Back to announcement
20251124_BBTN_Penyampaian Bukti Iklan_31987186_lamp1.pdf
Other Text extracted BBTNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Bukti Publikasi Penyampaian Prospektus Ringkas
PUB Obligasi Berwawasan Sosial dan PUB Obligasi Subordinasi Tahun 2025
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“Perseroan”)
1. Website Bursa (www.idx.co.id)
https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/2
02511/7e9d48b724_15d4af80ca.pdf
2. Website Perseroan (www.btn.co.id)
Bahasa Indonesia
https://www.btn.co.id/id/About/Investor-Relation/Investor-Information/Public-Offering-Prospectus
Page 2
Bahasa Inggris https://www.btn.co.id/en/about/investor-relation/investor-information/public-offering-prospectus
Page 3
HALAMAN 8 l JUMAT, 21 NOVEMBER 2025
PERKIRAAN JADWAL dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh
Pemegang Obligasi Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan
Masa Penawaran Awal : 21 - 28 November 2025
dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut.
Perkiraan Tanggal Efektif : 4 Desember 2025
Perkiraan Masa Penawaran Umum : 8 - 9 Desember 2025 e. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan
Perkiraan Tanggal Penjatahan : 10 Desember 2025 sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk maksud-maksud
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 12 Desember 2025 sebagai berikut:
Perkiraan Tanggal Distribusi secara Elektronik : 12 Desember 2025 INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA i. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi
Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 15 Desember 2025 KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. PROSPEKTUS RINGKAS INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP Subordinasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, Pokok Obligasi
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA Subordinasi, suku Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode
DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS RINGKAS. pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, dan dengan memperhatikan Peraturan Otoritas
KETERANGAN TENTANG OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL YANG DITAWARKAN
Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14
NAMA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI Tahun 2025;
Obligasi yang diterbitkan ini diberi nama “Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN. ii. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan
I Tahun 2025”. pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas
JENIS OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL DAN OBLIGASI SUBORDINASI BERTANGGUNG
suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk
Obligasi Berwawasan Sosial diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS.
mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
Sosial sebagai bukti hutang, yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi iii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan
Berwawasan Sosial pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial oleh Perjanjian Perwaliamanatan;
Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial bagi Pemegang Obligasi iv. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi
Berwawasan Sosial adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening. termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian
Obligasi Berwawasan Sosial harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok yang tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan
pada Konfirmasi Tertulis dan jumlah pokok yang tercantum pada Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Sosial pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial. Nomor 14 Tahun 2025;
Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK. v. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat
Sosial akan dibayarkan oleh KSEI, selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, kepada Kegiatan Usaha Utama:
berlaku di Negara Republik Indonesia.
Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadual waktu Jasa Perbankan
pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan, seperti yang tertera pada Bab ini. Bilamana tanggal KELALAIAN PERSEROAN
Kantor Pusat:
pembayaran oleh KSEI jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Keterangan lebih lanjut mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Propektus.
Gedung Menara BTN
Bursa berikutnya. Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, Indonesia RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)
Hak kepemilikan Obligasi Berwawasan Sosial beralih dengan pemindahbukuan Obligasi Berwawasan P.O. BOX 3198 / JKT 10130 Keterangan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada
Sosial dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek yang lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Tel.: (021) 633-6733, 633-6789 Fax.: (021) 633-6737 Bab I Prospektus.
Pembayaran memperlakukan setiap Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial sebagai pemegang E-mail: csd@btn.co.id Website: www.btn.co.id WALI AMANAT
Obligasi Berwawasan Sosial yang sah sebagaimana dibuktikan dalam Konfirmasi Tertulis untuk
menerima pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial, pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Per 30 Juni 2025, Perseroan memiliki 8 kantor wilayah, 82 Kantor Cabang, 538 Kantor Cabang Pembantu , 4 Kantor Fungsional, 35 Kantor Cabang Syariah, Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat dalam
Sosial dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Obligasi Berwawasan Sosial. Penarikan 75 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 3.686 Kantor Pos Online, dan 1.053 Anjungan Tunai Mandiri dan 1.045 cash recycle machine. penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial dan Obligasi Subordinasi ini sesuai dengan ketentuan yang
Obligasi Berwawasan Sosial ke luar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat
Berwawasan Sosial tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I BANK BTN Indonesia (Persero) Tbk.
Berwawasan Sosial di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH) Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal Indonesia dan keputusan RUPO. BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN WALI AMANAT
HARGA PENAWARAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I BANK BTN TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp300.000.000.000,- (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi Berwawasan Sosial. Investment Services Group
DAN
JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Gedung BRI II Lantai 6
Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK BTN Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46
Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah). DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH) Jakarta 10210
Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN Telepon: (021) 5758143
Sosial yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN I BANK BTN TAHAP I TAHUN 2025 e-mail: tcs_aet@bri.co.id
Obligasi Berwawasan Sosial dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun, DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SUBORDINASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) Website: bri.co.id
berjangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial yang Up.: Dhany Ramadhanto – Department Head Trust & Corporate Services
Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Obligasi
ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah). Berwawasan Sosial dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial yang ditawarkan adalah Investment Services Group
Obligasi Berwawasan Sosial ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah).
Obligasi Berwawasan Sosial. Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dibayarkan setiap triwulan, sesuai
RENCANA PENGGUNAAN DANA
dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial. Pembayaran Bunga Obligasi Obligasi Berwawasan Sosial ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berwawasan Sosial. Bunga Obligasi Berwawasan Sosial dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan
Seluruh dana yang hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial ini, setelah dikurangi biaya-
Berwawasan Sosial pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Maret 2026 sedangkan pembayaran tanggal pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial. Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Maret 2026 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi
biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pembiayaan dan/atau pembiayaan kembali,
Bunga Obligasi Berwawasan Sosial terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berwawasan Sosial adalah Berwawasan Sosial terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Berwawasan Sosial adalah pada tanggal 12 Desember 2028.
baik seluruh maupun sebagian, proyek sosial baru dan/atau sudah ada yang mendukung kategori
pada tanggal 12 Desember 2028. Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Obligasi Subordinasi layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga, perumahan yang
JADWAL PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) Tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang ditawarkan adalah sebesar Rp[●],- ([●] Rupiah). terjangkau, dan/atau penciptaan lapangan kerja, serta program yang dirancang untuk mencegah dan/
Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing- atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro.
di bawah ini: masing Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Maret 2026 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh Perseroan berencana setiap penerbitan dalam kerangka kerja ini dapat dialokasikan sepenuhnya dalam
tempo Obligasi Subordinasi adalah pada tanggal 12 Desember 2030. waktu dua tahun sejak tanggal penerbitan. Untuk porsi alokasi dana, Perseroan menetapkan bahwa
Bunga Ke
Obligasi Berwawasan Sosial dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian. porsi pembiayaan baru (new financing) akan menjadi mayoritas, yaitu berkisar antara 80% hingga
1 12 Maret 2026
100% dari total dana, sedangkan porsi pembiayaan kembali (refinancing) dibatasi maksimum 20%,
2 12 Juni 2026
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN dengan periode tinjauan maksimal tiga tahun akan berlaku untuk proyek-proyek yang dibiayai ulang.
3 12 September 2026
Lebih lanjut, porsi alokasi dana per kategori proyek sosial akan bersifat fleksibel selama tetap sesuai
4 12 Desember 2026 OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN dengan kriteria Use of Proceeds yang telah ditetapkan dalam kerangka kerja, namun Perseroan akan
5 12 Maret 2027 BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL INI SESUAI mengungkapkan porsi alokasi aktual pada laporan tahunan penggunaan dana (allocation reporting)
6 12 Juni 2027 DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ADALAH PARIPASSU TANPA HAK
7 12 September 2027 sesuai dengan praktik pasar yang berlaku umum.
PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN
8 12 Desember 2027 SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. Dana dari masing-masing Instrumen Pembiayaan Sosial akan disetorkan ke dalam rekening khusus dan
9 12 Maret 2028 dialokasikan untuk Proyek Sosial yang Memenuhi Syarat sebagaimana diatur dalam pasal 11 angka
OBLIGASI SUBORDINASI TIDAK DIPROTEKSI MAUPUN DIJAMIN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 19 AYAT 1 HURUF F PERATURAN (1) POJK No. 18/2023. Perseroan akan secara berkala menyesuaikan saldo dana yang terlacak agar
10 12 Juni 2028
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 34/POJK.03/2016 TANGGAL 22-09-2016 (DUA PULUH DUA SEPTEMBER TAHUN DUA RIBU ENAM BELAS) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN sesuai dengan alokasi untuk proyek-proyek yang memenuhi syarat.
11 12 September 2028
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN
12 12 Desember 2028 Jika Perseroan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 27 TAHUN 2022 TANGGAL 26-12-2022 (DUA PULUH ENAM DESEMBER DUA RIBU DUA PULUH DUA) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM. HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH PARIPASU Sosial, maka Perseroan memastikan akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa
Obligasi Berwawasan Sosial ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA YANG MEMEGANG KEWAJIBAN PEMBAYARAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI, BAIK YANG ADA SEKARANG Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum. Perubahan
Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dapat dipindahbukukan MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI. PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI MEMILIKI HAK TAGIH YANG LEBIH RENDAH DARI KREDITUR PREFEREN, KREDITUR YANG MEMPUNYAI penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial hanya dapat dilakukan pada
dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya HAK ISTIMEWA DAN KREDITUR KONKUREN YANG BUKAN PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI TETAPI MEMILIKI HAK TAGIH YANG TIDAK LEBIH RENDAH DARI PEMEGANG SAHAM KUBS sesuai dengan tujuan atau tema penerbitannya. Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial PERSEROAN. Umum Obligasi Berwawasan Sosial wajib disertai dengan hasil reviu dari Penyedia Reviu Eksternal.
senilai Rp1,- (satu Rupiah) mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Rencana perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial dan hasil
SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN reviu dari Penyedia Reviu Eksternal wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat
KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL. PERSEROAN MEMPUNYAI 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan rapat umum pemegang Obligasi Berwawasan Sosial
Pemesanan pembelian Obligasi Berwawasan Sosial harus dilakukan dalam jumlah sekurang-
HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN sebagaimana diatur dalam pasal 19 POJK No. 18/2023.
kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.Tingkat bunga Obligasi Berwawasan
Sosial merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT Sesuai dengan POJK No. 18/2023 Pasal 22, untuk Obligasi Berwawasan Sosial Perseroan juga wajib
lewat, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI. menyampaikan laporan yang paling sedikit memuat informasi:
enam puluh) hari. Obligasi Berwawasan Sosial harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah PERSEROAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SUBORDINASI. a. realisasi penggunaan dana terhadap KUBS yang dipilih;
Pokok Obligasi Berwawasan Sosial yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang b. pencapaian atas realisasi kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain;
Obligasi Berwawasan Sosial, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Berwawasan Sosial dan PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL DAN OBLIGASI SUBORDINASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK c. perubahan atas realisasi kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain, jika terdapat perubahan; dan
ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. d. dampak KUBS yang dibiayai.
JAMINAN Laporan dengan poin-poin yang disebutkan di atas wajib :
Obligasi Berwawasan Sosial ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT SEHUBUNGAN DENGAN KELANCARAN PEMBAYARAN KEMBALI POKOK PINJAMAN DAN/ATAU BUNGA a. disampaikan secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada PINJAMAN, YANG APABILA JUMLAH KREDIT YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN CUKUP MATERIAL, DAPAT MEMPENGARUHI KINERJA PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN b. mendapatkan reviu dari Penyedia Reviu Eksternal; dan
maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VII PROSPEKTUS.
c. disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dengan dilekatkan pada laporan tahunan.
ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penyampaian laporan tersebut wajib dilakukan sampai Obligasi Berwawasan Sosial jatuh tempo.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL YANG DITAWARKAN PADA PENAWA-
PERPAJAKAN Dalam hal seluruh dana hasil penerbitan telah dialokasikan secara penuh, laporan tersebut tidak
RAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan penerbitan Obligasi ini diuraikan dalam Bab X wajib mendapatkan reviu dari Ahli Sosial namun tetap memperhatikan ketentuan terkait laporan atas
Prospektus. RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI WRITE DOWN APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPO- penggunaan dana hasil penawaran umum sesuai POJK No. 30/2015.
TENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) SESUAI DENGAN PASAL 19.1.C PERATURAN OJK NO. 11/POJK.03/2016 SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DEN-
PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) Dana yang diperoleh dari hasil emisi Obligasi Subordinasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi,
GAN PERATURAN OJK NO. 27 TAHUN 2022 DAN/ATAU TERJADINYA HAL-HAL SEBAGAIMANA DIATUR DALAM SURAT EDARAN OJK NO. 20/SEOJK.03/2016, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN
Keterangan lebih lanjut mengenai ketentuan pembelian kembali dapat dilihat pada Bab I Prospektus. POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL 19.1.E PERATURAN OJK NO. 11/ POJK.03/2016 seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dengan
PENYISIHAN DANA (SINKING FUND) SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NO. 27 TAHUN 2022. diperhitungkan sebagai modal pelengkap (Tier-2) dalam rangka ekspansi kredit.
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan pokok Obligasi Berwawasan Sosial Perseroan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL DAN OBLIGASI SUBORDINASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI: ini kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran
penggunaan dana Emisi. PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) Umum telah direalisasikan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30. Laporan realisasi penggunaan
HASIL PEMERINGKATAN dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan
Obligasi Berwawasan Sosial Obligasi Subordinasi
31 Desember. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kali dibuat pada tanggal
Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/2020 tentang AAA (Triple A) AA (Double A)
id id laporan terdekat setelah Tanggal Distribusi.
Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan
Obligasi Berwawasan Sosial yang dilaksanakan oleh Pefindo. UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS Laporan penggunaan dana hasil emisi Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022,
Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum tersebut
OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL DAN OBLIGASI SUBORDINASI INI AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA seluruhnya telah dipergunakan oleh Perseroan sebagai sumber pembiayaan kredit, sebagaimana telah
No. RC-1101/PEF-DIR/IX/2025 tanggal 9 September 2025, hasil pemeringkatan atas Obligasi
Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2025 untuk periode 8 September 2025 EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL DAN OBLIGASI SUBORDINASI INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) disampaikan dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas
sampai dengan 1 September 2026 adalah: Jasa Keuangan dalam surat Perseroan No. 123/FICD/CM/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL DAN OBLIGASI SUBORDINASI
AAA Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Sosial dan Obligasi Subordinasi
id
belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum
(Triple A)
Obligasi Berwawasan Sosial dan Obligasi Subordinasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan
Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan
memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar
pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.
bagi Perseroan dengan mengindahkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 20/
Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 49/2020 Perseroan akan melakukan PT CIMB NIAGA SEKURITAS PT BCA SEKURITAS PT INDO PREMIER SEKURITAS PT MANDIRI SEKURITAS (TERAFILIASI) POJK.04/2020.
pemeringkatan atas Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun
Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum
sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas. WALI AMANAT
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Obligasi Berwawasan Sosial dan Obligasi Subordinasi, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan
HAK SENIORITAS ATAS UTANG pada Peraturan OJK No. 30 dan Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahaan
Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum
kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2025
penyelenggaraan RUPO dan memperoleh persetujuan dari RUPO.
hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah
ada maupun yang akan ada di kemudian hari. e-mail: tcs_aet@bri.co.id Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.Tingkat bunga Obligasi Subordinasi merupakan IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN Website: bri.co.id persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, di Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan Penting Perseroan tanggal 30 Juni 2025,
Keterangan lebih lanjut mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat Up.: Dhany Ramadhanto – Department Head Trust & Corporate Services mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam 31 Desember 2024 dan 2023 yang diambil dari laporan keuangan tanggal 30 Juni 2025 dan
pada Bab I Prospektus. Investment Services Group puluh) hari. Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal
HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL KETERANGAN TENTANG SUBORDINASI YANG DITAWARKAN Obligasi Subordinasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi 30 Juni 2025 dan 2024 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024
NAMA OBLIGASI SUBORDINASI Subordinasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi dan ketentuan Perjanjian dan 2023, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.
a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau pembayaran Bunga Obligasi
Perwaliamanatan. Laporan keuangan tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk periode enam
Berwawasan Sosial dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi yang diterbitkan ini diberi nama “Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BTN
pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau Tanggal Pembayaran Tahap I Tahun 2025”. JAMINAN bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir
Bunga yang bersangkutan. Pokok Obligasi Berwawasan Sosial harus dilunasi dengan harga yang Obligasi Subordinasi tidak diproteksi maupun dijamin oleh Perseroan atau perusahaan anak sesuai pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai
JENIS OBLIGASI SUBORDINASI
sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang dengan ketentuan Pasal 19 ayat 1 huruf f Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2016 dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku
Obligasi Berwawasan Sosial. Obligasi Subordinasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi sebagai tanggal 22-09-2016 (dua puluh dua September tahun dua ribu enam belas) Tentang Perubahan Atas untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang “Penyajian
bukti hutang, yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik” dan disajikan dalam mata
b. Yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial adalah Pemegang Obligasi
pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan uang Rupiah, telah diaudit oleh KAP Purwanto Susanti dan Surja (the Indonesian member firm of
Berwawasan Sosial yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat)
kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi Tertulis yang Nomor 27 Tahun 2022 tanggal 26-12-2022 (dua puluh enam Desember dua ribu dua puluh dua) Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh
Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, kecuali ditentukan
diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening. Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal-hal
lain oleh KSEI atau peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi
sama dengan jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis dan jumlah pokok yang tercantum Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. lain” yang menyatakan (i) informasi keuangan konsolidasian interim 30 Juni 2024 tidak diaudit dan
Obligasi Berwawasan Sosial setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga
Obligasi Berwawasan Sosial tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan tersebut tidak pada Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi. direviu, serta (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan
PERPAJAKAN
berhak atas Bunga Obligasi Berwawasan Sosial pada periode pembayaran Bunga Obligasi Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi akan kembali dalam laporannya tertanggal 29 Oktober 2025, yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin
Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan penerbitan Obligasi ini diuraikan dalam Bab X Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681. Laporan keuangan yang telah diaudit ini tercantum
Berwawasan Sosial yang bersangkutan. dibayarkan oleh KSEI, selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat
Prospektus. dalam Prospektus ini.
c. Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi Berwawasan Sosial dan/atau pembayaran dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran, kepada Pemegang Obligasi
Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadual waktu pembayaran sebagaimana yang PENYISIHAN DANA (SINKING FUND) LAPORAN POSISI KEUANGAN
Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial menerima
pembayaran denda untuk setiap ketiadaan pembayaran sebesar 1% (satu persen) di atas Bunga telah ditentukan, seperti yang tertera pada Bab ini. Bilamana tanggal pembayaran oleh KSEI jatuh pada Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan pokok Obligasi Subordinasi (dalam jutaan Rupiah)
Obligasi Berwawasan Sosial yang berlaku atas jumlah yang terhutang sesuai ketentuan Perjanjian bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana 30 Juni 31 Desember
Keterangan
Perwaliamanatan. Nilai denda dihitung perhari, terhitung sejak tanggal pembayaran sehingga Hak kepemilikan Obligasi Subordinasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi Subordinasi dari penggunaan dana Emisi. 2025 2024 2023
HASIL PEMERINGKATAN ASET
jumlah terhutang terbayar sepenuhnya, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus satu Rekening Efek ke Rekening Efek yang lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran Kas 1.706.034 2.105.620 2.127.489
enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. memperlakukan setiap Pemegang Obligasi Subordinasi sebagai pemegang obligasi Subordinasi yang Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/2020 tentang Giro pada Bank Indonesia 15.205.849 22.739.920 18.145.761
d. Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial baik sendiri maupun secara bersama-sama yang sah sebagaimana dibuktikan dalam Konfirmasi Tertulis untuk menerima pelunasan Pokok Obligasi Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan Giro pada bank lain – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai 1.849.001 5.949.175 2.201.594
mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Berwawasan Sosial Subordinasi, pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Obligasi Subordinasi yang dilaksanakan oleh Pefindo. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain 11.852.151 4.661.104 30.561.122
(termasuk didalamnya jumlah Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Obligasi Subordinasi. Penarikan Obligasi Subordinasi ke luar dari Rekening Efek untuk dikonversikan Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. Efek-efek – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai 25.983.681 25.362.623 5.282.970
Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh menjadi sertifikat Obligasi Subordinasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan Obligasi Pemerintah 34.089.317 35.475.529 35.893.929
RC-1102/PEF-DIR/IX/2025 tanggal 9 September 2025, hasil pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali 1.954.805 175.625 -
Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat pendaftaran Obligasi Subordinasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2025 untuk periode 8 September 2025 sampai dengan 1 Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah
untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal Indonesia dan keputusan September 2026 adalah: Kredit yang diberikan – setelah dikurangi cadangan kerugian
harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, RUPO. AA penurunan nilai 314.603.108 302.352.171 282.392.324
Obligasi Berwawasan Sosial yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Berwawasan Sosial yang HARGA PENAWARAN
id
Pembiayaan/piutang syariah – setelah dikurangi cadangan kerugian
mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi (Double A) penurunan nilai 47.150.600 42.563.574 35.713.853
Berwawasan Sosial yang tercantum dalam KTUR tersebut. 100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi Subordinasi. Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan Tagihan derivatif 396 102.843 32.176
e. RUPO diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan. Tagihan akseptasi – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai 622.777 939.911 520.691
Aset tetap – neto 9.425.063 9.176.131 8.117.812
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, antara lain untuk maksud-maksud Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 49/2020 Perseroan akan melakukan
Bunga yang masih akan diterima 11.489.262 11.518.574 11.526.687
sebagai berikut: yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Obligasi pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali Aset pajak tangguhan – neto 1.786.374 2.286.038 2.998.282
i. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi dengan tingkat bunga tetap sebesar [●]% ([●] persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas. Biaya dibayar dimuka 1.369.021 985.821 698.200
Berwawasan Sosial mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Berwawasan Sosial, Pokok Tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang ditawarkan adalah sebesar HAK SENIORITAS ATAS UTANG Pajak dibayar dimuka 958.052 754.095 -
Obligasi Berwawasan Sosial, suku Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, perubahan tata cara Rp[●],- ([●] Rupiah). Pemegang Obligasi Subordinasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditur lainnya dan Aset Tidak Berwujud 307.195 122.009 -
atau periode pembayaran Bunga Obligasi Berwawasan Sosial, dan dengan memperhatikan Aset lain-lain 4.454.575 2.343.739. 2.536.846
Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Obligasi Subordinasi tidak dijamin dengan jaminan apapun sebagaimana tersebut dalam Perjanjian
Jumlah Aset 484.807.261 469.614.502 438.749.736
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Perwaliamanatan dan para Pemegang Obligasi Subordinasi untuk menuntut pembayaran jumlah
Keuangan Nomor 14 Tahun 2025; masing-masing Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan terutang oleh Perseroan maupun pembayaran jumlah lain dari Perseroan dibatasi sebagaimana LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS
ii. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan dilakukan pada tanggal 12 Maret 2026 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi LIABILITAS
pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas Liabilitas segera 2.356.971 2.275.949 2.587.727
sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi adalah pada tanggal 12 Desember 2030. sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Simpanan dari nasabah 374.457.868 352.437.480 322.501.148
suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk JADWAL PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN Simpanan dari Bank Lain 60.547 70.035 91.312
mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali - 3.409.426 -
Bunga Ke Keterangan lebih lanjut mengenai pembatasan-pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat
iii. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan pada Bab I Prospektus. Liabilitas akseptasi 622.813 941.898 544.567
Perjanjian Perwaliamanatan; 1 12 Maret 2026 Utang Pajak 239.720 368.473 689.787
2 12 Juni 2026 HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI Surat-surat berharga yang diterbitkan 4.765.644 5.444.524 8.272.098
iv. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Berwawasan
3 12 September 2026 a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Pinjaman yang diterima 32.141.746 33.485.084 33.762.089
Sosial termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya
4 12 Desember 2026 Subordinasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Bunga yang masih harus dibayar 556.800 658.070 647.496
kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam
5 12 Maret 2027 Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga yang Estimasi kerugian komitmen dan kontijensi 2.846 3.385 3.580
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Liabilitas Imbalan Kerja 1.584.812 1.745.282 2.009.520
6 12 Juni 2027 bersangkutan. Pokok Obligasi Subordinasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan
Keuangan Nomor 14 Tahun 2025; Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi 1.500.000 6.328.105 9.112.837
7 12 September 2027 jumlah pokok yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi
v. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat 8 12 Desember 2027 Liabilitas lain-lain 722.378 626.886 943.328
Subordinasi. Jumlah Liabilitas 419.012.145 407.794.597 381.164.489
dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 9 12 Maret 2028
berlaku di Negara Republik Indonesia. b. Yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi
10 12 Juni 2028 DANA SYIRKAH TEMPORER
Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja
KELALAIAN PERSEROAN 11 12 September 2028 Simpanan nasabah 31.836.925 29.216.772 27.082.860
sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau Simpanan dari Bank Lain 32.175 31.244 23.235
Keterangan lebih lanjut mengenai kelalaian Perseroan dapat dilihat pada Bab I Propektus. 12 12 Desember 2028
peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi Subordinasi Jumlah Dana Syirkah Temporer 31.869.100 29.248.016 27.106.095
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO) 13 12 Maret 2029
setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi Subordinasi tersebut,
14 12 Juni 2029 EKUITAS
Keterangan lebih lanjut mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada maka pihak yang menerima pengalihan tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi Subordinasi
15 12 September 2029 Modal ditempatkan dan disetor penuh 7.017.222 7.017.222 7.017.222
Bab I Prospektus. pada periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan.
16 12 Desember 2029 Tambahan modal disetor 4.418.900 4.418.900 4.418.900
WALI AMANAT 17 12 Maret 2030 c. Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Dana setoran modal - - -
Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat dalam 18 12 Juni 2030 Obligasi Subordinasi, Pemegang Obligasi Subordinasi menerima pembayaran denda untuk Kerugian neto yang belum direalisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai
setiap ketiadaan pembayaran sebesar 1% (satu persen) di atas Bunga Obligasi Subordinasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah diukur pada nilai wajar melalui
penerbitan Obligasi Berwawasan Sosial dan Obligasi Subordinasi ini sesuai dengan ketentuan yang 19 12 September 2030 penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan (898.059) (1.107.982) (769.001)
tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat 20 12 Desember 2030 yang berlaku atas jumlah yang terhutang sesuai ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Nilai Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan (355.630) (424.015) (560.339)
Indonesia (Persero) Tbk. denda dihitung perhari, terhitung sejak tanggal pembayaran sehingga jumlah terhutang terbayar Bagian efektif lindung nilai - arus kas - (44.082) (32.346)
SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI SUBORDINASI sepenuhnya, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu)
Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut: Surplus revaluasi aset tetap 3.642.936 3.565.773 3.565.773
Obligasi Subordinasi ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Saldo laba
WALI AMANAT
dengan satuan jumlah Obligasi Subordinasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek d. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling Telah ditentukan penggunaannya 18.237.500 15.982.004 13.181.214
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya sebagaimana diatur sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi Subordinasi (termasuk didalamnya
Belum ditentukan penggunaannya 1.863.129 3.164.069 3.657.729
Investment Services Group Total ekuitas yang dapat diatribusikan
dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Setiap Pemegang Obligasi Subordinasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) jumlah Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia
Gedung BRI II Lantai 6 Kepada entitas induk 33.925.998 - -
mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. namun tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46 Kepentingan non-pengendali 18 - -
Jakarta 10210 SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI SUBORDINASI Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO Jumlah Ekuitas 33.926.016 32.571.889 30.479.152
Telepon: (021) 5758143 Pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas 484.807.261 469.614.502 438.749.736
03_Ringkas BTN MediaIndonesia 21_November_2025.indd 1 11/20/25 9:10 PM
Page 4
JUMAT, 21 NOVEMBER 2025 l HALAMAN 9
LAPORAN LABA RUGI b. Liabilitas 8. Risiko Perubahan Teknologi Pada tanggal Prospektus, telah terdapat orang-perorangan (individu) yang menjadi pemilik manfaat
(dalam jutaan Rupiah) Jumlah Liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar 9. Risiko Kelangkaan Sumber Daya dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia
Periode 6 (enam) bulan yang Tahun yang berakhir pada Rp419.012.145 juta, meningkat 2,75% atau setara dengan Rp11.217.548 juta dibandingkan Jumlah 10. Risiko Keamanan Siber No.13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam
Keterangan berakhir pada tanggal 30 Juni tanggal-tanggal 31 Desember Liabilitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp407.794.597 juta. 11. Risiko Ketahanan Negara Lain atau Peraturan Internasional Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana
2025 2024* 2024 2023 Kenaikan ini disebabkan pada periode 30 Juni 2025 terdapat peningkatan Simpanan dari Nasabah Penjelasan atas risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VII Prospektus. Pendanaan Terorisme dimana berdasarkan Informasi Penyampaian Data tanggal 26 Maret 2025 kepada
Pendapatan dan Beban Operasional sebesar 6,25% atau setara Rp22.020.388 juta dari 31 Desember 2024. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dinyatakan bahwa pemilik manfaat
Pendapatan bunga dan bagi hasil 18.500.696 14.965.534 29.541.592 28.281.252
Jumlah Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN dari Perseroan adalah Nixon Lambok Pahotan Napitupulu dalam jabatannya selaku Direktur Utama
Beban bunga, bagi hasil dan bonus (9.252.593) (9.044.306) (18.048.940) (14.850.962) Perseroan. Adapun kriteria yang dipenuhi oleh Direktur Utama untuk menjadi pemilik manfaat (Beneficial
Pendapatan bunga dan bagi hasil - neto 9.248.103 5.921.228 11.492.652 13.430.290
Rp407.794.597 juta, meningkat 6,99% atau setara dengan Rp26.630.108 juta dibandingkan Jumlah Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang
Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp381.164.489 juta. mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang Owner) adalah sebagai pihak yang menerima manfaat dari perseroan terbatas sebatas kapasitasnya
Pendapatan operasional lainnya 1.859.125 1.958.048 4.575.919 3.891.147
Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan Simpanan dari Nasabah sebesar 9,28% atau setara terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 29 Oktober 2025 atas laporan keuangan berdasarkan jabatannya. Namun demikian Pemilik Manfaat yang telah dilaporkan Perseroan tersebut,
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan
aset non-keuangan (3.658.011) (927.692) (1.981.495) (3.765.397) Rp29.936.332 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2023. tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk periode enam bulan yang berakhir bukan merupakan orang perseorangan yang dimaksud dalam definisi Pemilik Manfaat pada Perpres
pembalikan estimasi kerugian penurunan nilai komitmen pada tanggal-tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal- No.13 Tahun 2018 dan bukan merupakan orang perseorangan yang dimaksud dalam criteria Pemilik
c. Dana Syirkah Temporer
dan kontijensi 539 2.509 195 1.139 tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Manfaat dari perseroan terbatas yang diatur dalam Pasal 4 ayat 1 butir f Perpres No.13 Tahun 2018,
Beban operasional lainnya (5.352.780) (5.038.117) (10.262.558) (9.017.450) Jumlah Dana Syirkah Temporer Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 mengingat yang bersangkutan tidak dapat menunjuk atau memberhentikan direksi atau dewan
sebesar Rp31.869.100 juta, meningkat 8,96% atau setara dengan Rp2.621.084 juta dibandingkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku
Laba Operasional 2.096.976 1.915.976 3.824.713 4.539.729 komisaris Perseroa, kemampuan untuk mengendalikan Perseroan hanya terbatas dalam kapasitasnya
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto 33.403 (38.844) (51.872) (159.519) Jumlah Dana Syirkah Temporer untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar untuk entitas yang berada dibawah pengawasannya yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang “Penyajian
dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik” dan disajikan dalam mata sebagai Direktur Utama, menerima manfaat dari Perseroan berupa gaji dan tunjangan serta fasilitas
Laba Sebelum Beban Pajak 2.130.379 1.877.132 3.772.841 4.380.210 Rp29.248.016 juta. Kenaikan ini disebabkan pada periode 30 Juni 2025 terdapat peningkatan Simpanan sesuai dengan jabatannya dan yang bersangkutan bukan pemilik sebenarnya dari saham Perseroan.
Beban pajak (423.990) (375.270) (765.513) (879.222) Nasabah sebesar 8,97% atau setara Rp2.620.153 juta dan adanya peningkatan Simpanan dari Bank uang Rupiah yang diaudit oleh KAP Purwanto Susanti dan Surja (firma anggota Ernst & Young Global
Laba Tahun Berjalan 1.706.389 1.501.862 3.007.328 3.500.988 Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) dan Pada tanggal Prospektus diterbitkan, pihak pengendali Perseroan adalah Negara Republik Indonesia.
Lain sebesar 2,98% atau setara Rp931 juta dari 31 Desember 2024.
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan 2.105.942 1.253.734 2.792.935 3.848.720 ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim (Registrasi Akuntan Publik No. 1681) yang menyatakan 4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh) 122 107 214 249
Jumlah Dana Syirkah Temporer Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal-hal lain” yang menyatakan (i) informasi keuangan
31 Desember 2024 sebesar Rp29.248.016 juta, meningkat 7,90% atau setara dengan Rp2.141.921 Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 33 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
*Tidak diaudit
juta dibandingkan Jumlah Dana Syirkah Temporer untuk tahun yang berakhir pada tanggal konsolidasian interim 30 Juni 2024 tidak diaudit dan direviu, serta (ii) penerbitan kembali laporan auditor
Publik, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang sah berlaku pada tanggal Prospektus ini diterbitkan
31 Desember 2023 sebesar Rp27.106.095 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan independen sehubungan dengan penerbitan kembali dalam laporan auditor independen tertanggal
adalah berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.44 tanggal 26 Maret
RASIO KEUANGAN Simpanan Nasabah sebesar 7,88% atau setara Rp2.133.912 juta dan adanya peningkatan 29 Oktober 2025 yang juga tercantum dalam Prospektus ini.
2025 (Akta Risalah No.44/2025) juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
30 Juni 31 Desember Simpanan dari Bank Lain sebesar 34,47% atau setara Rp8.009 juta dibandingkan dengan KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA KEGIATAN Tahunan No.40 tanggal 23 April 2025 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di
Keterangan 31 Desember 2023. Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan data Perseroan telah diterima
2025 2024** 2024 2023
USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA
Rasio Pertumbuhan d. Ekuitas oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Pendapatan bunga dan bagi hasil - neto 56,19% -7,28% -14,43% -10,45% 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN Umum di bawah No.AHU-AH.01.09-0205085 tanggal 24 April 2025 dan telah didaftarkan dalam daftar
Jumlah Ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar
Laba operasional 9,45% -4,22% -15,75% 19,00%
Perseroan didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Perseroan di bawah No.AHU-0089029.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 24 April 2025 (“Akta PKR
Laba tahun berjalan 13,62% 1,86% -14,10% 14,97% Rp33.926.016 juta, meningkat 4,16% atau setara dengan Rp1.354.127 juta dibandingkan Jumlah
Ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp32.571.889 juta. Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos No.40/2025”), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Jumlah aset 6,41% 13,75% 7,03% 9,10%
Jumlah liabilitas dan dana syirkah temporer 6,20% 14,09% 7,05% 8,51% Kenaikan ini disebabkan pada periode 30 Juni 2025 terdapat peningkatan Surplus Revaluasi Aset Tetap berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 jo Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Dewan Komisaris:
Jumlah ekuitas 9,32% 9,29% 6,87% 17,64% sebesar 2,16% atau setara Rp77.163 juta dan adanya peningkatan Saldo Laba yang telah ditentukan Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun
Komisaris Utama : Suryo Utomo;
Permodalan penggunaannya sebesar 14,11% atau setara Rp2.255.496 juta dari 31 Desember 2024. 1964 juncto Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.
CAR untuk risiko kredit dan risiko operasional(1) 17,36% 19,28% 19,17% 20,19%
Wakil Komisaris Utama : Dwi Ary Purnomo;
Jumlah Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 tanggal 29 April 1992 tentang Komisaris Independen : Ida Nuryanti;
CAR untuk risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar(1) 16,93% 18,58% 18,50% 20,07%
Rp32.571.889 juta, meningkat 6,87% atau setara dengan Rp2.092.737 juta dibandingkan Jumlah Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Komisaris Independen : Pietra Machreza Paloh;
Aset tetap terhadap modal(2) 29,35% 27,18% 28,43% 25,99%
Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp30.479.152 juta. Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Komisaris Independen : Panangian Simanungkalit.
Aset produktif Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan Saldo Laba yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No.12 Komisaris : Fahri Hamzah;*)
Aset produktif bermasalah terhadap total asset produktif(3) 2,77% 2,62% 2,60% 2,58% sebesar 21,25% atau setara Rp2.800.790 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2023. Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1972. Dengan
NPL – bersih*)(4) 1,89% 1,49% 1,89% 1,32% *) Pengangkatan Fahri Hamzah sebagai Komisaris Perseroan, baru akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan
3. Arus Kas disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) dan memenuhi peraturan
NPL – bruto*)(5) 3,31% 3,13% 3,16% 3,01%
sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang- Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perundang-undangan yang berlaku.
Rentabiltas
a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Bank Tabungan Negara dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal Masa berlaku jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris sampai dengan penutupan RUPS Tahunan
ROA(6) 0,91% 0,84% 0,84% 1,07% tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank
ROE(7) 11,82% 11,06% 10,78% 13,86% 30 Juni 2025 surplus sebesar Rp9.374.228 juta, naik 151,15% atau setara dengan surplus Rp27.701.098 tahun 2030.
Tabungan Negara yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan
NIM(8) 4,34% 2,95% 2,81% 3,75% juta dibandingkan Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi untuk periode yang (Persero) yang bersangkutan. Direksi:
BOPO(9) 71,74% 83,21% 88,73% 86,10% berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 defisit sebesar Rp18.326.870 juta. Kenaikan ini disebabkan
Pendirian Perusahaan Persero BTN dilakukan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan Direktur Utama : Nixon Lambok Pahotan Napitupulu;
pada periode 30 Juni 2025 terdapat peningkatan penerimaan bunga, bagi hasil, dan marjin sebesar
Likuiditas (Persero) PT Bank Tabungan Negara “PT Bank Tabungan Negara (Persero)” No. 136 tanggal 3 Juli Wakil Direktur Utama : Oni Febriarto Rahardjo;
2,28% atau setara Rp333.697 juta dibandingkan dengan periode 30 Juni 2024. Selain itu pada tanggal
LDR(10) 92,57% 96,57% 93,75% 95,36% 1992, yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Direktur Operations : I Nyoman Sugiriyasa;
30 Juni 2025 terdapat perolehan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp1.336.922 juta di mana
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 Direktur Treasury & International Banking : Venda Yuniarti;
pada periode 30 Juni 2024 tidak terdapat perolehan tersebut.
Kepatuhan (compliance) tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Direktur Consumer Banking : Hirwandi Gafar;
Persentase pelanggaran BMPK*(+) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal Direktur Network & Retail Funding : Rully Setiawan;
tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No.603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam Berita
Persentase pelampauan BMPK*(+) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31 Desember 2024 defisit sebesar Rp8.755.616 juta, turun 231,97% atau setara dengan defisit Direktur Corporate Banking : Helmy Afrisa Nugroho;*)
Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.6A (“Akta Pendirian”).
GWM Rp15.389.969 juta dibandingkan kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi untuk
Perseroan memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Bank Indonesia Direktur Commercial Banking : Hermita;
Konvensional Rupiah tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 surplus sebesar Rp6.634.353 juta. Penurunan
Utama*(11) 4,51% 5,04% 5,38% 6,04% No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, dan ijin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Finance & Strategy : Nofry Rony Poetra;
ini disebabkan adanya peningkatan defisit arus kas pembayaran bunga dan bonus, provisi dan komisi
PLM(*12) 14,08% 11,32% 12,73% 9,66% Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994. Direktur Information Technology : Tan Jacky Chen;
sebesar 20,69% atau setara Rp3.081.514 juta dan peningkatan defisit efek-efek yang diukur pada nilai
Dolar Amerika Serikat*(11) 4,18% 9,88% 4,18% 4,40% Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo;
wajar melalui laba rugi sebesar Rp18.040.297 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali
Syariah Rupiah*(11) 3,15% 6,08% 4,70% 6,10% Direktur Human Capital & Compliance : Eko Waluyo.
sebelumnya. Selain itu, terdapat pula penurunan aset operasi dari aktivitas obligasi pemerintah yang perubahan, perubahan terakhir Anggaran Dasar didasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum
PDN*(13) 1,59% 3,27% 1,29% 1,73% *) Pengangkatan Helmy Afrisa Nugroho sebagai Direktur Perseroan, baru akan berlaku efektif setelah mendapatkan
diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sebesar 96,89% atau setara Rp15.298.534 juta dibandingkan Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test) dan memenuhi
Solvabilitas dengan periode yang sama tahun sebelumnya. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 47 tanggal 26 Maret 2025 yang dibuat dihadapan Ashoya peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rasio total utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio) (14) 113,21% 161,31% 149,41% 167,81% b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Ratam, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang pemberitahuan perubahan
anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 5. PROSPEK USAHA PERSEROAN
Rasio total utang terhadap aset (debt to asset ratio) (15) 7,92% 10,99% 10,36% 11,66%
Kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal Prospek Jangka Pendek
Catatan: - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No.AHU-AH.01.03-0111636 tanggal 24 April
30 Juni 2025 defisit sebesar Rp3.080.112 juta, turun 186,49% atau setara dengan defisit Rp6.641.449
*) Individu juta dibandingkan kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode yang 2025 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0089046.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal Pertumbuhan kredit pada sektor perumahan diprediksi tetap tumbuh sejalan dengan pertumbuhan
**) Tidak diaudit berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 surplus sebesar Rp3.561.337 juta. Penurunan ini disebabkan 24 April 2025 (“Akta PKR No.47/2025”). kredit. Pada jangka pendek, terdapat 2 (dua) faktor utama yang akan mendorong pertumbuhan kredit
(+) Per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 dan per 31 Desember 2024 dan 2023. pada periode 30 Juni 2025 terdapat akuisisi entitas anak sebesar Rp1.540.067 juta. Selain itu, terdapat Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir, maksud dan tujuan Perseroan adalah sektor perumahan, yaitu:
1) CAR (Capital Adequacy Ratio) untuk risiko kredit dan risiko operasional yang dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas
penurunan penerimaan obligasi pemerintah pada biaya perolehan diamortisasi sebesar 65,02% atau melakukan usaha di bidang Perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki - Faktor pertama adalah potensi peningkatan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) segmen Masyarakat
Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2016 sebagaimana diubah dengan POJK No. 34/POJK.03/2016 tentang
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. defisit sebesar Rp2.660.945 juta dibandingkan dengan periode 30 Juni 2024. Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dikontribusi oleh peningkatan alokasi KPR Subsidi
2) Rasio aset tetap terhadap modal yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio jumlah aset tetap dibagi dengan Kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Pemerintah. Pada tahun 2025, Pemerintah menetapkan alokasi KPR Fasilitas Likuiditas Pemilikan
perhitungan modal yang dilakukan berdasarkan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang berlaku. 31 Desember 2024 defisit sebesar Rp5.306.340 juta, turun 19,53% atau setara dengan defisit perseroan terbatas. Perumahan (FLPP) sebanyak 350.000 unit (Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan
3) Rasio Aset Produktif bermasalah terhadap Jumlah Aset Produktif merupakan rasio jumlah aset non-performing Perumahan Rakyat (PUPR)).
Rp867.125 juta dibandingkan kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi untuk Tahun 2015, Perseroan berperan penting dalam membantu Program Pemerintah “Program Sejuta
terhadap jumlah aset produktif sesuai dengan Peraturan BI. Menurut peraturan BI aset produktif terdiri dari giro pada
bank lain,penempatan pada bank lain, tagihan spot dan derivatif, surat berharga, surat berharga yang dijual dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 defisit sebesar Rp4.439.215 juta. Penurunan Rumah Untuk Rakyat”. Perseroan telah ditunjuk sebagai salah satu Bank yang mendukung program - Faktor kedua adalah kebijakan BI untuk melanjutkan ketentuan Loan to Value (LTV)/Financing to
janji dibeli kembali (repo), tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo), tagihan ini disebabkan oleh adanya penurunan arus kas dari penerimaan obligasi pemerintah pada biaya pemerintah melalui pembiayaan KPR. Pada tahun 2017, perjalanan proses transformasi digital banking Value (FTV) sampai dengan 100% yang diberlakukan sampai akhir tahun 2024. Perpanjangan
akseptasi, tagihan lainnya-transaksi perdagangan, kredit yang diberikan, dan penyertaan pada akhir tahun yang perolehan diamortisasi sebesar 133,96% atau setara Rp2.217.798 juta dan adanya penurunan arus Perseroan terus berlanjut. Dari sisi bisnis, Perseroan terus meningkatkan pelayanan perbankan dengan kebijakan LTV/FTV berpotensi mendorong permintaan properti pada segmen menengah-atas. Hal
bersangkutan. kas dari penerimaan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar 54,02% atau setara mengakselerasi tahapan transformasi di era digital, salah satunya dengan membuka Smart Branch. ini tecermin dari kenaikan Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) untuk rumah tipe kecil yang
4) NPL – bersih adalah rasio total NPL kredit dan pembiayaan/piutang Syariah setelah dikurangi cadangan kerugian Rp24.327.194 juta.
penurunan nilai, terhadap total kredit dan pembiayaan Syariah pada akhir tahun yang bersangkutan.
Smart Branch Perseroan dilengkapi dengan beragam layanan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah lebih tinggi dibandingkan rumah tipe menengah dan besar. Per Maret 2025, IHPR rumah tipe kecil
5) NPL – bruto adalah rasio total NPL kredit dan pembiayaan/piutang Syariah terhadap total kredit dan pembiayaan/ c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan dalam memperoleh informasi perbankan, melakukan komunikasi, transaksi, registrasi, dan pembukaan meningkat sebesar 1,39% (yoy), rumah tipe menengah meningkat 1,14% (yoy), dan IHPR rumah
piutang Syariah pada akhir tahun yang bersangkutan
Kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada rekening. tipe besar meningkat 0,97% (yoy) (Sumber: Survey Harga Properti Residensial Bank Indonesia).
6) ROA (Return on Assets) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio pendapatan sebelum pajak untuk tahun yang Pada tahun 2019, Perseroan menjadi Housing Market Maker dan memperkuat posisi sebagai Bank
tanggal 30 Juni 2025 defisit sebesar Rp11.137.477 juta, turun 423,93% atau setara dengan defisit Prospek Jangka Menengah dan Pendek
bersangkutan terhadap rata-rata total aset. Rata-rata total aset dihitung dari rata-rata jumlah total aset setiap bulan
selama tahun yang bersangkutan. Rp9.011.735 juta dibandingkan kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk Terbesar ke-5. Selanjutnya, tahun 2022 merupakan tahun yang penting karena merupakan kali kedua Rasio KPR terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih rendah juga merupakan peluang yang
7) ROE (Return on Equity) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio pendapatan setelah pajak untuk tahun yang periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 defisit sebesar Rp2.125.742 juta. Penurunan ini Perseroan menggelar Rights Issue atau penerbitan saham baru setelah tahun 2012 lalu. Rights akan dikembangkan Perseroan untuk memperluas bisnis perumahan ke depannya. Di September 2025,
bersangkutan terhadap rata-rata ekuitas dalam tahun yang sama. Rata-rata ekuitas dihitung dari rata-rata total modal disebabkan pada periode 30 Juni 2025 terdapat pembayaran atas pinjaman subordinasi jatuh tempo Issue dimaksud menjadi salah satu upaya Perseroan untuk meningkatkan ekspansi kredit sekaligus rasio KPR terhadap PDB Indonesia sebesar 3,42% yang masih lebih kecil dibandingkan dengan negara-
inti (tier 1) setiap bulan selama tahun yang bersangkutan. sebesar Rp4.828.500 juta dan adanya pembayaran atas efek-efek yang dijual dengan janji dijual memperkuat modal untuk mengawal misi Perseroan menjadi Best Mortgage Bank in South East Asia.
8) Rasio NIM (Net Interest Margin) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio dari pendapatan bunga bersih untuk
negara Asia Tenggara lainnya, seperti Filipina sebesar 4,21%, Thailand sebesar 30,15%, dan Singapura
kembali sebesar Rp31.836.205 juta. Tahun 2023, sebagai wujud dari salah satu transformasi digital banking, Perseroan merilis BTN Mobile, sebesar 38,24% (Sumber: CEIC Data, September 2025).
masing-masing tahun bersangkutan terhadap rata-rata total aset produktif pada akhir tahun yang bersangkutan.
9) Rasio BOPO (Beban operasional terhadap pendapatan operasional) adalah rasio total beban operasional (berdasarkan Kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada aplikasi untuk mendukung layanan perbankan melalui ponsel menggantikan BTN Mobile Banking.
Dengan komitmen keberlanjutan Program Pemerintah Sejuta Rumah dan meningkatnya populasi
formula perhitungan Bank Indonesia, termasuk beban bunga) terhadap total pendapatan operasional, masing-masing tanggal 31 Desember 2024 defisit sebesar Rp3.517.424 juta, turun 137,76% atau setara dengan defisit Pada tanggal 3 Maret 2024, Perseroan melakukan “rebranding” salah satunya dengan meluncurkan middle income yang didominasi oleh generasi milenial dan segmen emerging affluent juga menjadi
untuk tahun yang bersangkutan. Rp12.833.370 juta dibandingkan kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk logo baru. Logo baru yang dirilis merupakan simbol keberhasilan dan komitmen Perseroan dalam
10) Rasio LDR (Loan to Deposits Ratio) yang dihitung berdasarkan peraturan BI adalah rasio kredit yang diberikan kepada pertimbangan bagi Perseroan untuk memperluas fokusnya dalam mengembangkan bisnis perumahan
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 surplus sebesar Rp9.315.946 juta. Penurunan melanjutkan transformasi menjadi Bank yang lebih modern, dan adaptif dalam menghadapi digitalisasi. ke depan, khususnya dalam meningkatkan pangsa pasar di segmen milenial dan emerging affluent.
pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang
ini disebabkan pada tahun 31 Desember 2024 terdapat pembayaran atas pinjaman subordinasi jatuh Untuk menangkap potensi pertumbuhan tersebut, Perseroan akan meningkatkan penjualan KPR Non
mencakup giro, tabungan dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank. 2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN
11) GWM (Giro Wajib Minimun) dihitung sesuai dengan PBI yang relevan tempo sebesar Rp3.000.000 juta dan adanya pembayaran atas efek-efek yang dijual dengan janji dijual
Berdasarkan segmen usaha yang dikembangkan oleh Perseroan, produk dan jasa Perseroan meliputi 2 Subsidi dengan menyasar top developers dan direct selling KPR kepada konsumer (direct to customers)
12) PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial) atau yang dahulu dikenal dengan GWM Sekunder, dihitung sesuai kembali sebesar Rp139.744.766 juta.
dengan peraturan BI adalah cadangan likuiditas minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh dan dalam (dua) segmen yaitu konvensional dan syariah, dengan penjelasan sebagai berikut: melalui kerja sama dengan agen properti nasional dan individu.
bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 4. Likuiditas, Solvabilitas, Rentabililtas dan Kualitas Aset Bonus demografi dan pertumbuhan penduduk kelas menengah (middle class) yang didominasi oleh
persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga dalam Rupiah. Likuiditas generasi milenial juga menjadi pendorong bisnis pembiayaan perumahan ke depan yang berdasarkan
13) PDN (Posisi Devisa Neto) dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010 data Badan Pusat Statistik (BPS) per bulan Mei 2025, saat ini jumlah generasi Z dan generasi milenial
Likuiditas dinilai berdasarkan rasio sebagai berikut:
yang telah diperbaharui oleh Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. mendominasi populasi usia produktif dengan Generasi Z (usia 8-23 tahun) mencapai 36,33% dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)
14) Rasio total utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio) dihitung dari total liabilitas berbunga yang hanya dijumlahkan 30 Juni 2025 92,57%
Generasi Milenial (usia 24-39 tahun) sebanyak 35,15% yang mana porsi tersebut diprediksi akan terus
dari total pinjaman yang diterima, Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo), Surat-surat berharga yang 31 Desember 2024 93,75% tumbuh hingga 10 (sepuluh) tahun ke depan yang merupakan peluang untuk mengembangkan bisnis
diterbitkan dan Pinjaman subordinasi, dibagi dengan total nilai Ekuitas Perseroan. perumahan di segmen first home buyer yang menjadi captive market Perseroan.
31 Desember 2023 95,36%
15) Rasio total utang terhadap aset (debt to asset ratio) dihitung dari total liabilitas berbunga yang hanya dijumlahkan
dari total pinjaman yang diterima, Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli Kembali (repo), Surat-surat berharga yang Likuiditas merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas sewaktu-waktu melalui Selanjutnya, sebagai sektor yang memiliki multiplier effect kepada 174 sub-sektor industri,
diterbitkan dan Pinjaman subordinasi, dibagi dengan total nilai Aset Perseroan. pengelolaan atas simpanan dan hutang lainnya untuk dijadikan aset produktif. Bank Indonesia melalui pengembangan value chain dari bisnis perumahan juga menjadi salah satu strategi pengembangan
PERSEROAN TELAH MEMENUHI RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG Surat Edaran No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank bisnis yang akan dilakukan Perseroan. Untuk menangkap peluang tersebut, Perseroan akan
TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS. Umum memberikan ketentuan pokok penilaian Likuiditas, di mana salah satu ukuran Likuiditas adalah mengembangkan produk dan layanan keuangan yang menyasar perluasan value chain bisnis
LDR (Rasio Pinjaman Yang Diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga). Dalam tabel di atas, tingkat posisi konstruksi yaitu akuisisi lahan, bahan bangunan, pengembangan lahan dan properti, jasa konstruksi,
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN LDR Perseroan secara berturut-turut pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024 dan 31 Desember dan pembiayaan pada pengembang (developer).
Analisis dan pembahasan pada bagian ini harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan tanggal 2023 adalah 92,57%, 93,75% dan 95,36% di mana berdasarkan lampiran 2e surat edaran tersebut, LDR Prospek Usaha dan Strategi ke Depan
30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 dan 2023 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada Perseroan secara berturut-turut pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 3,0% di tahun
tanggal-tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal diklasifikasikan pada peringkat 4 (100% < Rasio < 120%). 2025 dan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia diperkirakan akan tetap tumbuh walaupun
31 Desember 2024 dan 2023, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Sumber likuiditas Perseroan berasal dana internal berupa kas dan aktivitas penjualan surat berharga lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024. Ekonomi pada negara maju seperti Amerika Serikat
Akuntansi Keuangan di Indonesia serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku untuk serta berasal dari dana eksternal terutama berupa penghimpunan dana pihak ketiga dan pinjaman pihak diperkirakan juga akan tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun 2024, demikian juga dengan ekonomi
entitas yang berada dibawah pengawasannya yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang “Penyajian dan ketiga. Perseroan memiliki LDR dengan rasio yang cukup tinggi mengingat Perseroan dalam melakukan Tiongkok pada tahun 2025 yang mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2024.
Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik” dan disajikan dalam mata uang penyaluran kredit dibiayai tidak hanya oleh dana pihak ketiga berupa deposito, giro dan tabungan dan Pertumbuhan ekonomi nasional tetap tumbuh positif pada 2025 di tengah perlambatan ekonomi global,
Rupiah, telah diaudit oleh KAP Purwanto Susanti dan Surja (the Indonesian member firm of Ernst & obligasi yang diterbitkan namun juga oleh sumber dana lain seperti pinjaman yang diterima, NCD, didorong oleh konsumsi rumah tangga yang masih kuat sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi
Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut KLBI dan RDI. Sementara itu dalam perhitungan Rasio LDR menurut ketentuan Bank Indonesia hanya nasional, tumbuhnya investasi serta terjaganya kinerja ekspor nasional. Bank Indonesia memprediksi
Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf “hal-hal lain” memperhitungkan Dana Pihak Ketiga. Dengan demikian, tingkat LDR yang optimal bagi perseroan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 akan tetap kuat dan tumbuh positif dalam kisaran 4,6%-5,4%.
yang menyatakan (i) informasi keuangan konsolidasian interim 30 Juni 2024 tidak diaudit dan direviu, berkisar diatas 100%. Ini menunjukkan bahwa realisasi Perseroan yang semakin meningkat tidak
Kemudian tingkat inflasi di tahun 2025 diperkirakan akan tetap terjaga pada kisaran target Bank Indonesia
serta (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali berdampak pada likuiditas karena sumber pembiayaan kredit tersebut juga berasal dari dana di luar
yaitu 2,5%±1% yoy. Untuk mencapai tingkat inflasi tersebut, Pemerintah maupun Bank Indonesia akan
dalam laporannya tertanggal 29 Oktober 2025, yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim dana pihak ketiga dan surat-surat berharga yang diterbitkan antara lain pinjaman yang diterima, NCD,
melakukan bauran kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran. Sementara, rata-rata
(Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681. Laporan keuangan yang telah diaudit ini tercantum dalam KLBI dan RDI.
nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan terjaga stabil di tahun 2026,
Prospektus ini. Perseroan menjaga likuiditas Perseroan dengan beberapa strategi diantaranya dengan melakukan dengan tetap memperhatikan ketidakpastian di pasar keuangan global seperti kebijakan moneter The
ANALISIS KEUANGAN penerbitan surat berharga, mengembangkan produk kredit yang berjangka waktu pendek dan Fed serta dinamika geopolitik global. Suku bunga acuan BI turun pada September 2025 menjadi 4,75%
meningkatkan core nominal produk dana pihak ketiga retail. dan berpeluang akan turun lagi karena Bank Indonesia masih memiliki ruang untuk melakukan minimal
1. Pertumbuhan Pendapatan, Beban, dan Laba
Peningkatan atau penurunan likuiditas Perseroan yang material dapat disebabkan antara lain oleh: 1 kali penurunan menjadi 4,50% hingga akhir tahun seiring dengan adanya kecenderungan penurunan
a. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil
- pertumbuhan dana pihak ketiga yang lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan target yang telah suku bunga The Fed.
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 ditetapkan; dan Sektor Jasa keuangan khususnya perbankan diprediksi akan mengalami penurunan dibandingkan
sebesar Rp18.500.696 juta, meningkat 23,62% atau setara dengan Rp3.535.162 juta dibandingkan - pertumbuhan kredit yang lebih rendah atau tinggi dibandingkan target yang telah ditetapkan. dengan tahun 2024, di mana OJK memperkirakan pada akhir tahun 2025 Dana Pihak Ketiga (DPK) akan
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar
Tidak terdapat sumber likuiditas eksternal dan internal dengan jumlah material yang belum digunakan tumbuh pada kisaran 6,0%-8,0% dan penyaluran kredit perbankan akan tumbuh sebesar 9,0%-11,0%.
Rp14.965.534 juta. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan biaya perolehan diamortisasi dari
oleh Perseroan. Untuk tahun 2026, sektor perumahan diprediksi akan menguat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
kredit yang diberikan sebesar 30,29% atau setara Rp3.539.216 juta dibandingkan dengan periode 30
Juni 2024. Selain itu, terdapat kenaikan juga dari biaya perolehan diamortisasi dari sisi Giro pada Bank Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan Sektor perumahan berpeluang tumbuh di atas 2% serta mengurangi jumlah backlog didorong oleh
Indonesia sebesar 118,19% atau setara Rp65.833 juta dari periode 30 Juni 2024. kegiatan usahanya. beberapa faktor antara lain:
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember Solvabilitas 1. Program 3 (tiga) juta rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto sebagai
2024 sebesar Rp29.541.592 juta, meningkat 4,46% atau setara dengan Rp1.260.340 juta dibandingkan Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya dengan menggunakan program utama untuk pengembangan sektor perumahan.
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 seluruh aset yang dimiliki dan modal sendiri. Rasio permodalan adalah salah satu parameter yang 2. Kuota FLPP yang lebih besar di tahun 2026 menjadi 350.000 unit.
sebesar Rp28.281.252 juta. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan pada biaya perolehan digunakan dalam mengukur rasio solvabilitas. Perseroan memastikan Rasio Kecukupan Modal atau 3. Insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) yang diperpanjang oleh pemerintah hingga Desember
diamortisasi dari sisi Tagihan Lainnya sebesar 134,34% atau setara Rp11.029 juta serta dari sisi Efek- Capital Adequacy Ratio (CAR) mampu memenuhi risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. 2026.
Efek sebesar 251,17% atau setara Rp118.039 juta dibandingkan dengan periode 31 Desember 2023. Sesuai dengan peraturan OJK, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)/CAR yang ditetapkan 4. Kebijakan LTV untuk Properti yang masih diperpanjang pada 2026
Bank Indonesia untuk bank dengan profil risiko “2” adalah sebesar 9%. 5. Terdapat program KUR Perumahan yang bisa dimanfaatkan oleh industri perumahan nasional
b. Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus yaitu:
Dengan membandingkan total modal dengan ATMR Perseroan, Rasio CAR tahun Perseroan pada
Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni a. Kredit Program Perumahan sisi penyediaan rumah diberikan kepada Penerima Kredit
tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 16,93%, 18,50%
2025 sebesar Rp9.252.593 juta, meningkat 2,30% atau setara dengan Rp208.287 juta dibandingkan Program Perumahan dengan jumlah plafon pinjaman di atas Rp500 juta sampai dengan
dan 20,07%. Sementara itu CAR untuk modal inti pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024 dan
Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp5 miliar. Program ini dapat dimanfaatkan oleh developer untuk meningkatkan supply
2023 masing-masing adalah sebesar 15,63%, 17,10% dan 17,45%.
Rp9.044.306 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan Deposito Berjangka sebesar 11,14% perumahan.
atau setara Rp526.665 juta serta adanya peningkatan Tabungan sebesar 10,39% atau setara Rp29.035 Rentabilitas/Profitabilitas (Earnings)
b. Kredit Program Perumahan sisi permintaan rumah diberikan kepada UMKM berupa individu/
juta dari periode 30 Juni 2024. Rentabilitas/profitabilitas merupakan kemampuan Perseroan dalam meraih laba. Rasio yang digunakan
perseorangan untuk keperluan pembelian rumah, pembangunan rumah, atau renovasi rumah
secara umum adalah ROA, ROE, NIM (Rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap Pendapatan Bunga)
Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 3. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM guna mendukung kegiatan usaha dengan plafon 10 – 500 juta.
serta BOPO. Profitabilitas dinilai berdasarkan rasio-rasio sebagai berikut:
31 Desember 2024 sebesar Rp18.048.940 juta, meningkat 21,53% atau setara dengan Rp3.197.978 6. Terdapat kebijakan pemerintah yang memberikan tambahan likuiditas bagi bank penyalur utama
juta dibandingkan Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus untuk tahun yang berakhir pada tanggal Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan
Rasio Beban Operasional pembiayaan perumahan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penyaluran KPR yang
Tahun Yang Berakhir Rasio Laba terhadap Rasio Laba terhadap Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero)
31 Desember 2023 sebesar Rp14.850.962 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan Deposito Pada Tanggal Rata-Rata Aset (ROA) Ekuitas (ROE)
NIM terhadap Pendapatan
bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 25 triliun.
Berjangka sebesar 33,11% atau setara Rp2.414.858 juta serta adanya peningkatan Pinjaman yang Operasional (BOPO) Tbk No.47 tanggal 26 Maret 2025 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H, M.Kn., Notaris di Kota
30 Juni 2025 0,91% 11,82% 4,34% 71,74% Administrasi Jakarta Selatan yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Untuk mencapai target 3 (tiga) juta rumah tersebut, diperlukan kolaborasi antara seluruh stakeholder
Diterima sebear 14,32% atau setara Rp177.647 juta dari 31 Desember 2023.
31 Desember 2024 0,84% 10,78% 2,81% 88,73% Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi yaitu Pemerintah Pusat dan Daerah, Asosiasi, Pengembang, Perbankan hingga Masyarakat untuk
c. Pendapatan Operasional Lainnya 31 Desember 2023 1,07% 13,86% 3,75% 86,10%
Hukum Umum dibawah No.AHU-AH.01.03-0111636 tanggal 24 April 2025 dan telah didaftarkan dalam menghadapi kendala yang ada seperti ketersediaan lahan, perizinan, birokrasi hingga daya beli
Pendapatan Operasional Lainnya Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni Kualitas Aset (Asset Quality Ratio) Daftar Perseroan No.AHU-0089046.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 24 April 2025 jo Daftar Pemegang masyarakat.
2025 sebesar Rp1.859.125 juta, menurun 5,05% atau setara dengan Rp98.923 juta dibandingkan Kualitas Aset dinilai berdasarkan rasio-rasio, yaitu: Saham pada tanggal 31 Oktober 2025 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Sumber:
Pendapatan Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah - World Economic Outlook, International Monetary Fund (IMF), Juli 2025
Rp1.958.048 juta. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan pendapatan dari Jasa Perbankan Rasio NPL Rasio NPL
Tahun Rasio Aset Produktif Bermasalah
Konvensional – bersih* Konvensional - bruto** sebagai berikut: - Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), September 2024
sebesar 3,82% atau setara Rp3.853 juta dibandingkan dengan periode 30 Juni 2024. - Banking and Property Outlook 2025, Real Estat Indonesia (REI), Desember 2024
30 Juni 2025 2,77% 1,89% 3,31% Nilai Nominal Rp. 500,- per saham
Pendapatan Operasional Lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 31 Desember 2024 2,60% 1,89% 3,16% Jumlah lembar Jumlah Nilai Nominal Persentase LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA EMISI
2024 sebesar Rp4.575.919 juta, meningkat 17,60% atau setara dengan Rp684.772 juta dibandingkan 31 Desember 2023 2,58% 1,32% 3,01% saham (Rp) kepemilikan (%)
Pendapatan Operasional Lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar *) NPL bersih pembiayaan syariah pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing- Modal Dasar OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL DAN OBLIGASI SUBORDINASI
Rp3.891.147 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan pendapatan yang diterima dari Jasa masing adalah sebesar 0,54%, 1,71% dan 0% Saham Seri A Dwiwarna 1 500
**) NPL bruto pembiayaan syariah pada tanggal 30 Juni 2025, 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing- Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah
Penagihan – Payment Points sebesar 29,45% atau setara Rp4.415 juta dari 31 Desember 2023. Saham Seri B 20.478.431.999 10.239.215.999.500
sebagai berikut:
masing adalah sebesar 2,87%, 2,87% dan 2,39%
Total Modal Dasar 20.478.432.000 10.239.216.000.000
d. Beban Operasional Lainnya
Kualitas Aset (dalam hal ini sebagai Kualitas Aset Produktif) merupakan tingkat/ukuran kemampuan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: Kantor Akuntan Publik : KAP Purwanto Susanti dan Surja (the Indonesian member firm of Ernst
Beban Operasional Lainnya Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 Saham Seri A Dwiwarna & Young Global Limited)
aset atau aset yang dapat menghasilkan. Aset Produktif terdiri atas giro pada bank lain, penempatan
sebesar Rp5.352.780 juta, meningkat 6,25% atau setara dengan Rp314.663 juta dibandingkan Beban Pemerintah 1 500 0,00 Konsultan Hukum : HKGM & Partners
pada bank lain, efek-efek dan obligasi Negara Republik Indonesia, pembiayaan/piutang berdasarkan Saham Seri B
Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp5.038.117 juta. Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
prinsip syariah, efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, kredit yang diberikan, tagihan derivatif - PT Danantara Asset Management (Persero) 8.420.666.647 4.210.333.323.500 60,00
Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan kerugian dari transaksi mata uang asing di mana pada Notaris : Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H.
dan komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit. Kualitas Aset Produktif digolongkan atas - Dewan Direksi:
periode 30 Juni 2024 tidak terdapat kerugian tersebut namun di periode 30 Juni 2025 terdapat kerugian Lembaga Pemeringkat : PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Aset Produktif Bermasalah Nixon L.P. Napitupulu 5.399.000 2.699.500.000 0,04
sebesar Rp26.562 juta. terdiri dari Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Penggolongan ini ditentukan berdasarkan evaluasi Oni Febriarto Rahardjo 1.149.100 574.550.000 0,01 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sebagai Wali Amanat Obligasi Berwawasan Sosial dan
Beban Operasional Lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 manajemen Perseroan, terutama terhadap prestasi dan kemampuan bayar nasabah (untuk Kredit Hirwandi Gafar 2.759.714 1.379.857.000 0,02 Obligasi Subordinasi adalah pihak yang terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan
sebesar Rp10.262.558 juta, meningkat 13,81% atau setara dengan Rp1.245.108 juta dibandingkan Perumahan) serta evaluasi terhadap prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan bayar (untuk Nofry Rony Poetra 3.527.422 1.763.711.000 0,03 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia
Beban Operasional Lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Tan Jacky Chen 724.135 362.067.500 0,01
Kredit Lainnya dan Aset Produktif Lainnya). Berdasarkan penggolongan atas Kualitas Aset Produktif dan PT Danantara Asset Management (Persero) sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK sedangkan
Rp9.017.450 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan beban Lainnya sebesar 27,72% atau Setiyo Wibowo 2.889.100 1.444.550.000 0,02
tersebut dilakukan pembentukan Penyisihan Kerugian atas Aset Produktif yang diatur dengan Surat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya, dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai
Eko Waluyo 2.868.364 1.434.182.000 0,02
setara Rp106.279 juta dari 31 Desember 2023. Edaran BI No. 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 yang umum disebut Pembentukan hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan
- Masyarakat (<5%) 5.594.460.930 2.797.230.465.000 39,85
e. Laba Tahun Berjalan Penyisihan Aset Produktif (PPAP) Yang Wajib Dibentuk. Dari tabel tersebut di atas, Rasio Aset Produktif Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 14.034.444.413 7.017.222.206.500 100,00 dalam UUPPSK.
Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dari tahun ke tahun cenderung meningkat, sehingga Kualitas Jumlah Modal dalam Portepel
Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN
Aset Produktif nya cenderung memburuk. Sisa Saham dalam Portepel
Rp1.706.389 juta, meningkat 13,62% atau setara dengan Rp204.527 juta dibandingkan Laba Tahun
Saham Seri A Dwiwarna - - OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL DAN OBLIGASI SUBORDINASI
Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp1.501.862 juta. Kenaikan FAKTOR RISIKO Saham Seri B 6.443.987.587 3.221.993.793.500
ini disebabkan adanya peningkatan pendapatan bunga dan bagi hasil sebesar 23,62% atau setara Total Sisa Saham dalam Portepel 6.443.987.587 3.221.993.793.500
Prospektus Obligasi Berwawasan Sosial dan Obligasi Subordinasi dapat diperoleh saat masa
Rp3.535.162 juta serta adanya peningkatan pendapatan bunga dan bagi hasil – neto sebesar 56,19% Berikut ini merupakan risiko utama, risiko usaha, risiko umum dan risiko bagi investor yang disusun penawaran umum, yaitu tanggal 8-9 Desember 2025 pada para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi
atau setara Rp3.326.875 juta dari periode 30 Juni 2024. sesuai dengan bobot risiko yang dihadapi Perseroan, dari risiko yang memberikan dampak paling besar Pada saat Prospektus ini diterbitkan, PT Bank Syariah Nasional selaku entitas anak yang dimiliki Berwawasan Sosial dan Obligasi Subordinasi dan Penjamin Emisi Obligasi Berwawasan Sosial dan
hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. langsung Peseroan belum memberikan kontribusi kepada Perseroan. Obligasi Subordinasi melalui e-mail berikut ini:
Laba Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar
Rp3.007.328 juta, menurun 14,10% atau setara dengan Rp493.660 juta dibandingkan Laba Tahun A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN Kegiatan Tahun Tahun Tahun
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL DAN
USAHA PERSEROAN No. Nama Perusahaan Persentase Kepemilikan OBLIGASI SUBORDINASI
Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.500.988 juta. usaha Pendirian Kepemilikan Beroperasi
Penurunan ini disebabkan adanya peningkatan beban bunga bagi hasil dan bonus sebesar 21,53% 1. Risiko Kredit 1 PT Bank Syariah Nasional Perbankan 99,99% 1966 2025
Belum
PT CIMB Niaga Sekuritas PT BCA Sekuritas
atau setara Rp3.197.978 juta dan adanya peningkatan beban operasional lainnya sebesar 13,81% atau Beroperasi
B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK Graha CIMB Niaga, Lantai 25 Menara BCA, Grand Indonesia, Lantai 41
setara Rp1.245.108 juta. LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN Perseroan telah melaksanakan kewajiban untuk mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jl. M.H. Thamrin No. 1
2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK dimiliki Perseroan, dimana pada tanggal 30 Juni 2025 terdapat 7 anggota Direksi Perseroan yang Jakarta 12190 Jakarta 10310
1. Risiko Operasional memiliki saham Perseroan (yang termasuk dalam bagian saham Masyarakat) yaitu sebagai berikut: Tel: (021) 5084 7847 Tel. (021) 2358 7222
a. Aset
2. Risiko Pasar Fax: - Fax. (021) 2358 7250/ 2358 7300
Jumlah Aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp484.807.261 Nama Jabatan Jumlah Saham %
3. Risiko Stratejik Email: jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id Em m@
juta, meningkat 3,24% atau setara dengan Rp15.192.759 juta dibandingkan Jumlah Aset untuk tahun Nixon L.P. Napitupulu Direktur Utama 5.399.000 0,04
4. Risiko Kepatuhan Oni Febriarto Rahardjo Wakil Direktur Utama 1.149.100 0,01
www.cns.co.id www
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp469.614.502 juta. Kenaikan ini disebabkan
5. Risiko Reputasi Hirwandi Gafar Direktur Consumer Banking 2.759.714 0,02 PT ndo P m S u PT M nd S u
pada periode 30 Juni 2025 terdapat peningkatan Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
6. Risiko Likuiditas Nofry Rony Poetra Direktur Finance & Strategy 3.527.422 0,03
P C P M M
sebesar 154,28% atau setara Rp7.191.047 juta dibandingan dengan 31 Desember 2024. Selain itu, di Tan Jacky Chen Direktur Information Technology 724.135 0,00
7. Risiko Hukum S m K S m K
periode 30 Juni 2025 juga terdapat peningkatan Kredit yang Diberikan – setelah dikurangi Cadangan Setiyo Wibowo Direktur Risk Management 2.889.100 0,02
Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar 4,05% atau setara Rp12.250.937 juta dibandingkan dengan C. RISIKO UMUM Eko Waluyo Direktur Human Capital & Compliance 2.868.364 0,02
31 Desember 2024. 1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro TOTAL 19.316.835 0.14 T T
Jumlah Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar 2. Risiko Kebijakan Pemerintah F F
Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.29
Rp469.614.502 juta, meningkat 7,03% atau setara dengan Rp30.864.766 juta dibandingkan Jumlah 3. Risiko Tingkat Suku Bunga Em m @ Em @m
Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 Tentang Pembelian Saham Bank Umum juncto Pasal 39 ayat 2
Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp438.749.736 juta. 4. Risiko Nilai Tukar atau Perubahan Kurs Valuta Asing www m m www m
Peraturan OJK No.41/POJK.03/2019, terkait pemenuhan minimum jumlah saham Perseroan yang tidak
Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan Giro pada Bank Indonesia sebesar 25,32% atau setara 5. Risiko Persaingan dicatatkan di Bursa Efek yaitu sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham Perseroan yang telah
6. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi SET AP CALON NVESTOR D H MBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEB H LAN UT
Rp4.594.159 juta, peningkatan Efek-Efek – setelah dikurangi CKPN sebesar 380,08% atau setara dikeluarkan, dimana pada tanggal Prospektus, total saham Perseroan yang tidak tercatat di Bursa Efek
7. Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku MENGENA PENAWARAN UMUM N MELALU NFORMAS YANG TERSA DALAM
Rp20.079.653 juta, dan adanya peningkatan Kredit yang diberikan – setelah dikurangi CKPN sebesar adalah sebanyak 140.344.445 lembar saham seri B atau sebesar 1,00% dari jumlah saham ditempatkan
Dalam Industri PROSPEKTUS
7,07% atau setara Rp19.959.847 juta dibandingkan dengan 31 Desember 2023. dan disetor penuh dalam Perseroan yang dimiliki oleh PT Danantara Asset Management (Persero).
03_R ng a BTN Med a ndone a 21_No embe _2025 ndd 2 11 20 25 9 10 PM
Names mentioned 61 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Bank Rakyat Berwawasan Sosial
p.3
unresolved
org
Indonesia (Persero) Tbk.
p.3 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3 ×7
unresolved
org
Bank BTN Tahap II
p.3
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
p.3
unresolved
org
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA
p.3 ×2
unresolved
org
Bank BTN Tahap II Tahun
p.3
unresolved
org
PT CIMB NIAGA SEKURITAS
p.3 ×2
unresolved
org
PT INDO PREMIER SEKURITAS
p.3
unresolved
org
Purwanto Susanti
p.3 ×4
unresolved
org
Young Global Limited
p.3 ×3
unresolved
org
Bank Indonesia
p.3 ×20
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4 ×3
unresolved
person
Ashoya Ratam
· Notaris
p.4 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
p.4
unresolved
org
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Pendapatan
p.4
unresolved
org
Bank Tabungan
p.4
unresolved
org
Bank Tabungan Negara. CAR
p.4
unresolved
org
Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan
p.4
unresolved
—
Pengangkatan Fahri Hamzah
· Komisaris
p.4 ×3
unresolved
org
Bank ROE
p.4
unresolved
person
Muhani Salim
· Notaris
p.4
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
p.4
unresolved
org
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
p.4
unresolved
—
Pengangkatan Helmy Afrisa Nugroho
· Direktur
p.4 ×3
unresolved
person
Ratam
p.4
unresolved
org
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
p.4
unresolved
org
Kementerian Pekerjaan Umum
p.4
unresolved
org
Pusat Statistik
p.4
unresolved
org
Direktorat Jenderal Administrasi
p.4
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.4
unresolved
org
HKGM & Partners
p.4
unresolved
person
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H.
p.4
unresolved
person
H. Thamrin
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.