Back to announcement
20260224_BUVA_Laporan Informasi dan Fakta Material_32028905_lamp2.pdf
Other Text extracted BUVASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT BUKIT ULUWATU VILLA TBK
DALAM RANGKA RENCANA PENAMBAHAN MODAL
DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II
(“PERUBAHAN DAN/ATAU KETERBUKAAN INFORMASI”)
Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang
saham PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (“Perseroan”) dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.
14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan
Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh
para pemegang saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai rencana Penambahan Modal
dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II oleh Perseroan (“PMHMETD II”).
Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Perubahan
dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya
Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan
publik dan/atau penasihat profesional lainnya.
PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
Kegiatan Usaha Utama:
Perhotelan
Berkedudukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali
Kantor Pusat: Cabang Perwakilan:
Jalan Belimbing Sari, Br. Tambyak Graha Iskandarsyah, Lantai 10
Desa Pecatu Kec. Kuta Selatan Jalan Iskandarsyah Raya No. 66C
Kab. Badung, Bali – Indonesia Jakarta Selatan 12160 – Indonesia
Telepon: (0361) 8482166 Telepon: (021) 720 9957
Faksimile: (0361) 8482188 Faksimile: (021) 720 7523
Situs web: www.buvagroup.com
Email: info@buvagroup.com
Sehubungan dengan rencana PMHMETD II yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, Perseroan akan
meminta persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2026.
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama,
bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material
yang dimuat dalam Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa
informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada kesalahan
pengungkapan fakta material atau tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat
menyebabkan informasi material dalam Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini
menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan
pada tanggal 24 Februari 2026
1
Page 2
DEFINISI
“BEI” : Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM,
dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia,
berkedudukan di Jakarta.
“Kemenkum” : Singkatan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal
dengan nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen
Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama
lainnya).
“Menkum” : Singkatan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal
dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau nama
lainnya).
“Otoritas Jasa : Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga negara yang independen, yang
Keuangan” atau mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,
“OJK” pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“PMHMETD II” : Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu II oleh Perseroan dengan menerbitkan Saham Baru sebagaimana
dimaksud dalam POJK No. 32/2015.
“POJK No. 32/2015” : Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.
14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka
dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“RUPSLB” : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang akan diselenggarakan
pada tanggal 26 Februari 2026 sesuai dengan ketentuan dasar Perseroan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Saham Baru” : Sebanyak-banyaknya 50.000.000.000 (lima puluh miliar) saham baru
atau sebesar maksimum 203,11% (dua ratus tiga koma satu satu persen)
dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam
Perseroan pada tanggal Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan
Informasi ini diterbitkan, yang akan diterbitkan dari saham portepel
Perseroan dengan nilai nominal Rp 50 (lima puluh Rupiah) per saham.
“UUPM” : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang
Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995,
Tambahan No. 3608 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.
4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,
beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
2
Page 3
I. UMUM
Keterangan Umum Tentang Perseroan
Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-
undangan Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Badung. Perseroan didirikan
“PT Bukit Uluwatu Villa” berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Bukit Uluwatu Villa No. 53 tanggal
15 Desember 2000, yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah
memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. C-27344HT.01.01.TH.2003
tanggal 14 November 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran
Perusahaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung di bawah No. 1342/RUB.22-
08/II/2007 tanggal 7 Februari 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
No. 44 tanggal 30 Mei 2008, Tambahan No. 7433 (“Akta Pendirian”).
Perubahan Nama:
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bukit Uluwatu Villa No. 182 tanggal
25 Februari 2010, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris pengganti Sutjipto, S.H., Notaris
di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
1605.AH.01.02.Tahun 2010, dan telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-06359 tanggal 15
Maret 2010, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-
0017145.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 15 Maret (“Akta No. 182/2010”). Berdasarkan Akta No.
182/2010, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain: (i) penawaran umum
perdana saham dan (ii) perubahan status Perseroan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan
Terbuka, sehingga mengubah namanya menjadi “PT Bukit Uluwatu Villa Tbk”. Perubahan status
Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka tersebut berlaku sejak tanggal 12 Juli 2010, dimana seluruh
saham Perseoran telah dicatatkan pada BEI.
Anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali
perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tanggal
8 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah
diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0252355 tanggal 8 Desember 2025 dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0276838.AH.01.11.TAHUN
2025 tanggal 8 Desember 2025 (“Akta No. 8/2025”).
Maksud dan Tujuan Perseroan
Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 64 tanggal 28 Juni 2023, yang dibuat di
hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah
mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
0037368.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 3 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
pada Kemenkum di bawah No. AHU0123413.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 3 Juli 2023, maksud dan
tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang penyediaan akomodasi dan real estat.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
utama sebagai berikut:
- Hotel Bintang mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi
ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian
atau seluruh bangunan.
- Penyediaan Akomodasi Lainnya mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan
dalam periode waktu yang tidak singkat. Termasuk usaha penyediaan akomodasi untuk jangka
yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar bersama atau asrama untuk
pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. Kegiatan penyediaan akomodasi ini mencakup tempat
tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau pondok pekerja dan rumah kost, baik dengan
makan maupun tidak dengan makan.
- Real Estat yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan
dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan
3
Page 4
apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpangan/gudang,
mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan
atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan.
Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk
penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa
pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-
pindah.
Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha
penunjang untuk penyewaan venue penyelenggaraan aktivitas MICE dan event khusus yakni
mencakup menyewakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan
insentif, konvensi, dan pameran atau untuk penyelenggaraan event khusus. Penyewaan dilakukan
dalam periode tertentu untuk masa persiapan, penyelenggaraan acara, dan masa pembongkaran.
Tempat yang dimaksud mencakup convention center, exhibition center, special venue/multi purpose
venue.
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta No. 8/2025 juncto Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Januari 2026
yang dikeluarkan oleh PT Edi Indonesia sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan
dan susunan pemegang saham dalam Perseroan pada tanggal Perubahan dan/atau Tambahan
Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp 50,- Setiap Saham
Keterangan (%)
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar 75.000.000.000 3.750.000.000.000
Nama Pemegang Saham
1. PT Nusantara Utama
15.173.281.772 758.664.088.600 61,64
Investama
2. Hapsoro 60.845.049 3.042.252.450 0,25
3. Masyarakat (kepemilikan di
9.382.927.821 469.146.391.050 38,11
bawah 5%)
Jumlah Saham Ditempatkan dan
24.617.054.642 1.230.852.732.100 100,00
Disetor
Saham dalam Portepel 50.382.945.358 2.519.147.267.900
Dewan Komisaris dan Direksi
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bukit Uluwatu
Villa Tbk No. 63 tanggal 28 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di
Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0135944
tanggal 7 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-
0127814.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 7 Juli 2023 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan PT Bukit Uluwatu Villa Tbk No. 41 tanggal 17 Juli 2025, yang dibuat di
hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada
Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
No. AHU-AH.01.09-0313938 tanggal 21 Juli 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada
Kemenkum di bawah No. AHU-0164610.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 21 Juli 2025, susunan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Astini Bernawati Oudang
Komisaris : Diah Pikatan Orissa Putri Haprani
Komisaris Independen : Seong Hoon Park
4
Page 5
Direksi
Direktur Utama : Satrio
Direktur : Hendry Utomo
Direktur : Cindy Budijono
Masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah sampai dengan tanggal penutupan
rapat umum pemegang saham tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak
mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk dapat memberhentikannya sewaktu-waktu
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
II. INFORMASI MENGENAI RENCANA PMHMETD II
A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dalam PMHMETD II
Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD II dalam jumlah sebanyak-banyaknya
50.000.000.000 (lima puluh miliar) saham baru atau sebesar maksimum 203,11% (dua ratus tiga
koma satu satu persen) dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam
Perseroan pada tanggal Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan,
yang akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp 50 (lima puluh
Rupiah) per saham.
Berikut di bawah ini adalah proforma struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham
Perseroan dengan asumsi bahwa Perseroan mengeluarkan sebanyak 50.000.000.000 (lima puluh
miliar) saham baru dan seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan haknya untuk membeli
saham baru dalam pelaksanaan PMHMETD II:
Sebelum Pelaksanaan PMHMETD II Setelah Pelaksanaan PMHMETD II
Keterangan
Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) % Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
Modal Dasar 75.000.000.000 3.750.000.000.000 75.000.000.000 3.750.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1. PT Nusantara Utama Investama 15.173.281.772 758.664.088.600 61,64 45.991.919.486 2.299.595.974.305 61,64
2. Hapsoro 60.845.049 3.042.252.450 0,25 184.428.170 9.221.408.515 0,25
3. Masyarakat (kepemilikan di bawah 28.440.706.986 1.422.035.349.280
9.382.927.821 469.146.391.050 38,11 38,11
5%)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 24.617.054.642 1.230.852.732.100 100,00 74.617.054.642 3.730.852.732.100 100,00
Penuh
Portepel 50.382.945.358 2.519.147.267.900 382.945.358 19.147.267.900
Bentuk setoran modal dari hasil pelaksanaan PMHMETD II adalah tunai.
B. Perkiraan Periode Pelaksanaan PMHMETD II
Perseroan akan melaksanakan PMHMETD II setelah diperolehnya persetujuan dari RUPLSB dan
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan
Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB
sehubungan dengan PMHMETD II sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih
dari 12 (dua belas) bulan.
C. Analisis Mengenai Pengaruh PMHMETD II terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang
Saham
PMHMETD II dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga memberikan
Perseroan tambahan dana untuk mendukung kinerja Perseroan. Apabila pemegang saham
Perseroan tidak melaksanakan hak memesan efek terlebih dahulu yang dimiliki olehnya dalam
PMHMETD II, maka kepemilikan pemegang saham Perseroan tersebut akan terkena dilusi dengan
persentase maksimum sebesar 67,01% (enam puluh tujuh koma nol satu persen) dari jumlah
kepemilikan sahamnya di Perseroan.
Pelaksanaan PMHMETD II diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap pos-pos
laporan keuangan Perseroan. Dampak tersebut antara lain berupa peningkatan nilai modal saham
pada bagian ekuitas serta bertambahnya saldo kas dan setara kas pada kelompok aset lancar.
Dari perspektif rasio keuangan, PMHMETD II juga diproyeksikan menghasilkan peningkatan yang
signifikan pada rasio pertumbuhan aset dan rasio pertumbuhan ekuitas. Selain itu, rasio lancar
5
Page 6
serta rasio utang terhadap aset Perseroan diperkirakan akan menunjukkan hasil yang lebih baik
selaras dengan pelaksanaan aksi korporasi tersebut.
Informasi sehubungan dengan dampak yang dapat ditimbulkan pada laporan keuangan atas
pelaksanaan PMHMETD II, termasuk terhadap rasio keuangan yang penting dan proyeksi
keuangan Perseroan akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka
PMHMETD II yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
D. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana
Seluruh dana hasil PMHMETD II (setelah dikurangi biaya emisi) akan digunakan oleh Perseroan
untuk keperluan belanja modal berupa pembelian lahan, pengembangan aset serta usaha
Perseroan, untuk pengambilalihan perusahaan yang memiliki nilai strategis bagi pengembangan
usaha dan mewujudkan pertumbuhan anorganik Perseroan dan/atau untuk pembayaran atas
kewajiban Perseroan dan/atau anak usaha.
Apabila sebagian atau seluruh dana hasil PMHMETD II ini digunakan untuk transaksi yang
merupakan transaksi material, transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan
kepentingan menurut peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia, Perseroan akan
mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana relevan.
Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang
diterbitkan dalam rangka PMHMETD II yang akan disediakan kepada pemegang saham yang
berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
III. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
A. Penyelenggaraan RUPSLB
Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam melaksanakan
rencana PMHMETD II, Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham Perseroan dalam
RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 Februari 2026.
B. Tanggal-tanggal Penting Sehubungan dengan RUPSLB
1. Pemberitahuan mata acara RUPSLB kepada OJK 24 Desember 2025
2. Pengumuman rencana penyelenggaraan RUPSLB 20 Januari 2026
3. Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait rencana 20 Januari 2026
PMHMETD II
4. Daftar pemegang saham yang berhak memberikan suara 3 Februari 2026
dalam RUPSLB (recording date)
5. Pemanggilan RUPSLB 4 Februari 2026
6. Pengumuman Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan 24 Februari 2026
Informasi terkait rencana PMHMETD II
7. RUPSLB 26 Februari 2026
8. Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB 2 Maret 2026
9. Penyampaian risalah RUPSLB kepada OJK dan BEI 28 Maret 2026
C. Mata acara RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD II:
Persetujuan atas rencana penerbitan saham baru melalui pelaksanaan PMHMETD II kepada
pemegang saham Perseroan yang akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan OJK No.
6
Page 7
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu juncto Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk persetujuan atas perubahan
Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan tentang modal ditempatkan dan disetor sehubungan
dengan realisasi hasil PMHMETD II kepada pemegang saham Perseroan.
D. Kuorum RUPSLB
Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) anggaran dasar Perseroan, RUPSLB pembahasan mengenai mata
acara di atas dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
Keputusan yang diambil oleh RUPSLB tersebut adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diselenggarakan. RUPSLB kedua
adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika RUPSLB dihadiri oleh pemegang
saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara. Keputusan yang diambil oleh RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan
ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang
saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
IV. INFORMASI TAMBAHAN
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut sehubungan dengan PMHMETD II, pemegang saham
Perseroan dapat menyampaikannya kepada Corporate Secretary Perseroan, pada setiap hari dan jam
kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:
Corporate Secretary
PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
Graha Iskandarsyah Lt. 10
Jl. Iskandarsyah Raya No. 66C
Jakarta Selatan 12160 – Indonesia
Situs Web: www.buvagroup.com
Email: info@buvagroup.com
7
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Departemen Kehakiman Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Sugito Tedjamulia
· Notaris
p.3
unresolved
person
Aulia Taufani
· Notaris
p.3
unresolved
person
Sutjipto
p.3
unresolved
person
Rini Yulianti
· Notaris
p.3
unresolved
person
Ashoya Ratam
· Notaris
p.3 ×5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.