Back to announcement
20251112_TPIA_Pemberitahuan Rencana//Penyampaian Panggilan//Hasil RUPO//RUPSU//RUP EBA-SP_31984671_lamp1.pdf
Other Text extracted TPIASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
Rabu, 12 November 2025 M A K R O E K O N O M I 11
TAX BUOYANCY
PENERIMAAN PAJAK MAKIN TAK RESPONSIF
Bisnis, JAKARTA — Kinerja penerimaan pajak makin tidak elastis dengan perkembangan ekonomi. Tax buoyancy, ukuran yang
menunjukkan responsivitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, makin menurun.
Surya D.A. Simanjuntak
redaksi@bisnis.com
T “
ax buoyancy sepan- diartikan sebagai elastisitas peneri- Pertama, jika nilai tax buoyancy hingga periode kuartal III/2025
jang Januari-Septem- maan pajak terhadap pertumbuhan di atas 1 maka penerimaan pajak terjadi karena roda perekonomian
ber 2025 tercatat PDB. Jika elastis, dengan realisasi tumbuh lebih cepat dari ekonomi. yang bergerak stagnan, khususnya
-0,88, berdasarkan pertumbuhan ekonomi kumula- Kedua, jika nilai tax buoyancy di swasta pada kuartal III/2025.
perhitungan Bisnis. tif dari Januari-September 2025 sama dengan 1 maka penerimaan Namun, dia meyakini performa Faktor paling dominan
Angka itu didapat sebesar 5,01%, maka idealnya, pajak sejalan dengan pertumbuhan penerimaan akan membaik pada adalah Coretax yang
dari perbandingan antara pertum- pertumbuhan penerimaan pajak ekonomi (netral, secara proporsi- kuartal IV/2025, sejalan dengan
buhan penerimaan pajak Januari- 5,01%. onal tak naik atau turun). penempatan dana pemerintah di menyebabkan tidak
September dengan laju produk Persoalannya sampai dengan Ketiga, jika nilai tax buoyancy perbankan untuk memacu kredit ada setoran pajak
domestik bruto (PDB) kumulatif kuartal III/2025 lalu, penerimaan di bawah 1 maka penerimaan ke sektor riil.
hingga September. pajak justru terkontraksi 4,4%, pajak tumbuh lebih lambat dari pada Januari 2025.
Tingkat elastisitas itu lebih sehingga elastisitas penerimaan ekonomi. Keempat, jika nilai tax ANDIL CORETAX
rendah dari periode sama tahun pajak -0,88. Angka ini mengon- buoyancy negatif, maka peneri- Prianto menjelaskan, pelemahan
sebelumnya yang sudah -0,47 firmasi bahwa penerimaan pajak maan pajak justru turun ketika tax buoyancy dipengaruhi faktor Berdasarkan data Kementerian
(Lihat infografik). tidak elastis karena setiap 1% ekonomi tumbuh. internal dan eksternal di lingkung- Keuangan, realisasi penerimaan
Tren pemburukan kinerja pe- pertumbuhan ekonomi tidak meng- Penerimaan pajak bukan hanya an Ditjen Pajak (DJP). PPh Badan mencapai Rp215,1
nerimaan pajak tersebut dipicu hasilkan 1% penerimaan pajak. tidak responsif terhadap pertum- Dari sisi internal, dia menilai triliun hingga September 2025,
oleh kemampuan daya pungut Kinerja buoyancy itu juga bisa buhan ekonomi nasional, melain- implementasi sistem inti turun 9,4% dari realisasi
penerimaan pajak yang selama diartikan bahwa penerimaan pajak kan juga kontraktif (penerimaan administrasi perpajakan Data Realisasi periode yang sama tahun
ini terus melemah. Skema tax tidak sebanding dengan peforma pajak bergerak berlawanan dengan alias Coretax menjadi pe- Penerimaan lalu. Sementara itu, realisasi
Pajak Nasional
buoyancy secara sederhana bisa ekonomi Indonesia. pertumbuhan ekonomi). nyebab utama gangguan pada Januari- penerimaan PPN & PPnBM
Secara teoritik, tinggi ren- Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal pada penerimaan. September 2024 mencapai Rp473,44 triliun,
»Tax buoyancy atau ukuran Save & Share dahnya tax buoyancy itu bisa Universitas Indonesia Prianto Budi “Faktor paling dominan dan Januari- turun 13,2% year on year.
diukur melalui empat indikator. Saptono menjelaskan, penurunan adalah Coretax yang menye- September 2025 Prianto menambahkan,
yang menunjukkan elastisitas tax buoyancy sejatinya berkaitan babkan tidak ada setoran sejumlah sektor usaha juga
penerimaan pajak dengan erat dengan penurunan tax pajak pada Januari 2025 mengalami kelesuan bisnis
pertumbuhan ekonomi ratio. Ketika elastisitas pajak karena skema yang disedi- sepanjang tahun, terutama
makin menurun. rendah, kenaikan PDB tidak akan hanya melalui modul sektor ritel dan manufaktur,
diikuti peningkatan signifi- deposit pajak di Coretax. termasuk industri tekstil
»Penurunan kan pada penerimaan pajak. Sistem ini sulit diakses pada dan produk tekstil yang
elastisitas “Jika tax buoyancy tinggi beberapa bulan pertama 2025,” selama ini menjadi penyumbang
ketika perekonomian tum- jelasnya. besar penerimaan pajak.
performa pajak itu buh dan sistem pajak mampu Sementara itu, faktor eksternal Selain faktor teknis dan ekonomi,
terjadi di tengah menangkap pertumbuhan terse- bersumber dari kemampuan bayar Ketua Pengawas Ikatan Konsul-
perlambatan but, penerimaan pajak juga ikut wajib pajak yang menurun sei- tan Pajak Indonesia (IKPI) itu
BUOYANCY terdongkrak sehingga tax ratio ring dengan pelemahan ekonomi menyoroti masih lemahnya ting-
ekonomi.
meningkat,” ujarnya. dan daya beli masyarakat. Kondi- kat kepatuhan pajak, khususnya
Kinerja Perpajakan dan Elastisitasnya dengan Perekonomian Menteri Keuangan Purbaya si tersebut berdampak langsung di sektor underground economy
Yudhi Sadewa sebelumnya me- terhadap penurunan omzet dan (UGE).
Periode Penerimaan Pajak Pertumbuhan Laju PDB Tax Buoyancy
nunjuk kondisi ekonomi sebagai laba perusahaan yang berimbas “Pelaku usaha di UGE berasal
Jan-Sep 2024 Rp1.354,86 triliun -2,37% 5,03% -0,47 biang keladi penurunan performa pada turunnya penerimaan pajak dari transaksi legal maupun ile-
Jan-Sep 2025 Rp1.295,3 triliun -4,4% 5,01% -0,88 penerimaan pajak. Menurutnya, pertambahan nilai (PPN) dan pajak gal, tetapi mereka memang tidak
Sumber: BPS, Perhitungan Bisnis, diolah BISNIS/M.ALBIR DAMARA penurunan penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan. bersedia patuh pajak,” katanya.
PENYERAPAN ANGGARAN
PEMANGGILAN
Prabowo Tugaskan RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”)
Mensesneg Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021
Bisnis, JAKARTA — Presiden berkaitan dengan realisasi belanja Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022
Prabowo Subianto menugaskan APBD yang lambat serta besarnya
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo simpanan pemerintah daerah di Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022
Hadi untuk memeriksa penye- perbankan hingga akhir kuartal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat dari:
rapan anggaran kementerian/ III/2025. 1. Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020;
lembaga dan transfer ke daerah Melalui Surat Menteri Keuangan 2. Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021;
3. Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021;
(TKD) menjelang akhir tahun. No.S-662/MK.08/2025 berjudul 4. Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022; dan
Penugasan itu diberikan Prabo- ‘Percepatan Pelaksanaan Belanja 5. Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022;
wo pada rapat khusus di Pangkal- APBD Tahun Anggaran 2025’, (secara bersama-sama disebut “Obligasi´ \DQJGLWHUELWNDQROHK37&KDQGUD$VUL3DFL¿F7EN ³Emiten”), suatu perseroan terbuka yang berkedudukan di Jakarta Barat,
an Udara Halim Perdanakusuma Purbaya mengatakan, berdasar- berdasarkan:
(i) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 No. 2 tanggal 4 Juni 2020, sebagaimana diubah terakhir
Jakarta, Selasa (11/11), sebelum kan pemantauan yang dilakukan dengan Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 No. 15 tanggal
dia bertolak ke Australia untuk hingga September 2025, dana TKD 24 Agustus 2020, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
bertemu dengan Perdana Menteri telah disalurkan Rp644,8 triliun (ii) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021 No. 10 tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat di hadapan
Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
Anthony Albanese. atau 74% dari pagu APBN 2025 (iii) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021 No. 2 tanggal 8 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan
Sekretaris Kabinet Teddy Indra senilai Rp919,9 triliun. Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
(iv) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022 No. 3 tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat di hadapan
Wijaya mengatakan Presiden telah “Sejalan dengan realisasi TKD Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan; dan
memerintahkan Prasetyo untuk yang sudah cukup tinggi tersebut, (v) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 No. 149 tanggal 27 Mei 2022, sebagaimana diubah terakhir
melakukan koordinasi lintas kami mencatat realisasi belanja dengan Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 No. 144 tanggal
22 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
kementerian dan memastikan daerah dalam APBD 2025 seca-
(secara bersama-sama disebut “Perjanjian Perwaliamanatan”), dengan ini mengundang para pemegang obligasi untuk masing-masing Obligasi (“Pemegang Obligasi”),
penyerapan anggaran berjalan ra total mengalami penurunan untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:
optimal mendekati akhir tahun. dibandingkan dengan realisasi Obligasi Berkelanjutan III Obligasi Berkelanjutan III Obligasi Berkelanjutan III Obligasi Berkelanjutan III Obligasi Berkelanjutan IV
“Presiden juga menugaskan belanja APBD tahun yang lalu, Keterangan Chandra Asri Petrochemical Chandra Asri Petrochemical Chandra Asri Petrochemical Chandra Asri Petrochemical Chandra Asri Petrochemical
Tahap I Tahun 2020 Tahap III Tahun 2021 Tahap IV Tahun 2021 Tahap V Tahun 2022 Tahap I Tahun 2022
Menteri Sekretaris Negara untuk sehingga menyebabkan simpanan
Hari / Tanggal Rabu / 26 November 2025
segera mengoordinasikan serta dana pemda di perbankan sampai Waktu 08.00–09.00 WIB 09.30–10.30 WIB 17.30–18.30 WIB 11.00–12.00 WIB 13.00–14.00 WIB
memeriksa penyerapan anggar- dengan triwulan III 2025 meng- Tempat Fairmont Jakarta, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta 10270
an dan penggunaan transfer ke alami kenaikan,” tulis Purbaya Agenda RUPO:
3HUVHWXMXDQSHUXEDKDQNHWHQWXDQ3DVDO3HUMDQMLDQ3HUZDOLDPDQDWDQWHQWDQJNHZDMLEDQNHXDQJDQ(PLWHQGDQSDVDOWHUNDLWODLQQ\D\DLWXSHQDPEDKDQGH¿QLVL(NXLWDV
daerah yang dikelola oleh para dalam surat tersebut. GDQ8WDQJ%HUEDVLV1RQ5HFRXUVHVHUWDSHUXEDKDQGH¿QLVL8WDQJ.RQVROLGDVLDQ
kepala daerah menjelang akhir Purbaya lalu meminta pemda Tata Cara RUPO:
tahun ini,” kata Teddy, dikutip dari melakukan empat hal berdasar- 1. Berdasarkan Pasal 10 ayat 7 huruf a angka 1 poin a Perjanjian Perwaliamanatan, RUPO dapat diselenggarakan dengan ketentuan RUPO dihadiri oleh Pemegang
situs resmi Sekretariat Kabinet. kan hasil pemantauan dimaksud, Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
Teddy menyebut Prabowo me- sekaligus untuk mendorong per- %HUGDVDUNDQ 3DVDO D\DW KXUXI J 3HUMDQMLDQ 3HUZDOLDPDQDWDQ 2EOLJDVL \DQJ GLPLOLNL ROHK (PLWHQ GDQDWDX $¿OLDVLQ\D WLGDN PHPLOLNL KDN VXDUD GDQ WLGDN
nunda jadwal penerbangannya ke ekonomian nasional 2025 agar GLSHUKLWXQJNDQGDODPNXRUXPNHKDGLUDQNHFXDOL$¿OLDVLWHUVHEXWWHUMDGLNDUHQDNHSHPLOLNDQDWDXSHQ\HUWDDQPRGDOSHPHULQWDK
Australia selama dua jam untuk lebih baik. Catatan:
memimpin rapatitu. Pertama, mempercepat penye- 1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan dan usulan Emiten.
2. Pemegang Obligasi yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPO dan memiliki hak suara dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar
Rapat tertutup itu dihadiri lang- rapan belanja daerah secara efisien Pemegang Rekening pada 4 (empat) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan dan sesuai ketentuan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
sung oleh Wakil Presiden Gibran dan efektif dengan tata kelola (“KSEI”), yaitu pada tanggal 20 November 2025.
Rakabuming, Wakil Ketua DPR yang baik. )RUPXOLU VXUDW NXDVD GDQ VXUDW SHUQ\DWDDQ PHQJHQDL DSDNDK 3HPHJDQJ 2EOLJDVL PHPLOLNL KXEXQJDQ$¿OLDVL GHQJDQ (PLWHQ DWDX WLGDN PHPLOLNL KXEXQJDQ$¿OLDVL
dengan Emiten, dapat diunduh secara langsung dari situs web Emiten (http://www.chandra-asri.com/) sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal
Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Kedua, memenuhi belanja diselenggarakannya RUPO.
Prasetyo, Menteri Luar Negeri kewajiban pada pihak ketiga 4. Pemegang Obligasi dan/atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO diwajibkan untuk membawa dokumen sebagai berikut:
Sugiono, Menteri Pertahanan yang menjalankan proyek pro- a. .RQ¿UPDVL7HUWXOLV8QWXN5832 .785 \DQJGLNHOXDUNDQROHK.6(,
Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Ba- yek pemda. b. Asli Surat Kuasa (apabila Pemegang Obligasi diwakili oleh kuasanya).
c. Salinan kartu identitas (KTP atau paspor) yang masih berlaku dari Pemegang Obligasi dan kuasanya yang akan menghadiri RUPO.
dan Pengawasan Keuangan dan Ketiga, memanfaatkan dana d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh badan hukum atau badan usaha, maka diwajibkan untuk membawa dokumen tambahan sebagai berikut:
Pembangunan Muhammad Yusuf simpanan pemda di perbankan - Apabila RUPO dihadiri oleh Direksi dan/atau pengurus badan hukum atau badan usaha:
Ateh, Kepala Pusat Pelaporan untuk belanja program dan pro- • Salinan akta pendirian (Anggaran Dasar) badan hukum atau badan usaha berikut dengan perubahan-perubahannya, serta persetujuan dan/atau
dan Analisis Transaksi Keuang- yek di daerah. penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menteri Kehakiman Republik
Indonesia) (“Menkum”).
an (PPATK) Ivan Yustiavandana, Keempat, melakukan monitoring • Salinan akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, serta penerimaan pemberitahuan dari Menkum.
serta Seskab Teddy. secara berkala, baik mingguan - Apabila RUPO dihadiri oleh kuasa Direksi dan/atau pengurus badan hukum atau badan usaha:
Menurut Teddy, Prabowo mem- maupun bulanan, terhadap pe- • Salinan kartu identitas (KTP atau paspor) yang masih berlaku dari pemberi kuasa.
berikan arahan mengenai penting- laksanaan belanja APBD dan • Salinan akta pendirian Anggaran Dasar badan hukum atau badan usaha berikut dengan perubahan-perubahannya, serta persetujuan dan/atau
penerimaan pemberitahuan dari Menkum.
nya pengelolaan keuangan negara pengelolaan dana pemda di • Salinan akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, serta penerimaan pemberitahuan dari Menkum.
yang akuntabel dan berorientasi perbankan hingga akhir 2025. 5. Apabila RUPO berhasil menyetujui Agenda RUPO, Emiten akan memberikan insentif (kompensasi) sebesar 0,50% dari jumlah pokok Obligasi yang masih terutang
pada hasil nyata bagi masyarakat. Dia meminta hasil monitoring itu kepada Pemegang Obligasi yang hadir atau memberikan kuasanya untuk hadir dan memberikan suara setuju dalam RUPO.
6. Berdasarkan Pasal 10 ayat 6 huruf h Perjanjian Perwaliamanatan, pada saat registrasi RUPO, Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam
“Setiap rupiah uang rakyat yang menjadi evaluasi perbaikan pada 5832EHUNHZDMLEDQXQWXNPHPEXDWGDQPHQDQGDWDQJDQL6XUDW3HUQ\DWDDQPHQJHQDLDSDNDK3HPHJDQJ2EOLJDVLPHPLOLNLDWDXWLGDNPHPLOLNLKXEXQJDQ$¿OLDVL
dialokasikan harus tepat sasaran 2026 agar sejalan dengan arah dengan Emiten.
dan harus digunakan sesuai periode program pembangunan nasional 7. Untuk mempermudah pengaturan dan menjaga ketertiban RUPO, Pemegang Obligasi atau kuasanya yang hadir dalam RUPO dimohon dengan hormat untuk hadir
waktu yang ditetapkan, termasuk yang ditetapkan Presiden. 15 (lima belas) menit sebelum RUPO dimulai.
dana di daerah, yang juga meru- Surat itu dikirimkan Purbaya Jakarta, 12 November 2025
pakan uang rakyat,” tutur Teddy. pada 20 Oktober, dengan tembusan WALI AMANAT EMITEN
Presiden, Menteri Dalam Negeri,
SURAT PURBAYA Mensesneg, Dirjen Perimbangan
Menteri Keuangan Purbaya Keuangan Kemenkeu, dan Dirjen
Yudhi Sadewa sebelumnya me- Perbendaharaan Kemenkeu. (Dany 37%DQN7DEXQJDQ1HJDUD 3HUVHUR 7EN 37&KDQGUD$VUL3DFL¿F7EN
nyurati seluruh kepala daerah Saputra)
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Keuangan Purbaya
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo
p.1
unresolved
org
Menteri Keuangan
p.1
unresolved
person
Dedy Syamri
· Notaris
p.1 ×5
unresolved
person
Jose Dima Satria
· Notaris
p.1
unresolved
org
Menteri Sekretaris Negara
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
Menteri Luar Negeri
p.1
unresolved
org
Menteri Pertahanan
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.1
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Menteri Dalam Negeri
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.