Back to announcement
20251125_BBRI_Pemanggilan RUPS_31987669_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted BBRISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengundang para
Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) dengan jadwal sebagai
berikut:
Hari/Tanggal : Rabu, 17 Desember 2025
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Jakarta
Mekanisme : Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui Fasilitas Electronic General Meeting
System KSEI (“eASY.KSEI”)
Mata Acara Rapat:
1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Penjelasan:
a. Sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UUPT”),
mengatur bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
(“RUPS”).
b. Sesuai Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan
ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan UUPT dan/atau peraturan Pasar Modal.
c. Sesuai Pasal 17 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 30 Tahun 2024 tanggal
19 Desember 2024 tentang Konglomerasi Keuangan & Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (“PIKK”)
dan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor KEP-11/KS.1/2025
tanggal 24 September 2025 tentang Persetujuan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai
Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional atas Konglomerasi Keuangan BRI, Lembaga Jasa
Keuangan yang bertindak sebagai PIKK Operasional wajib menindaklanjuti pelaksanaan RUPS yang memuat
agenda persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
d. Perubahan Anggaran Dasar, juga dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
(“UU BUMN”) dan memperhatikan pula Surat Badan Pengaturan BUMN Republik Indonesia (“BP BUMN”)
Nomor S-23/BPU/1-/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Perubahan Anggaran Dasar.
2. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan Tahun 2026
Penjelasan:
a. Sesuai Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) UUPT, Anggaran Dasar dapat menentukan rencana kerja yang
disampaikan oleh Direksi harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan
lain dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal Anggaran Dasar menentukan rencana kerja harus
mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.
b. Sesuai Pasar 15G ayat (5) dan ayat (6) UU BUMN, Rencana Kerja Tahunan disampaikan kepada RUPS untuk
mendapatkan persetujuan. Rencana Kerja Tahunan disampaikan terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris
sebelum disampaikan kepada RUPS.
c. Sesuai Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata
Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang
telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, disampaikan kepada
RUPS/Menteri. Terhadap BUMN yang dinyatakan sehat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, kewenangan
RUPS/Menteri dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
Page 2
d. Sesuai angka 14 Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008
tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
dan Perusahaan Publik, Rencana Kerja Tahunan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk
memperoleh persetujuan.
e. Sesuai Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan
yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk
mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
f. Sesuai Pasal 16 ayat (2) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK RUPS”), mengatur bahwa 1
(satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara Rapat.
g. Sesuai Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berhak
mengusulkan mata acara Rapat. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat BP BUMN Nomor SR-
53/BPU/11/2025 tanggal 13 November 2025 perihal Persetujuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa Tahun 2025 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
mengusulkan tambahan Mata Acara Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran
Perusahaan Tahun 2026 dalam Rapat.
3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Penjelasan:
a. Sesuai Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT, Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 33/POJK.04/2014
tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Pasal
11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan
diberhentikan oleh RUPS.
b. Sesuai Pasal 38 ayat (7) dan Pasal 42 ayat (7) Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-
3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN, bagi Persero
Terbuka, daftar riwayat hidup (curriculum vitae) calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris BUMN yang
akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan
RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi
BUMN.
c. Sesuai Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berhak
mengusulkan mata acara Rapat. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat BP BUMN Nomor
SR-66/BPU/11/2025 tanggal 17 November 2025 perihal Penambahan Agenda Perubahan Pengurus pada
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2025 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Pemegang
Saham Seri A Dwiwarna mengusulkan tambahan Mata Acara Perubahan Susunan Pengurs Perseroan dalam
Rapat.
Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai
berikut:
1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi Rapat. Dengan demikian, Perseroan tidak mengirimkan undangan
tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK RUPS, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara
dalam Rapat, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek hari Senin,
24 November 2025.
3. Memperhatikan POJK Nomor 14 Tahun 2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (“POJK e-RUPS”)
dan Peraturan KSEI Nomor: XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI
(eASY.KSEI):
Page 3
a. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui eASY.KSEI di tempat pelaksanaan Rapat.
Berdasarkan Pasal 24 ayat (5) POJK e-RUPS dan memperhatikan keterbatasan kapasitas ruangan, Perseroan
menetapkan jumlah Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang dapat hadir secara fisik dalam Rapat,
yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, berdasarkan metode first in first served. Sehubungan keterbatasan
kapasitas ruangan tersebut, bagi Pemegang Saham yang belum dapat terakomodasi untuk hadir secara fisik,
dapat menghadiri Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI.
b. Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan
kuasa melalui Fasilitas eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:
1) Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI
(“AKSes KSEI”). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs
web https://akses.ksei.co.id.
2) Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web
https://easy.ksei.co.id (“e-Proxy”).
3) Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa
dan/atau pilihan suara untuk Mata Acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan
Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada
Selasa, 16 Desember 2025 pukul 12.00 WIB.
c. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik
dalam Rapat untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
1) Pemegang Saham yang melakukan registrasi kehadiran secara elektronik wajib melakukan registrasi
kehadirannya pada tanggal pelaksanaan Rapat pukul 11.00 s.d. 13.00 WIB dengan penjelasan sebagai
berikut:
a) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam
eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
b) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum
menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri
Rapat secara elektronik.
c) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Independent
Representative atau Individual Representative, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam
eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
d) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/intermediary
(Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga
batas waktu yang ditentukan.
2) Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Independent
Representative atau Individual Representative dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat
dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak
perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan
mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik,
serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
4) Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes
KSEI dapat dilihat pada situs web https://easy.ksei.co.id dan/atau situs web https://akses.ksei.co.id.
d. Dikecualikan dari ketentuan di atas, Pemegang Saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (script)
dapat menghadiri Rapat secara fisik.
e. Pimpinan Rapat, Direksi dan Dewan Komisaris, serta profesi penunjang pasar modal yang membantu
pelaksanaan Rapat menghadiri Rapat di Kantor Pusat Perseroan.
Page 4
f. Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, maupun cenderamata/suvenir dalam pelaksanaan Rapat.
g. Penjelasan lebih lanjut terkait mata acara Rapat tersedia pada Bahan Mata Acara Rapat sejak tanggal
Pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan
sesuai Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) POJK RUPS.
Jakarta, 25 November 2025
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Direksi
Page 5
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
INVITATION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (the “Company”), having its domicile in Central Jakarta, hereby invites the
Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”), which will be held on:
Day/Date : Wednesday, December 17, 2025
Time : 14.00 Western Indonesia Time (WIB) – onward
Venue : Jakarta
Procedure : The Meeting will be held electronically through Electronic General Meeting System
Facility of KSEI (“eASY.KSEI”)
Agendas of the Meeting:
1. Amendment to the Company’s Articles of Association
Explanation:
a. Pursuant to Article 19 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, as amended by
Law No. 6 of 2023 (“Company Law”), amendments to the Company’s Articles of Association shall be
determined by the General Meeting of Shareholders (“GMS”).
b. Pursuant to Article 28 paragraphs (1) and (2) of the Articles of Association, such amendments must be
approved by the GMS with due observance of the Company Law and/or Capital Market regulations.
c. Pursuant to Article 17 paragraph (3) of OJK Regulation No. 30 of 2024 on Financial Conglomerates and
Financial Conglomerate Holding Companies, and the OJK Decision No. KEP-11/KS.1/2025 concerning the
designation of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Operational Financial Conglomerate Holding
Company, Operational Holding Companies are required to follow up on GMS resolutions that include
amendments to the Articles of Association.
d. The proposed amendments are also intended to align with Law No. 16 of 2025 on the Fourth Amendment to
Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises and to comply with the directive of the SOE Regulatory
Agency as set out in Letter No. S-23/BPU/1-/2025 dated 28 October 2025.
2. Delegation of Authority for the Approval of the 2026 Corporate Work Plan and Budget (RKAP)
Explanation:
a. Pursuant to Article 64 paragraphs (2) and (3) of the Company Law, the Articles of Association may require
that the Company’s work plan obtain approval from the Board of Commissioners or the GMS. Where
approval of the GMS is required, the work plan must first be reviewed by the Board of Commissioners.
b. Pursuant to Article 15G paragraphs (5) and (6) of the SOE Law, the Annual Work Plan must be submitted to
the GMS for approval and must be forwarded by the Board of Commissioners.
c. Pursuant to Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Corporate
Governance and Significant Corporate Actions of State-Owned Enterprises, the draft Corporate Work Plan
and Budget jointly signed with the Board of Commissioners/Board of Supervisors shall be submitted to the
GMS/Minister. For SOEs categorized as healthy for two consecutive years, such authority may be delegated
to the Board of Commissioners/Board of Supervisors.
d. Pursuant to Point 14 of Bapepam-LK Decree No. Kep-179/BL/2008, the Annual Work Plan must be submitted
to the Board of Commissioners for approval.
e. Pursuant to Article 17 paragraph (3) of the Company’s Articles of Association, the draft Corporate Work Plan
and Budget, duly signed by all members of the Board of Directors, shall be submitted to the Board of
Commissioners for its approval.
f. Pursuant to Article 16 paragraph (2) of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020, shareholders representing at
least 1/20 of the total voting shares may propose GMS agenda items.
Page 6
g. Pursuant to Article 5 paragraph (4)(c) of the Articles of Association and based on the SOE Regulatory
Agency Letter No. SR-53/BPU/11/2025 dated 13 November 2025, the Series A Dwiwarna Shareholder has
proposed an additional agenda item concerning the Delegation of Authority for the Approval of the 2026
Corporate Work Plan and Budget.
3. Changes to the Composition of the Company’s Management
Explanation:
a. Pursuant to Article 94 paragraph (1) and Article 111 paragraph (1) of the Indonesian Company Law (UUPT),
Article 3 paragraph (1) of OJK Regulation Number 33/POJK.04/2014 dated 8 December 2014 concerning the
Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, as well as Article 11
paragraph (10) and Article 14 paragraph (12) of the Company’s Articles of Association, members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS.
b. Pursuant to Article 38 paragraph (7) and Article 42 paragraph (7) of the Regulation of the Minister of SOEs
Number PER-3/MBU/03/2023 dated 20 March 2023 concerning SOE Organs and Human Resources, for
Publicly Listed SOEs, the curriculum vitae of candidates for members of the Board of Directors and the Board
of Commissioners to be proposed for appointment at the GMS must be made available and announced at
the time the GMS is held, prior to the decision-making on their appointment as members of the SOE’s Board
of Directors.
c. Pursuant to Article 5 paragraph (4) letter c of the Company’s Articles of Association, the Series A Dwiwarna
Shareholder is entitled to propose matters to be included in the agenda of the Meeting. In relation thereto,
and with reference to the letter of the Regulatory Agency for State-Owned Enterprises of the Republic of
Indonesia No. SR-66/BPU/11/2025 dated 17 November 2025 concerning the Addition of an Agenda Item on
Changes to the Management at the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk, the Series A Dwiwarna Shareholder hereby proposes the inclusion of an additional
Agenda Item regarding Amendments to the Composition of the Company’s Management.
In accordance with the Meeting, the Company hereby conveys the following matters:
1. This invitation constitutes an official invitation to the Meeting. Therefore, the Company shall
not send separate invitations to the Shareholders.
2. Pursuant to Article 23 paragraph (2) of POJK GMS, Shareholders who are entitled to attend and vote in the Meeting
are those whose names are recorded in the Shareholders Register of the Company or in the securities account at
The Indonesian Central Securities Depository (“KSEI”) on Monday, November 24, 2025.
3. Pursuant to Financial Services Regulation Regulation No. 16/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning the
Electronic General Meeting of Shareholders (“POJK e-RUPS”) and Regulation of KSEI No. XI-B concerning the
Procedure for the Convening of Electronic General Meeting of Shareholders Supplemented by the Casting of Votes
through Electronic General Meeting System of KSEI (eASY.KSEI):
a. The Meeting shall be convened electronically through eASY.KSEI at the designated Meeting venue. Pursuant
to Article 24 paragraph (5) of the OJK Regulation on Electronic General Meetings of Shareholders (POJK e-
RUPS), and taking into account the limited capacity of the venue, the Company hereby stipulates that the
maximum number of Shareholders and Proxy Holders permitted to attend the Meeting in person is 25
(twenty-five) individuals, on a first-come, first-served basis. In connection with the limited room capacity,
Shareholders who cannot be accommodated for physical attendance are respectfully requested
to participate in the General Meeting of Shareholders electronically through eASY.KSEI.
b. The Company hereby urges Shareholders to attend the Meeting electronically or to grant their proxy through
the eASY.KSEI Facility by adhering to the procedures set forth below:
1) The Shareholders shall be registered in the Facility of Securities Ownership Reference of KSEI (“AKSes
KSEI”). If the Shareholders are not registered, the Shareholders are kindly required to register on the
website https://akses.ksei.co.id.
2) For registered Shareholders, the proxy is provided at eASY.KSEI in the website
https://easy.ksei.co.id (“e-Proxy”).
Page 7
3) The Shareholders may declare their proxy and votes, modify the appointment of the
Attorney and/or the votes for the agenda of the Meeting, or revoke the proxy since the date of the
Invitation of the Meeting until 1 (one) business day prior to the date of the Meeting, which is
Tuesday, December 16, 2025 at 12.00 WIB.
c. The following matters should be noticed on the registration process for Shareholders who will attend the
Meeting electronically to give an e-voting through eASY.KSEI are:
1) The Shareholders mentioned below must register their attendance electronically in eASY.KSEI on the
date of the Meeting starting from 11.00 to 13.30 WIB:
a) Local individual Shareholders who have not declared their attendance or proxy in eASY.KSEI until
the specified time limit and intend to attend the Meeting electronically.
b) Local individual Shareholders who have declared their attendance, yet have not submitted their
vote in eASY.KSEI until the specified time limit and intend to attend the Meeting electronically.
c) Proxy from the Shareholders who have granted power of attorney to the Independent
Representative or Individual Representative, yet have not submitted their vote in eASY.KSEI until
the specified time limit.
d) Proxy from the Shareholders who have granted power of attorney to participant/intermediary
(Custodian Bank or Securities Company) and have submitted their vote in eASY.KSEI until the
specified allocated time.
2) For Shareholders who have granted an attendance declaration or proxy to the Independent
Representative or Individual Representative and have submitted their vote for the Meeting agenda in
eASY.KSEI until the specified time limit, such Shareholder/the Proxy is not required to register
attendance electronically in eASY.KSEI.
3) Any delay or failure in the electronic registration process for any reason will cause the Shareholders or
their Proxy are unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be
calculated as the attendance quorum.
4) Guidelines for registration, use and explanation concerning eASY.KSEI and AKSes KSEI are available on
https://easy.ksei.co.id and/or https://akses.ksei.co.id.
d. Exempted from previous provision, Shareholders with the scripted shares may attend the Meeting
physically.
e. The Chair of the Meeting, the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as the capital
market supporting professionals assisting in the implementation of the Meeting, shall attend the Meeting at
the Company’s Head Office.
f. The Company does not provide food, beverages, or souvenirs during the Meeting.
g. Further explanation regarding to the agendas of the Meeting is available in the Materials of Meeting from the
date of this Invitation to the day of the Meeting which may be downloaded on the Company’s website
pursuant to Article 18 paragraph (1) and paragraph (4) of POJK RUPS.
Jakarta, November 25, 2025
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Board of Directors
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Milik Negara
p.1
unresolved
org
Pengaturan BUMN Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-
p.1 ×2
unresolved
org
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
Minister of SOEs Regulation No. PER-
p.5
unresolved
org
Bapepam-LK
p.5 ×2
unresolved
org
Minister of SOEs Number PER-
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.