20250819_WIKA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31933827_lamp1.pdf

         Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-
         perubahannya (selanjutnya disebut “Sukuk III Tahap I Tahun 2022”)
     (untuk selanjutnya seluruh perjanjian butir a sampai dengan e disebut “Perjanjian
     Perwaliamanatan”);

2.   Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan,
     Perseroan berkewajiban untuk menjaga kewajiban keuangan berdasarkan Laporan
     Keuangan Konsolidasi Perseroan per 31 Desember 2024 (audited) sebagai berikut:
     a. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 :
        - Memelihara perbandingan aset lancar dan kewajiban lancar (Current Ratio)
          tidak kurang dari 100%;
        - Memelihara perbandingan total pinjaman dengan total ekuitas (Interest
          Bearing Debt To Equity Ratio) tidak lebih dari 2,50x;
        - Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman
          tidak kurang dari 1,00x.
     b. Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Sukuk Mudharabah
        Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Sukuk Mudharabah
        Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, dan Sukuk Mudharabah
        Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 :
        - Memelihara perbandingan aset lancar dan kewajiban lancar (Current Ratio)
           tidak kurang dari 100%;
        - Memelihara perbandingan total pinjaman dengan total ekuitas (Debt To
           Equity Ratio) tidak lebih dari 3,00x;
        - Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman
           tidak kurang dari 1,00x.

3. Bahwa sesuai kewajiban Perseroan dalam menjaga kewajiban keuangan
   sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan pada butir 2 di atas
   dan memperhatikan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan per 31 Desember
   2024 (audited), Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban dalam menjaga
   kewajiban keuangan yaitu rasio Perbandingan Antara EBITDA dengan Beban
   Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1,00x pada Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya
   Tahap I Tahun 2021, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I
   Tahun 2021, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun
   2022, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
   dan Perbandingan Total Pinjaman dengan Total Ekuitas tidak lebih dari 2,50x pada
   Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020;

4. Bahwa atas tidak terpenuhinya kewajiban Perseroan pada butir 3 di atas dan sesuai
   ketentuan Pasal 9 ayat 9.1 huruf b juncto ayat 9.2 huruf c Perjanjian
   Perwaliamanatan, Perseroan memiliki waktu untuk memperbaiki keadaan atau

                                                                    Halaman 2 dari 4

   kejadian tersebut di atas paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah
   diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanggal 19 Mei 2025 yaitu paling
   lambat tanggal 19 Agustus 2025;

5. Bahwa sebagai bentuk perbaikan tidak terpenuhinya kewajiban Perseroan tersebut,
   Perseroan di sepanjang tahun 2025 telah mengajukan permohonan kepada
   pemegang Obligasi Dan Sukuk untuk mengesampingkan pemenuhan kewajiban
   keuangan atas ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan
   melalui penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”) dan Rapat
   Umum Pemegang Sukuk (“RUPSU”) pada tanggal:
    a. 6 Januari 2025
       • Sukuk I Tahap I Tahun 2020
    b. 4 Februari 2025
       • Sukuk II Tahap II Tahun 2022
    c. 19 Februari 2025
       • Obligasi II Tahap I Tahun 2021
       • Sukuk II Tahap I Tahun 2021
       • Sukuk III Tahap I Tahun 2022
    d. 21 April 2025
       • Obligasi II Tahap I Tahun 2021
       • Sukuk II Tahap I Tahun 2021
    e. 22 April 2025
       • Sukuk I Tahap I Tahun 2020
       • Sukuk III Tahap I Tahun 2022
       • Sukuk II Tahap II Tahun 2022

6. Bahwa atas penyelenggaraan RUPO dan RUPSU sebagaimana butir 5 di atas
   belum memenuhi kuorum keputusan dari Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk
   untuk menyetujui keseluruhan agenda RUPO dan RUPSU terkait pengesampingan
   pemenuhan kewajiban keuangan sebagaimana yang telah disepakati dalam
   Perjanjian Perwaliamanatan;

7. Bahwa dengan telah dilewatinya masa perbaikan pada butir 4 di atas dan
   memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan dinyatakan lalai.
   Atas kondisi kelalaian tersebut, Wali Amanat berhak memanggil RUPO/RUPSU
   menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

8. Bahwa sebagai bentuk komitmen dan itikad baik Perseroan dalam memperbaiki atas
   kondisi kelalaian tersebut, Perseroan berencana menyelenggarakan RUPO/RUPSU
   kembali pada tanggal 28-29 Agustus 2025 mendatang dengan jadwal dan agenda
   sebagaimana iklan panggilan RUPO/RUPSU yang telah dipublikasikan melalui

                                                                Halaman 3 dari 4

   Surat Kabar Harian Terbit, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan
   pada tanggal 14 Agustus 2025.

   Demikian Laporan ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan POJK 45/2024
   juncto POJK 31/2015. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.


                                                            Hormat kami,
                                                        Corporate Secretariat




                                                             Ngatemin
                                                         Corporate Secretary




Tembusan Yth.:
Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia




                                                                  Halaman 4 dari 4