20251230_CDIA_Jadwal Aksi Korporasi (Khusus Penyampaian Dividen Interim)_32015934_lamp1.pdf

          (“WPDN”) atau asli Surat Keterangan Domisili berupa DGT Form (“SKD”) bagi Wajib
          Pajak Luar Negeri (“WPLN”), kepada Perseroan atau BAE selambat-lambatnya pada
          tanggal 12 Januari 2026 pukul 16.00 WIB pada alamat berikut:

                          Perseroan                                   BAE
                     Corporate Secretary                     PT Datindo Entrycom
               PT Chandra Daya Investasi Tbk           Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2
            Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 5          Jakarta 10120 Indonesia
           Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63            Telp. (021) 3508077
                        Jakarta 11410                                E-mail:
           Telp. (021) 5307950 Fax. (021) 5308930      corporatesecretary@datindo.com
                            E-mail:
             corporatesecretary.cdi@capcx.com

     b)   Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya disimpan dalam penitipan
          kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembagian Dividen akan
          dilakukan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana
          Pemegang Saham Yang Berhak membuka rekening efek.

4.   Ketentuan Pemotongan Pajak Penghasilan

     a)   Dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perpajakan
          yang berlaku. Pajak Penghasilan atas Dividen (jika ada) menjadi kewajiban
          Pemegang Saham Yang Berhak dan karenanya Pajak Penghasilan tersebut akan
          dipotong langsung dari jumlah Dividen yang menjadi hak Pemegang Saham Yang
          Berhak.

     b)   Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan WPDN berlaku ketentuan
          sebagai berikut:

          (i)    Pengenaan pajak akan dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36
                 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun
                 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan
                 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU PPH”) dan
                 Surat KSEI Nomor KSEI-0087/DIR/0121 tertanggal 7 Januari 2021 perihal
                 Penerapan Pajak untuk Dividen yang Diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri
                 Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

          (ii)   Pemegang Saham Yang Berhak diwajibkan untuk menyampaikan salinan
                 NPWP kepada KSEI, Perseroan atau BAE (sebagaimana yang berlaku) paling
                 lambat pada tanggal 12 Januari 2026 pukul 16.00 WIB.

     c)   Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan WPLN berlaku ketentuan
          sebagai berikut:

          (i)    Pemegang Saham Yang Berhak yang negaranya tidak mempunyai Persetujuan
                 Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) atau Tax Treaty dengan Negara
                 Republik Indonesia, akan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 20%, sesuai
                 ketentuan Pasal 26 UU PPH.

          (ii)   Pemegang Saham Yang Berhak yang negaranya mempunyai P3B atau Tax
                 Treaty dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan Pajak Penghasilan
                 dengan tarif yang lebih rendah apabila Pemegang Saham Yang Berhak tersebut
                 memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal
                 Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara
                 Penerapan P3B (“Perdir 2018”), dan menyampaikan SKD yang diisi dengan
                 benar, lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh Pemegang Saham Yang

          Berhak dan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang di negara
          Pemegang Saham Yang Berhak tersebut (pengesahan mana dapat digantikan
          dengan Certificate of Residence asli dalam bahasa Inggris) kepada KSEI,
          Perseroan atau BAE (sebagaimana yang berlaku), paling lambat pada tanggal
          12 Januari 2026 pukul 16.00 WIB. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut,
          (a) Pemegang Saham Yang Berhak tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan
          dalam Perdir 2018; dan/atau (b) KSEI, Perseroan atau BAE belum menerima
          dokumen yang dimaksud, maka Pemegang Saham Yang Berhak tersebut akan
          dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20%.

d)   Sehubungan dengan urusan perpajakan, Pemegang Saham Yang Berhak dapat
     menghubungi Perseroan melalui alamat surel di chandradaya.investasi@capcx.com.

e)   Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang memiliki saham dalam bentuk warkat
     (script), bukti pemotongan pajak Dividen (bila ada) dapat diambil di kantor BAE.

f)   Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya disimpan dalam penitipan
     kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak Dividen (bila ada) dapat diambil di kantor
     Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham Yang Berhak
     membuka rekening efek.


                         Jakarta, 30 Desember 2025

                    PT CHANDRA DAYA INVESTASI Tbk
                              DIREKSI