20250908_KIAS_Laporan Informasi dan Fakta Material_31938372_lamp1.pdf

-   Pada tanggal 4 Juli 2024, Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha
    Negara Jakarta (“PTUN Jakarta”) menetapkan Putusan 584 yang
    menyatakan gugatan Perseroan tidak dapat diterima dan ditolak.
    Perusahaan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juli
    2024.

-   Pada tanggal 23 Oktober 2024, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi
    Tata Usaha Negara Jakarta (“PT TUN Jakarta”) telah menjatuhkan
    Putusan No. 387/B/2024/PT.TUN.JKT yang pada intinya menyatakan
    sependapat dengan Putusan 584. Menindaklanjuti hal ini, Perseroan telah
    mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2024.

-   Pada tanggal 8 September 2025, Majelis Hakim pada MARI telah
    menjatuhkan Putusan Nomor 397 K/TUN/2025 yang menguatkan Putusan
    PTUN Jakarta dan PT TUN Jakarta, sebagaimana diinformasikan melalui
    Sistem Informasi Perkara. Menindaklanjuti hal ini, Perseroan akan
    mengambil langkah yang diperlukan sebagaimana yang dianggap patut.

-   Argumen-argumen pokok dari Perseroan dalam pemeriksaan kasasi
    adalah PTUN Jakarta dan PT TUN Jakarta telah salah menerapkan hukum
    mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, kompetensi absolut, dan
    juga pemeriksaan fakta persidangan secara menyeluruh sehingga
    mengakibatkan kekeliruan dalam memeriksa keabsahan dari catatan
    Pemerintah serta upaya-upaya penagihan yang dilakukan.

Nomor Register Perkara 633/G/2023/PTUN.JKT (“Putusan 633”):

-   Perseroan mengajukan gugatan ini melawan Satgas BLBI dan Menteri
    Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”), yang
    memohonkan agar Pemerintah mencabut Keputusan tata usaha negara
    sehubungan dengan pemblokiran akses Perseroan kepada Sistem
    Administrasi Badan Hukum (“SABH”).

-   Pada tanggal 4 Juli 2024, Majelis Hakim pada PTUN Jakarta menetapkan
    Putusan 633 yang menyatakan gugatan Perseroan tidak dapat diterima
    dengan mengabulkan eksepsi Satgas BLBI dan Menkumham terkait
    kompetensi absolut peradilan tata usaha negara. Terhadap Putusan 633,
    Perusahaan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juli
    2024.

-   Pada tanggal 3 Oktober 2024, Majelis Hakim pada PT TUN Jakarta telah
    menjatuhkan Putusan No. 389/B/2024/PT.TUN.JKT yang pada intinya
    menyatakan sependapat dengan Putusan 633 dan menguatkannya.
    Menindaklanjuti hal ini, Perseroan telah mengajukan permohonan kasasi
    pada tanggal 16 Oktober 2024.

-   Pada tanggal 28 Juli 2025, Majelis Hakim pada MARI telah menjatuhkan
    Putusan Nomor 389 K/TUN/2025 yang menguatkan Putusan PTUN
    Jakarta dan PT TUN Jakarta, sebagaimana diinformasikan melalui Sistem
    Informasi Perkara. Menindaklanjuti hal ini, Perseroan akan mengambil
    langkah yang diperlukan sebagaimana yang dianggap patut.

-   Argumen-argumen pokok dari Perseroan dalam pemeriksaan kasasi
    adalah     PT TUN Jakarta telah mengabaikan dokumen-dokumen
    persidangan yang telah diajukan secara patut sesuai ketentuan hukum
    yang berlaku. Selain itu, PTUN Jakarta dan PT TUN Jakarta telah salah
    mempertimbangkan sifat pemblokiran akses SABH dan permohonannya
    sebagai perbuatan hukum perdata yang tidak termasuk dalam wewenang
    peradilan tata usaha negara dengan merujuk pada perjanjian yang tidak
    mengikat bagi Perseroan.

Informasi Latar Belakang:

-   Sebelum krisis keuangan tahun 1997, Perseroan mengadakan beberapa
    perjanjian utang-piutang dengan beberapa bank, termasuk bank yang
    dimiliki Kaharudin Ongko (jumlah utang dari bank tersebut kurang lebih
    IDR 321 miliar). Pada saat krisis, Pemerintah Indonesia mengambil alih
    pengelolaan bank tersebut dan mengalihkan utang antara Perseroan
    dengan bank kepada pihak ketiga. Utang ini telah dialihkan beberapa kali
    sebelum dikonversi menjadi saham seri B dari Perseroan pada tahun 2008.

-   Pada tahun 2011, saham Seri B Perseroan telah dibeli oleh SCG Décor
    Public Company Limited (sebelumnya dikenal sebagai SCG Building
    Materials Co., Ltd.), anak usaha dari The Siam Cement Public Company
    Limited, Thailand, melalui Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan
    bursa yang berlaku. Berdasarkan dokumen uji tuntas yang dilakukan pada
    saat ini oleh konsultan hukum terkemuka di Indonesia, Perseroan tidak
    pernah memiliki kewajiban kepada Pemerintah dan saham-saham dari
    Perseroan dan anak usahanya tidak pernah digadaikan atau dijaminkan
    kepada Pemerintah. Lebih lanjut, sejak akuisisi tersebut tidak pernah ada
    penolakan atau tagihan dari pihak mana pun termasuk Pemerintah.

-   Setelah seluruh usaha dan kerja sama dengan Lembaga pemerintah untuk
    menyelesaikan persoalan tersebut secara damai, termasuk dengan
    menyediakan seluruh informasi yang diminta dan membantu pembukaan
    rekening terpisah untuk menyita dividen dari Kaharudin Ongko dan
    afiliasinya, Pemerintah bersikeras bahwa Perseroan memiliki kewajiban
    keuangan kepada Pemerintah dan mempertahankan pemblokiran akses
    Perseroan terhadap SABH.

Reference is made to Company’s announcement of material information or facts
dated 29 March 2023, 4 September 2023, 17 November 2023, 6 December
2023, 12 July 2024, and 28 October 2024, the Company would like to provide
updates regarding the administrative lawsuits that have been filed by the
Company, as follows:

Case registration number 584/G/2023/PTUN.JKT (“Decision 584”):

-   The Company filed this lawsuit against (i) Director of State Asset
    Management, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, (ii) Director
    General of State Assets, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia,
    (iii) Head of DKI Jakarta Branch Committee for State Receivables Affairs,
    and (iv) the Chair of the Task Force for Handling State Collection Rights
    for the Bank Indonesia Liquidity Assistance Fund (“BLBI Task Force”)
    because the government, led by the BLBI Task Force, claimed that the
    Company has a financial obligation to the state without providing the
    evidence on the basis and calculation of the obligation.

-   On 4 July 2024, the Panel of Judges at the Jakarta State Administrative
    Court (“Jakarta SAC”) issued Decision 584 which stated that the
    Company's lawsuit was inadmissible and rejected. Against Decision 584,
    the Company filed an appeal on 15 July 2024.

-   On 23 October 2024, the Panel of Judges at the Jakarta State
    Administrative High Court Jakarta (“Jakarta SAHC”) has issued Decision
    No. 387/B/2024/PT.TUN.JKT which in essence states that they agree with
    Decision 584 and thus uphold the decision. Following up on this, the
    Company filed a cassation application on 4 November 2024.

-   On 8 September 2025, the Panel of Judges at the SCRI rendered Decision
    Number 397 K/TUN/2025 upheld the Decision of Jakarta SAC and Jakarta
    SAHC, as informed through the Case Information System. In response to
    this, the Company will take the necessary steps as it deems appropriate.

-   Company's main arguments in the cassation examination are that the
    Jakarta SAC and Jakarta SAHC have incorrectly applied the law regarding
    the statute of repose, absolute competence, and also a thorough
    examination of the trial facts, resulting in errors in examining the validity of
    the Government's records and the collection efforts made.

Case registration number 633/G/2023/PTUN.JKT (“Decision 633”):

-   The Company filed this lawsuit against the BLBI Task Force and the
    Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia (“MoLHR”),
    asking the court to revoke administrative decisions and actions in relation
    to the blocking of the Company’s access to the Legal Entity Administration
    System ("LEAS").

-   On 4 July 2024, the Panel of Judges at the Jakarta SAC issued Decision
    633 which stated that the Company's lawsuit was inadmissible by granting
    the BLBI Task Force and MoLHR’s demurrer regarding the absolute
    competence of the state administrative court. Against Decision 633, the
    Company filed an appeal on 15 July 2024.

-   On 3 October 2024, the Panel of Judges at the Jakarta SAHC has issued
    Decision No. 389/B/2024/PT.TUN.JKT which in essence states that they
    agree with Decision 633 and thus strengthen it. Following up on this, the
    Company filed a cassation application on 16 October 2024.

-   On 28 July 2025, the Panel of Judges at the SCRI rendered Decision
    Number 389 K/TUN/2025 upheld the Decision of Jakarta SAC and Jakarta
    SAHC, as informed through the Case Information System. In response to
    this, the Company will take the necessary steps as it deems appropriate.

-   Company's main arguments in the cassation examination are that the
    Jakarta SAHC ignored the court documents that had been properly filed in
    accordance with applicable law. Furthermore, the Jakarta SAC and Jakarta
    SAHC incorrectly considered the nature of the blocking of LEAS access
    and its application as civil legal actions that do not fall within the jurisdiction
    of the state administrative court by referring to an agreement that was not
    legally binding on the Company.

Background Information:

-   Prior to 1997 financial crisis, the Company entered into several loan
    agreements with number of banks, including the bank owned by Kaharudin
    Ongko (the loan value from such bank is approximately IDR 321 billion).
    During the crisis, the Indonesian government agency took control of such
    bank and transferred the loan between the Company and the bank to a third
    party. This loan was subsequently transferred multiple times until being
    converted to series B shares in the Company in 2008.

-   In 2011, Series B shares in the Company were acquired by SCG Decor
    Public Company Limited (formerly known as SCG Building Materials Co.,
    Ltd.), a subsidiary of The Siam Cement Public Company Limited, Thailand,
    through the Indonesian Stock Exchange in accordance with the appliable
    stock exchange regulations. Based on the due diligence documents
    conducted at that time by a reputable legal advisor in Indonesia, the
    Company has never had liability towards the government and the shares in
    the Company and its subsidiaries have never been encumbered nor

                                         pledged to the government. In addition, since the acquisition, there had
                                         been no objection nor claim from any party, including from the government.

                                     -   After all effort and full cooperation with the government agencies to solve
                                         the issue amicably, including provided all requested information and
                                         assisted in opening separate account in order to confiscate dividends from
                                         Kaharudin Ongko and his affiliates, the government agencies insisted that
                                         the Company has financial obligations to the government and maintain the
                                         account blocking.

 4.   Dampak            kejadian,    Sampai dengan saat ini, belum terdapat dampak terhadap kegiatan usaha dan
      informasi    atau      fakta   kondisi keuangan Perseroan yang timbul dari putusan-putusan tersebut. /
      material           tersebut
      terhadap          kegiatan     To date, there has been no impact on the Company's business activities and
      operasional,        hukum,     financial condition resulting from the decisions.
      kondisi keuangan, atau
      kelangsungan         usaha
      Emiten atau Perusahaan
      Publik / The impact of
      event,             material
      information or facts on the
      Company's operational,
      legal, financial condition,
      or business continuity
      activities
 5.   Keterangan Lain-Lain /         -
      Other Information

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih /
Thank you for your attention and cooperation.


Hormat kami, / Regards,
PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk



__________________
Susalak Khiew-Orn
Direktur / Director

Tembusan:

1.     PT Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange - Kepala Divisi Penilaian Perusahaan / Chief of
       Corporate Valuation Division