20260205_UNTR_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_32025130_lamp1.pdf

                                        CONFIDENTIAL




7. Apakah rencana pengalihan tersebut akan mengakibatkan:
   a. beralihnya kepemilikan aset PT Agincourt Resources;
   b. penghapusan konsesi atau Kontrak Karya/Persetujuan IUP yang dimiliki anak usaha
      Perseroan; dan/atau
   c. pengakhiran hubungan Perseroan dengan Tambang Martabe?
   Agar dijelaskan secara rinci.

   Tanggapan pertanyaan BEI nomor 1 sampai dengan 7:

   Perseroan tidak dalam kapasitas untuk memberikan komentar mengenai rencana Perminas.
   Berdasarkan informasi yang kami terima dari PT Agincourt Resources (”PTAR”), PTAR belum
   mendapatkan informasi mengenai wacana peralihan tambang Martabe ke Perminas.

8. Konfirmasi kebenaran berita gugatan hukum Kementerian Lingkungan Hidup kepada PT
   Agincourt Resources ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, termasuk informasi nilai gugatan
   perdata sekitar Rp200,99 miliar.

   Tanggapan:

   Berdasarkan informasi yang Perseroan terima dari PTAR, PTAR benar telah menerima surat
   gugatan perdata dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
   (”KLH”) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Januari 2026, dengan nilai gugatan
   sebagaimana tersebut di atas.

9. Agar dijelaskan kronologi perkara.

   Tanggapan:

   KLH mengajukan gugatan tanggung jawab mutlak (strict liability) perdata kepada PTAR
   mendalilkan perusakan lingkungan hidup akibat kegiatan usaha PTAR.

10. Agar dijelaskan tahap proses hukum saat ini (pendaftaran perkara, sidang perdana, pembuktian,
    atau tahap lainnya)?

   Tanggapan:

   Berdasarkan informasi yang Perseroan terima dari PTAR, PTAR telah menerima surat gugatan
   perdata dari KLH di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Januari 2026. Pada tanggal
   3 Februari 2026, PTAR telah menghadiri sidang pertama. Adapun proses hukum selanjutnya
   adalah agenda mediasi antara KLH dan PTAR. Perseroan memastikan PTAR akan menjalankan
   proses hukum dan tetap menjaga hak PTAR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

                                         CONFIDENTIAL




11. Apakah Perseroan atau PT Agincourt Resources telah membentuk pencadangan (provisi) atas
    potensi kewajiban ganti rugi dan/atau biaya pemulihan lingkungan? Jelaskan. Agar dijelaskan nilai
    provisi tersebut serta dasar penentuannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

    Tanggapan:

    Terkait dengan kewajiban ganti rugi, PTAR belum melakukan pencadangan mengingat saat ini
    proses persidangan masih berlangsung.

    Sebagai informasi tambahan, PTAR telah melakukan pencadangan atas reklamasi dan paska
    tambang, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 237 - Provisi, Liabilitas
    Kontingensi, dan Aset Kontingensi, Paragraf 14. Jaminan reklamasi dan paska tambang tersebut
    telah divalidasi oleh kementerian terkait.

12. Assessment terhadap materialitas dampak tuntutan tersebut, baik terhadap keuangan maupun
    operasional Perseroan.

    Tanggapan:

    Perseroan menilai bahwa nilai gugatan perdata tersebut tidak berdampak material, baik terhadap
    keuangan maupun operasional Perseroan.

13. Bagaimana penilaian manajemen Perseroan terhadap risiko hukum yang timbul dari gugatan
    tersebut?

    Tanggapan:

    Mengingat proses persidangan masih berjalan, manajemen Perseroan belum dapat memberikan
    penilaian mengenai risiko hukum yang timbul dari adanya gugatan perdata tersebut.

14. Apakah gugatan ini berpotensi memengaruhi kelangsungan usaha Perseroan? Jelaskan.

    Tanggapan:

    Gugatan perdata terhadap PTAR tersebut tidak berpotensi memengaruhi kelangsungan usaha
    Perseroan.

15. Agar dijelaskan mengenai status perizinan operasional PT Agincourt Resources saat ini, termasuk
    dampak pencabutan izin usaha yang diberitakan. Apakah terdapat penghentian sementara atau
    pembatasan kegiatan operasional yang dapat berdampak pada produksi dan pendapatan grup?

                                         CONFIDENTIAL




    Tanggapan:

    Terkait status perizinan operasional PTAR, sampai dengan saat ini, belum terdapat perkembangan
    lebih lanjut terkait status perizinan operasional PTAR sebagaimana telah disampaikan sebelumnya
    oleh Perseroan dalam surat kepada Bursa No. 023/CORP/9981/I/26 tertanggal 22 Januari 2026
    (”Surat 22 Januari 2026”).

    Terkait penghentian sementara atau pembatasan kegiatan operasional, sejak 6 Desember 2025,
    PTAR telah menghentikan sementara kegiatan operasionalnya sebagai bagian dari komitmen dan
    upaya dalam pemulihan dampak bencana alam di Provinsi Sumatera Utara.

16. Langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh Perseroan dan/atau PT Agincourt Resources
    untuk menghadapi gugatan tersebut (hukum, operasional, dan lingkungan)?

    Tanggapan:

    Perseroan telah meminta PTAR untuk menjalankan proses persidangan dan tetap menjaga hak-hak
    PTAR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

17. Apakah Perseroan telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik sesuai dengan
    ketentuan Peraturan Bursa dan Otoritas Jasa Keuangan.

    Tanggapan:

    Mengingat Perseroan dan PTAR masih menindaklanjuti hal ini dengan instansi-instansi terkait,
    maka belum terdapat informasi material sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Bursa
    dan Otoritas Jasa Keuangan yang bisa disampaikan oleh Perseroan.

    Terkait dengan gugatan perdata sebagaimana disebutkan pada nomor 8 di atas, Perseroan
    berpendapat bahwa nilai gugatan perdata yang diajukan tidak bernilai material bagi Perseroan
    sehingga Perseroan tidak menyampaikan keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan
    Bursa dan Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian surat tanggapan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,




Ari Setiyawan
Corporate Secretary