Skip to content
Back to announcement

20260213_FOLK_Laporan Informasi dan Fakta Material_32027441_lamp2.pdf

Asset transaction Needs review FOLK

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 1

Page 1
                                                                                                                                            NASIONAL
Jumat, 13 Februari 2026


                                                                                                                                                                                                                         3
Edisi: 12950 | Thn. 53




JAKSA AGUNG TINDAK TEGAS JAKSA
SALAH GUNAKAN ASET SITAAN
                                                                                                                                                                                                             Banyak aset-aset
                                                                                                                                                                                                              kita yang masih
                                                                                                                                                                                                             ‘tercecer’, aset-
                                                                                                                                                                                                               aset kita yang
Jaksa Agung ST Burhanuddin akan                                                                                                                                             Apabila juga nantinya             seharusnya kita
menindak tegas oknum jaksa yang
                                                                                                                                                                        ditemukan unsur pidana,              miliki, masih di-
                                                                                                                                                                        maka Kejaksaan juga akan
menyalahgunakan aset sitaan.                                                                                                                                            mengusut pidana.                     hak-in oleh para
                                                                                                                                                                            “Ini warning (peringatan)        jaksa, terutama
                                                                                                                                                                        keras. Tidak hanya untuk
Jakarta, HanTer—Komit-          ta agar badan tersebut untuk                                                                                                            (oknum jaksa) di Jakarta, tapi
                                                                                                                                                                                                               untuk Jakarta
men membersihkan prila-         menata dan menelusuri                                                                                                                   juga di luar Jakarta,” ujarnya.           Pusat.”
ku koruptif di lingkungan       aset-aset sitaan dari kasus                                                                                                                 Diketahui, Jaksa Agung
Kejaksaan disampaikan           korupsi agar tidak disa-                                                                                                                dalam acara Hari Ulang Ta-
Kapuspenkum Kejaksaan           lahgunakan oleh internal                                                                                                                hun BPA mengungkapkan
Agung (Kejagung) Anang          Kejaksaan.                                                                                                                              bahwa masih banyak aset Ke-
Supriatna.                          “Beliau mendapatkan                                                                                                                 jaksaan yang dikuasai diam-
    “Jaksa Agung menegas-       informasi sebagian aset,                                                                                                                diam oleh oknum jaksa.
                                                                                                                                                                                                              ANANG SUPRIATNA
kan apabila ada oknum (jak-     baik berupa apartemen dan                                                                                                                   “Banyak aset-aset kita
sa) yang menguasai (aset si-    hotel yang berasal dari ha-                                                                                                             yang masih ‘tercecer’, aset-
taan) tanpa sepengetahuan       sil perkara tindak pidana                                                                                                               aset kita yang seharusnya kita        Ia menegaskan bahwa
dan izin resmi dari instansi,   korupsi yang disidangkan                                                                                                                miliki, masih di-hak-in oleh      penyalahgunaan harus di-
bisa saja nanti ada mens rea    perkaranya di Pengadilan                                                                                                                para jaksa, terutama untuk        hentikan agar aset sitaan
(niat jahat) untuk memiliki     Negeri Jakarta Pusat dan                                                                                                                Jakarta Pusat,” katanya.          bisa dikelola untuk memu-
diam-diam, untuk ditindak       masuk wilayah hukum Ke-                                                                                                                     “Banyak aset-aset yang        lihkan kerugian keuangan
tegas,” ujar Anang di Jakar-                                                                                                                                            bukan dimiliki oleh jaksa,




                                                                                                                                                             ISTIMEWA
                                jaksaan Tinggi DKI, untuk                                                                                                                                                 negara.
ta, Kamis (12/2/2026).          betul-betul ditelusuri dan                                                                                                              ditempati oleh jaksa, dan             “Saya mengharapkan
    Anang mengatakan,           di-tracking. Jangan sam-                                                                                                                diam-diam semoga lupa bah-        ini betul-betul nanti di-
Jaksa Agung dalam acara         pai ada penyalahgunaan,”        JAKSA AGUNG, ST Burhanuddin.                                                                            wa ada aset di tangannya.         kumpulin. Tidak boleh lagi.
Hari Ulang Tahun Badan          katanya.                                                                                                                                Coba apartemen-apartemen,         Siapa pun yang memakainya
Pemulihan Aset (BPA) yang           Ia menambahkan, apa-        dakan ditemukan pelang-        jaksa tersebut akan diproses   Bidang Pengawasan (Jam-                   silakan ditelusuri. Saya tahu     harus izin dari BPA,” ujarya.
digelar pada hari ini memin-    bila nantinya dalam penin-      garan etik, maka oknum         etik oleh Jaksa Agung Muda     was).                                     persis,” imbuhnya.                                      Safari




Khofifah Penuhi Panggilan                                                                                                     Penyidik Geledah Kantor Tersangka
KPK di Sidang Dana Hibah                                                                                                      Kasus Penyimpangan Ekspor CPO
                                                                                                                              Jakarta, HanTer—Pe-                       dahan dan saat ini masih          bisa mengungkapkan ka-
                                                                                                                              nyidik pada Jampidsus Ke-                 berlangsung di wilayah Su-        rena penggeledahan masih
Surabaya, HanTer—                                                                          bagai saksi tambahan atas          jaksaan Agung (Kejagung)                  matera, di beberapa kantor        berlangsung.
Gubernur Jawa Timur                                                                        permintaan Ketua Majelis           menggeledah kantor per-                   milik PT-PT yang tersebut             Ia juga mengatakan bah-
Khofifah Indar Parawansa                                                                    Hakim Ferdinand Mar-               usahaan-perusahaan yang                   kemarin (dalam konferen-          wa saat ini penyidik tengah
memenuhi panggilan Jaksa                                                                   cus L., S.H., M.H. Agenda          petingginya ditetapkan se-                si pers),” ujar Kapuspen-         menelusuri aset 11 tersang-
Penuntut Umum Komisi                                                                       pemeriksaan sebelumnya             bagai tersangka dalam kasus               kum Kejagung Anang Sup-           ka yang telah ditetapkan.
Pemberantasan Korupsi                                                                      dijadwalkan pada 5 Feb-            dugaan tindak pidana ko-                  riatna di Jakarta, Kamis              “Kami fokus tidak ha-
(KPK) sebagai saksi tam-                                                                   ruari 2026.                        rupsi penyimpangan dalam                  (12/2/2026).                      nya mempidanakan orang,
bahan dalam sidang dugaan                                                                      Namun ia berhalangan           kegiatan ekspor crude palm                    Penggeledahan itu, kata       tapi juga asset tracing (pe-
korupsi dana hibah Pokok                                                                   hadir karena menghadiri            oil (CPO) dan produk tu-                  dia, dilaksanakan di Pekan-       nelusuran aset) untuk pe-
Pikiran DPRD Jatim 2019 di                                                                 Sarasehan Kebangsaan               runannya tahun 2022-2024.                 baru dan Medan.                   mulihan kerugian negara,”
Pengadilan Negeri Tipikor.                                                                 Majelis Permusyawaratan                “Tim penyidik Kejagung                    Terkait apa saja barang       ujarnya.
    Dilansir Antara, Kho-                                                                  Rakyat Republik Indone-            telah melakukan penggele-                 bukti yang disita, ia belum                             Safari
fifah tiba di PN Tipikor Si-                                                                sia (MPR RI) di Surabaya,
doarjo, Kamis (12/2/2026)                                                                  Sidang Paripurna DPRD
sekitar pukul 13.00 WIB                                                                    Jatim, serta persiapan kun-
dan langsung menuju ruang
sidang Cakra setelah menya-
pa awak media yang telah
                                                                                           jungan Presiden Republik
                                                                                           Indonesia pada peringatan
                                                                                           Hari Lahir (Harlah) Satu
                                                                                                                              Kejagung Jelaskan Pendampingan JPN
                                                                                                                              di Pengadaan Alat TIK Era Makarim
menunggu kedatangannya.                                                                    Abad Nahdlatul Ulama di
    Majelis hakim yang                                                                     Kota Malang.
diketuai Ferdinand Marcus                                                                      Pada persidangan
L. S.H., M.H., kemudian                                                                    tersebut, Gubernur Jawa
membuka persidangan dan         GUBERNUR Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.             Timur memberikan kete-
meminta JPU KPK meng-                                                                      rangan untuk mengklarifi-           Jakarta, HanTer—Ke-                       tidak dilakukan penilaian         nagement (CDM), JPN me-
hadirkan saksi.                 saksi di hadapan majelis          Kepala Biro Hukum        kasi pernyataan almarhum           jaksaan Agung (Kejagung)                  secara substantif.                nyarankan agar hasil kajian
    Jaksa selanjutnya me-       hakim.                         Pemerintah Provinsi Jawa    Kusnadi sebagaimana ter-           menjelaskan pendamping-                        Lalu, tim JPN menemu-        teknis analisis kebutuhan
manggil Khofifah Indar Pa-           Kedatangan Khofifah        Timur Adi Sarono turut      tuang dalam berita acara           an hukum yang dilaksana-                  kan bahwa dokumen Kajian          peralatan TIK juga mema-
rawansa untuk memasuki          di PN Tipikor disambut         mendampingi saat Gu-        pemeriksaan (BAP) yang             kan tim Jaksa Agung Muda                  Teknis Analisis Kebutuhan         sukkan kajian CDM yang
ruang sidang. Ia duduk di       ratusan orang yang terga-      bernur Jawa Timur tiba di   sebelumnya dibacakan da-           Bidang Perdata dan Tata                   Peralatan TIK Tahun Ang-          sudah berlisensi dan hasil
kursi persidangan dan di-       bung dalam Barisan Gus         pengadilan.                 lam persidangan.                   Usaha Negara (Jamdatun)                   garan 2020 belum tervali-         kajiannya. “Karena CDM
ambil sumpahnya sebagai         dan Santri serta Muslimat.        Khofifah dipanggil se-                         Safari       dalam pengadaan alat TIK                  dasi secara formal karena         merupakan bagian yang
                                                                                                                              di Kemendikbudristek era                  belum ditandatangani dan          penting dalam melakukan
                                                                                                                              mantan Mendikbudristek                    disetujui oleh ketua tim          asesmen dan nantinya akan
                                                                                                                              Nadiem Makarim.                           teknis anggotanya.                dimasukkan dalam MERS


KPK Periksa Plt Gubernur Riau
                                                                                                                                  Kepala Pusat Penerang-                     Kemudian, dari aspek         untuk melakukan penilaian
                                                                                                                              an Hukum (Kapuspenkum)                    komparasi sistem operasi,         terhadap barang dan penye-
                                                                                                                              Kejagung Anang Supriatna,                 tim JPN menyarankan agar          dia,” ucapnya.
                                                                                                                              Kamis (12/2/2026) me-                     dilakukan komparasi objek-            Lebih lanjut, Anang



Terkait Aliran Uang Abdul Wahid
                                                                                                                              ngatakan bahwa Jamdatun                   tif antara Linux, Macintosh,      mengungkapkan bahwa di
                                                                                                                              menerima surat permintaan                 Windows, dan Chrome OS            dalam kesimpulan, JPN me-
                                                                                                                              pendampingan pelaksanaan                  untuk memperoleh dasar            nilai pengadaan yang dimak-
                                                                                                                              pengadaan sarana belajar                  kajian yang komprehensif          sud dilakukan dengan peren-
                                                                                                                              TIK SD-SMP tahun anggar-                  dan akuntabel.                    canaan yang tidak sempurna
Jakarta, HanTer—Ko-             ajudan Abdul Wahid saat        Kepala UPT Wilayah III      ga antirasuah tersebut.            an 2020 dari Kemendik-                         “Berdasarkan keterang-       karena kajian teknis tidak
misi Pemberantasan Ko-          menjabat Gubernur Riau,        Dinas PUPRPKPP Riau,            Pada 5 November 2025,          budristek pada 17 Juni 2020.              an dari tim kajian, memang        ditandatangani dan tidak
rupsi (KPK) memeriksa           TM selaku Tenaga Ahli          LH selaku Kepala UPT        KPK mengumumkan pene-                  Menindaklanjuti surat                 sejak awal sudah ditemukan        memuat alasan dipilihnya
Pelaksana Tugas Gubernur        Gubernur Riau, TL selaku       Wilayah IV Dinas PUPR-      tapan Gubernur Riau Abdul          tersebut, tim Jaksa Penga-                ada stafsus menteri secara        Chromebook di pengadaan.
Riau Sofyan Franyata Ha-        aparatur sipil negara Pe-      PKPP Riau, BAS selaku       Wahid (AW), Kepala Dinas           cara Negara (JPN) pun me-                 in line yang mengarahkan              “Sudah dituangkan, ini
riyanto dan 15 saksi lain       merintah Provinsi Riau,        Kepala UPT Wilayah V        PUPRPKPP Riau M. Arief             laksanakan pendampingan                   ke pemakaian Chrome un-           masih awal sudah diperingat-
terkait aliran uang kasus       serta HS dan FK selaku         Dinas PUPRPKPP Riau,        Setiawan (MAS), serta Tena-        hukum.                                    tuk mendukung program             kan proses pembeliannya
dugaan pemerasan yang           pihak swasta.                  serta RAP selaku Kepala     ga Ahli Gubernur Riau Dani             Dalam pelaksanaannya,                 tersebut,” katanya.               pun dilakukan dalam waktu
terungkap dari operasi              Berikutnya Sekretaris      UPT Wilayah VI Dinas        M. Nursalam (DAN) sebagai          ujar dia, tim JPN memberi-                     Terakhir, terkait peng-      yang singkat,” ucapnya.
tangkap tangan (OTT) yang       Dinas Pekerjaan Umum,          PUPRPKPP Riau.              tersangka kasus dugaan             kan sejumlah catatan, anta-               gunaan Chrome Device Ma-                               Safari
melibatkan Abdul Wahid          Penataan Ruang, Peru-             Sebelumnya, pada 3       korupsi terkait pemerasan          ra lain pendampingan oleh
(AW) saat menjabat Gu-          mahan, Kawasan Permu-          November 2025 KPK me-       di lingkungan Pemerintah           JPN dilakukan sejak tahap
bernur Riau.                    kiman dan Pertanahan           ngonfirmasi penangkapan      Provinsi Riau tahun anggar-        pelaksanaan pengadaan
    “Penyidik mendalami         (PUPRPKPP) Riau Ferry          Abdul Wahid selaku Gu-      an 2025.                           sehingga terhadap tahapan
soal aliran uang terkait        Yunanda, KA selaku Kepala      bernur Riau dan delapan                         Safari        perencanaan sebelumnya,
peristiwa tertangkap ta-        Unit Pelaksana Teknis Wi-      orang lainnya dalam OTT.
ngan,” ujar Juru Bicara         layah I Dinas PUPRPKPP            Pada 4 November 2025
KPK Budi Prasetyo kepada        Riau, dan AI selaku man-       KPK mengumumkan Te-
para jurnalis di Jakarta,       tan Kepala UPT Wilayah         naga Ahli Gubernur Riau
Rabu (11/2/2026).               II Dinas PUPRPKPP Riau.        Dani M. Nursalam menye-
    Budi menjelaskan pe-            Selanjutnya EI selaku      rahkan diri kepada lemba-
meriksaan terhadap SF
Hariyanto dan 15 saksi lain
pada kasus tersebut dila-
kukan untuk mendalami
perencanaan dan proses
pergeseran anggaran di
lingkungan Pemerintah
Provisi Riau.
    Sementara itu, 15 saksi
kasus tersebut yang di-
periksa KPK pada hari
itu terdiri atas Sekretaris
Daerah Riau Syahrial Abdi,
Bupati Indragiri Hulu Ade
Agus Hartanto, dan Kepala
Badan Perencanaan Pem-
bangunan Daerah Riau
Purnama Irawansyah.
    Kemudian MAR selaku

File

File Open PDF
Source IDX
Size1.36 MB
Published18 Feb 2026
Pages1
Characters21,927
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Pemerintah Provinsi p.1
unresolved org Pengadilan Negeri Tipikor. p.1
unresolved org Pemerintah Provinsi Jawa p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.091 2205 ms 12 Sep 2026 22:31
Raw output
{'appraiser_exempt': None,
 'appraiser_name': '',
 'assets': [],
 'currency': None,
 'fact_type': '',
 'issuer_name': '',
 'kind': 'MATERIAL_FACT',
 'kjpp_name': '',
 'letter_number': '',
 'object_text': '',
 'object_truncated': False,
 'parties': [],
 'pct_of_equity': None,
 'reference_period': '',
 'requires_rups': None,
 'rups_date': None,
 'ticker': '',
 'transaction_date': None,
 'valuation_date': None,
 'value': None}
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result