Back to announcement
20251029_TPIA_Penyampaian Bukti Iklan_31980394_lamp1.pdf
Other Text extracted TPIASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
Rabu, 29 Oktober 2025 M A K R O E K O N O M I 11
KEBIJAKAN PAJAK REGULASI PROGRAM MBG
Tarif PPN Sulit Turun
Bisnis, JAKARTA — Pelu- Namun, pendapat itu ke- rangan kayak koboi, saya pelit
ang penurunan tarif pajak mudian berubah setelah dia dan hati-hati. Kalau jeblok,
pertambahan nilai atau PPN menjadi Menteri Keuangan. nanti di atas 3% defisit [APBN]
tampaknya sempit dalam wak- Purbaya mengatakan bakal saya. Nanti Anda ledekin saya
tu dekat. menghitung dulu kemampuan lagi, padahal sudah kita hi-
Dalam perkembangan terba- otoritas fiskal dalam memu- tung. Jadi, walaupun saya
ru, Menteri Keuangan Purbaya ngut pajak maupun kepa- kelihatannya konyol, enggak
Yudhi Sadewa mengatakan beanan serta cukai sembari konyol-konyol amat,” ujarnya.
negara akan kehilangan pe- mengupayakan perbaikan Tarif PPN untuk sebagian
nerimaan lumayan besar jika ekonomi sampai dengan dua besar barang dan jasa saat
tarif PPN diturunkan. kuartal ke depan. ini 11%. Tarif 12% hanya
“Setiap [tarif PPN] 1% turun, “Mungkin akhir triwulan berlaku untuk barang-barang
saya kehilangan pendapatan tahun depan saya sudah li- mewah, setelah ada penolakan
Rp70 triliun. Wah, rugi juga hat. Dari situ saya bisa ukur besar-besaran dari masyarakat.
nih,” katanya dalam acara sebetulnya potensi saya bera- Pada perkembangan lain,
Sarasehan 100 Ekonom In- pa sih yang riill nanti kalau pemerintah mulai 28 Ok-
donesia, Selasa (28/10). saya turunkan [tarif pajak],” tober menanggung pajak
Purbaya mengakui dirinya ujarnya. penghasilan (PPh) pasal 21
berubah sikap. Ketika masih Sejalan dengan upaya itu, karyawan yang bekerja di
di luar Kementerian Keuang- Menkeu juga mendorong sektor pariwisata. Stimulus
an, dia sempat menyerukan perbaikan sistem penerimaan yang diatur dalam Peratur-
agar PPN diturunkan. Dia negara. Dia memastikan bakal an Menteri Keuangan No.
bahkan pernah berpikir akan menghitung secara hati-hati 72/2025 itu berlaku untuk Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
lebih baik apabila PPN berada potensi penurunan tarif pajak pekerja hotel, vila, restoran, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Dadan Hindayana saat Rapat Koordinasi di Kantor
di bawah tarif 10%, atau di itu terhadap penerimaan ne- agen perjalanan, event orga- (kedua kiri) bersama dengan Menteri Sekretaris Negara Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (28/10). Rapat
Prasetyo Hadi (kedua kanan), Menteri Pendayagunaan tersebut membahas mengenai finalisasi regulasi
bawah level sebelum amanat gara maupun ke pertumbuhan nizer, taman rekreasi, hing- Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Undang-Undang Harmonisasi ekonomi. ga penyelenggara MICE. (Dany Rini Widyantini (kiri) dan Kepala Badan Gizi Nasional
Peraturan Perpajakan (HPP). “Jadi, walaupun saya semba- Saputra/Surya D.A. Simanjuntak)
REALISASI BELANJA NEGARA
ANGGARAN K/L SEDANG DIEVALUASI
Bisnis, JAKARTA — Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah sedang mengevaluasi penyerapan anggaran seluruh
kementerian/lembaga untuk menentukan apakah pagu yang sudah ditetapkan perlu digeser ke K/L lain.
Dany Saputra & Surya D.A. Simanjuntak
redaksi@bisnis.com
D “
eputi I Kementerian Koordi- Sejumlah program pemerintah yang men- an tidak akan menyelesaikan masalah
nasi Bidang Perekonomian jadi fokus pelaksanaan tugas Satgas P2SP karena birokrasi bisa diakali. Eks kepala
Ferry Irawan mengatakan mencakup program paket ekonomi 8+4+5, ekonom Danareksa Research Institute ini
Kelompok Kerja (Pokja) I program stimulus ekonomi 2025 yang meli- mengaku sudah melaporkan rencananya
—salah satu dari tiga pokja puti kebijakan diskon Natal dan Tahun Baru tersebut ke Presiden Prabowo Subianto. Kami evaluasi apakah itu
Satgas Percepatan Program (Nataru) serta program lanjutan insentif fiskal, Menurutnya, Prabowo mendukung penuh bisa mencapai target atau
Pemerintah yang dibentuk—akan bekerja program debottlenecking yang berfokus pada rencananya. “Jadi, setiap langkah yang saya
hingga akhir Oktober. penanganan hambatan non-tariff barrier, omongin di publik itu sudah pernah saya tidak. Kalau misalnya diberi
“Kami evaluasi apakah itu bisa mencapai isu per komoditas, dan kendala lain yang sebutkan ke Presiden. Jadi, saya bukan catatan dari Pak Menteri
target atau tidak. Kalau misalnya diberi menghambat pelaksanaan program strategis. loose gun [orang yang bertindak di luar
catatan dari Pak Menteri Keuangan, ini Satgas diketuai oleh Menko Perekonomian perintah], tapi gun yang tepat sasaran. Keuangan, ini akan digeser
akan digeser ke teman-teman yang lain, Airlangga Hartarto (Ketua I) dan Menko Jadi, nanti itu akan memperbaiki ekonomi ke teman-teman yang lain,
yang mempunyai program yang lebih siap,” Pangan Zulkifli Hasan (Ketua II). Mereka investasi dengan baik,” ujarnya.
kata Ferry dalam acara Sarasehan 100 dibantu tiga wakil ketua, yaitu Menteri yang mempunyai program
Ekonom Indonesia, Selasa (28/10). Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (wakil INFLASI MBG yang lebih siap.
Belanja pemerintah pusat selama Janua- ketua I) Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Pada perkembangan lain, pemerintah
ri—September baru Rp1.589,9 triliun atau Kepala BKPM Rosan Roeslani (wakil ketua mewaspadai perkembangan inflasi pangan
59,7% dari pagu. Realisasi itu lebih rendah II), Menteri Perencanaan dan Pembangunan bergejolak (volatile foods) yang pesat hingga
dari pencapaian periode sama tahun Nasional/Kepala Bappenas Rachmat melampaui 6% pada September. Ferry me-
lalu, baik secara nominal maupun Pambudy (wakil ketua III). nyatakan tim pengendali inflasi akan coba
Data Realisasi
persentase dari pagu. (Lihat infografik) Penyerapan Sebelumnya, Purbaya mengung- menurunkan harga pangan bergejolak itu,
Pada belanja kementerian/lemba- Anggaran di kapkan Satgas Percepatan Program meski tanpa penjelasan caranya.
ga, realisasi belanja modal bahkan 15 K/L hingga Pemerintah akan melaksanakan de- “Nanti dengan serangkaian kebijakan
paling rendah, padahal belanja ini September 2025 bottlenecking atau upaya mengatasi yang kita lakukan, memudahkan ini [in-
menciptakan efek berganda paling hambatan usaha yang ada. “Tim flasi volatile foods] bisa kita jaga di level punya solusi untuk kembali meredakan
besar terhadap ekonomi. Realisasinya itu akan menerima pengaduan dari di bawah 5% sesuai dengan arahan dari tekanan inflasi pangan tersebut. Hanya
hanya 50,3% dari pagu, dibanding- seluruh pelaku bisnis di Indonesia,” high level meeting di Tim Pengendali In- saja, solusinya bersifat jangka menengah
kan dengan 77,8% pada penyerapan ujar Purbaya. flasi Pusat,” ujarnya. daripada jangka pendek.
belanja pegawai atau 75,5% pada Dia menjelaskan bahwa Satgas Menko Pangan Zulkifli Hasan mengakui “Tahun depan swasembada pangan harus
belanja bantuan sosial (bansos). akan melakukan gelar perkara ka- bahwa kenaikan inflasi volatile food terjadi kita percepat lagi, apakah telur, ayam,
Pokja I akan bertugas memonitor sus-kasus yang para pengusaha karena percepatan implementasi program ikan, dan seterusnya, yang kita memang
realisasi anggaran kementerian/lembaga laporkan, satu hari dalam setiap pekan- Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah. perlu waktu untuk membangun. Sedang-
(K/L), termasuk mengulas anggaran K/L, nya. Dia mengaku akan ikut memimpin Akibatnya, permintaan telur, ayam, ikan, kan makan bergizi ini kan percepatannya
pagu, realisasi, dan outlook serapannya. gelar perkara itu. Mantan ketua dewan dan sejenisnya naik sehingga harga pangan di akhir tahun luar biasa, sehingga itu
Di samping Pokja I, ada Pokja II yang komisioner Lembaga Penjamin Simpanan meningkat. Dia mengaku pemerintah sudah memengaruhi,” katanya.
bertugas mempercepat implementasi program itu pun mengingatkan jika K/L terkait
serta menyelesaikan berbagai kendala atau tidak menjalankan keputusan perkara
debottlenecking. Jika Pokja II menemukan maka dia tidak segan memotong atau
hambatan dalam praktik pelaksanaan in- tak melakukan transfer anggaran.
vestasi atau kegiatan usaha di lapangan, “Kan menteri keuangan kuat sekarang. PENGUMUMAN
maka hambatan itu akan segera ditangani. Kalau menteri lain gak mau menurut ma-
Ada pula Pokja III yang menangani per- sukan dari kita, kita potong anggarannya
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”)
cepatan penyelesaian regulasi yang men- atau gak usah dipotong, gak ditransfer Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020
jadi dasar pelaksanaan program sekaligus aja,” ucap Purbaya. Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021
memperkuat aspek penegakan hukum. Dia mengaku sengaja melakukan lang- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021
Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022
Selain itu, jika dalam penyusunan kebi- kah ekstrem tersebut. Purbaya melihat se- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022
jakan dibutuhkan bantuan regulasi, maka kadar perbaikan aturan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023
Pokja III akan turun tangan. perundang-undang- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023
Satgas Percepatan Program Strategis Peme- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat atas:
rintah (P2SP) dibentuk pekan lalu. Satgas 1. Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020;
ini akan memastikan program prioritas 2. Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021;
3. Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021;
pemerintah dapat berjalan tepat sasaran 4. Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022;
dan memberikan manfaat nyata bagi ma- 5. Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022;
syarakat. Pembentukan Satgas merupakan 6. Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023; dan
tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo 7. Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023,
Subianto dalam rapat terbatas pada 15 Sep- (secara bersama-sama disebut “Obligasi´ \DQJVHOXUXKQ\DGLWHUELWNDQROHK37&KDQGUD$VUL3DFL¿F7EN ³Emiten”), suatu perseroan
terbuka yang berkedudukan di Jakarta Barat, berdasarkan:
tember 2025 dan rapat koordinasi tingkat (i) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 No. 2 tanggal
menteri pada 22 September 2025 lalu. 4 Juni 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 Nomor 15 tanggal 24 Agustus 2020, yang seluruhnya dibuat di
hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
(ii) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021 No. 10 tanggal
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat 26 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
Perlu percepatan belanja Januari–September (iii) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021 No. 2 tanggal
8 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
pemerintah pusat Rp1.292,7 Sumber: Kementerian Keuangan (iv) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022 No. 3 tanggal
triliun selama 3 bulan. Realisasi % terhadap Pagu 64,7 11 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
(v) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 No. 149 tanggal
Belanja 63,2 27 Mei 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 No. 144 tanggal 22 Juli 2022, yang seluruhnya dibuat di
kementerian/lembaga juga 62,4 hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
(vi) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 No. 4 tanggal
perlu diakselerasi, terutama 9 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
belanja modal yang (vii) Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023 No. 1 tanggal
1 September 2023, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
mendatangkan Save & Share 59,7 59,7 dengan ini mengumumkan kepada para pemegang Obligasi bahwa Wali Amanat dan Emiten bermaksud mengadakan RUPO yang
multiplier effect akan diselenggarakan di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 26 November 2025.
Apabila RUPO berhasil menyetujui Agenda RUPO, Emiten akan memberikan insentif (kompensasi) kepada pemegang Obligasi yang
kepada ekonomi 1.265,40 1.361 1.397 1.616,30 1.589,90 (a) hadir atau memberikan kuasanya untuk hadir dan (b) memberikan suara setuju dalam RUPO. Adapun besaran insentif akan
diumumkan pada Pemanggilan RUPO yang akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional yang terbit pada
lebih besar. tanggal 12 November 2025.
2021 2022 2023 2024 2025 Jakarta, 29 Oktober 2025
Realisasi Jenis Belanja Realisasi (Rp Triliun) % Outlook Pertumbuhan (% YoY) WALI AMANAT EMITEN
Belanja K/L S.d. Belanja Pegawai 237,2 77,8 7,8
September 2025 Belanja Barang 277,9 58,2 6,1
Sumber: Kementerian Keuangan Belanja Modal 173,1 50,3 -3,3 37%DQN7DEXQJDQ1HJDUD 3HUVHUR 7EN 37&KDQGUD$VUL3DFL¿F7EN
BISNIS/M.ALBIR DAMARA
Belanja Bansos 112,7 75,5 1
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Keuangan.
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Keuangan Purbaya
p.1
unresolved
org
Kementerian Keuang-
p.1
unresolved
org
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan
p.1
unresolved
org
Menteri Sekretaris Negara
p.1
unresolved
org
Menteri Pendayagunaan
p.1
unresolved
org
Gizi Nasional Peraturan Perpajakan
p.1
unresolved
org
Kementerian Koordi-
p.1
unresolved
person
Menteri
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Investasi dan Hilirisasi
p.1
unresolved
org
Menteri Perencanaan dan Pembangunan
p.1
unresolved
person
Dedy Syamri
· Notaris
p.1 ×11
unresolved
org
Kementerian Keuangan
p.1
unresolved
person
Jose Dima Satria
· Notaris
p.1
unresolved
org
Kementerian Keuangan Belanja Modal
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.