083.560
Portepel
Setelah PMTHMETD
(Rp22,00 per saham)
Keterangan
Jumlah Lembar
Nilai Nominal (Rp) %
Saham
Modal Dasar 2.400.000.000 52.800.000.000
Modal Ditempatkan dan
Disetor:
1. Darmawan Suryadi SM 409.637.667 9.012.028.674 48,29%
2. Jap Astrid Patricia 175.818.833 3.868.014.326 20,73%
3. Kepemilikan Masyarakat di bawah 5% 185.721.520 4.085.873.440 21,89%
4. Calon Pemodal PMTHMETD 77.117.802 1.696.591.644 9,09%
12
Page 13
Jumlah Modal Ditempatkan
848.295.822 18.662.508.084 100,00%
dan Disetor
Jumlah Saham Dalam
1.551.704.178 34.137.491.916
Portepel
8. Keterangan Mengenai Calon Pemodal
Sehubungan dengan PMTHMETD ini, Saham baru akan dikeluarkan kepada satu atau beberapa
pemodal yang bermaksud memiliki Saham Baru, yang pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan
Informasi ini belum ditentukan pihak-pihaknya sehingga belum dapat diungkapkan pada
Keterbukaan Informasi ini (“Calon Pemodal”).
Sesuai dengan Pasal 44B POJK 14/2019, dalam hal PMTHMETD merupakan transaksi afiliasi,
Perseroan dikecualikan untuk mengikuti ketentuan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud
dalam POJK 42/2020.
Keterangan mengenai Calon Pemodal, termasuk ada atau tidaknya hubungan afiliasi antara Calon
Pemodal dengan Perseroan akan diungkapkan kepada Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan
Pasal 43A POJK 14/2019, dimana Perseroan akan mengumumkan mengenai pelaksanaan
PMTHMETD paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD.
13
Page 14
RUPSLB PERSEROAN
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pelaksanaan PMTHMETD sebagaimana
diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari Pemegang Saham
Perseroan dalam RUPSLB Perseroan pada tanggal 23 Oktober 2026, waktu dan tempat penyelenggaraan
RUPSLB akan diumumkan pada saat pemanggilan RUPS dengan mata acara RUPSLB sebagai berikut:
1. Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari
jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh melalui mekanisme Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan
memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Penjelasan singkat:
Dalam mata acara ini, Perseroan bermaksud akan memohon persetujuan RUPSLB untuk
memperoleh pendanaan untuk modal kerja Perseroan
Ketentuan kuorum pada mata acara Persetujuan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Melaksanakan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD), sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8A ayat 2
POJK 14/2019 yaitu:
1. RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak
terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama,
atau Pemegang Saham Pengendali.
2. Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas adalah sah jika disetujui oleh
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak
terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama,
atau Pemegang Saham Pengendali.
3. Dalam hal kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak tercapai, RUPS kedua dapat
dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang
bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
Pemegang Saham Utama, atau Pemegang Saham Pengendali.
4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen
dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pemegang Saham Pengendali yang
hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak
tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang
bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
Pemegang Saham Utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum
kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan
6. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang
saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris, Pemegang Saham Utama atau Pemegang Saham Pengendali yang mewakili lebih dari
50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang
saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pemegang Saham Pengendali yang hadir dalam RUPS.
Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB adalah para
Pemegang Saham Independen Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
14
Page 15
Perseroan pada tanggal 30 September 2026, pukul 16.00 WIB, dimana Pemegang Saham Independen
tersebut berhak mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap saham yang dimilikinya untuk menyetujui
atau tidak menyetujui rencana PMTHMETD tersebut.
Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:
Iklan Pengumuman RUPSLB dan Keterbukaan Informasi : 16 September 2026
Batas Akhir Pendaftaran (Recording Date) Pemegang : 30 September 2026
Saham yang Dapat Hadir dalam RUPSLB
Iklan Pemanggilan RUPSLB : 01 Oktober 2026
Penyelenggaraan RUPSLB : 23 Oktober 2026
Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS : 27 Oktober 2026
Penyampaian kepada OJK dan BEI mengenai Risalah Hasil : 20 November 2026
Keputusan RUPSLB
Penyelenggaraan RUPSLB akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK
15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.
PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggungjawab
atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam
Keterbukaan Informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum
diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar
atau menyesatkan.
15
Page 16
INFORMASI TAMBAHAN
Bagi pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan dengan
Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan
pada hari Senin sampai dengan Jumat (kecuali hari libur) selama jam kerja (pukul 09.00 sampai dengan
17.00 WIB) di kantor Perseroan dengan alamat di bawah ini:
PT PRIMA GLOBALINDO LOGISTIK Tbk
Alamat:
Green Sedayu Bizpark Cakung Blok GS7 No. 19
Jalan Cakung Cilincing Timur
Jakarta Timur 13910
Telp.: (021) 4609736/ 4609765
Situs Web: www.pgl-logistic.com
Email: corporate@pgl-logistic.com
16
Page 17
INFORMATION DISCLOSURE TO THE SHAREHOLDERS OF PT PRIMA
GLOBALINDO LOGISTIK TBK (THE “COMPANY”) IN CONNECTION WITH
THE PROPOSED CAPITAL INCREASE WITHOUT PRE-EMPTIVE RIGHTS
(“PMTHMETD”)
THIS INFORMATION DISCLOSURE IS PREPARED AND ADDRESSED IN
COMPLIANCE WITH FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO.
14/POJK.04/2019 CONCERNING THE AMENDMENT TO FINANCIAL SERVICES
AUTHORITY REGULATION NO. 32/POJK.04/2015 CONCERNING CAPITAL
INCREASES BY PUBLIC COMPANIES WITH PRE-EMPTIVE RIGHTS (“POJK
14/2019”).
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE (THE
“INFORMATION DISCLOSURE”) IS IMPORTANT FOR THE SHAREHOLDERS OF PT
PRIMA GLOBALINDO LOGISTIK TBK (THE “COMPANY”) TO CONSIDER IN
MAKING A DECISION REGARDING THE COMPANY’S PROPOSED CAPITAL
INCREASE WITHOUT PRE-EMPTIVE RIGHTS (“PMTHMETD”) PURSUANT TO POJK
14/2019.
IF YOU EXPERIENCE ANY DIFFICULTY IN UNDERSTANDING THE INFORMATION
CONTAINED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE OR ARE UNCERTAIN IN
MAKING A DECISION, YOU ARE ADVISED TO CONSULT A SECURITIES BROKER,
INVESTMENT MANAGER, LEGAL CONSULTANT, ACCOUNTANT, OR OTHER
PROFESSIONAL ADVISER.
PT PRIMA GLOBALINDO LOGISTIK Tbk.
(The “Company”)
Main Business Activity:
Engaged in freight forwarding services.
Main Office:
Green Sedayu Bizpark Cakung Blok GS7 No. 19
Jalan Cakung Cilincing Timur
East Jakarta 13910
Telp.: (021) 4609736/ 4609765
Website: www.pgl-logistic.com
Email: corporate@pgl-logistic.com
IN THE EVENT OF ANY CHANGE OR ADDITION TO THE INFORMATION CONTAINED
IN THIS INFORMATION DISCLOSURE, SUCH CHANGE OR ADDITIONAL
INFORMATION WILL BE ANNOUNCED BY THE COMPANY NO LATER THAN 2 (TWO)
BUSINESS DAYS PRIOR TO THE DATE OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS (“SUPPLEMENTAL INFORMATION”).
17
Page 18
THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE
COMPANY, BOTH INDIVIDUALLY AND JOINTLY, ACCEPT FULL RESPONSIBILITY
FOR THE ACCURACY AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION DISCLOSED IN
THIS INFORMATION DISCLOSURE. THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD
OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY CONFIRM THAT THE INFORMATION
DISCLOSED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE IS COMPLETE AND, HAVING
CONDUCTED DUE AND CAREFUL REVIEW, AFFIRM THAT THE INFORMATION
CONTAINED HEREIN IS TRUE AND THAT NO MATERIAL AND RELEVANT FACTS
HAVE BEEN OMITTED OR WITHHELD WHICH COULD RENDER THE
INFORMATION PROVIDED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE INACCURATE
AND/OR MISLEADING.
This Information Disclosure is issued in Jakarta on 21 September 2026
18
Page 19
DEFINITION
Affiliation shall have the meaning ascribed to it under the P2SK Law, namely:
a. a family relationship by marriage up to the second degree,
either horizontally or vertically, namely a relationship
between a person and:
(i). Their spouse;
(ii). the parents of their spouse and the spouse of their
childistri dari anak;
(iii). the spouse of their child;
(iv). saudara the grandparents of their spouse and the
spouses of the grandchildren of their spouse; or
(v). the siblings of their spouse and the spouses of such
siblings;
b. hubungan a family relationship by blood up to the second
degree, either horizontally or vertically, namely a relationship
between a person and:
(i). their parents and children
(ii). their grandparents and grandchildren; or
(iii). their siblings;;
c. a relationship between a party and an employee, Director, or
Commissioner of such party;
d. a relationship between 2 (two) or more companies in which
there is 1 (one) or more common members of the Board of
Directors, management, Board of Commissioners, or
supervisory board;
e. a relationship between a company and a party that, whether
directly or indirectly and by any means, controls or is
controlled by such company, in determining the management
and/or policies of the relevant company or party;
f. a relationship between 2 (two) or more companies that are
directly or indirectly controlled, by any means, in determining
their management and/or policies, by the same party; or
g. a relationship between a company and a substantial
shareholder, namely a party that directly or indirectly holds at
least 20% (twenty percent) of the shares carrying voting rights
in such company.
Stock Exchange or IDX means PT Bursa Efek Indonesia, a limited liability company
established under the laws of Indonesia and legally domiciled in
Jakarta (or its successors and assigns), being a Stock Exchange as
defined in Article 1 point 4 of the Capital Markets Law, on which
the Company’s shares are listed.
BAE means the Securities Administration Bureau, being a party that,
pursuant to an agreement with the Company and/or a securities
issuer, maintains records of securities ownership and distributes
entitlements relating to securities, which in this case is PT Adimitra
Jasa Korpora, domiciled in North Jakarta.
19
Page 20
Exchange Day means a day on which the Stock Exchange conducts securities
trading activities, except where such day is a national public
holiday or is declared a stock exchange holiday by the Stock
Exchange.
Business Day means a business day that generally excludes Saturdays, Sundays,
and days designated by the Government of the Republic of
Indonesia as national public holidays.
Public means any individual and/or legal entity, whether an Indonesian
or foreign citizen and/or an Indonesian or foreign legal entity,
whether domiciled or legally established in Indonesia or
domiciled or legally established outside Indonesia.
Minister of Law means the Minister of Law of the Republic of Indonesia, formerly
known as the Minister of Law and Human Rights, the Minister of
Justice of the Republic of Indonesia, the Minister of Justice and
Human Rights of the Republic of Indonesia, or the Minister of
Law and Legislation of the Republic of Indonesia.
OJK means the Financial Services Authority as referred to in the P2SK
Law.
Shareholder means a member of the Public who holds a beneficial interest in
shares registered and administered in:
a. The Company’s Register of Shareholders;
b. A security account with KSEI; or
c. a Securities Account with KSEI through a Securities
Company.
Independent Shareholder means a shareholder who does not have any personal economic
interest in a particular transaction and::
a. is not a member of the Board of Directors, a member of the
Board of Commissioners, a Substantial Shareholder, or a
Controlling Shareholder; and
b. is not an Affiliate of a member of the Board of Directors, a
member of the Board of Commissioners, a Substantial
Shareholder, or a Controlling Shareholder.
Controlling Shareholder means a party that, directly or indirectly:
a. owns more than 50% (fifty percent) of all issued and fully
paid-up shares in the Company carrying voting rights; or
b. has the ability, directly or indirectly and by any means, to
determine the management and/or policies of the Company.
20
Page 21
Substantial Shareholder means a party that, directly or indirectly, owns at least 20% (twenty
percent) of all shares carrying voting rights issued by a company,
or such lower percentage as may be determined by OJK
Goverment means the Government of the Republic of Indonesia.
PMTHMETD means a Capital Increase Without Pre-emptive Rights.
Company means PT Prima Globalindo Logistik Tbk, a public limited liability
company established under the laws of the Republic of Indonesia
and domiciled in Central Jakarta.
IDX Regulation No. I-A means the Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek
Indonesia No. Kep-00045/BEI/03-2026 concerning the
Amendment to Regulation No. I-A on the Listing of Shares and
Equity-Type Securities Other Than Shares Issued by Listed
Companies, dated March 31, 2026.
POJK 14/2019 means Financial Services Authority Regulation No.
14/POJK.04/2019 concerning the Amendment to Financial
Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning
Capital Increases by Public Companies with Pre-emptive Rights.
POJK 15/2020 means Financial Services Authority Regulation No.
15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Convening of
General Meetings of Shareholders of Public Companies.
Rupiah atau Rp means the lawful currency of the Republic of Indonesia.
GMS means a General Meeting of Shareholders convened in accordance
with the Company’s Articles of Association.
EGMS means an Extraordinary General Meeting of Shareholders
convened in accordance with the provisions of the Company’s
Articles of Association
Capital Market Law means Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets, as amended
by the P2SK Law and Law No. 1 of 2026 concerning Criminal Law
Adjustments.
21
Page 22
means Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability
Company Law
Companies, as amended by Law No. 6 of 2023 concerning the
Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of
2022 concerning Job Creation into Law.
P2SK Law means Law No. 4 of 2023 concerning Financial Sector
Development and Strengthening.
22
Page 23
INTRODUCTION
Pursuant to the provisions of POJK 14/2019, the Company intends to conduct a PMTHMETD by issuing
up to 77,117,802 (seventy-seven million one hundred seventeen thousand eight hundred two) new
shares, representing no more than 10% (ten percent) of the Company’s total issued and fully paid-up
shares, as stated in the amendment to the Articles of Association that has been notified to and
acknowledged by the competent Minister as of the date of the announcement of the EGMS.
The new shares to be issued under the PMTHMETD will be registered shares carrying rights that are
identical and equal in all respects to those attached to the Company’s existing issued shares, including
dividend rights, with a nominal value of Rp22.00 (twenty-two Rupiah) per share. The issuance of the
new shares will be carried out in compliance with the applicable requirements and at an exercise price
determined in accordance with the prevailing laws and regulations in the capital markets sector.
The PMTHMETD is subject to the prior approval of the Company’s EGMS, which is scheduled to be
held on October 23, 2026.
BRIEF OVERVIEW OF THE COMPANY
1. Brief History of Company
The Company was established under the name PT Prima Globalindo Logistik pursuant to Deed
No. 54 dated June 19, 2015, drawn up before Alang, S.H., Notary. The Deed of Establishment
was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant
to Decree No. AHU-2444860.AH.01.01.Tahun 2015 dated June 23, 2015. The Company’s
Articles of Association have been amended several times, most recently pursuant to Deed No. 19
dated March 5, 2020, drawn up before Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary.
Notification of such amendment was received and recorded in the Legal Entity Administration
System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to Letter
No. AHU-0020872.AH.01.02.TAHUN 2020 dated March 10, 2020.
The Company is domiciled in Jakarta, with its head office located at Green Sedayu Bizpark
Cakung, GS 7 No. 19, Cakung Timur, East Jakarta.
On July 10, 2020, the Company obtained an effective statement from the Financial Services
Authority (OJK) to conduct an initial public offering of 150,000,000 (one hundred fifty million)
shares with a nominal value of Rp22 (twenty-two Rupiah) per share at an offering price of Rp110
(one hundred ten Rupiah) per share. On July 20, 2020, all such shares were listed on the Indonesia
Stock Exchange.
2. Capital Structue and Shareholders Composiiton
The Company’s capital structure and composition of shareholders, based on the Deed of
Statement of Resolutions of the General Meeting of Shareholders of PT Prima Globalindo
Logistik Tbk No. 19 dated March 5, 2020, which was approved by the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to Decree No. AHU-
0020872.AH.01.02.TAHUN 2020 dated March 10, 2020 (“Deed No. 19”), drawn up before
Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in Jakarta, and the Register of Shareholders
as of August 31, 2026, issued by the Company’s Share Registrar, PT Adimitra Jasa Korpora, are
as follows:
23
Page 24
Before PMTHMETD
(Rp22,00/share)
Description
Total
Nominal Value %
Outstanding
(Idr)
Share
Authorized Capital 2.400.000.000 52.800.000.000
Issued and Fully Paid-Up Capital:
1. Darmawan Suryadi SM 409.637.667 9.012.028.674 53,12%
2. Jap Astrid Patricia 175.818.833 3.868.014.316 22,80%
3. Public Shareholders under 5% 185.721.520 4.085.873.440 24,08%
Total Issued and Fully Paid-Up Capital: 771.178.020 16.965.816.430 100,00%
Total Authorized Unissued Shares 1.628.821.980 35.834.083.560
3. Composition of The Board of Directors and Board of Commisioner
Susunan pengurus Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang
didokumentasikan dalam Akta No. 94 tanggal 17 Mei 2024 dari Christina Dwi Utami, SH.,
M.Hum., M.Kn., telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0205047 tanggal 21 Mei
2024 yang sudah di adalah sebagai berikut:
Board of Commisioner
President Commisioner : Jap Astrid Patricia
Independen Commisioner : I Made Satyaguna
Board of Direction
President Director : Darmawan Suryadi SM
Director : Hafez Salammudin
4. Key Finansial Highlight
The composition of the Company’s management, as approved by the General Meeting of
Shareholders and documented in Deed No. 94 dated May 17, 2024, drawn up before Christina
Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary, was duly notified to the Minister of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia, as evidenced by the Letter of Acceptance of Notification
No. AHU-AH.01.09-0205047 dated May 21, 2024, and is as follows:
BALANCE SHEET 31 December 2025 31 December 2024
Asset
Current Asset 92.893.935.575 89.820.759.942
Non Current Asset 318.958.867.189 168.793.280.279
Total Asset 411.852.802.764 258.614.040.221
Liabilities and Equity
Current Liabilities 228.791.171.243 81.288.504.010
24
Page 25
Non Current Liabilities 38.734.894.231 31.852.996.243
Total Liabilities 267.526.065.474 113.141.500.253
Equity 144.326.737.290 145.472.539.968
Total Liabilities and Equity
411.852.802.764 258.614.040.221
PROFIT LOSS 31 December 2025 31 December 2024
Revenue 175.229.924.584 211.734.531.294
Cost of Revenue 117.336.194.320 151.674.908.003
Gross Profit 57.893.730.264 60.059.623.291
Profit Before Tax 14.563.321.305 19.225.891.697
Net Profit for The Year 9.550.088.460 12.878.665.810
Total Comprehensive Income
9.501.648.712 12.962.831.133
CASH FLOW 31 Desember 2025 31 Desember 2024
Cash Flow From Operating 23.070.774.645 31.570.007.220
Activities
Cash Flow From Investing 13.393.179.027 (18.007.382.823)
Activities
Cash Flow From Financing (39.513.420.871) (13.488.905.720)
Activities
25
Page 26
INFORMATION ABOUT PMTHMETD
1. Background, Rationale and Purpose of PMTHMETD
The Company intends to conduct the PMTHMETD to obtain additional funds that will be used
to strengthen its capital position in support of the Company’s business activities. In line with the
growth of its business activities, the Company requires a stronger and healthier capital structure
to maintain financial stability, enhance its financing capacity, and improve the relevant financial
ratios. The strengthening of the Company’s capital structure is expected to enhance its resilience
in responding to industry dynamics and support its sustainable growth strategy.
2. Issued of New Share
Pursuant to Article 8C of POJK 14/2019, the Company may increase its capital by no more than
10% (ten percent) of the total issued and fully paid-up shares, or the Company’s capital as stated
in its Articles of Association, the amendment to which has been notified to and acknowledged by
the Minister of Law and Human Rights as of the date of the announcement of the EGMS
concerning the PMTHMETD. The PMTHMETD must be completed within 2 (two) years from
the date of the EGMS approving such corporate action.
In connection with the PMTHMETD described in this Information Disclosure, the Company
intends to issue up to 77,117,802 (seventy-seven million one hundred seventeen thousand eight
hundred two) new shares, each with a nominal value of Rp22.00 (twenty-two Rupiah),
representing no more than 10% (ten percent) of the Company’s total issued and fully paid-up
shares, as stated in the amendment to the Articles of Association that has been notified to and
acknowledged by the competent Minister as of the date of the announcement of the EGMS.
In implementing the PMTHMETD for purposes other than improving its financial position, the
Company will comply with the applicable laws and regulations in the capital markets sector,
particularly POJK 32/2015 in conjunction with POJK 14/2019.
The exercise price of the shares to be issued under the PMTHMETD shall be no less than 90%
(ninety percent) of the average closing price of the Company’s shares over 25 (twenty-five)
consecutive Exchange Days on the Regular Market preceding the date of submission of the
application for the listing of the additional shares issued pursuant to the PMTHMETD, as
stipulated under IDX Regulation No. I-A.
3. Implementation Period
The PMTHMETD will be implemented within a period not exceeding 2 (two) years from the
date of the EGMS approving the PMTHMETD, namely from October 23, 2026 to October 23,
2028.
The Company will implement the PMTHMETD in accordance with its Articles of Association
and the prevailing laws and regulations, including POJK 14/2019 and IDX Regulation No. I-A.
Pursuant to IDX Regulation No. I-A, the Company is required to submit an application for the
listing of the additional shares no later than 6 (six) Exchange Days prior to the intended listing
date.
Pursuant to Article 43A of POJK 14/2019, the Company will make the following information
26
Page 27
disclosures:
a) No later than 5 (five) Business Days prior to the implementation of the PMTHMETD,
the Company will notify OJK and announce the implementation of the PMTHMETD to
the public through the IDX website and the Company’s website.
b) No later than 2 (two) Business Days after the implementation of the PMTHMETD, the
Company will notify OJK and announce the results of the implementation of the
PMTHMETD to the public, including, among other things, information regarding the
subscribing party, as well as the number and price of the shares issued.
4. Proposed Use of Proceed
Subject to compliance with the prevailing laws and regulations, all proceeds obtained from the
proposed PMTHMETD, after deducting the expenses relating to the PMTHMETD that are
payable by the Company, will be used for the Company’s working capital.
In carrying out the foregoing, the Company will at all times ensure that the use of proceeds from
the PMTHMETD complies with the prevailing laws and regulations, including but not limited to
the provisions governing Material Transactions under POJK 17/2020 and the provisions
governing Affiliated Transactions and Conflict-of-Interest Transactions under POJK 42/2020.
5. Management Discussion and Analysis of The Company’s Finansial Condition Before and After the
PMTHMETD
Based on the Company’s audited financial statements as of December 31, 2025, the projected
impact of the PMTHMETD on the Company’s financial condition and key financial ratios is as
follows:
Proforma Financial Statement
(in Rupiah)
BEFORE AFTER
DESCRIPTION Δ
PMTHMETD PMTHMETD
Financial Position
Total Assets 411.852.802.764 413.549.394.408 0,41%
Total Liabilities 267.526.065.474 267.526.065.474 -
Total Equity 144.326.737.290 146.023.328.934 1,18%
Profit Loss and Comprehensive
Revenue 175.229.924.584 175.229.924.584 -
Cost of Revenue 117.336.194.320 117.336.194.320 -
Gross Profit 57.893.730.264 57.893.730.264 -
Profit Before Tax 9.550.088.460 9.550.088.460 -
Net Profit for The Year 9.501.648.712 9.501.648.712 -
Following the PMTHMETD, the Company’s total assets and total equity are expected to increase
by 0.41% and 1.18%, respectively, as a result of the proceeds obtained from the implementation
of the PMTHMETD. The proceeds from the PMTHMETD are assumed to equal the number of
shares issued multiplied by the nominal value of the Company’s shares.
Finansial Ratio
27
Page 28
BEFORE AFTER
DESCRIPTION Δ
PMTHMETD PMTHMETD
Profit for the Year / Total Assets (ROA) 2,32% 2,31% -0,41%
Profit for the Year / Total Equity (ROE) 6,62% 6,54% -1,16%
Total Liabilities / Total Equity 185,36% 183,21% -1,16%
Total Liabilities / Total Asset 64,96% 64,69% -0,41%
Current Ratio 40,60 41,34 1,83%
6. Risk or Impact of PMTHMETD on Shareholders
As a result of the issuance of new shares under the PMTHMETD, the percentage ownership of
the Company’s existing Shareholders will be proportionately diluted according to the number of
new shares issued, by up to 9.09% (nine point zero nine percent).
In determining the exercise price for the PMTHMETD, the Company will seek to ensure that it
obtains optimal and beneficial proceeds from the issuance and sale of the additional shares under
the PMTHMETD. In this regard, the Company will at all times comply with the minimum
exercise price requirements stipulated under IDX Regulation No. I-A, while taking into account
the interests of the Company and its minority Shareholders, as well as the quality of the investors
that will invest their funds in the Company.
7. The Company Capital Structure Before and After The Implementation of the Proposed PMTHMETD
The following table sets out the composition of the Company’s Shareholders and its capital
structure before the implementation of the proposed PMTHMETD, based on the Company’s
Register of Shareholders as of August 31, 2026, issued by PT Adimitra Jasa Korpora as the
Securities Administration Bureau appointed by the Company, and after the implementation of
the proposed PMTHMETD:
Before PMTHMETD
(Rp22,00 per saham)
Description
Total Outstanding
Nominal Value %
Share
(Idr)
Authorized Capital 2.400.000.000 52.800.000.000
Issued and Fully Paid-Up Capital:
1. Darmawan Suryadi SM 409.637.667 9.012.028.674 53,12%
2. Jap Astrid Patricia 175.818.833 3.868.014.326 22,80%
3. Public Shareholders under 5% 185.721.520 4.085.873.440 24,08%
Total Issued and Fully Paid-Up Capital: 771.178.020 16.965.916.440 100,00%
Total Authorized Unissued Shares 1.628.821.980 35.834.083.560
After PMTHMETD
(Rp22,00/share
28
Page 29
Description Total
Nominal Value (Idr) %
Outstanding
Share
Authorized Capital 2.400.000.000 52.800.000.000
Issued and Fully Paid-Up Capital:
1. Darmawan Suryadi SM 409.637.667 9.012.028.674 48,29%
2. Jap Astrid Patricia 175.818.833 3.868.014.326 20,73%
3. Public Shareholders under 5% 185.721.520 4.085.873.440 21,89%
Total Issued and Fully Paid-Up Capital: 77.117.802 1.696.591.644 9,09%
Total Authorized Unissued Shares 848.295.822 18.662.508.084 100,00%
Authorized Capital
1.551.704.178 34.137.491.916
8. Information Regarding The Prospective Investor(s)
In connection with the PMTHMETD, the new shares will be issued to one or more investors
intending to subscribe for the new shares. As of the date of issuance of this Information
Disclosure, the identity of such investor or investors has not yet been determined and, therefore,
cannot be disclosed herein (the “Prospective Investor(s)”).
Pursuant to Article 44B of POJK 14/2019, if the PMTHMETD constitutes an Affiliated
Transaction, the Company will be exempt from complying with the provisions governing
Affiliated Transactions under POJK 42/2020.
Information regarding the Prospective Investor(s), including whether any Affiliation exists
between the Prospective Investor(s) and the Company, will be disclosed to the Shareholders in
accordance with Article 43A of POJK 14/2019. The Company will announce the implementation
of the PMTHMETD no later than 5 (five) Business Days prior to its implementation.
29
Page 30
EGMS COMPANY
In accordance with the prevailing laws and regulations, the implementation of the PMTHMETD and
the distribution of Bonus Shares, as disclosed in this Information Disclosure, will be submitted for
approval by the Company’s Shareholders at the EGMS to be held on October 23, 2026. The time and
venue of the EGMS will be announced in the notice of the EGMS, with the following agenda:
1. Approval of an increase in the Company’s capital by up to 10% (ten percent) of its total issued
and fully paid-up shares through a Capital Increase Without Pre-emptive Rights, in accordance
with Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning the Amendment
to Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Capital Increases
by Public Companies with Pre-emptive Rights.
Brief Explanation:
Under this agenda item, the Company intends to seek the approval of the EGMS to obtain funding
for working capital requirements.
The quorum requirements applicable to the agenda item concerning the approval of the Capital Increase
Without Pre-emptive Rights (PMTHMETD), as required under Article 8A paragraph (2) of POJK
14/2019, are as follows:
1. The EGMS shall be validly convened and entitled to adopt valid and binding resolutions if attended
by Independent Shareholders and Shareholders who are not Affiliates of the Company, members
of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Substantial Shareholders, or
Controlling Shareholders, representing more than 1/2 (one-half) of the total shares carrying valid
voting rights held by such Shareholders.
2. A resolution of the EGMS as referred to in paragraph (1) above shall be valid if approved by
Independent Shareholders and Shareholders who are not Affiliates of the Company, members of
the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Substantial Shareholders, or
Controlling Shareholders, representing more than 1/2 (one-half) of the total shares carrying valid
voting rights held by such Shareholders.
3. If the quorum referred to in paragraph (1) above is not achieved, a second GMS may be convened
if attended by Independent Shareholders and Shareholders who are not Affiliates of the Company,
members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, Substantial
Shareholders, or Controlling Shareholders, representing more than 1/2 (one-half) of the total shares
carrying valid voting rights held by such Shareholders.
4. A resolution of the second GMS shall be valid if approved by Independent Shareholders and
Shareholders who are not Affiliates of the Company, members of the Board of Directors, members
of the Board of Commissioners, Substantial Shareholders, or Controlling Shareholders,
representing more than 1/2 (one-half) of the total shares carrying valid voting rights held by such
Shareholders who are present at the GMS.
5. If the attendance quorum for the second GMS referred to in paragraph (3) above is not achieved, a
third GMS may be convened, provided that the third GMS shall be validly convened and entitled
to adopt resolutions if attended by Independent Shareholders and Shareholders who are not
Affiliates of the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of
Commissioners, Substantial Shareholders, or Controlling Shareholders, holding shares carrying
valid voting rights, in accordance with the attendance quorum determined by OJK upon the
Company’s application.
6. A resolution of the third GMS shall be valid if approved by Independent Shareholders and
Shareholders who are not Affiliates of the Company, members of the Board of Directors, members
of the Board of Commissioners, Substantial Shareholders, or Controlling Shareholders,
representing more than 50% (fifty percent) of the shares held by such Shareholders who are present
at the GMS.
The Company’s Shareholders entitled to attend and vote at the EGMS are the Company’s Independent
30
Page 31
Shareholders whose names are recorded in the Company’s Register of Shareholders as of September
30, 2026 at 4:00 p.m. Western Indonesia Time. Each Independent Shareholder shall be entitled to cast
1 (one) vote for each share held to approve or reject the proposed PMTHMETD.
The following are the key dates relating to the Company’s EGMS:
Announcement of the EGMS and Information Disclosure : 16 September 2026
Record Date for Shareholders Entitled to Attend the EGMS : 30 September 2026
Notice of the EGMS : 01 October 2026
Convening of the EGMS : 23 October 2026
Submission of the Summary of Minutes of the GMS : 27 October 2026
Submission of the Minutes of the EGMS Resolutions to OJK : 20 November 2026
and IDX
The EGMS will be convened in accordance with the provisions of POJK 15/2020 and the Company’s
Articles of Association.
STATEMENT OF BOD AND BOC COMPANY
This Information Disclosure has been approved by the Company’s Board of Commissioners and Board
of Directors. Accordingly, the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors, both
individually and jointly, accept full responsibility for the accuracy of the material information presented
and the opinions expressed in this Information Disclosure and confirm that they are fair and accurate.
They further confirm that no other material information has been omitted that could cause the
information contained herein to be inaccurate or misleading.
31
Page 32
ADDITIONAL INFORMATION
Shareholders of the Company requiring further information in connection with this Information
Disclosure may contact the Company’s Corporate Secretary from Monday to Friday (except public
holidays) during business hours, from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. Western Indonesia Time, at the Company’s
office at the address set out below:
PT PRIMA GLOBALINDO LOGISTIK Tbk
Alamat:
Green Sedayu Bizpark Cakung Blok GS7 No. 19
Jalan Cakung Cilincing Timur
Jakarta Timur 13910
Telp.: (021) 4609736/ 4609765
Situs Web: www.pgl-logistic.com
Email: corporate@pgl-logistic.com
32
Names mentioned 31 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Admitra Jasa Korpora
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.4
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
p.4 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia
p.4
unresolved
org
PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-Kep-
p.5
unresolved
person
Alang
· Notaris
p.7 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.7 ×3
unresolved
person
Christina Dwi Utami
· Notaris
p.7 ×11
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.7
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-
p.7
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.8 ×5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
p.8
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.8
unresolved
person
Charlie Thywarta
p.8
unresolved
org
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
p.17 ×9
unresolved
org
Government of the Republic of Indonesia
p.20 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.20 ×3
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.20 ×4
unresolved
org
Minister of Justice
p.20 ×2
unresolved
org
Minister of Law and Legislation
p.20
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.23
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.23
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.