20260303_MLJK_Penyampaian Bukti Iklan_32040337_lamp2.pdf

                                                                                           NUSANTARA
                  Baca artikel lainnya mengenai Nusantara


                                                                                                                                                                                                                                              5
                  di mediaindonesia.com dengan memindai QR Code
                      mediaindonesia.com/nusantara


                                                                                                                                                                                                     SELASA, 3 MARET 2026



                                                                                                                                                                                      Perusahaan
                                                                                                                                                                                      Diingatkan
                                                                                                                                                                                      Bayar THR
                                                                                                                                                                                      Tepat Waktu
                                                                                                                                                                                      PEMBAYARAN tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja
                                                                                                                                                                                      swasta dan aparatur sipil negara (ASN) mulai dipersiapkan
                                                                                                                                                                                      sejumlah pemerintah daerah menjelang Idul Fitri 1447
                                                                                                                                                                                      Hijriah. Di Pekanbaru, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) me­
                                                                                                                                                                                      negaskan perusahaan wajib membayar THR paling lambat
                                                                                                                                                                                      8 Maret 2026.
                                                                                                                                                                                        Kepala Disnaker Kota Pekanbaru Abdul Jamal menga­
                                                                                                                                                                                      takan percepatan batas waktu pembayaran THR tahun
                                                                                                                                                                                      ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI
                                                                                                                                                                                      Nomor 6 Tahun 2016. Sebelumnya pembayaran dilakukan
                                                                                                                                                                                      paling lambat H-7 Lebaran, sedangkan tahun ini diminta
                                                                                                                                                                                      lebih awal. “Harus dibayar penuh tanpa dicicil,” tegas
                                                                                                                                                                                      Jamal, kemarin.
                                                                                                                                                                                        Ia mengingatkan seluruh perusahaan agar mematuhi
                                                                                                                                                                                      ketentuan tersebut dan tidak menunda kewajiban kepada
                                                                                                                                                                                      karyawan. Berdasarkan evaluasi tahun lalu, masih terda­
                                                                                                                                                                                      pat laporan keterlambatan pembayaran THR dari sejumlah
                                                                                                                                                                                      pekerja. “Setelah kami hubungi perusahaannya, ternyata
                                                                                                                                                                                      hanya masalah keterlambatan pembayaran,” ujarnya.
                                                                                                                                                                                        Menurut Jamal, seluruh laporan yang masuk langsung
                                                                                                                                                                                      ditindaklanjuti sehingga perusahaan akhirnya membayarkan
                                                                                                                                                                                      THR sebelum Idul Fitri. Ia berharap tahun ini tidak ada lagi
                                                                                                                                                                                      perusahaan yang terlambat memenuhi kewajiban tersebut.
                                                                                                                                                          ANTARA FOTO/ANDRI SAPUTRA
                                                                                                                                                                                        Sementara itu, Pemerintah Kota Cirebon, Jawa Barat,
INFLASI MALUKU UTARA: Pedagang melayani pembeli saat berbelanja kebutuhan pokok di Pasar Higienis Ternate, Maluku Utara, kemarin. Badan Pusat Statistik (BPS)                         memastikan anggaran THR bagi ASN telah tersedia da­
Provinsi Maluku Utara mencatat inflasi pada Februari 2026 di Maluku Utara sebesar 4,86% secara year on year (yoy). Inflasi tertinggi terjadi di Kota Ternate sebesar 5,42%,           lam APBD 2026. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Cirebon
sementara Kabupaten Halmahera Tengah mengalami inflasi 2,34% dengan indeks harga konsumen (IHK) 106,53. Inflasi tersebut dipicu kenaikan harga pada kelompok makanan,                 Sumanto mengatakan THR yang diterima ASN tahun ini
bahan bakar rumah tangga, serta komoditas ikan malalugis dan ikan cakalang.                                                                                                           sebesar satu kali gaji pokok tanpa tambahan tunjangan
                                                                                                                                                                                      penghasilan pegawai (TPP).




Bahan Pokok Mencukupi,
                                                                                                                                                                                        “THR yang mereka terima berupa satu kali gaji pokok.
                                                                                                                                                                                      Ketersediaan anggaran untuk THR hanya gaji pokok
                                                                                                                                                                                      tanpa TPP. Anggaran THR sudah ada di APBD 2026,” kata
                                                                                                                                                                                      Sumanto.
                                                                                                                                                                                        Ia menjelaskan komponen TPP tidak dimasukkan dalam




Warga Diimbau Bijak Belanja
                                                                                                                                                                                      perhitungan THR karena menyesuaikan kemampuan fiskal
                                                                                                                                                                                      daerah. “Sudah mengukur kemampuan daerah,” ujarnya.
                                                                                                                                                                                        Untuk teknis pencairan, Pemkot Cirebon masih menung­
                                                                                                                                                                                      gu kebijakan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
                                                                                                                                                                                      “Untuk teknis menunggu kebijakan pemerintah pusat.
                                                                                                                                                                                      Kebijakan pusat diperlukan untuk pedoman siapa-siapa
                                                                                                                                                                                      saja yang mendapatkan THR dan kebijakan teknis lain­
• Masyarakat diimbau berbelanja sesuai dengan kebutuhan                                                 hortikultura dan kebutuhan         nyebutkan harga gula pasir naik            nya,” jelas Sumanto.
                                                                                                        dapur turun harga karena pa­       Rp334 menjadi Rp18.334 per                   Seperti diberitakan, pada Oktober 2025 sebanyak 1.576
  rumah tangga.                                                                                         sokan terjaga.                     kilogram, daging ayam broiler              tenaga honorer di Kota Cirebon telah menerima SK sebagai
• Gerakan Pangan Murah ratusan kali digelar di Jawa Tengah.                                               Analis perekonomian Setdako      naik Rp333 menjadi Rp34.000                PPPK paruh waktu. Mereka berharap dapat menerima THR
• Di Sumatra Barat, harga sejumlah komoditas pangan justru                                              Padang Panjang, Chandra Er­        per kilogram, dan telur ayam               tahun ini untuk memenuhi kebutuhan Lebaran. “Kebu­
                                                                                                        fiko, mengatakan penurunan         kampung naik Rp2.300 menjadi               tuhan Lebaran kan banyak, mulai bayar zakat, makanan,
  mengalami penurunan.                                                                                  harga dipengaruhi ketersediaan     Rp59.033 per kilogram.                     sampai kebutuhan mudik. Inginnya sih bisa memberikan
                                                                                                        pasokan di tingkat konsumen          “Penurunan dan kenaikan ini              orangtua juga, makanya berharap tahun ini kami dapat
Agus Utantoro                       langsung kondisi harga dan       raan kegiatan pasar murah ini      sehingga stabilitas harga tetap    masih dalam batas wajar dan                THR,” ujar seorang PPPK paruh waktu.
agusutantoro@mediaindonesia.com     ketersediaan bahan pokok di      diharapkan tepat sasaran, ya­      terkendali. “Tren ini terutama     terus kami pantau agar tidak                 Di Kota Bandung, pemerintah daerah masih menunggu




M
                                    lapangan. “Sleman menjadi        itu untuk masyarakat kurang        terjadi pada komoditas horti­      terjadi lonjakan signifikan,”              regulasi pusat terkait dengan THR bagi PPPK paruh waktu.
             ENJELANG Hari          lokasi terakhir dari kegiatan    mampu,” kata Poniran.              kultura dan kebutuhan dapur,       katanya.                                   Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan belum
             Raya Idul Fitri        pemantauan TPID DIY di lima                                         seiring dengan ketersediaan          Pemerintah daerah berharap               dapat memastikan kebijakan tersebut. “Saya belum bisa
             1447 Hijriah           kabupaten/kota,” kata Eling.     TREN TURUN HARGA                   pasokan yang cukup di tingkat      kondisi pasokan yang stabil da­            jawab, saya periksa dulu, ya, karena itu sangat bergantung
             a t a u L e b a ra n                                      Di Sumatra Barat, harga se­      konsumen,” ujar Chandra.           pat dipertahankan hingga akhir             pada peraturan dari BKN,” katanya.
2026, ketersediaan bahan            GERAKAN PANGAN                   jumlah komoditas pangan justru       Meski demikian, terdapat         Ramadan dan menjelang Idul                   Berbeda dengan Kota Bandung, Pemerintah Provinsi
pokok di sejumlah daerah            MURAH                            mengalami penurunan pada           sejumlah komoditas yang meng­      Fitri sehingga daya beli masya­            Jawa Barat memastikan 23.366 PPPK paruh waktu akan
dalam kondisi aman dan                Di Provinsi Jawa Tengah, pe­   pekan pertama Ramadan. Pe­         alami kenaikan harga akibat        rakat tetap terjaga dan inflasi            menerima THR tahun ini. Total anggaran yang disiapkan
harga relatif terkendali. Pe­       merintah setempat menggen­       merintah Kota Padang Panjang       meningkatnya permintaan se­        daerah tetap terkendali. (AT/HT/           mencapai sekitar Rp60,8 miliar yang bersumber dari be­
mantauan dilakukan secara           carkan pelaksanaan Gerakan       mencatat beberapa komoditas        lama Ramadan. Chandra me­          JS/YH/E-2)                                 lanja barang dan jasa. (RK/UL/AN/E-2)
intensif untuk mencegah             Pangan Murah (GPM) sebagai
lonjakan harga serta mengan­        langkah stabilisasi harga.
tisipasi kepanikan belanja di       Kepala Bidang Ketersediaan
masyarakat.                         dan Stabilisasi Pasokan Pa­
   Di Kabupaten Sleman, Dae­        ngan Dinas Ketahanan Pa­
rah Istimewa Yogyakarta,            ngan Jawa Tengah Sri Broto
Wakil Bupati Sleman Danang          Rini menyebutkan Pemprov
Maharsa menegaskan stok             Jateng telah menggelar GPM
bahan pokok mencukupi dan           sebanyak 308 kali selama pe­
masyarakat diminta tidak me­        riode Februari hingga Maret
lakukan pembelian berlebih­         2026.
an. “Kami sampaikan untuk             Salah satu pelaksanaan
kebutuhan bahan pokok ini           GPM digelar di Desa Maya­
masih tersedia, aman,” kata         han, Kecamatan Tawanghar­
Danang seusai memantau              jo, Kabupaten Grobogan, dan
harga bersama Tim Pengen­           ditinjau langsung Gubernur
dalian Inflasi Daerah (TPID)        Jawa Tengah Ahmad Luthfi
DIY di sejumlah lokasi di Sle­      pada Senin (2/3).
man, kemarin.                         Menurut Rini, melalui GPM,
   Pemantauan dilakukan di          pemerintah memberikan
Pasar Sleman, kegiatan pasar        fasilitasi distribusi berupa
murah di GOR Tridadi, serta         bantuan transportasi, ke­
Indogrosir Sleman. Kegiatan         masan, dan bongkar muat.
tersebut merupakan bagian           Dengan demikian, harga ko­
dari upaya TPID Kabupaten           moditas yang dijual meru­
Sleman bersama TPID DIY             pakan harga produsen dan
untuk memastikan stabilitas         lebih rendah jika dibanding­
harga dan pasokan menje­            kan dengan harga pasar.
lang Lebaran.                       “Pembelian bebas sesuai
                                    yang dibutuhkan masyara­
TERUS                               kat, tidak perlu beli yang
BERKOORDINASI                       macam-macam. Cukup yang
  Danang mengimbau ma­              diperlukan,” ujar Rini.
syarakat berbelanja secara            Langkah serupa juga di­
bijak dan menyesuaikan              lakukan Pemerintah Kabu­
dengan kebutuhan rumah              paten Klaten. Melalui Di­
tangga. “Tidak perlu belan­         nas Koperasi, Usaha Kecil
ja berlebihan, secukupnya           dan Menengah, dan Perda­
saja, tidak usah panik, dan         gangan (DKUKMP), Pemkab
bisa mengatur ekonomi se­           Klaten menggelar pasar mu­
cara matang sehingga tidak          rah untuk membantu warga
menimbulkan hal-hal yang            memenuhi kebutuhan pokok
mengkhawatirkan,” ujarnya.          menjelang Ramadan dan
  Ia menambahkan, Peme­             Idul Fitri.
rintah Kabupaten Sleman               Camat Ngawen, Poniran,
akan terus berkoordinasi            mengatakan pasar murah
dengan Pemprov DIY dalam            tersebut diperuntukkan ma­
memonitor ketersediaan dan          syarakat di 13 desa di Ke­
harga bahan pokok hingga            camatan Ngawen, khusus­
hari raya tiba.                     nya warga kurang mampu.
  Kepala Biro Perekonomian          “Warga masyarakat yang
dan Sumber Daya Alam Setda          datang ke pasar murah diha­
DIY Eling Priswanto menga­          ruskan membawa KTP dan
takan pemantauan tersebut           kupon yang dibagikan kepala
bertujuan mengetahui secara         desa sehingga penyelengga­

                                                        Lampiran

                                                        Nomor : 215/AB/MLJ/III/2026
                                                        Tanggal : 3 Maret 2026




Publikasi Laporan Keuangan Tengah Tahun 2025 pada website Perusahaan

https://margalingkarjakarta.co.id/laporan-keuangan/