Back to announcement
20250902_PALM_Laporan Informasi dan Fakta Material_31936747_lamp1.pdf
Asset transaction Needs review PALMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 19
Page 1
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TBK
KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT
PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TBK (“PERSEROAN”) DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL
DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”).
INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK
DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI
KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN
INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA
BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN,
DAN/ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.
DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN BAIK INFORMASI MAUPUN
GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI
TRANSAKSI SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS POJK 17/2020.
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-
SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI
SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN
DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA,
MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH
BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU
DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG
DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.
PT Provident Investasi Bersama Tbk
Kegiatan Usaha Utama:
Perusahaan holding yang bergerak di bidang investasi baik secara langsung maupun tidak langsung
melalui Perusahaan Anak
Kantor Pusat:
Gedung The Convergence Indonesia Lantai 21
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said,
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia 12940
Telepon: (021) 2157 2008
Faksimile: (021) 2157 2009
Email: investor.relation@provident-investasi.com
Situs Web: www.provident-investasi.com
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2025.
Page 2
DEFINISI DAN SINGKATAN Direktur berarti anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini. Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020. Komisaris berarti anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini. Kreditur berarti United Overseas Bank Limited, berkedudukan di Singapura, suatu bank yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Singapura. Kemenkum berarti singkatan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (dahulu dikenal dengan nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, atau nama lainnya). Laporan Keuangan Perseroan berarti Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan, dengan opini tanpa modifikasian. Menkum berarti Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (dahulu dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya). OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012). Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Kedua berarti perjanjian amendemen dan pernyataan kembali tertanggal 29 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh dan antara (i) Perseroan sebagai debitur; (ii) Kreditur sebagai arranger; dan (iii) Kreditur, sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Yang Ada, di mana Kreditur telah sepakat untuk memberikan suatu fasilitas kredit bergulir kepada Perseroan dengan nilai sampai dengan sejumlah US$135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta Dolar Amerika Serikat). Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Pertama berarti perjanjian amendemen dan pernyataan kembali tertanggal 30 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dan antara (i) Perseroan sebagai debitur; (ii) Kreditur sebagai arranger; dan (iii) Kreditur, sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Awal, di mana Kreditur telah sepakat untuk memberikan suatu fasilitas kredit bergulir kepada Perseroan dengan nilai sampai dengan sejumlah US$135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta Dolar Amerika Serikat).
Page 3
Perjanjian Fasilitas Yang Ada berarti Perjanjian Fasilitas Awal sebagaimana diubah dan dinyatakan
kembali oleh Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Pertama.
Perjanjian Fasilitas Awal berarti perjanjian fasilitas untuk fasilitas kredit bergulir tertanggal 31 Agustus
2023 yang ditandatangani oleh dan antara (i) Perseroan sebagai debitur; (ii) Kreditur sebagai arranger;
dan (iii) Kreditur, di mana Kreditur telah sepakat untuk memberikan fasilitas kredit bergulir kepada
Perseroan dengan nilai sampai dengan sejumlah US$75.000.000 (tujuh puluh lima juta Dolar Amerika
Serikat).
Perjanjian Fasilitas berarti Perjanjian Fasilitas Yang Ada sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali
berdasarkan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Kedua, dan sebagaimana dari waktu ke
waktu secara lebih lanjut dapat ditambah, diikutsertakan pihak lain, diubah, dimodifikasi atau dinovasi,
sebagaimanapun substansial perubahannya, termasuk peningkatan jumlah fasilitas yang diberikan
berdasarkannya dan perubahan sifat, maksud atau periode fasilitas tersebut atau perubahan pihak-
nya.
Perseroan berarti PT Provident Investasi Bersama Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu
perseroan terbatas yang seluruh sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan
dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
POJK 17/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan
Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 42/2020 berarti Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan
Transaksi Benturan Kepentingan.
RUPS berarti rapat umum pemegang saham.
SAM berarti PT Suwarna Arta Mandiri, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas
yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia serta 99% (sembilan
puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan.
Tanggal Berlaku Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Kedua berarti tanggal 4
November 2025, dengan ketentuan bahwa seluruh kondisi prasyarat telah dipenuhi.
Tanggal Jatuh Tempo Akhir Awal berarti tanggal 5 Desember 2025 sebagaimana didefinisikan dalam
Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Pertama.
US$ berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dari negara Amerika Serikat.
PENDAHULUAN
Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para
Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan transaksi pemberian fasilitas kredit bergulir
sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Kedua, dimana
Perseroan sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Awal pada tanggal 31 Agustus 2023,
dengan Keterbukaan Informasi yang diterbitkan pada tanggal 4 September 2023, sebagaimana
pertama kali diubah dan dinyatakan kembali oleh Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali
Pertama pada tanggal 30 Mei 2024 dengan Keterbukaan Informasi yang diterbitkan pada tanggal 3
Juni 2024.
Page 4
Transaksi pembiayaan sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali
Kedua oleh Perseroan memenuhi unsur transaksi material sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK
17/2020 dimana transaksi Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Kedua memiliki nilai lebih
dari 20% (dua puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, yaitu
53,95% (lima puluh tiga koma sembilan lima persen) dari jumlah ekuitas Perseroan per tanggal 31
Desember 2024. Namun demikian, mengingat transaksi Perjanjian Amendemen dan Pernyataan
Kembali Kedua diperoleh dari Kreditur dengan memenuhi kriteria berdasarkan Pasal 11 huruf b dan
huruf c POJK 17/2020, maka dikecualikan untuk menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar
dari objek transaksi material dan/atau kewajaran transaksi dan memperoleh persetujuan RUPS terlebih
dahulu. Lebih lanjut, berdasarkan POJK 17/2020, Perseroan hanya diwajibkan untuk mengumumkan
keterbukaan informasi kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi.
Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Kedua dijamin dengan gadai atas rekening bank yang
diberikan oleh Perseroan dan SAM. Transaksi pemberian jaminan dalam bentuk gadai atas rekening
bank oleh SAM merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK 42/2020,
mengingat SAM merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan. Namun demikian,
mengingat transaksi pemberian jaminan diberikan kepada Kreditur dan dilakukan oleh perusahaan
terkendali yang dimiliki sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen)
oleh Perseroan, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf e POJK 42/2020 dikecualikan
untuk menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi afiliasi dan/atau
kewajaran transaksi dan memperoleh persetujuan RUPS Independen. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1)
POJK 42/2020, jika nilai Transaksi Afiliasi memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud
dalam POJK 17/2020, perusahaan terbuka hanya wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020.
Berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan ketentuan POJK 17/2020, Direksi Perseroan dengan
ini mengumumkan Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan
transaksi material sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 POJK 17/2020 dengan maksud
untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham
Perseroan mengenai transaksi sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Amendemen dan Pernyataan
Kembali Kedua.
KETERANGAN TENTANG PERJANJIAN AMENDEMEN DAN PERNYATAAN KEMBALI
KEDUA
LATAR BELAKANG PERJANJIAN AMENDEMEN DAN PERNYATAAN KEMBALI KEDUA
Perseroan sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Yang Ada pada tanggal 31 Agustus
2023 dan kemudian pertama kali diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 30 Mei 2024, di mana
Kreditur memberikan fasilitas kredit bergulir kepada Perseroan sampai dengan sejumlah
US$135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta Dolar Amerika Serikat), yang akan digunakan seluruhnya
oleh grup Perseroan untuk keperluan perusahaan secara umum, yang mencakup tetapi tidak terbatas
pada, pelunasan obligasi yang berdenominasi dalam Rupiah, investasi (dalam bentuk apa pun,
termasuk tetapi tidak terbatas pada ekuitas, pinjaman, dan/atau penanggungan) dan biaya, beban
bunga, pendanaan biaya transaksi, pembiayaan antar grup Perseroan dan setiap kebutuhan modal
kerja grup Perseroan. Selanjutnya, Perjanjian Fasilitas Yang Ada diubah dan dinyatakan kembali
dengan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Kedua yang ditandatangani oleh Perseroan
pada tanggal 29 Agustus 2025 dimana fasilitas kredit bergulir yang diberikan oleh Kreditur diubah
tanggal jatuh temponya dari 5 Desember 2025 menjadi 4 Juni 2027.
Page 5
Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Kedua ini dijamin oleh Perseroan dan SAM dengan
jaminan sebagai berikut:
1) gadai atas rekening Perseroan yang dibuka di PT Bank UOB Indonesia, sebagai bank rekening;
dan
2) gadai atas rekening SAM yang dibuka di PT Bank UOB Indonesia, sebagai bank rekening.
Masing-masing Perseroan dan SAM dapat melakukan penarikan dan pemindahan atas uang yang
terdapat dalam rekening yang digadaikan selama utang belum jatuh tempo dan tidak terjadi peristiwa
cedera janji yang berkelanjutan.
1. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERJANJIAN AMENDEMEN DAN PERNYATAAN
KEMBALI KEDUA
a. Kreditur dan arranger
Kreditur sebagai:
1) pemberi pinjaman; dan
2) arranger.
b. Penerima Pinjaman dan Pemberi Jaminan
Perseroan
Perseroan, didirikan dengan nama PT Provident Agro berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 2
November 2006 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dimana akta
tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. W7-02413
HT.01.01-TH.2006 tanggal 13 November 2006, yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran
Perusahaan Jakarta Pusat di bawah No. 090515154941, dan telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 7 tertanggal 23 Januari 2007, Tambahan No. 738.
Pada tahun 2022, Perseroan melakukan perubahan nama dari PT Provident Agro Tbk menjadi PT
Provident Investasi Bersama Tbk sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Perubahan Anggaran Dasar No. 122 tanggal 23 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima
Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan
dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0060078.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 23
Agustus 2022, dan telah dicatatkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0165662.AH.01.11.TAHUN
2022 tanggal 23 Agustus 2022.
Anggaran Dasar Perseroan selanjutnya telah mengalami perubahan dan terakhir berdasarkan Akta
Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 150 tanggal 26 Maret 2025, yang dibuat
di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah
disetujui oleh Menkum berdasarkan Keputusan Menkum No. AHU-0034511.AH.01.02.TAHUN 2025
tanggal 27 Mei 2025 dan telah dicatatkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0116375.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 27 Mei 2025.
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 87 tanggal 21 Juni 2023, yang dibuat di hadapan
Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat
Page 6
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0132019 tanggal 26 Juni 2023 dan telah dicatatkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119961.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 26 Juni 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: Direksi Presiden Direktur : Tri Boewono Direktur : Budianto Purwahjo Direktur : Ellen Kartika Dewan Komisaris Presiden Komisaris : Hardi Wijaya Liong Komisaris Independen : Drs. Kumari, Ak. Komisaris Independen : Johnson Chan c. Pemberi Jaminan SAM SAM, didirikan dengan nama PT Kalimantan Sawit Raya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 17 tanggal 11 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumberdasarkan Surat Keputusan No. AHU- 12612.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0018038.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 Maret 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 23 Mei 2008, Tambahan No. 6991. Perubahan terakhir terhadap anggaran dasar SAM dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 8 tanggal 7 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui Menkum berdasarkan Keputusan Menkum No. AHU-0048802.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 7 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0180104 tanggal 7 Agustus 2024, yang keduanya telah dicatatkan di dalam Daftar Perseroan No. AHU-0163812.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 7 Agustus 2024. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 36 tanggal 16 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0152310 tanggal 16 Agustus 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0158628.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 16 Agustus 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris SAM adalah sebagai berikut: Direksi Presiden Direktur : Tri Boewono Direktur : Budianto Purwahjo Direktur : Ellen Kartika Dewan Komisaris Komisaris : Hardi Wijaya Liong
Page 7
2. NILAI, KETENTUAN DAN PERSYARATAN TRANSAKSI PERJANJIAN AMENDEMEN DAN
PERNYATAAN KEMBALI KEDUA
a. Nilai Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Kedua
Fasilitas bergulir sampai dengan sejumlah US$135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta Dolar Amerika
Serikat).
b. Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok
18 (delapan belas) bulan setelah Tanggal Jatuh Tempo Akhir Awal yang jatuh pada tanggal 4 Juni
2027.
c. Bunga dan Tempo Pembayaran Bunga
Tingkat suku bunga atas fasilitas bergulir yang diberikan berdasarkan Perjanjian Amendemen dan
Pernyataan Kembali Kedua untuk suatu hari dalam suatu jangka waktu bunga adalah tingkat suku
bunga persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari:
1) Margin
a. margin sebesar 2,85% (dua koma delapan lima persen) per tahun yang dimulai pada dan
sejak Tanggal Berlaku Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Kedua dan
termasuk Tanggal Jatuh Tempo Akhir Awal;
b. margin sebesar 2,50% (dua koma delapan lima persen) per tahun yang dimulai pada dan
sejak tanggal yang jatuh satu hari setelah Tanggal Jatuh Tempo Akhir Awal tetapi tidak
termasuk tanggal yang jatuh pada 12 bulan setelah tanggal yang jatuh satu hari setelah
Tanggal Jatuh Tempo Akhir Awal;
c. margin sebesar 2,85% (dua koma delapan lima persen) per tahun yang dimulai pada saat
kapan pun pada dan sejak tanggal yang jatuh pada 12 bulan setelah tanggal yang jatuh satu
hari setelah Tanggal Jatuh Tempo Akhir Awal;
dan untuk kejelasan, Margin yang berlaku terhadap pinjaman yang telah ada sebelum
ditandatanganinya Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Kedua ini, akan tetap
sebesar 2,85% (dua koma delapan lima persen) per tahun sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo
Akhir Awal.
2) Tingkat suku bunga acuan majemuk untuk hari tersebut.
Pembayaran bunga dapat dilakukan per bulan atau per 3 (tiga) bulan sesuai dengan periode bunga
yang dipilih oleh Perseroan nantinya.
d. Pembatasan
Pembatasan-pembatasan di dalam Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Kedua, termasuk
antara lain:
1) pembatasan terhadap penjaminan atas aset Perseroan dan grup;
2) pembatasan terhadap perubahan yang substansial terhadap sifat umum dari usaha Perseroan
dan grup; dan
3) pembatasan terhadap Perseroan dan grup untuk mengadakan penggabungan usaha atau
rekonstruksi korporasi kecuali setelah penggabungan Perseroan atau salah satu perusahaan
dalam grup merupakan entitas yang masih berjalan setelah penggabungan dan tidak ada
peristiwa cedera janji yang berlangsung.
Page 8
e. Jaminan
Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Kedua ini dijamin oleh Perseroan dan SAM dengan
jaminan sebagai berikut:
1) gadai atas rekening Perseroan yang dibuka di PT Bank UOB Indonesia, sebagai bank rekening;
dan
2) gadai atas rekening SAM yang dibuka di PT Bank UOB Indonesia, sebagai bank rekening.
Masing-masing Perseroan dan SAM dapat melakukan penarikan dan pemindahan atas uang yang
terdapat dalam rekening yang digadaikan selama utang belum jatuh tempo dan tidak terjadi peristiwa
cedera janji yang berkelanjutan.
Sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas dan sebagaimana telah diungkapkan pada Keterbukaan
Informasi oleh Perseroan tertanggal 4 September 2023, pada tanggal 1 September 2023, Perseroan
dan SAM telah menandatangani dokumen-dokumen jaminan terkait untuk kepentingan Kreditur. Berikut
adalah informasi mengenai dokumen penjaminan yang ditandatangani masing-masing Perseroan dan
SAM:
1) Perjanjian Gadai atas Rekening Perseroan
Perjanjian Gadai atas Rekening dibuat dalam Akta Perjanjian Gadai Atas Rekening Bank No. 1, tanggal
1 September 2023, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang
ditandatangani oleh dan antara Perseroan sebagai pemberi gadai dan Kreditur sebagai penerima
gadai, terkait dengan pemberian gadai atas rekening milik Perseroan yang dibuka di PT Bank UOB
Indonesia.
2) Perjanjian Gadai atas Rekening SAM
Perjanjian Gadai atas Rekening dibuat dalam Akta Perjanjian Gadai Atas Rekening Bank No. 2, tanggal
1 September 2023, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang
ditandatangani oleh dan antara SAM sebagai pemberi gadai dan Kreditur sebagai penerima gadai,
terkait dengan pemberian gadai atas rekening milik SAM yang dibuka di PT Bank UOB Indonesia.
3. TUJUAN PENGGUNAAN PERJANJIAN AMENDEMEN DAN PERNYATAAN KEMBALI
KEDUA
Perseroan harus menggunakan setiap jumlah yang dipinjamnya berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk
keperluan perusahaan secara umum, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada, pelunasan obligasi
yang berdenominasi dalam Rupiah, investasi dan pengambilalihan dari anggota grup Perseroan (dalam
bentuk apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada ekuitas, pinjaman dan/atau penanggungan) dan
biaya, beban bunga, pendanaan biaya transaksi, pembiayaan antar grup Perseroan dan setiap
kebutuhan modal kerja grup Perseroan.
Page 9
4. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI
PERJANJIAN AMENDEMEN DAN PERNYATAAN KEMBALI KEDUA DAN PEMBERIAN
JAMINAN OLEH SAM SERTA PENGARUH TRANSAKSI PERJANJIAN AMENDEMEN DAN
PERNYATAAN KEMBALI KEDUA DAN PEMBERIAN JAMINAN PADA KONDISI
KEUANGAN PERSEROAN
Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Transaksi Perjanjian Amendemen dan Pernyataan
Kembali Kedua
Penandatangan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Kedua dan pemberian jaminan oleh
SAM diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan tambahan bagi Perseroan untuk keperluan
perusahaan secara umum, termasuk investasi dan pembayaran biaya-biaya terkait, pembayaran beban
bunga pendanaan biaya-biaya transaksi, pembiayaan intra grup Perseroan, dan setiap kebutuhan
modal kerja grup Perseroan.
Pengaruh Transaksi Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Kedua Pada Kondisi
Keuangan Perseroan
Penandatanganan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Kedua sebagaimana diungkapkan
di atas tidak memiliki dampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan, kecuali adanya
kewajiban pembayaran bunga secara periodik dan pokok pinjaman setelah terjadinya
penarikan/penggunaan pinjaman berdasarkan Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Kedua
tersebut. Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi atau fakta material terhadap kondisi
operasional, hukum, atau kelangsungan usaha Perseroan.
PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN
1. Keterbukaan Informasi ini lengkap dan sesuai dengan ketentuan POJK No. 17/2020.
2. Transaksi sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Kedua
dan pemberian jaminan oleh SAM bukan merupakan transaksi benturan kepentingan
sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
3. Transaksi sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Amendemen dan Pernyataan Kembali Kedua
dan pemberian Jaminan oleh SAM merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud
dalam POJK No. 17/2020. Pemberian jaminan yang diberikan oleh SAM di dalam Perjanjian
Amendemen dan Pernyataan Kembali Kedua merupakan transaksi afiliasi sebagaimana
dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Namun, transaksi sebagaimana dimuat dalam Perjanjian
Amendemen dan Pernyataan Kembali Kedua dan pemberian jaminan dikecualikan dari
kewajiban untuk menggunakan Penilai dan kewajiban memperoleh persetujuan RUPS terlebih
dahulu berdasarkan POJK No. 17/2020 dan POJK 42/2020, mengingat Perjanjian Amendemen
dan Pernyataan Kembali Kedua diterima secara langsung dari bank dan penjaminan tersebut
diberikan kepada bank.
4. Semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
Page 10
INFORMASI TAMBAHAN
Bagi para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi
Perseroan pada jam kerja dengan alamat:
PT Provident Investasi Bersama Tbk
Sekretaris Perusahaan
Kantor Pusat:
Gedung The Convergence Indonesia Lantai 21
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said,
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia 12940
Telepon: (021) 2157 2008
Faksimile: (021) 2157 2009
Email: investor.relation@provident-investasi.com
Situs Web: www.provident-investasi.com
Page 11
DISCLOSURE OF INFORMATION TO SHAREHOLDERS OF
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TBK
THIS DISCLOSURE OF INFORMATION TO SHAREHOLDERS IS PREPARED AND ADDRESSED TO THE
SHAREHOLDERS OF PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TBK (THE “COMPANY”) IN COMPLIANCE
WITH THE PROVISIONS OF FINANCIAL SERVICE AUTHORITY (OTORITAS JASA KEUANGAN)
REGULATION NO. 17/POJK.04/2020 ON MATERIAL TRANSACTION AND CHANGE OF BUSINESS ACTIVITY
(“POJK 17/2020”).
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION MUST BE READ AND
CONSIDERED BY THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY. IF YOU HAVE ANY DIFFICULTY IN
UNDERSTANDING THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION OR IF YOU
HAVE ANY DOUBTS IN MAKING A DECISION, PLEASE CONSULT YOUR LEGAL COUNSEL, PUBLIC
ACCOUNTANT, FINANCIAL ADVISOR, AND/OR OTHER PROFESSIONAL ADVISORS.
THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY PROVIDES THE INFORMATION CONTAINED IN THIS
DISCLOSURE OF INFORMATION FOR THE PURPOSE OF PROVIDING COMPLETE INFORMATION AND
DESCRIPTION REGARDING THE TRANSACTION TO THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY AS PART
OF THE COMPLIANCE OF THE COMPANY TO POJK 17/2020.
THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY ARE SEVERALLY
AND JOINTLY FULLY RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION
CONTAINED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION. THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF
COMMISSIONERS OF THE COMPANY DECLARE THAT THE INFORMATION IN THIS DISCLOSURE OF
INFORMATION IS COMPLETE AND AFTER MAKING DUE AND CAREFUL EXAMINATION, EMPHASIZE
THAT THE INFORMATION IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION IS CORRECT AND THAT THERE IS NO
OMMISSION OF ANY MATERIAL AND RELEVANT FACTS THAT CAN CAUSE THE INFORMATION
CONTAINED HEREIN TO BE UNTRUE AND/OR MISLEADING.
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk
Main Business Activity:
A holding company engaged in investment activities either directly or indirectly through Subsidiaries
Head Office:
The Convergence Indonesia Building 21st Floor
Rasuna Epicentrum Area, Jl. H. R. Rasuna Said,
Karet Kuningan Sub-District, Setiabudi District, South Jakarta, Indonesia 12940
Telephone: (021) 2157 2008
Facsimile: (021) 2157 2009
Email: investor.relation@provident-investasi.com
Website: www.provident-investasi.com
This Disclosure of Information is issued in Jakarta on 2 September 2025.
Page 12
DEFINITIONS AND ABBREVATIONS Director means a current member of the Board of Directors of the Company at the date of this Disclosure of Information. Disclosure of Information means this Disclosure of Information to the Shareholders of the Company in compliance with the provisions of POJK 17/2020. Commissioner means a current member of the Board of Commissioners of the Company at the date of this Disclosure of Information. Lender means United Overseas Bank Limited, domiciled in Singapore, a bank established and existing under the laws of Singapore. Ministry of Law means Ministry of Law of the Republic of Indonesia as may be known from time to time (formerly known as the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia, the Ministry of Law and Regulations of the Republic of Indonesia, or any other name). Financial Statements of the Company means the Company's Consolidated Financial Statements as of 31 December 2024, as audited by Public Accountant Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang and Rekan, unqualified opinion. Minister of Law means the Minister of Law of the Republic of Indonesia as may be known from time to time (formerly known as the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the Minister of Justice of the Republic of Indonesia, the Minister of Law and Legislation of the Republic of Indonesia, or any other name). OJK means the Financial Services Authority, an independent state institution whose duties and authorities include regulating, supervising, inspecting, and investigating the capital markets sector, insurance, pension funds, financial institutions, and other financial service bodies, as stipulated in Law No. 21 of 2011 dated 22 November 2011 on the Financial Services Authority as lastly amended by Law No. 4 of 2023 dated 12 January 2023 on Strengthening and Development of the Financial Sector (which replaced Bapepam-LK as of 31 December 2012). Second Amendment and Restatement Agreement means an amendment and restatement agreement dated 29 August 2025 entered into by and among (i) the Company as borrower; (ii) the Lender as arranger; and (iii) the Lender, pursuant to the Existing Facility Agreement, in which the Lender has agreed to make available a revolving credit facility to the Company in the aggregate amount of up to US$135,000,000 (one hundred thirty five million United States Dollars). First Amendment and Restatement Agreement means an amendment and restatement agreement dated 30 May 2024 entered into by and among (i) the Company as borrower; (ii) the Lender as arranger; and (iii) the Lender, pursuant to the Original Facility Agreement, in which the Lender has agreed to make available a revolving credit facility to the Company in the aggregate amount of up to US$135,000,000 (one hundred thirty five million United States Dollars). Existing Facility Agreement means the Original Facility Agreement as amended and restated by the First Amendment and Restatement Agreement.
Page 13
Original Facility Agreement means the facility agreement for the revolving credit facility dated 31
August 2023 entered into by and among (i) the Company as borrower; (ii) the Lender as arranger; and
(iii) the Lender, in which the Lender has agreed to make available a revolving credit facility to the
Company in the aggregate amount of up to US$75,000,000 (seventy five million United States Dollars).
Facility Agreement means the Existing Facility Agreement as amended and restated by the Second
Amendment and Restatement Agreement, and as from time to time may be further supplemented,
acceded, amended, modified or novated, however fundamentally, including by an increase of any size
in the amount of the facilities made under it and the alteration of the nature, purpose or period of those
facilities or the change of its parties.
Company means PT Provident Investasi Bersama Tbk, domiciled in South Jakarta, a public company
whose all of its shares are listed on the Indonesia Stock Exchange, which is established and operated
under the laws of the Republic of Indonesia.
POJK 17/2020 means OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Change of
Business Activities.
POJK 42/2020 means OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 on Affiliated and Conflict of Interest
Transactions.
GMS means general meetings of shareholders.
SAM means PT Suwarna Arta Mandiri, domiciled in South Jakarta, a limited liability company
established and existing under the laws of the Republic of Indonesia in which its 99% (ninety nine)
shares are directly owned by the Company.
Second Amendment and Restatement Effective Date means 4 November 2025, provided that the
conditions precedent have been satisfied.
Original Final Maturity Date means 5 December 2025 as defined in the First Amendment and
Restatement Agreement.
US$ means United States Dollar, which is the legal currency of the United States of America.
INTRODUCTION
The information as stated in this Disclosure of Information is submitted to the Company’s Shareholders
in connection with the transaction on provision of revolving credit facility as contemplated under the
Second Amendment and Restatement Agreement, where the Company had previously signed the
Original Facility Agreement on 31 August 2023, with the Disclosure Information issued on 4 September
2023 as amended and restated by the First Amendment and Restatement Agreement on 30 May 2024,
with the Disclosure Information issued on 3 June 2024.
The financing transaction as contemplated under the Second Amendment and Restatement Agreement
as carried out by the Company fulfils the elements of a material transaction as stipulated under POJK
17/2020, as the value of the Second Amendment and Restatement Agreement transaction is more than
20% (twenty percent) of the Company’s equity based on the Consolidated Financial Statements of the
Page 14
Company, namely 53.95% (fifty three point nine five percent) from the equity of the Company per 31 December 2024. However, as the Second Amendment and Restatement Agreement is obtained from the Lender which fulfils the criteria under Article 11 letters b and c of POJK 17/2020, then the transaction is excluded from the requirement to appoint an appraiser to determine the fair value of the object of the material transaction and/or the fairness of the transaction and the requirement to obtain prior approval from the GMS. Furthermore, based on POJK 17/2020, the Company is only required to announce the Disclosure of Information to the public no later than 2 (two) business days after the date of the transaction. The Second Amendment and Restatement Agreement is secured by pledge of bank account provided by the Company and SAM. The security provision through pledge over bank account by SAM is an affiliated party transaction as stipulated under POJK 42/2020, because SAM is a company controlled by the Company. However, as the provision of security is given to the Lender and carried out by a controlled company that is 99.99% (ninety nine point nine nine percent) owned by the Company, pursuant to Article 6 paragraph (1) letter b and letter e POJK 42/2020, the transaction is excluded from the requirement to appoint an appraiser to determine the fair value of the affiliated transaction object and/or fairness of the transaction and obtain Independent GMS approval. Pursuant to Article 24 paragraph (1) of POJK 42/2020, if the value of the Affiliated Party Transaction fulfills the material transaction criteria as stipulated under POJK 17/2020, the public company is only required to fulfill the conditions under POJK 17/2020. Based on the above and in accordance with POJK 17/2020, the Board of Directors of the Company hereby announces this Disclosure of Information in accordance with the procedures for implementing a material transaction under Article 17 and Article 18 of POJK 17/2020 with the purpose of providing information and a more complete description to the Shareholders regarding the transaction as contemplated under the Second Amendment and Restatement Agreement. DESCRIPTION OF THE SECOND AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT BACKGROUND OF THE SECOND AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT The Company has previously signed the Existing Facility Agreement on 31 August 2023 which later amended and restated for the first time on 30 May 2024, in which the Lender provided revolving credit facilities to the Company in the amount of up to US$135,000,000 (one hundred thirty five million United States Dollars), which will be used entirely by the Company for general corporate purposes, which includes but is not limited to, repayment of bonds denominated in Rupiah, investment (in any form, including but not limited to equity, loans and/or underwriting) and fees, interest expenses, funding transaction costs, financing between the Company's groups and any needs working capital of the Company group. The Existing Facility Agreement has been further amended by restated by the Second Amendement and Restatement Agreement which was signed by the Company on 29 August 2025 in which the maturity date of the revolving credit facility as provided by the Lender has novated from 5 December 2025 to 4 June 2027. This Second Amendment and Restatement Agreement is secured by the Company and SAM with the following securities: 1) pledge over the Company’s account opened at PT Bank UOB Indonesia, as the bank account; and 2) pledge over SAM’s account opened at PT Bank UOB Indonesia, as the bank account.
Page 15
The Company and SAM may withdraw and transfer the money in the pledged accounts provided that the debt is not due and payable and there are no ongoing and continuing defaults. 1. PARTIES INVOLVED IN THE SECOND AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT a. Lender and arranger Lender as: 1) creditor/lender; and 2) arranger. b. Borrower and Security Provider Company The Company was founded under the name PT Provident Agro based on the Deed of Establishment No. 4 dated 2 November 2006 which drawn up before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, where the deed was approved by the MOL based on Decree No. W7-02413 HT.01.01-TH.2006 dated 13 November 2006, which has been registered at the Central Jakarta Company Registration Office under No. 090515154941, and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 7 dated 23 January 2007, Supplement No. 738. In 2022, the Company changed its name from PT Provident Agro Tbk to PT Provident Investasi Bersama Tbk as stated in the Deed of Meeting Resolution Statement on the Amendment to the Company’s Articles of Association No. 122 dated 23 August 2022, drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, which has been approved by the MOL pursuant to MOL Decree No. AHU-0060078.AH.01.02.TAHUN 2022 dated 23 August 2022, and has been registered in the Company Register No. AHU-0165662.AH.01.11.TAHUN 2022 dated 23 August 2022. The Company's Articles of Association have subsequently been amended and most recently based on the Deed of Meeting Resolution Statement on the Amendment to Company’s Articles of Association No. 150 dated 26 March 2025, drawn up before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, which has been approved by the MOL pursuant to its Decree No. 0034511.AH.01.02.TAHUN 2025 dated 26 March 2025 and has been registered in the Company Register No. AHU- 0116375.AH.01.11.TAHUN 2025 dated 27 May 2025. Based on the Deed of Meeting Resolution Statement No. 87 dated 21 June 2023, drawn up before Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Substitute Notary of Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in the South Jakarta, which has been notified to MOL as evidenced by Receipt of Notification on the Amendment of the Company’s Data No. AHU-AH.01.09-0132019 dated 26 June 2023 and has been registered in the Company Register No. AHU-0119961.AH.01.11.TAHUN 2023 dated 26 June 2023, the composition of the Company's Directors and Board of Commissioners is as follows: Board of Directors President Director : Tri Boewono Director : Budianto Purwahjo Director : Ellen Kartika Board of Commissioners President Commissioner : Hardi Wijaya Liong Independent Commissioner : Drs. Kumari, Ak.
Page 16
Independent Commissioner : Johnson Chan
c. Security Provider
SAM
SAM, was established under the name PT Kalimantan Sawit Raya based on the Deed of Establishment
of a Limited Liability Company No. 17 dated March 11, 2008 made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E.,
Notary in Jakarta, which has been approved by the MOL based on Decree No. AHU-12612.AH.01.01
Year 2008 dated 12 March 2008, and has been registered in the Company Register No. AHU-
0018038.AH.01.09.Tahun 2008 dated 12 March 2008 and has been announced in the State Gazzette
No. 42 of 23 May 2008, Supplement No. 6991.
The latest amendment to SAM's articles of association was made based on the Deed of Statement of
Shareholders Circular Resolutions in lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 8 dated
7 August 2024, drawn up before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been
approved by the MOL pursuant to its Decree No. AHU-0048802.AH.01.02.TAHUN 2024 dated 7 August
2024 and notified to the MOL as evidenced by Receipt of Notification on the Amendment of the
Company’s Article of Association No. AHU-AH.01.03-0180104 dated 7 August 2025, both of which have
been registered in the Company Register managed by the MOLHR under No. AHU-
0163812.AH.01.11.TAHUN 2024 dated 7 August 2024.
Based on the Deed of Statement of Shareholders Circular Resolutions in Lieu of General Meeting of
Shareholders No. 36 dated 16 August 2023, drawn up before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in
Jakarta, which has been notified to the MOLHR as evidenced by Receipt of Notification on the
Amendment of the Company’s Data No. AHU-AH.01.09-0152310 dated 16 August 2023 and has been
registered in the Company Register No. AHU-0158628.AH.01.11.TAHUN 2023 dated 16 August 2023,
the composition of SAM's Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:
Board of Directors
President Director : Tri Boewono
Director : Budianto Purwahjo
Director : Ellen Kartika
Board of Commissioners
Commissioner : Hardi Wijaya Liong
2. VALUE, TERMS, AND CONDITIONS OF THE SECOND AMENDMENT AND
RESTATEMENT AGREEMENT
a. Value of the Second Amendment and Restatement Agreement
Revolving facility up to US$135,000,000 (one hundred thirty five million United States Dollars).
b. Due Date for Payment of the Principal Debt
18 (eighteen) months after the Original Final Maturity Date which falls on 4 June 2027.
Page 17
c. Interest and Interest Payment
The interest rate for the revolving facility provided under the Second Amendment and Restatement
Agreement for one day within an interest period is the percentage interest rate per annum which is the
entirety of:
1) Margin
a. a margin of 2.85% (two point eight five percent) per annum commencing on and from the
Second Amendment and Restatement Effective Date to and including the Original Final
Maturity Date;
b. a margin of 2.50% (two point five zero percent) per annum commencing on and from the
date falling one day after the Original Final Maturity Date but excluding the date falling 12
Months after the date falling one day after the Original Final Maturity Date;
c. a margin of 2.85% (two point eight five percent) per annum at all times on and from the date
falling 12 Months after the date falling one day after the Original Final Maturity Date;
and for clarity, the Margin applicable to the existing loan before this Second Amendment and
Restatement Agreement executed, shall remain of 2.85% (two point eight five percent) per
annum until the Original Final Maturity Date.
2) The compound reference interest rate for that day.
Payment of the interest may be made monthly or every 3 (three) months in accordance with the interest
period chosed by the Company.
d. Negative Pledges
The negative pledges in the Second Amendment and Restatement Agreement, including among others:
1) restrictions on securing assets of the Company and group;
2) restrictions on substantial changes towards the nature of the business of the Company and group;
and
3) restrictions for the Company and grup to conduct a merger or corporate reconstructure unless after
the merger the Company or other member of the group is the surviving entity and no event of default
is occurring.
e. Security
This Second Amendment and Restatement Agreement is secured by the Company and SAM with the
following collateral:
1) pledge the Company's account opened at PT Bank UOB Indonesia, as the bank account; and
2) pledge the SAM account opened at PT Bank UOB Indonesia, as the bank account.
The Company and SAM respectively may withdraw and transfer the money in the pledged accounts
provided that the debt is not due and payable and there are no ongoing and continuing defaults.
In accordance with the Facility Agreement and as announced in the Information Disclosure by the
Company dated 4 September 2023, on 1 September 2023, the Company and SAM have signed the
relevant pledge documents for the benefit of Lender. The following is information regarding the pledge
documents signed by each Company and SAM:
Page 18
1) Pledge Agreement over the Company's Bank Account
The pledge is made in the Deed of Pledge Agreement over the Bank Account No. 1, dated 1 September
2023, drawn up before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, signed by and between the
Company as the pledgor and the Lender as the pledgee, relating to the granting of a pledge on the
Company's account opened at PT Bank UOB Indonesia.
2) Pledge Agreement over SAM’s Bank Account
The pledge is made in the Deed of Pledge Agreement over the Bank Account No. 2, dated 1 September
2023, drawn up before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, signed by and between SAM as
the pledgor and the Lender as the pledgee, relating to the granting of a pledge on SAM's account
opened at PT Bank UOB Indonesia.
3. USE OF PROCEEDS OF THE SECOND AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT
The Company must use any amount borrowed based on the Second Amendment and Restatement
Agreement for general corporate purposes, which includes but is not limited to, repayment of bonds
denominated in Rupiah, investments and acquisitions by members of the Company’s groups (in
whatever form, including but not limited to equity, loans and/or guarantees) and fees, interest expenses,
funding transaction costs, financing between the Company's groups and any working capital needs of
the Company's groups.
4. EXPLANATION, CONSIDERATION, AND REASON FOR THE TRANSACTION OF THE
SECOND AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT AND PROVIDING
GUARANTEE BY SAM AND THE INFLUENCE OF THE TRANSACTIONS OF THE SECOND
AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT AND PROVIDING GUARANTEE ON
THE COMPANY'S FINANCIAL CONDITIONS
Explanation, Consideration, and Reason for the Second Amendment and Restatement
Agreement Transaction
The signing of the Second Amendment and Restatement Agreement and the provision of security by
SAM are expected to be an additional source of funding for the Company for general corporate
purposes, including investment and payment of related costs, payment of interest expenses, funding
transaction costs, intra-group financing of the Company, and any working capital needs ot the
Company’s group.
Effect of the Second Amendment and Restatement Agreement Transaction on the Company’s
Financial Condition
The signing of the Second Amendment and Restatement Agreement as disclosed above does not have
a material impact on the Company's financial condition, except for the obligation to pay periodic interest
and principal after the withdrawal/use of the loan based on the Second Amendment and Restatement
Agreement. There is no material impact from material events, information or facts on the Company's
operational, legal, or business continuity.
Page 19
BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS’ STATEMENTS
1. This disclosure of information is complete and in accordance with the provisions of POJK No.
17/2020.
2. The transaction contemplated under the Second Amendment and Restatement Agreement and
providing security by SAM does not constitute conflict of interest transactions as stipulated under
POJK No. 42/2020.
3. The transaction contemplated under the Second Amendment and Restatement Agreement and
providing security by SAM are material transactions as stipulated in POJK No. 17/2020. The
guarantee provided by SAM in the Second Amendment and Restatement Agreement constitutes
an affiliated party transaction as stipulated in POJK No. 42/2020. However, the transaction
contemplated under the Second Amendment and Restatement Agreement and providing security
are exempt from the obligation to use an Appraiser and the obligation to obtain prior approval from
the GMS based on POJK No. 17/2020 and POJK 42/2020, considering that the Second Amendment
and Restatement Agreement is received directly from the bank and the security is provided to the
bank.
4. All material information has been disclosed and the information is not misleading.
ADDITIONAL INFORMATION
For further information in respect of the above, shareholders of the Company may contact the Company
during the office hours at the following address:
PT Provident Investasi Bersama Tbk
Corporate Secretary
Head Office:
The Convergence Indonesia Building 21st Floor
Rasuna Epicentrum Area, Jl. H. R. Rasuna Said,
Karet Kuningan Sub-District, Setiabudi District, South Jakarta, Indonesia 12940
Telephone: (021) 2157 2008
Facsimile: (021) 2157 2009
Email: investor.relation@provident-investasi.com
Website: www.provident-investasi.com
Names mentioned 37 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. R. Rasuna Said
p.1 ×4
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Departemen Kehakiman Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Bapepam-LK
p.2 ×4
unresolved
person
Darmawan Tjoa
· Notaris
p.5 ×23
unresolved
org
Provident Agro Tbk
p.5 ×6
unresolved
person
Jose Dima Satria
· Notaris
p.5 ×9
unresolved
person
Muhammad Muazzir
· Notaris
p.5 ×2
unresolved
person
Drs. Kumari
p.6 ×5
unresolved
org
PT Kalimantan Sawit Raya
p.6 ×2
unresolved
org
Ministry of Law
p.12 ×2
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.12
unresolved
org
Ministry of Justice
p.12
unresolved
org
Ministry of Law and Regulations
p.12
unresolved
org
Minister of Law
p.12 ×2
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.12
unresolved
org
Minister of Justice
p.12
unresolved
org
Minister of Law and Legislation
p.12
unresolved
org
Financial Services Authority
p.12 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.364
2218 ms
12 Sep 2026 22:36
Raw output
{'appraiser_exempt': None,
'appraiser_name': '',
'assets': [{'area_sqm': None,
'category': 'OTHER',
'description': 'material dan/atau kewajaran transaksi dan '
'memperoleh persetujuan RUPS terlebih'}],
'currency': None,
'fact_type': '',
'issuer_name': '',
'kind': 'MATERIAL',
'kjpp_name': '',
'letter_number': '',
'object_text': 'material dan/atau kewajaran transaksi dan memperoleh '
'persetujuan RUPS terlebih',
'object_truncated': True,
'parties': [],
'pct_of_equity': None,
'reference_period': '',
'requires_rups': None,
'rups_date': None,
'ticker': '',
'transaction_date': None,
'valuation_date': None,
'value': None}