20250820_MTWI_Jadwal Aksi Korporasi (Khusus Penyampaian Dividen Interim)_31934084_lamp4.pdf

 B. TATA    CARA    PEMBAYARAN                      B. INTERIM DIVIDEND PAYMENT PROCEDURES
    DIVIDEN INTERIM

1. Dividen Interim akan dibagikan kepada            1. Interim Dividend will be distributed to the
   Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam          Shareholders whose names are recorded in the
   Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal        Register of Shareholders of the Company on 04th
   04 September 2025 sampai dengan pukul               September 2025 at 4:00 p.m. Western Indonesia
   16.00 WIB (“Tanggal Pencatatan”) dan/atau           Time (“Recording Date”) and/or Shareholders of
   Pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening           the Company in the Securities Sub Account at PT.
   Efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia        Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the
   (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal
                                                       close of trading time on 04th September 2025.
   04 September 2025.

2. Atas pembayaran Dividen Interim tunai kepada     2. The Interim Dividend to be paid out to the
   Pemegang Saham, akan dilakukan pemotongan           Shareholders will be subjected to the Income Tax in
   Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan           accordance with the tax law prevailing as at the
   perpajakan yang berlaku pada saat Tanggal           Recording Date.
   Pencatatan.

3. Bagi Pemegang Saham yang merupakan               3. For the Shareholders with scripless shares (Scripless
   Pemegang Saham tanpa warkat (Scripless              Shareholders) whose shares are placed in the
   Shareholders) yang sahamnya dimasukkan              collective custody of KSEI, Interim Dividend
   dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran           payment will be made through KSEI and will be
   Dividen Interim akan dilaksanakan melalui KSEI      distributed to the accounts of Securities Companies
   dan akan didistribusikan ke dalam rekening          or Custodian Banks on 24th September 2025.
   Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada
   tanggal 24 September 2025.

   Bukti pembayaran Dividen Interim akan                   Proof of Interim Dividend payment will be delivered
   disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham             by KSEI to the Shareholders through the Company
   melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di          Securities or Custodian Bank where the Shareholders
   mana Pemegang Saham membuka rekeningnya.                open their accounts. Meanwhile, for the
   Sedangkan bagi Pemegang Saham yang                      Shareholders whose shares are not included in the
   sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan               collective custody of KSEI, the Interim Dividend
   kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Interim          payment will be transferred to the Shareholders'
   akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.             account.




                                             Page 2 of 6

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan           4. Based on the prevailing tax laws and regulations,
   perpajakan yang berlaku, Dividen Interim              Interim Dividend will be exempted from tax
   tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika      objects if it is received by Domestic Corporate
   diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak              Taxpayer Shareholder (“Domestic Corporate
   Badan Dalam Negeri (“WP Badan DN”) dan                Taxpayer”) and the Company does not deduct
   Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak            Income Tax on Interim Dividend paid to the
   Penghasilan atas Dividen Interim yang                 Domestic Corporate Taxpayer. Interim Dividend
   dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut.               received by Domestic Individual Taxpayer
   Dividen Interim yang diterima oleh Pemegang           Shareholder (“Domestic Individual Taxpayer”)
   Saham Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri          will be exempted from tax objects as long as the
   (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek              dividend is invested in the territory of the
   pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan       Republic of Indonesia in the form of an
   di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia         investment that has been determined and within a
   dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan      certain period as regulated under Article 4 (3)
   dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur        letter f number 1.a) Law No. 7 of 1983 regarding
   dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1.a) UU No. 7         Income Tax as amended several times, lastly by
   Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan                  Law No. 11 of 2020 regarding Job Creation in
   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir       conjunction with Article 15 (1) Minister of
   dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta             Finance Regulation No. 18/PMK.03/2021. For
   Kerja juncto Pasal 15 (1) Peraturan Menteri           Domestic Individual Taxpayer who do not meet
   Keuangan No.18/PMK.03/2021. Bagi WPOP                 the investment requirements as mentioned above,
   DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi            the dividends received by the person concerned
   sebagaimana disebutkan di atas, maka Dividen          will be subject to Income Tax in accordance with
   Interim yang diterima oleh yang bersangkutan          the provisions of the applicable laws, and the said
   akan dikenakan Pajak Penghasilan (“PPh”)              Income Tax must be paid by the Domestic
   sesuai dengan ketentuan perundang-undangan            Individual Taxpayer concerned in accordance
   yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor          with the provisions of Government Regulation No.
   sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai         9 of 2021 regarding Tax Treatment to Support Ease
   dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9           of Doing Business.
   Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk
   Mendukung Kemudahan Berusaha.




                                               Page 3 of 6

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib           5.       For the Shareholder who is a Non-Resident
   Pajak Luar Negeri (“WPLN”) yang negaranya                 Taxpayer (“NRT”) from a country with which the
   mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak                  Republic of Indonesia has entered into a Double
   Berganda (“P3B”) atau Tax Treaty dengan                   Taxation Agreement (“DTA”) or Tax Treaty may
   Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif              benefit from a lower rate of withholding tax (at
   pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai          the rate as agreed in the DTA), being less than the
   P3B) dari tarif normal pemotongan PPh sebesar             normal rate of 20% provided that such
   20% jika dapat memenuhi persyaratan yang diatur           shareholder meets the requirements stipulated in
   dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.               Regulation of the Director General of Taxes No.
   PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018                   PER-25/PJ/2018 dated 21 November 2018 on the
   tentang Tata Cara Penerapan P3B, yaitu dengan             Procedure for the Implementation of DTAs,
   menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)              i.e. filing with KSEI the Non-Resident Taxpayer’s
   WPLN berupa Form DGT asli yangdiisi dengan                Certificate of Domicile (CoD) in the form of the
   benar, lengkap, jelas, ditandatangani, dan telah          original DGT Form, which has been duly and
   mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang             accurately completed and signed and has been
   negara mitra (jika tidak ada, dapat digantikan            certified by the competent officer in the country of
   dengan asli Certificate of Residence (CoR) dalam          the counterparty (if not available, such document
   Bahasa Inggris) kepada KSEI sesuai dengan                 may be substituted with a Certificate of Residence
   ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Namun,               (CoR) in English Language) in accordance with
   jika selama tahun 2025, WPLN sudah pernah                 the provisions laid down by KSEI. However, if
   bertransaksi dan sudah memberikan Form DGT                during the year 2025, the NRT has conducted a
   asli yang dilengkapi dengan CoR kepada Wajib              transaction and has provided the Taxpayer in
   Pajak di Indonesia, maka SKD DGT dapat                    Indonesia with the original DGT Form
   digantikan dengan softcopy Tanda Terima SKD               accompanied by the CoR, the CoD in the form of
   yang sudah terdaftar pada situs web resmi eSKD.           the DGT Form may be substituted with a softcopy
   Apabila sampai dengan batas waktu yang                    of the Receipt for the CoD that has been registered
   ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan                   on the e-CoD official website. If the Shareholder
   dokumen dimaksud, maka atas pembayaran                    fails to provide such document within the time
   Dividen Interim kepada Pemegang Saham WPLN                frame stipulated by KSEI, then the Interim
   tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal              Dividend payable to such Non-Resident Taxpayer
   26 dengan tarif tertinggi, yaitu sebesar 20%.             will be subjected to withholding for income tax
                                                             under Article 26 of the Tax Law (PPh Pasal 26) at
                                                             the maximum rate imposed bylaw, i.e 20%.




                                               Page 4 of 6

6. Bagi Pemegang Saham selain yang disebutkan         6. For the Shareholders other than those mentioned
   dalam angka 5 dan 6 di atas, Dividen Interim          in point 5 and 6 above, the Interim Dividend will
   tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan           be taxed in accordance with the prevailing tax
   peraturan perundang-undangan perpajakan yang          laws and regulations. The amount of tax
   berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan             imposed will be borne by the Shareholders of the
   menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan           Company concerned and deducted from the
   yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah          amount of Interim dividend that are the rights of
   Dividen Interim yang menjadi hak Pemegang             the Shareholders of the Company concerned.
   Saham Perseroan yang bersangkutan.

7. Pihak yang menerima pembayaran dan Pemegang        7. The party receiving the payment and the Foreign
   Saham      berkewarganegaraan      asing    yang      Shareholder whose country has a Double
   negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran          Taxation Avoidance Agreement (Persetujuan
   Pajak Berganda (“P3B”) dengan Republik                Penghindaran Pajak Berganda, ("P3B")) with
   Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan            the Republic of Indonesia and intends to request
   pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum      a tax deduction adjusted to the rate stated in the
   dalam P3B tersebut, maka sesuai Peraturan             Tax Treaty, according to the Director General
   Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018            of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 is
   diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli             requested to send/submit the original Domicile
   Surat Keterangan Domisilinya yang diterbitkan         Certificate issued by the competent official in
   oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau         the country or the e-SKD receipt that has been
   tanda terima e-SKD yang telah diperoleh dari          obtained from the e-SKD application if the
   aplikasi e-SKD apabila Surat Keterangan               Domicile Certificate is used for several
   Domisili tersebut digunakan untuk beberapa            companies in Indonesia to BAE of the Company
   perusahaan di Indonesia kepada BAE Perseroan          not later than 04th September 2025 at 4 p.m.
   paling lambat tanggal 04 September 2025 sampai        If up to that date the BAE of the Company has
   dengan pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan            not received the original Certificate of
   tanggal tersebut, BAE Perseroan belum menerima        Domicile, a 20% tax deduction will be applied.
   asli Surat Keterangan Domisili, maka akan
   dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.

8. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam            8. For the Shareholders whose shares are in the
   penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak       collective custody of KSEI, proof of dividend tax
   dividen dapat diambil di Perusahaan Efek              deduction can be collected at the Securities
   dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang               Company and/or Custodian Bank where the
   Saham membuka rekening efeknya dan bagi               Shareholders open their securities accounts and
   Pemegang Saham warkat diambil di kantor BAE.          for Scripless Shareholders it is collected at the
                                                         Registrar office.




                                               Page 5 of 6

9. Apabila terdapat masalah perpajakan di           9.      In the event of any tax issues in the future or any
   kemudian hari atau klaim atas Dividen Interim            claims in relation to the Interim Dividend
   yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh           already paid out to and received by the
   Pemegang Saham yang sahamnya disimpan                    Shareholder whose shares are placed in the
   dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk             collective custody of KSEI, Shareholder is
   menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek                  required to directly settle such issues or claims
   dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang                 with the Securities Company and/or the
   Saham membuka rekening efek dengan merujuk               Custodian Bank which the Shareholder has
   pada ketentuan perpajakan yang berlaku.                  opened a security account in accordance with
                                                            the prevailing tax laws and regulations.



                                  Jakarta, 25 Agustus 2025
                       PT. MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE, TBK.
                                    Direksi/Board of Directors




                                              Page 6 of 6