Skip to content
Back to announcement

20251103_WSBP_Laporan Informasi dan Fakta Material_31981567_lamp1.pdf

Other Text extracted WSBP

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 2

Page 1
   Nomor : 722/WBP/CORSEC/2025                                                     Jakarta, 03 November 2025

           Kepada Yth,
           Ketua Dewan Komisioner
           Otoritas Jasa Keuangan
           Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
           Gedung Sumitro Djojohadikusumo
           Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
           Jakarta

                Perihal : Penyampaian Pengumuman Rapat Umum Pemegang Obligasi atas
                          Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022 dan Obligasi Waskita
                          Beton Precast II Tahun 2022 PT Waskita Beton Precast Tbk

           Dengan hormat,

           Bersama surat ini, kami sampaikan PT Waskita Beton Precast Tbk (“Perseroan”)
           menyampaikan rencana Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi
           (“RUPO”) atas Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022 dan Obligasi Waskita
           Beton Precast II Tahun 2022 pada hari Selasa, 2 Desember 2025.

           Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan Pengumuman RUPO
           atas Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022 dan Obligasi Waskita Beton
           Precast II Tahun 2022. Pemasangan Iklan Pengumuman RUPO atas Obligasi Waskita
           Beton Precast I Tahun 2022 dan Obligasi Waskita Beton Precast II Tahun 2022
           tersebut telah dilakukan pada tanggal 3 November 2025 pada Surat Kabar Harian Terbit.

           Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima
           kasih.

           Kepala Divisi Corporate Secretary




           Fandy Dewanto

           Lampiran : 1 (satu) Berkas

           Tembusan:
            -  Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
            -  Wali Amanat PT Bank Mega Tbk
            -  Direksi PT Bursa Efek Indonesia
            -  Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
            -  Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk


HM.02.01                Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
                            Diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Page 2
                          NASIONAL 3
Senin, 3 November 2025
Edisi: 12881 | Thn. 53




KPK DALAMI PERSINYALAN ALAT Didesak Usut TPPO KM
                              Komnas HAM-Polri

TERKAIT KASUS MESIN EDC BANK MUS dan Run Zeng 03                                                                                                                     Jakarta, HanTer—Ang-
                                                                                                                                                                     gota Komisi XIII DPR
                                                                                                                                                                                                     nya,” ujarnya.
                                                                                                                                                                                                         Ia menilai, dibutuhkan
Penyidik Komisi Pemberantasan                                                                                                                                        RI Iman Sukri mendesak          langkah cepat dan menye-
                                                                                                                                                                     Komnas HAM dan Polri            luruh dari pemerintah dan
Korupsi (KPK) mendalami persinyalan                                                                                                                                  untuk segera mengusut           aparat penegak hukum.
mesin electronic data capture (EDC)                                                                                                                                  dugaan tindak pidana per-           Legislator dari komi-
                                                                                                                                                                     dagangan orang (TPPO) ter-      si DPR RI yang membi-
dalam penyidikan kasus dugaan korupsi                                                                                                                                hadap anak buah kapal KM        dangi reformasi regulasi
pengadaan mesin EDC di PT Bank Rakyat                                                                                                                                Mitra Usaha Semesta (KM         dan hak asasi manusia
                                                                                                                                                                     MUS) dan Run Zeng 03.           itu pun meminta Komnas
Indonesia atau BRI (Persero) pada tahun                                                                                                                                  “Kasus ini sangat           HAM segera melakukan
2020–2024.                                                                                                                                                           memprihatinkan kare-            penyelidikan independen
                                                                                                                                                                     na terdapat indikasi kuat       untuk menelusuri dugaan
                                                                                                                                                                     terjadinya perbudakan           pelanggaran HAM dalam
Jakarta, HanTer—“Kalau          tersangka,” katanya.                                                                                                                 modern di laut yang me-         kasus ini.
bicara mesin EDC, tentu             Budi mengatakan pe-                                                                                                              nimpa pekerja Indonesia             Selain itu, ia mende-
tidak hanya soal fisiknya       nyidikan kasus mesin EDC                                                                                                             di sektor perikanan. Negara     sak Polri dan Kejaksaan
atau hardware-nya (pe-          bank masih berprogres se-                                                                                                            tidak boleh diam melihat        agar menuntaskan proses
rangkat keras, red.), tetapi    cara positif dan pihak-pihak                                                                                                         rakyatnya dieksploitasi di      hukum terhadap seluruh
juga sistemnya, termasuk        yang dipanggil kooperatif                                                                                                            wilayah kerja yang mesti-       pihak yang terlibat, terma-
juga sinyal-sinyal yang di-     dalam memberikan infor-                                                                                                              nya dilindungi oleh hukum       suk perusahaan perekrut,
gunakan,” ujar Juru Bicara      masi maupun keterangan                                                                                                               nasional,” kata Iman dalam      pemilik kapal, dan opera-
Komisi Pemberantasan Ko-        yang dibutuhkan.                                                                                                                     keterangannya di Jakarta,       tor perikanan yang diduga
rupsi (KPK) Budi Prasetyo                                                                                                                                            Minggu (2/11/2025).             terlibat dalam rantai eks-
                                                                                                                                                       ISTIMEWA
di Gedung Merah Putih           13 Orang Dcegah                 PEMBAYARAN BBM melalui mesin EDC di SPBU Pertamina.                                                      Wakil Ketua Badan           ploitasi.
KPK, kemarin.                   ke Luar Negeri                                                                                                                       Legislasi (Baleg) DPR RI            “Negara tidak boleh
    Oleh sebab itu, kata           Sebelumnya, pada 26          untuk bepergian ke luar ne-     an yang Rp2,1 triliun. KPK      sekaligus mantan Dirut Allo          ini menduga munculnya           membiarkan laut menjadi
Budi, KPK masih menelu-         Juni 2025, KPK mengu-           geri. Mereka yang dicekal itu   menyampaikan pernyataan         Bank Indra Utoyo (IU).               kasus ini karena proses         ruang tanpa hukum. Jika
suri pihak penyedia layanan     mumkan memulai penyi-           berinisial CBH, IU, DS, MI,     tersebut pada 1 Juli 2025.          Selain itu, Dedi Sunardi         rekrutmen ABK yang tidak        kita abai, maka praktik
telekomunikasi yang dite-       dikan terkait kasus dugaan      AJ, IS, AWS, IP, KS, EL, NI,        Pada 9 Juli 2025, KPK       (DS) selaku SEVP Manaje-             transparan sehingga para        perdagangan manusia
rapkan dalam sistem mesin       korupsi dalam pengadaan         RSK, dan SRD.                   menetapkan lima orang           men Aktiva dan Pengadaan             pekerja tidak mengetahui        akan terus hidup di indus-
EDC terkait kasus tersebut.     mesin EDC.                          Untuk sementara, KPK        sebagai tersangka kasus ter-    BRI, Elvizar (EL) selaku Dirut       kondisi kerja, hak, mau-        tri perikanan,” katanya.
    “Dengan demikian, pe-          Pada 30 Juni 2025, KPK       mengatakan kerugian keu-        sebut, yakni mantan Wakil       PT Pasifik Cipta Solusi (PCS),        pun kewajibannya secara             Lebih lanjut, Iman juga
nyidikan perkara ini juga       mengumumkan nilai proyek        angan negara terkait kasus      Direktur Utama BRI Catur        serta Rudy Suprayudi Karta-          jelas sebelum berangkat.        menyoroti perlunya pem-
masih terus bergulir, terle-    pengadaan mesin EDC ter-        tersebut mencapai Rp700         Budi Harto (CBH) dan man-       didjaja (RSK) selaku Dirut PT            Selain itu, kontrak ker-    benahan sistemik dengan
bih sudah ada beberapa pi-      sebut sebesar Rp2,1 triliun     miliar atau 30 persen dari      tan Direktur Digital, dan       Bringin Inti Teknologi.              ja yang tidak adil mem-         mendorong Kementerian
hak yang ditetapkan sebagai     dan mencegah 13 orang                                           Teknologi Informasi BRI                                Safari       buat pekerja terikat pada       Kelautan dan Perikanan
                                                                total nilai proyek pengada-
                                                                                                                                                                     situasi kerja yang tidak        (KKP) memperketat peng-
                                                                                                                                                                     manusiawi dan sulit untuk       awasan terhadap meka-
                                                                                                                                                                     keluar dari pekerjaan.          nisme penempatan awak


Kejaksaan Dorong Pihak Imigrasi
                                                                                                                                                                         Terlebih, ada pula pe-      kapal perikanan (AKP)
                                                                                                                                                                     motongan gaji secara se-        dan memastikan kontrak
                                                                                                                                                                     pihak sehingga para ABK         kerja berjalan adil serta
                                                                                                                                                                     tidak menerima upah la-         transparan.


Deportasi Seorang WNA Pantai Gading
                                                                                                                                                                     yak dan akhirnya terjebak           Ia juga mengajak me-
                                                                                                                                                                     dalam siklus utang.             dia, masyarakat sipil, dan
                                                                                                                                                                         “Menurut saya, ini su-      lembaga penegak hukum
                                                                                                                                                                     dah mengarah pada prak-         untuk terus mengawal
Pangkalpinang, Han-             kondisi sebenarnya.             2025 dan mengakui seluruh       langgar Pasal 75 ayat (1) dan   kegiatan yang tidak sesuai           tik perdagangan orang           perkembangan kasus ini
Ter—Kantor Imigrasi Ke-            Kone Kalou kemudian          kegiatan yang dilakukannya.     (2) Undang-Undang Nomor         dengan maksud dan tujuan             karena pekerja diperlaku-       agar keadilan bagi korban
las I TPI Pangkalpinang         memenuhi panggilan pe-          Dari hasil pemeriksaan, yang    6 Tahun 2011 tentang Kei-       pemberian izin tinggal.              kan tidak manusiawi dan         dapat terwujud.
Provinsi Kepulauan Bangka       meriksaan pada 27 Oktober       bersangkutan terbukti me-       migrasian, yaitu melakukan                           Safari         kehilangan kebebasan-                                Safari
Belitung mendeportasi se-
orang warga negara asing
(WNA) asal Pantai Gading
karena terbukti menya-
lahgunakan izin tinggal di
                                  PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG OBLIGASI                                                        PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG OBLIGASI
wilayah Indonesia.                    WASKITA BETON PRECAST I TAHUN 2022                                                              WASKITA BETON PRECAST II TAHUN 2022
    “Kone Kalou dideportasi
melalui Bandara Internasio-       PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini                                PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini
nal Soekarno-Hatta dengan
                                  bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan                             bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan
rute penerbangan Jakarta –
Istanbul - Abidjan,” kata Ke-     Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022, Akta No. 13, tanggal 9 Maret                       Obligasi Waskita Beton Precast II Tahun 2022, Akta No. 14, tanggal 9 Maret
pala Kantor Imigrasi Kelas I      2023, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.PA, Notaris                           2023, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani, S.H., M.PA, Notaris
TPI Pangkalpinang Ahmad           di Jakarta, berikut perubahannya (“Perjanjian Perwaliamanatan”),                                di Jakarta, berikut perubahannya (“Perjanjian Perwaliamanatan”),
Khumaidi di Pangkalpi-            dengan ini memberitahukan kepada para pemegang Obligasi Waskita                                 dengan ini memberitahukan kepada para pemegang Obligasi Waskita
nang, Minggu (2/11/2025).
    Ia mengatakan kasus ini       Beton Precast Tahap I Tahun 2022 mengenai rencana penyelenggaraan                               Beton Precast Tahap II Tahun 2022 mengenai rencana penyelenggaraan
berawal dari informasi me-        Rapat Umum Pemegang Obligasi Waskita Beton Precast I Tahun 2022                                 Rapat Umum Pemegang Obligasi Waskita Beton Precast II Tahun 2022
dia lokal yang melaporkan         (“RUPO”) di Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2025.                                 (“RUPO”) di Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2025.
keterlibatan Kone Kalou
dalam sebuah turnamen             Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan                                 Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan
sepak bola di Kabupaten           Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak                                      Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak
Bangka Barat.                     Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk
    Menindaklanjuti hal ter-                                                                                                      Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk
sebut, Tim Intelijen dan Pe-      RUPO tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang                                RUPO tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang
nindakan Keimigrasian (In-        berperedaran nasional pada hari Selasa, tanggal 18 November 2025.                               berperedaran nasional pada hari Selasa, tanggal 18 November 2025.
teldakim) segera melakukan
pengawasan langsung di
Lapangan Gelora Muntok                                         Jakarta, 3 November 2025                                                                           Jakarta, 3 November 2025
serta berkoordinasi dengan
panitia dan ofisla tim sepak
bola yang menggunakan                                EMITEN                                     WALI AMANAT                                           EMITEN                                        WALI AMANAT
jasa pemain asing.
    Ia menyatakan berda-
sarkan hasil klarifikasi, di-
ketahui bahwa Kone Kalou
memiliki Izin Tinggal Ter-         PT WASKITA BETON PRECAST TBK                             PT BANK MEGA TBK                       PT WASKITA BETON PRECAST TBK                               PT BANK MEGA TBK
batas sebagai investor di PT.
Futa Diallo International,
namun kenyataannya ia be-
kerja sebagai pemain sepak
bola. Selain itu, alamat tem-     PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG OBLIGASI WAJIB KONVERSI                                          PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG OBLIGASI WAJIB KONVERSI
pat tinggal yang didaftarkan
juga tidak sesuai dengan
                                            WASKITA BETON PRECAST I TAHUN 2023                                                               WASKITA BETON PRECAST II TAHUN 2023
                                  PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini                                PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini
                                  bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan                             bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan
                                  Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023, Akta No. 15,                        Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023, Akta No.
                                  tanggal 9 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani,                               16, tanggal 9 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dewantari Handayani,
                                  S.H., M.PA, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya                                  S.H., M.PA, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya
                                  (“Perjanjian Perwaliamanatan”), dengan ini memberitahukan kepada                                (“Perjanjian Perwaliamanatan”), dengan ini memberitahukan kepada
                                  para pemegang Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun                             para pemegang Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun
                                  2023 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang                                       2023 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
                                  Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023 (“RUPO”) di                          Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023 (“RUPO”) di
                                  Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2025.                                             Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2025.
                                  Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan                                 Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan
                                  Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak                                      Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak
                                  Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk                             Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk
                                  RUPO tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang                                RUPO tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang
                                  berperedaran nasional pada hari Selasa, tanggal 18 November 2025.                               berperedaran nasional pada hari Selasa, tanggal 18 November 2025.


                                                               Jakarta, 3 November 2025                                                                           Jakarta, 3 November 2025


                                                     EMITEN                                     WALI AMANAT                                           EMITEN                                        WALI AMANAT




                                   PT WASKITA BETON PRECAST TBK                             PT BANK MEGA TBK                       PT WASKITA BETON PRECAST TBK                               PT BANK MEGA TBK

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.89 MB
Published3 Nov 2025
Pages2
Characters22,827
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Waskita Beton Precast Tbk p.1 ×42
linked org Bank Mega Tbk p.1 ×26
linked org PT Bank Rakyat p.2
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×6
possible org PT Bursa Efek Indonesia p.1
possible person Indra Utoyo p.2
possible person Budi Harto p.2
unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.1
unresolved org Siber dan Sandi Negara p.1
unresolved org Bank Indra Utoyo p.2
unresolved org PT Pasi p.2
unresolved person Dewantari Handayani · Notaris p.2 ×5
unresolved org PT. Futa Diallo International p.2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 1

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result