20251104_ITMG_Jadwal Aksi Korporasi (Khusus Penyampaian Dividen Interim)_31982173_lamp1.pdf

4. Berdasarkan      peraturan     perundang-undangan       4. Pursuant to the prevailing tax law and regulations,
   perpajakan yang berlaku, Dividen Tunai Interim             the Interim Cash Dividend received by
   tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika           Shareholders who are domestic corporate
   diterima oleh Pemegang Saham wajib pajak badan             taxpayers ("WP Badan DN") will be exempted from
   dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak           income tax and the Company will not withhold
   melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas                income tax on Interim Cash Dividend paid to such
   Dividen Interim yang dibayarkan kepada WP Badan            WP Badan DN. The Interim Cash Dividend
   DN tersebut. Dividen Tunai Interim yang diterima oleh      received by Shareholders who are domestic
   Pemegang Saham wajib pajak orang pribadi dalam             individual taxpayer ("WPOP DN") shall be
   negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek            excluded from the taxable income if the dividend is
   pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di         reinvested in the territory of the Republic of
   wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi           Indonesia. For WPOP DN who do not meet the
   WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi            investment provisions as mentioned above, the
   sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang          dividend received by the respective party will be
   diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan             subject to income tax ("PPh") in accordance with
   pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan          the applicable laws and regulations, and the
   perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut          relevant income tax (PPh) must be remitted by the
   wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang                    respective WPOP DN in accordance with the
   bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan             provisions of Government Regulation No. 9 of
   Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan              2021 on Tax Treatment to Support Ease of Doing
   Perpajakan     Untuk     Mendukung       Kemudahan         Business.
   Berusaha.

5. Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh               5. The Company's Shareholders can obtain
   konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan           confirmation of dividend payment through
   efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang               securities companies and/or custodian banks
   Saham Perseroan membuka rekening efek,                     where the Company's Shareholders open
   selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib                 securities accounts, then the Company's
   bertanggung    jawab     melakukan      pelaporan          Shareholders shall be responsible for reporting the
   penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan               dividend receipts in tax reporting in respective tax
   pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai            year in accordance with applicable tax laws and
   peraturan perundang-undangan perpajakan yang               regulations.
   berlaku.

6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan            6. For the Company’s Shareholders who are Foreign
   Wajib Pajak Luar Negeri dan akan menggunakan tarif         Taxpayers and intend to apply the tax deduction
   pemotongan     pajak    berdasarkan   Persetujuan          rate based on the Double Tax Avoidance
   Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”), wajib                 Agreement ("P3B"), such Shareholders must
   memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam                comply with the provisions stipulated in the
   Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-                 Regulation of The Director General of Taxes
   25/PJ/2018    tentang    Tata   Cara   Penerapan           Regulation No. PER-25/PJ/2018 on Procedures
   Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta              for the Implementation of Double Tax Avoidance
   menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda                Agreements, and submit evidence document or
   terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman                receipt of DGT/SKD that have been uploaded to
   Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE             the Directorate General of Taxes website to KSEI
   Perseroan, PT Datindo Entrycom, dengan batas               or Company’s Share Registrar, PT Datindo
   waktu penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan           Entrycom, within the period specified in
   KSEI. Apabila dokumen dimaksud tidak diterima,             accordance with KSEI regulations and provisions.
   Dividen Tunai Interim yang dibayarkan akan                 In the absence of such document, the Interim Cash
   dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.             Dividend will be subject to Article 26 PPh at a rate
                                                              of 20%.

                                         Jakarta, 4 November 2025

                                  PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk

                                               DIREKSI
                                       THE BOARD OF DIRECTORS