20251010_PSGO_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_31966719_lamp1.pdf

Dalam hal Perseroan memperoleh surat sebagaimana poin 3 di atas, agar dijelaskan estimasi total
potensi denda yang dapat dikenakan kepada Perseroan, dengan asumsi denda maksimum Rp25 juta
per hektare pertahun sejak awal penguasaan lahan.

Jawab:

Mengacu pada jawaban poin 3 di atas, maka tidak ada dasar bagi Perseroan untuk melakukan
perhitungan estimasi total potensi denda yang dapat dikenakan kepada Perseroan sebagaimana
dimaksud pada poin ini.

Bagaimana dampak material dari potensi denda tersebut terhadap laporan keuangan Perseroan,
khususnya pada pos aset, kewajiban kontinjensi, dan laba bersih tahunan?

Jawab:

Dengan tidak adanya kewajiban pembayaran denda atau sanksi administratif yang dikenakan kepada
Perseroan berdasarkan jawaban poin 3 dan 4 di atas, maka tidak ada dampak material terhadap
laporan keuangan Perseroan khususnya pada pos aset, kewajiban kontinjensi, dan laba bersih
tahunan.

Bagaimana rencana Perseroan dalam melakukan penyelesaian pembayaran denda/sanksi
administratif tersebut?

Jawab:

Dengan tidak adanya kewajiban pembayaran denda atau sanksi administratif yang dikenakan kepada
Perseroan, maka tidak ada kewajiban penyelesaian pembayaran denda atau sanksi adminisratif
sebagaimana dimaksud pada poin ini.

Apa strategi utama dan langkah konkret yang telah atau akan ditempuh Perseroan untuk
menyelesaikan status legalitas lahan yang terindikasi berada dalam kawasan hutan?

Jawab:

Perseroan secara berkelanjutan melaksanakan audit internal dan verifikasi status legalitas lahan,
termasuk melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko (“OSS-
RBA”), serta berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Agraria atau Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasioanl (“ATR/BPN”) dan KLHK, guna memastikan seluruh kegiatan usaha
sesuai dengan peraturan kehutanan dan tata ruang yang berlaku.

Apakah Perseroan telah mengajukan permohonan melalui mekanisme Penyelesaian Penguasaan
Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) atau sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja
(UUCK)?

Jawab:

Sampai dengan Surat Tanggapan ini disampaikan, Perseroan belum menerima surat pemberitahuan,
surat tagihan, atau sanksi administratif dari Satgas Penguatan Tata Kelola Hutan (“PKH”),
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“KLHK”), Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
maupun instansi pemerintah lainnya terkait dengan dugaan pelanggaran atas penguasaan lahan di
kawasan hutan. Oleh karena itu, Perseroan tidak mengajukan permohonan melalui mekanisme
PPTKH atau sesuai ketentuan dalam UUCK.

Agar dijelaskan target waktu (timeline) penyelesaian legalitas lahan tersebut secara menyeluruh.
Jawab:

Sampai dengan Surat Tanggapan ini disampaikan, tidak terdapat isu legalitas lahan sebagaimana
dimaksud pada poin 3 yang memerlukan penetapan target waktu (timeline) penyelesaian tertentu.

at

-

10.

11.

12.

Langkah perbaikan internal apa yang telah dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan operasional
perkebunan telah sesuai dengan ketentuan perizinan dan regulasi kawasan hutan?

Jawab:

Perseroan telah membentuk sistem pengawasan dan audit internal lintas divisi (Corporate Legal,
Social, Security & Licenses, Sustainability & Certification, dan Unit Internal Audit) untuk memastikan
bahwa seluruh kegiatan operasional Perseroan telah sesuai dengan ketentuan perizinan, regulasi
kehutanan, dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance,
“GCG”).

Bagaimana strategi Perseroan dalam mengelola risiko atas potensi penyitaan atau pengambilalihan
lahan yang tidak dapat diselesaikan legalitasnya?

Jawab:

Perseroan mengimplementasikan sistem manajemen risiko hukum, operasional dan kepatuhan
secara terstruktur, termasuk terkait dengan pengelolaan lahan, dengan tujuan untuk
mengidentifikasi, memitigasi, dan mengelola potensi risiko.

Perseroan senantiasa melakukan pengkinian dan evaluasi berkala terhadap profil risiko usaha, serta
langkah-langkah antisipatifnya.

Bagaimana Perseroan menilai tingkat materialitas risiko denda dan penertiban lahan terhadap
kelangsungan usaha (going concern) dan harga saham Perseroan?

Jawab:

Berdasarkan hasil evaluasi internal Perseroan yang mana kegiatan operasional Perseroan dilakukan
berdasarkan izin yang diterbitkan oleh instansi berwenang, dengan demikian risiko denda maupun
penertiban lahan tidak memiliki dampak material terhadap kelangsungan usaha (going concern) dan
harga saham Perseroan.

Perseroan dapat tetap menjalankan kegiatan usaha secara normal dan berkomitmen untuk tetap
menjaga transparansi dan akuntabilitas kepada seluruh pemegang saham dan pemangku
kepentingan.

Demikian penjelasan ini Kami sampaikan.