20260922_POST_Pemberitahuan Rencana//Penyampaian Panggilan//Hasil RUPO//RUPSU//RUP EBA-SP_32150291_lamp1.pdf

                                                  RINGKASAN RISALAH
                                      RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (“RUPSI”)
                             SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I POS INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024

  PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat dari Sukuk Ijarah
  Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024, yang diterbitkan oleh PT Pos Indonesia (Persero), suatu perseroan terbuka yang
  berkedudukan di Bandung (“Emiten”) berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun
  2024, Akta Nomor 17 tanggal 6 September 2024, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, (“Perjanjian
  Perwaliamanatan”), dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap II Tahun 2025
  (“Pemegang Sukuk”) bahwa telah diselenggarakan RUPSI pada:
  I.    Hari, Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara / Agenda RUPSI :
        Hari, Tanggal             : Senin, 21 September 2026
        Waktu                     : Pukul 15.14 – 17.17 WIB
        Tempat                    : Culture Hall PosBloc Lantai 2 Jl.Pos No.2 Jakarta Pusat 10710
        Mata Acara / Agenda       :
        1. Penjelasan mengenai kondisi Perseroan serta rencana pemulihan melalui transformasi bisnis dan operasional PT Pos lndonesia
             (Persero).
        2. Persetujuan atas penundaan sementara (standstill) pembayaran imbal jasa Sukuk ljarah sampai dengan tanggal 31 Desember 2026,
             serta pengaturan kembali pembayaran kewajiban tersebut setelah berakhirnya periode standstill sesuai dengan skema restrukturisasi
             yang disetujui dalam RUPSl.
        3. Persetujuan atas perubahan dan/atau penyesuaian tingkat imbal jasa Sukuk ljarah yang berlaku sejak diperolehnya persetujuan
             RUPSI sampai dengan berakhirnya periode yang disetului dalam RUPSI.
        4. Persetujuan atas perpanjangan tenor Sukuk Ijarah Seri A dan B sampai dengan tahun 2032.
        5. Persetujuan atas ratifikasi perubahan peruntukan sisa dana Sukuk Ijarah dari semula untuk penggunaan investasi menjadi modal
             kerja Perseroan.
        6. Persetujuan atas pengesampingan (waiver) ketentuan financial covenant berdasarkan laporan keuangan audited untuk periode yang
             berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2026.
       Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan dilakukan perubahan / addendum Perjanjian Perwaliamanatan pada pasal yang terkait serta
       mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk melakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan
       melakukan segala tindakan yang berkaitan dengannya, termasuk namun tidak terbatas pada membuat dan/atau menandatangani segala
       bentuk akta, perjanjian, addendum, amandemen dan/atau dokumen lainnya, serta untuk menghadap di hadapan Notaris, sehubungan
       dengan dilakukannya perubahan akta-akta lain yang terkait.
 II.    Pihak yang hadir dalam RUPSI :
        1. PT Pos Indonesia (Persero) selaku Emiten, yang diwakili oleh :
            a. Bapak Muhammad Iskandar (Direktur Utama);
            b. Bapak Fathul Anwar (Direktur Keuangan);
        2. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat;
        3. Notaris Ibu Dewantari Handayani S.H., MPA;
        4. Pemegang Sukuk dan kuasa Pemegang Sukuk.

III.    Kehadiran Pemegang Sukuk
        RUPSI dihadiri oleh Pemegang Sukuk dan/atau kuasa Pemegang Sukuk yang sah berjumlah Rp920.806.000.000,- (sembilan ratus dua
        puluh miliar delapan ratus enam juta rupiah) atau sebanyak 920.806.000.000 (sembilan ratus dua puluh miliar delapan ratus enam
        juta) suara yang merupakan 95,64 % (sembilan puluh lima koma enam puluh empat persen) dari jumlah pokok Sukuk yang belum
        dilunasi (diluar dari jumlah Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya), yang seluruhnya berjumlah Rp1.000.000.000.000,- (satu
        triliun rupiah), dikurangi Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Emiten berjumlah Rp37.204.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar dua ratus
        empat juta rupiah) menjadi berjumlah Rp.962.796.000.000,- (sembilan ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta
        rupiah). Oleh karena itu persyaratan kuorum kehadiran telah terpenuhi dan dengan demikian RUPSI adalah sah dan berhak untuk
        mengambil keputusan yang sah dan mengikat Pemegang Sukuk.
IV.     Pelaksanaan RUPSI
        A. Kesempatan Kepada Pemegang Sukuk Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait Mata Acara /
               Agenda RUPSI
               1. Pemegang Sukuk dan/atau Kuasa Pemegang Sukuk yang hadir dalam RUPSI telah diberikan kesempatan untuk mengajukan
                  pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda RUPSI.
               2. Dalam RUPSI, terdapat 9 (sembilan) Pemegang Sukuk dan/atau Kuasa Pemegang Sukuk yang mengajukan pertanyaan dan/atau
                  memberikan pendapat terkait Agenda RUPSI.