20251119_BTPS_Jadwal Aksi Korporasi (Khusus Penyampaian Dividen Interim)_31986430_lamp2.pdf

   Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipkan kolektif KSEI
   (Pemegang saham warkat/script), pembagian dividen interim akan ditransfer langsung ke
   rekening bank milik pemegang saham/warkat yang bersangkutan.

3. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai ketentuan dan peraturan perundangan
   perpajakan yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut:

   a. Dividen Interim akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh Pemegang Saham Wajib
      Pajak Badan Dalam Negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan
      Pajak Penghasilan (“PPh”) atas Dividen Interim yang dibayarkan kepada WP Badan DN
      tersebut;

   b. Dividen Interim yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
      (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang Dividen Interim tersebut
      diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam
      Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 (PP9), Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun
      2021 (PMK18) dan aturan perpajakan pelaksanaannya;

   c.   Pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima oleh pemegang saham
        Wajib Pajak Dalam Negeri (“WPDN”) tersebut adalah menjadi kewajiban pemegang saham
        WPDN yang bersangkutan dan dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham WPDN;

   d. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya
      akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”),
      wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang
      Tata Cara Penerapan P3B, serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima
      DGT/Surat Keterangan Domisili (“SKD”) yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal
      Pajak kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek sesuai dengan ketentuan dan peraturan KSEI
      terkait batas waktu penyampaian DGT/SKD. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen
      Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%;

   e. Pemotongan PPh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada
      Recording Date. Jika terdapat peraturan perpajakan yang baru terbit setelah dilaksanakan
      pemotongan PPh tetapi berlaku surut ke Record Date dan dapat saja menyebabkan kelebihan
      pemotongan PPh, maka penyelesaian pengembalian pajak dilakukan melalui mekanisme
      pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan
      yang berlaku yang dilakukan oleh masing-masing pemegang saham yang terdampak
      peraturan tersebut.

4. Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran Dividen Interim melalui
   Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka
   rekening efek, selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan
   pelaporan penerimaan Dividen Interim termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang
   bersangkutan sesuai peraturan perundangan perpajakan yang berlaku.

5. Dalam hal terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas Dividen Interim yang
   telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam
   penitipan kolektor KSEI, diminta untuk menyelesaikan dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank
   Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek dengan berpedoman pada
   ketentuan perpanjakan yang berlaku.



                                   Jakarta, 19 November 2025
                                  PT Bank BTPN Syariah Tbk
                                             Direksi