20251013_ANJT_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_31967171_lamp1.pdf

konsekuensi dari penetapan atau perubahan status kawasan hutan oleh
Pemerintah setelah perizinan berusaha itu diperoleh.

. Jika ya, mohon dijelaskan total luasan lahan (dalam hektare) serta lokasi
provinsi tempat lahan tersebut berada.

Jawaban:

Informasi detail mengenai luasan dan lokasi area tersebut sedang dalam proses
verifikasi dan penyelesaian melalui mekanisme resmi di instansi terkait, dan
akan disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Secara proporsional, luasan area tersebut tidak berdampak signifikan
terhadap total area operasional maupun keberlangsungan usaha Perseroan
secara keseluruhan.

. Apakah Perseroan telah menerima surat pemberitahuan, surat tagihan, atau
sanksi administratif dari Satgas Penguatan Tata Kelola Hutan (PKH), KLHK,
Kejaksaan Agung, atau instansi terkait lainnya?

Jawaban:

Sampai dengan tanggal surat ini, Perseroan belum menerima surat
pemberitahuan, surat tagihan atau sanksi administratif dari Satgas Penguatan
Tata Kelola Hutan (PKH), KLHK, Kejaksaan Agung, atau instansi terkait lainnya.

Dalam hal Perseroan memperoleh surat sebagaimana poin 3 di atas, agar
dijelaskan estimasi total potensi denda yang dapat dikenakan kepada Perseroan,
dengan asumsi denda maksimum Rp25 juta per hektare per tahun sejak awal
penguasaan lahan.

Jawaban:

Sampai dengan tanggal surat ini, Perseroan belum menerima surat
pemberitahuan, surat tagihan atau sanksi administratif dari Satgas Penguatan
Tata Kelola Hutan (PKH), KLHK, Kejaksaan Agung, atau instansi terkait lainnya
yang menjadi dasar untuk menentukan adanya kewajiban administratif maupun
besaran denda.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
besaran potensi denda hanya dapat dihitung secara pasti setelah adanya proses
verifikasi dan penetapan resmi oleh instansi terkait dalam hal ini Satgas
Penguatan Tata Kelola Hutan (PKH), KLHK, Kejaksaan Agung, atau instansi
terkait lainnya.

Dengan demikian, saat ini Perseroan belum memiliki dasar hukum untuk
melakukan estimasi denda secara definitif.

Bagaimana dampak material dari potensi denda tersebut terhadap laporan
keuangan Perseroan, khususnya pada pos aset, kewajiban kontinjensi, dan laba
bersih tahunan?

Jawaban:

Sampai dengan tanggal surat ini, Perseroan belum menerima surat
pemberitahuan, surat tagihan atau sanksi administratif dari Satgas Penguatan
Tata Kelola Hutan (PKH), KLHK, Kejaksaan Agung, atau instansi terkait lainnya.
Oleh karena itu, tidak terdapat dampak material yang bersifat pasti (definitif)
yang dapat diakui dalam laporan keuangan Perseoran. Perseroan akan
berkomitmen untuk mengungkapkan dan mencatat setiap dampak finansial
yang timbul dimasa mendatang apabila terdapat penetapan resmi yang
mengikat dari instansi yang berwenang.

Bagaimana rencana Perseroan dalam melakukan penyelesaian pembayaran
denda/sanksi administratif tersebut?

Jawaban:

Sampai dengan tanggal surat ini, Perseroan belum menerima surat
pemberitahuan, surat tagihan atau sanksi administratif dari Satgas Penguatan
Tata Kelola Hutan (PKH), KLHK, Kejaksaan Agung, atau instansi terkait lainnya.
Namun demikian, apabila di kemudian hari Perseroan menerima penetapan
resmi dari instansi yang berwenang, maka Perseroan akan menindaklanjuti
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk melakukan
perencanaan dan pengelolaan keuangan dengan prinsip kehati-hatian untuk
memastikan pemenuhan kewajiban sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

. Apa strategi utama dan langkah konkret yang telah atau akan ditempuh
Perseroan untuk menyelesaikan status legalitas lahan yang terindikasi berada
dalam kawasan hutan?

Jawaban:

Perseroan telah dan akan menempuh sejumlah langkah strategis untuk
memastikan penyelesaian status legalitas lahan yang terindikasi berada dalam
kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, antara lain:

al Mengajukan permohonan penyelesaian legalitas sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan,

b) Melakukan koordinasi secara aktif kepada instansi yang berwenang dalam
rangka pemenuhan ketentuan dan prosedur yang berlaku,

cl Melakukan identifikasi, verifikasi dan penataan administrasi atas area
tersebui termasuk pemetaan ulang dan penyesuaian perizinan.

Apakah Perseroan telah mengajukan permohonan melalui mekanisme
Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) atau sesuai
ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK)?

Jawaban:

Perseroan telah mengajukan permohonan melalui mekanisme Penyelesaian
Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) atau sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya.

. Agar dijelaskan target waktu (timeline) penyelesaian legalitas lahan tersebut

secara menyeluruh.

Jawaban:

Perseroan senantiasa mendukung kebijakan Pemerintah dalam penyelesaian
proses legalitas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun
demikian, target waktu (timeline) penyelesaian secara menyeluruh sangat
bergantung pada tahapan dan proses verifikasi yang ditetapkan oleh instansi
yang berwenang dalam hal ini Satgas Penguatan Tata Kelola Hutan (PKH) dan
Kementerian Kehutanan.

. Langkah perbaikan internal apa yang telah dilakukan untuk memastikan seluruh

kegiatan operasional perkebunan telah sesuai dengan ketentuan perizinan dan
regulasi kawasan hutan?

Jawaban:

Sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan, Perseroan telah melakukan
berbagai penguatan sistem kepatuhan dan evaluasi atas perizinan guna
memastikan seluruh kegiatan operasional dilaksanakan sesuai dengan
peraturan dan tata kelola yang berlaku.

11. Bagaimana strategi Perseroan dalam mengelola risiko atas potensi penyitaan
atau pengambilalihan lahan yang tidak dapat diselesaikan legalitasnya?

Jawaban:

Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, termasuk apabila terdapat area
yang tidak dapat diselesaikan legalitasnya, Perseroan telah menyiapkan strategi
pengelolaan risiko antara lain melalui koordinasi dengan instansi terkait,
pemetaan dan analisis insternal atas area yang terdampak, penyesuaian
rencana operasional serta penyusunan rencana kontijensi yang selaras dengan
prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

12. Bagaimana Perseroan menilai tingkat materialitas risiko denda dan penertiban
lahan terhadap kelangsungan usaha (going concern) dan harga saham
Perseroan?

Jawaban:

Berdasarkan evaluasi saat ini, potensi risiko denda dan penertiban lahan tidak
memiliki dampak material terhadap kelangsungan usaha maupun kinerja
keuangan dan operasional Perseroan secara keseluruhan. Hal ini karena area
yang dimaksud hanya mencakup porsi terbatas dari total area kerja Perseroan
dan entitas anak dalam grup usaha, belum terdapat penetapan resmi dari
instansi berwenang, serta Perseroan memiliki kapasitas keuangan dan mitigasi
risiko yang memadai.

Sebagai tambahan, sampai dengan saat ini, tidak ada informasi/kejadian penting
lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan
serta dapat mempengaruhi harga saham Perseroan.

Apabila Perseroan mengetahui adanya informasi material yang dapat
mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan serta dapat mempengaruhi harga
saham Perseroan, maka Perseroan akan segera menyampaikannya kepada Otoritas
Jasa Keuangan dan Bursa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(tanda tangan pada halaman selanjutnya)

Demikian penjelasan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima
kasih.

Hormat kami,
PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

Direktur/Sekretaris Perusahaan