20251202_DEWA_Pemanggilan RUPS_31999075_lamp2.pdf

IZ DH

RUPS untuk melakukan perubahan
kantor akuntan publik yang terdaftar di
OJK untuk melakukan audit atas laporan
keuangan Perseroan tahun berjalan,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di

bidang Pasar Modal di Republik
Indonesia.
Agenda RUPSLB ke-1 juga untuk

menjalankan Peraturan OJK Nomor 9
Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
Publik dalam Kegiatan Jasa KEuangan,
yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1): Dalam hal AP dan/atau
KAP yang telah diputuskan oleh rapat
umum pemegang saham sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak
dapat menyelesaikan pemberian jasa
audit atas informasi keuangan historis
tahunan pada Periode Penugasan
Profesional, penunjukan AP dan/atau
KAP pengganti dilakukan oleh dewan
komisaris, dewan pengawas, atau pihak
yang melakukan fungsi pengawasan
sebagaimana dilakukan oleh dewan
komisaris, sepanjang diamanatkan oleh
rapat umum pemegang saham dengan
memperhatikan rekomendasi Komite
Audit.

Dalam agenda RUPSLB ke-2, Perseroan
akan melakukan perubahan/penetapan
kembali susunan pengurus Perseroan.
Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam
(i) Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (4)
Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal
94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT,
serta peraturan terkait yang diterbitkan
oleh OJK dan BEI.

Companys Articles of Association,
where the Company will propose that
the GMS change a public accounting
Firm registered with the OJK to audit the
Companys current year financial
statements, in accordance with the
applicable Capital Market regulations
in the Republic of Indonesia.

The first EGMS agenda is also intended
to implement OJK Regulation Number 9
of 2023 on the Use of Public Accountant
and Public Accounting Firm Services in
Financial Services Activities, which
stipulates the following:

Article 5 paragraph (1): In the event that
the Public Accountant and/or Public
Accounting Firm previously decided by
the general meeting of shareholders as
referred to in Article 3 paragraph (1) is
unable to complete the provision of
audit services on annual historical
financial information during the
Professional Engagement Period, the
appointment of a replacement Public
Accountant and/or Public Accounting
Firm shall be carried out by the board of
commissioners, the supervisory board,
or any party performing supervisory
functions eguivalent to the board of
commissioners, insofar as mandated by
the general meeting of shareholders
and taking into account the
recommendation of the Audit
Committee.

In the second agenda of the EGMS, the
Company will make changes to and/or
reappoint the composition of the
Companys management. This is in
accordance with the provisions of (i)
Article 14 paragraph (2) and Article 17
paragraph (4) of the Company's Articles
of Association, and (ii) Article 94
paragraph (1) and Article 11 paragraph
(1) of the Indonesian Company Law, as
well as the relevant regulations issued
by the OJK and the IDX.

NE
DH

Catatan:

Pemanggilan ini berlaku sebagai
undangan resmi kepada seluruh
pemegang saham sesuai dengan

ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran
Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1)
Peraturan OJK Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka (“POJK 15/2020”). Oleh
karena itu, Perseroan tidak
mengirimkan surat undangan
tersendiri kepada pemegang saham.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal
10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan
serta Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52
ayat (1) POJK 15/2020, pemanggilan
untuk RUPS harus dilakukan sekurang-
kurangnya 21 (dua puluh satu) hari
sebelum tanggal RUPS dengan tidak
memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal RUPS,
dengan cara mempublikasikan dalam

situs web Perseroan
(https/www.ptdh.co.id/), dan situs
web PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”)
(https:/akses.ksei.co.id) (dalam

Bahasa Indonesia dan bahasa asing,
dengan ketentuan bahasa asing yang
digunakan paling kurang adalah
Bahasa Inggris), maka pemanggilan
RUPS Perseroan diterbitkan pada
tanggal 2 Desember 2025.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat
(10) dan (M1) dan Pasal 10 ayat (14)
Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal
23 POJK 15/2020, yang berhak hadir
atau diwakili dalam RUPSLB hanyalah
pemegang saham atau kuasa yang

Notes:

1.

This invitation serves as the official
invitation to all shareholders in
accordance with the provisions of
Article 10 paragraph (8) of the
Company's Articles of Association and
Article 52 paragraph (1) of the OJK
Regulation No. 15/POJK.04/2020 on
Planning and Organizing General
Meetings of Shareholders by Public
Companies (“POJK 15/2020”).
Therefore, the Company does not send
a separate invitation letter to the
shareholders.

In accordance with the provisions of
Article 10 paragraph (8) of the
Company's Articles of Association and
Article 17 paragraph (1) and Article 52
paragraph (1) of POJK 15/2020, the
GMS invitation must be made at least
21 (twenty-one) days before the date
of the GMS by not taking into account
the date of the invitation and the date
of the GMS, by publishing it on the

Stock Exchange's website
(www.idx.co.id) the Company's

website (https:/www.ptdh.co.id/), and

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia's

(“KSEI”) website
https:/akses.ksei.co.id) (in

Indonesian Language and a foreign
language, provided that the foreign
language being used shall be at least
Enalish), therefore the invitation of the
Company's GMS is published on
December 2, 2025.

In accordance with the provisions of
Article 7 paragraphs (10) and (11) and
Article 10 paragraph (14) of the
Company's Articles of Association, and
Article 23 of POJK 15/2020, those
entitled to attend or be represented at

RI
.

6.b.

DH

sah dari pemegang saham yang
namanya tercatat di dalam Daftar
Pemegang Saham yang ditutup pada 1
(satu) hari kerja sebelum tanggal iklan
pemanggilan untuk RUPSLB, yaitu
pada tanggal 1 Desember 2025
(recording date) sampai pukul 16.00
WIB.

Pemegang saham dan kuasanya yang
akan menghadiri RUPSLB diminta
untuk membawa dan menyerahkan
salinan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”)
atau tanda pengenal lain yang masih
berlaku kepada petugas pendaftaran
sebelum memasuki ruang RUPSLB.

Bagi pemegang saham dalam
Penitipan Kolektif KSEI, selain fotokopi
KTP, juga dimohon untuk menyerahkan
Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR)
yang dapat diperoleh melalui Anggota
Bursa atau Bank Kustodian.

. Pemegang saham yang tidak dapat

hadir, dapat diwakili oleh kuasanya
dengan membawa surat kuasa yang
sah sebagaimana ditentukan oleh
Perseroan, dengan ketentuan anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris dan
karyawan Perseroan boleh bertindak
selaku pemegang saham Perseroan
dalam RUPSLB, namun suara mereka
tidak diperhitungkan dalam
pemungutan suara.

Pemegang Saham yang berbentuk
badan hukum agar membawa salinan
anggaran dasarnya yang terakhir
serta akta pengangkatan anggota
Direksi dan Komisaris atau pengurusan
terakhir disertai salinan KTP dari

6.b.

the EGMS are only shareholders or
valid proxies of shareholders whose
names are listed in the Shareholders
Register, which is closed 1 (one)
business day prior to the
announcement date for the EGMS,
specifically on December 1, 2025
(recording date) until 0400 PM
Western Indonesia Time.

Shareholders and their proxies who
will attend the EGMS are reguired to
bring and submit a copy of their valid
Identity Card or other valid
identification to the registration officer
before entering the EGMS room.

For shareholders in the Collective
Custody of KSEI, in addition to a copy
of the Identity Card, they are also
reguested to submit a Written
Confirmation for the Meeting (KTUR),
which can be obtained through an
Exchange Member or Custodian Bank.

. Shareholders who are unable to

attend, may be represented by their
proxies with a valid power of attorney
as specified by the Company, provided
that members of the Board of
Directors, members of the Board of
Commissioners, and employees of the
Company may act as shareholders at
EGMS, but their vote will not be
counted in the voting process.

Shareholders in the form of a legal
entity are reguired to bring a copy of
their latest articles of association, as
well as the deed of appointment of the
members of the Board of Directors and
Commissioners or the most recent
management document, along with a

AZ
Y DH

6.

pemberi atau penerima kuasa (apabila
dikuasakan).

Para pemegang saham yang akan
memberikan kuasa dapat mengambil
surat kuasa pada hari dan jam kerja di
kantor pusat Perseroan di Prosperity
Tower Lantai 39, SCBD, District 8, Lot.
28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta Selatan 12190, Indonesia, Tel:
(021) 5025 8888. Surat kuasa tersebut
harus ditandatangani di atas meterai
Rp 10.000 dan dapat diserahkan
kepada Direksi Perseroan selambat-
lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum
tanggal pelaksanaan RUPSLB.

Pemberian Kuasa Secara Elektronik

Perseroan telah menyediakan
alternatif pemberian kuasa secara
elektronik bagi pemegang saham
melalui sistem Easy KSEI yang dikelola

oleh KSEI (“e-Proxy”) yang dapat
diakses melalui link
https:/easy.ksei.co.id/egken/.

Dalam pemberian kuasa secara
elektronik, anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris, dan
karyawan perseroan dilarang

bertindak selaku kuasa pemegang
saham Perseroan.

Materi RUPSLB dapat dilihat di
website Perseroan
(https:/www.ptdh.co.id/) sejak tanggal
Pemanggilan RUPSLB ini, dan bisa
didapatkan setiap jam kerja di Kantor
Pusat Perseroan dengan alamat
Prosperity Tower Lantai 39, SCBD,
District 8, Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman

6.

7.

copy of the Identity Card of the
authorizer or proxy (if authorized).

Shareholders who wish to grant a@
power of attorney may obtain the
power of attorney form on business
days and hours at the Company's head
office at Prosperity Tower, 39" Floor,
SCBD, District 8, Lot. 28, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 52-53, South Jakarta
12190, Indonesia, Tel: (021) 5025 8888.
The power of attorney must be signed
on a stamp duty of IDR 10,000 and can
be submitted to the Board of Directors
of the Company no laterthan 3 (three)
business days before the date of the
EGMS.

Electronic Power of Attorney

The Company has provided an
alternative for granting proxy
electronically for shareholders through
the Easy KSEI system managed by KSEI
(“e-Proxy”), which can be accessed
through the following link

In granting the proxy electronically, the
Board of Directors' members, the Board
of Commissioners' members, and
Company's employees are prohibited
from acting as proxies for the
shareholders of the Company.

The EGMS materials can be viewed on
the Company's website

(https/www.ptdh.co.id/) from the date
of this EGMS' invitation, and can be
obtained during working hours at the
Company's head office at Prosperity
Tower, 39#" Floor, SCBD, District 8, Lot.
28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, South

AV:
Y DH

Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190,
Indonesia, Tel: (021) 5025 8888.

9. Untuk mempermudah pengaturan dan
demi tertibnya RUPSLB, pemegang
saham atau kuasanya yang sah
dimohon sudah berada di tempat
RUPSLB 30 (tiga puluh) menit sebelum
RUPSLB dimulai.

Jakarta, 2 Desember 2025
PT Darma Henwa Tbk
Direksi

Jakarta 12190, Indonesia, Tel: (021)
5025 8888.

. To facilitate the arrangement and to

ensure the orderly conduct of the
EGMS, shareholders or their valid
proxies are reguested to be at the EGMS
venue 30 (thirty) minutes before the
EGMS begins.

Jakarta, December 2, 2025
PT Darma Henwa Tbk
Board of Directors