20251216_BBTN_Pemanggilan RUPS_32013582_lamp1.pdf

     Penjelasan:
     Sehubungan dengan telah diterbitkannya UU BUMN No. 16 Tahun 2025, dan sesuai dengan surat
     Kepala BP BUMN Nomor 23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025, BUMN perlu segera melakukan
     perubahan Anggaran Dasar untuk menyesuaikan dengan UU BUMN dimaksud.
     Berdasarkan dasar hukum sebagaimana di atas, maka rencana perubahan Anggaran Dasar tersebut
     perlu ditetapkan oleh RUPS.
     Penjelasan lebih lanjut mengenai pokok usulan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dituangkan
     dalam Bahan Mata Acara Rapat dan dapat di akses melalui website Perseroan
     https://www.btn.co.id/id/About/Investor-Relation/RUPS/RUPS.

2.   Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun
     2026.
     Menunjuk:
     (i) Pasal 15G UU BUMN;
     (ii) Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) UUPT;
     (iii) Pasal 95 ayat (4) Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023
           tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN (“Permen BUMN
           2/2023”);
     (iv) Pasal 5 ayat (4) huruf c angka (3) dan Pasal 24 ayat (6) huruf b angka (1) Anggaran Dasar
           Perseroan.
     Penjelasan:
     Berdasarkan ketentuan UUPT dan UU BUMN, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (“RKAP“)
     BUMN wajib disetujui oleh RUPS.
     BP BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan dasar hukum di atas,
     melalui Surat Kepala BP BUMN Nomor No. S-56/BPU/11/2025 tanggal 14 November 2025 perihal
     Persetujuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Tabungan
     Negara (Persero) Tbk Tahun 2025, menyampaikan usulan mata acara Pendelegasian Kewenangan
     Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026. Hal ini dilakukan dalam rangka
     efektivitas pengambilan keputusan atas persetujuan RKAP.

3.   Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
     Menunjuk:
     (i) Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UU BUMN;
     (ii) Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT;
     (iii) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang
           Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (POJK 33/2014);
     (iv) Pasal 38 dan Pasal 42 Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023
           tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN
           3/2023”);
     (v) Pasal 5 ayat (4) huruf c angka (1) huruf c dan angka (2), Pasal 11 ayat (10), serta Pasal 14 ayat
           (12) Anggaran Dasar Perseroan.

     Penjelasan:
     Berdasarkan Surat BP BUMN Nomor SR-137/BPU/12/2025 tanggal 16 Desember 2025, Pemegang
     Saham Seri A Dwiwarna telah mengusulkan tambahan Mata Acara Perubahan Susunan Pengurus
     Perseroan yang akan dimintakan persetujuan kepada Rapat.
     Selanjutnya sesuai ketentuan di atas, Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan
     diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

CATATAN:
1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi, dengan demikian Perseroan tidak mengirimkan
   undangan khusus kepada para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di
   laman situs Perseroan (https://www.btn.co.id/) dan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI
   (“eASY.KSEI”).
2.   Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang
     namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal
     15 Desember 2025 sampai dengan pukul 16.15 WIB (“Pemegang Saham Yang Berhak”).
3.   Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah dalam Rapat, dapat
     dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
     a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
     b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
4.   Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak wajib membaca
     ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan
     Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat
     melalui lampiran dokumen pada fitur ‘Meeting Info’ pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan
     Rapat yang terdapat pada situs web Perseroan (https://www.btn.co.id/).
5.   Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya
     untuk hadir secara fisik dengan ketentuan sebagai berikut:
     a. Pemegang Saham Yang Berhak dapat memberikan surat kuasa yang sah kepada penerima
        kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan
        dapat bertindak selaku kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang
        dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
     b. Formulir surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan (https://www.btn.co.id/) dan
        apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek (“BAE“) Perseroan
        PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat - 10120,
        Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan
        Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Selasa, tanggal 6 Januari 2026 pukul
        16.00 WIB.
6.   Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang akan hadir wajib membawa dan
     menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum
     memasuki ruang Rapat dan wajib mengisi daftar hadir.
7.   Pemegang Saham Yang Berhak yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi
     anggaran dasar dan perubahan-perubahannya yang masih berlaku berikut akta susunan pengurus
     yang sedang menjabat, beserta bukti persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari Kementerian
     Hukum, dianjurkan dalam flashdisk.

8.   Pemegang Saham Yang Berhak dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan Konfirmasi
     Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. KTUR
     dapat diperoleh pada jam kerja di perusahaan efek atau bank kustodian di tempat pemegang saham
     membuka rekening efeknya.
9.   Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan
     Pemegang Sahan Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
10. Pemegang Saham Yang Berhak yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana
    disebutkan pada butir 3 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan
    dalam penitipan kolektif KSEI.
11. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengakses menu
    eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes
    (https://akses.ksei.co.id/).
12. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik
    (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada
    1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada Selasa, tanggal 6 Januari 2026.
13. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi
    eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau
    menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
14. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke
    dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
    a. Proses Registrasi
    b. Proses Penyampaian Pertanyaaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
    c. Proses Pemungutan Suara/Voting
    d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
15. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan
    diselenggarakannya Rapat, melalui situs web Perseroan (https://www.btn.co.id/) atau diperoleh di
    kantor pusat Perseroan Up. Corporate Secretary Division pada jam kerja, dengan alamat di Menara
    BTN Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta Pusat – 10130, Telp. (021) 633 6789, jika diminta secara
    tertulis oleh Pemegang Saham Yang Berhak.
16. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak atau
    kuasanya yang sah dan hadir secara fisik, dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat
    selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

                                  Jakarta, 16 Desember 2025
                         PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
                                            DIREKSI

                               RE-INVITATION
           TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING SHAREHOLDERS
                   PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Referring to the Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) of PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk (the “Company”) which was announced on November 28 th 2025, the
Company hereby informs that it has made Change of the Meeting Schedule and Addition of Agenda
Items. Accordingly, the Company has re-issued the Notice of Meeting to all Shareholders with the
following changes to the Meeting information:
Before:
Day/Date       : Monday, December 22nd, 2025
Time           : 10.00 a.m. - finished
Place          : Physic         : Menara BTN
                                   Gajah Mada Street No. 1 Central Jakarta – 10130
                    Electronic   : Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) via the link
                                   https://akses.ksei.co.id provided by KSEI.
Is changed to:
Day/Date       : Wednesday, January 7th, 2026
Time           : 10.00 a.m. - finished
Place          : Physic         : Menara BTN
                                   Gajah Mada Street No. 1 Central Jakarta – 10130
                    Electronic   : Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) via the link
                                   https://akses.ksei.co.id provided by KSEI.

The Meeting Agenda shall be as follows:
1. The Changes to the Company’s Articles of Association.
    Referring to:
   (i) Article 94 of Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises, as lastly amended by Law No. 16
         of 2025 on the Fourth Amendment to Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (“SOE
         Law”);
   (ii) Article 19 paragraph (1) of Republic of Indonesia Law No. 40 of 2007 on Limited Liability
         Companies, as lastly amended by Republic of Indonesia Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of
         Government Regulation in lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation as Law (“Company Law”);
   (iii) Article 42 letters (a) and (b) and Article 45 letters (a) and (c) of the Financial Services Authority
         Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Organization of the General Meeting of
         Shareholders of Public Companies (“OJK Regulation 15/2020”);
   (iv) Article 5 paragraph (4) letter c number (3), Article 24 paragraph (6) letter b number (1), Article 26
         paragraph (5) letter a and Article 29 paragraphs (1) and (2) of the Company’s Articles of
         Association.

   Explanation:
    In connection with the enactment of State-Owned Enterprises Law No. 16 of 2025 (SOE Law), and
    pursuant to the letter from the Head of BP BUMN Number 23/BPU/10/2025 dated October 28 th, 2025,

   state-owned enterprises are required to promptly amend their Articles of Association to align with the
   aforementioned UU BUMN.
   In accordance with the legal basis mentioned above, the planned amendments to the Articles of
   Association need to be approved by the General Meeting of Shareholders (GMS).
   Further explanation regarding the proposed amendments to the Company’s Articles of Association is
   provided in the Meeting Agenda Materials and can be accessed through the Company’s website at
   https://www.btn.co.id/en/about/investor-relation/rups/rups.

2. Delegation of Authority for the Approval of the Company’s Work Plan and Budget for the Year
   2026.
   Referring to:
   (i) Article 15G of the SOE Law;
   (ii) Article 63 paragraphs (1) and (2), and Article 64 paragraphs (1) and (2) of Company Law;
   (iii) Article 95 paragraph (1) of Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic
         of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant
         Corporate Activities of State-Owned Enterprises (“MSOE Regulation 2/2023”);
   (iv) Article 5 paragraph (4) letter c number (3) and Article 24 paragraph (6) letter b number (1) of the
         Company’s Articles of Association.
    Explanation:
    Based on the provisions of the Company Law and the SOE Law, the Work Plan and Budget of the
    State-Owned Enterprise (“RKAP”) must be approved by the General Meeting of Shareholders
    (GMS).
    BP BUMN, as the Series A Dwiwarna Shareholder, taking into account the legal basis mentioned
    above, through the Letter of the Head of BP BUMN Number S-56/BPU/11/2025 dated November
    14th 2025 regarding the Approval for the Holding of the Extraordinary General Meeting of
    Shareholders of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk in 2025, conveyed a proposed agenda
    item on the Delegation of Authority for the Approval of the 2026 Work Plan and Budget of the
    Company. This is carried out to ensure the effectiveness of decision-making regarding the approval
    of the Work Plan and Budget (RKAP).

3. Changes to the Composition of the Company’s Management.
   Referring to:
    (i) Article 15 paragraph (1) and Article 27 paragraph (1) SOE Law;
    (ii) Article 94 paragraph (1) and Article 111 paragraph (1) Company Law;
    (iii) Article 3 paragraph (1) and Article 26 Financial Services Authority Regulation No.
          33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or
          Public Companies;
    (iv) Article 38 and Article 42 of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the
          Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 on the Organs and Human Resources of State-
          Owned Enterprises (“MSOE Regulation 3/2023”);
    (v) Article 5 paragraph (4) letter c number (1) letter c and number (2), Article 11 paragraph (10),
          and Article 14 paragraph (12) of the Company’s Articles of Association.

     Explanation:
     Based on the letter from BP BUMN Number SR-137/BPU/12/2025 dated 16 December 2025, the
     Series A Dwiwarna Shareholder has proposed an additional agenda item regarding the change in the
     composition of the Company’s management, which will be submitted for approval at the Meeting.
     Furthermore, in accordance with the above provisions, members of the Board of Directors and/or the
     Board of Commissioners are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders
     (GMS) attended and approved by the Series A Dwiwarna Shareholders.

NOTES:
1.   This summons serves as the official invitation to the Company’s shareholders, therefore, the
     Company will not send a separate invitation to the Company’s shareholders. This summons can also
     be viewed on the Company’s website (https://www.btn.co.id/) and the KSEI Electronic General
     Meeting System application (“eASY.KSEI”).
2.   The Shareholders who are entitled to attend the Meeting are Shareholders whose names are
     recorded in the Company’s Shareholders Register at 04.15 p.m. on Monday, December 15th, 2025
     (“Eligible Shareholders”).
3.   The participation of the Eligible Shareholders or their legal proxies in the Meeting can be done by
     the following mechanism:
     a. Physically attend in the Meeting; or
     b. Attend the Meeting electronically via eASY.KSEI application.
4.   Before deciding on participation in the Meeting, Eligible Shareholders are required to read the
     provisions conveyed through this summons as well as other provisions related to the implementation
     of the Meeting in accordance with the authority established by the Company. Other provisions can
     be viewed in the document attachments under the ‘Meeting Info’ feature in the eASY.KSEI
     application and/or in the Meeting summons available on the Company’s website
     (https://www.btn.co.id/).
5.   Eligible Shareholders who are not present in person may be represented by their legal proxies with
     the following conditions:
     a. Eligible Shareholders can provide the valid power of attorney to their legal proxies on the
          conditions that members of the Board of Directors, Board of Commissioners and the Company’s
          employees can act as legal proxies in the Meeting but the votes are not calculated in the voting.
     b. The power of attorney form can be downloaded on the Company’s website
          (https://www.btn.co.id/) and if it has been completely filled in, it must be submitted to the
          Company’s Securities Administration Bureau, PT Datindo Entrycom, with address: Hayam
          Wuruk Street No. 28, 2nd Floor, Central Jakarta – 10120. Tel. (021) 350 8077 Fax. (021) 350
          8078, on every working day from the date of the invitation to the Meeting until at the latest at
          04.00 p.m. on Tuesday, January 6th, 2026.
6.   Eligible Shareholders or their legal proxies who will attend are requested to bring and submit a
     photocopy of their valid identity to the registration officer before entering the Meeting room and must
     fill out the attendance register.
7.   Eligible Shareholders who are in the form of legal entities are required to submit a photocopy of the
     articles of association and its valid amendments along deed of composition of the current board of
     directors, along with proof of approval or receipt of notification from the Ministry of Law and Human
     Rights, recommended in a flash drive.

8.   Eligible Shareholders in KSEI collective custody are required to submit a Written Confirmation for
     the Meeting (“KTUR”) to the registration officer before entering the Meeting room. KTUR can be
     obtained during working hours at the securities company or custodian bank where the shareholders
     open their securities accounts.
9.   The Company reserves the right to determine other requirements in relation to the participation of
     Eligible Shareholders or their lawful proxies who will attend the Meeting in person.
10. Eligible Shareholders who can attend electronically in person, as referred to in point 3 letter b, are
    local individual shareholders whose shares are held in KSEI collective custody.
11. To use the eASY.KSEI application, Eligible Shareholders can access the eASY.KSEI menu, under
    the Login eASY.KSEI submenu available on the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).
12. The deadline for submitting a declaration of electronic presence or electronic power of attorney and
    electronic vote in the eASY.KSEI application is 12.00 p.m. on 1 (one) business day before the date
    of the Meeting, which is Tuesday, January 6th, 2026.
13. Eligible Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, can
    inform their presence or appoint their legal proxies, and/or submit their voting choices into the
    eASY.KSEI application.
14. Eligible Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting
    through the eASY.KSEI application must pay attention to the following matters:
     a. Registration Process
     b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically
     c. Voting Process
     d. Live Streaming of Meeting

15. Materials for the Meeting are available from the date of this Invitation until the time of the meeting,
    through the Company's website (https://www.btn.co.id/) or obtained at the Company's head
    specifically to the Corporate Secretary Division during business hours, with the address at Menara
    BTN, Gajah Mada Street No.1 Central Jakarta – 10130, Phone. (021) 633 6789, if requested in
    writing by the Eligible Shareholders.
16. In order to ensure the arrangement and orderliness of the Meeting, the Eligible Shareholders or their
    legal proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes
    prior to the time of the Meeting.

                                  Jakarta, December 16th, 2025
                          PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
                                    BOARD OF DIRECTORS