Skip to content
Back to announcement

20250730_MPMF_Penyampaian Bukti Iklan_31928597_lamp2.pdf

Other Text extracted MPMF

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 1

Page 1
                                                                                                    EKONOMI
               Baca artikel lainnya mengenai Ekonomi


                                                                                                                                                                                                                                              7
               di mediaindonesia.com dengan memindai QR Code
                   mediaindonesia.com/ekonomi


                                                                                                                                                                                                            SELASA, 29 JULI 2025



Tiga Daerah
Mengajukan
Penempatan
Transmigran
MENTERI Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah
Sulaiman Suryanagara mengungkapkan tiga
pemerintah daerah (pemda) telah mengaju-
kan permintaan untuk penempatan trans-
migran di wilayah mereka. Ketiga daerah itu
adalah Sulawesi Barat, Kabupaten Sidrap,
serta Provinsi Sulawesi Selatan, dengan pola
sebesar 70% warga lokal dan 30% pendatang.
   “Fokus kita ialah pembangunan inklusif dan
berkelanjutan yang menciptakan lapangan ker-
ja dan mendukung visi Indonesia Emas 2045,”
ujar Mentrans dalam konferensi pers Rapat
Kerja Teknis Ketransmigrasian Nasional, di Bali
Convention Center, Denpasar, Bali, kemarin.
   Ia mengatakan animo masyarakat meng-
ikuti program transmigrasi masih tinggi,
dengan sebanyak 8.000 kepala keluarga (KK)                                                                                                                                                                                     ANTARA/BASRI MARZUKI

yang ingin mendaftar. Di sisi lain, saat ini          KONEKTIVITAS ANTARWILAYAH DI SULAWESI: Petugas mendorong kereta barang bagasi milik penumpang dari pesawat di Bandara Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan,
penempatan dilakukan lebih terarah, sesuai            kemarin. Untuk mendorong konektivitas antarwilayah khususnya di Sulawesi, hingga kini pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah membangun sekitar 20 bandara perintis
permintaan daerah yang mengajukan penem-              di Sulawesi, yang meliputi 7 bandara di Sulsel, 3 bandara di Sulteng, 5 bandara di Sultra, 4 bandara di Sulut, 3 bandara di Sulbar.
patan transmigrasi, termasuk Papua Selatan
dengan orang asli Papua menjadi prioritas.




                                                      OECD
   “Penempatan transmigran baru hanya bisa
dilakukan apabila ada permintaan resmi dari
pemerintah daerah (pemda) tujuan,” ujar                                                                                                           langsung (foreign direct investment/FDI)       Indonesia relatif sejalan dengan apa yang
Iftitah.                                                                                                                                          terbesar kedua di ASEAN, kinerja investasi     dipersyaratkan oleh OECD. Sebagian besar
   Ia menjelaskan, transmigrasi saat ini bukan                                                                                                    itu relatif stagnan dalam 20 tahun terakhir.   praktik standar layanan kita sudah meng-




                                                      Jadi Katalis
sekadar memindahkan penduduk, namun                                                                                                               Selain itu, investasi masih terkonsentrasi     arah ke requirement yang ditetapkan di
mengarahkan sumber daya manusia untuk                                                                                                             pada sektor-sektor tradisional yang me-        dalam standar OECD,” kata Susiwijono.
mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.                                                                                                              miliki nilai tambah rendah dan belum
   “Sejak diberlakukannya UU No 29/2009,                                                                                                          sepenuhnya terintegrasi dalam rantai nilai     KENAIKAN PENDAPATAN
daerah tidak bisa lagi dijadikan lokasi trans-                                                                                                    global yang bernilai tinggi.                     Saat ini, Indonesia bersama tujuh negara




                                                      Transfomasi
migrasi tanpa permintaan dari pemerintah                                                                                                             Begitu pula kinerja perdagangan Indo-       lain sedang berproses masuk OECD. Selain
daerahnya. Jika tidak ada permintaan, tidak                                                                                                       nesia dengan negara-negara anggota OECD        Indonesia, ada Argentina, Brasil, Bulgaria,
ada pendatang transmigran,” ujarnya.                                                                                                              yang mengalami tren penurunan, baik dari       Kroasia, Peru, Rumania, dan Thailand.
   Di kesempatan yang sama, Menteri Koordi-                                                                                                       sisi ekspor maupun impor dalam beberapa        “Aksesi Indonesia ke OECD ini mungkin
nator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan                                                                                                        tahun terakhir.                                memerlukan proses jangka menengah-




                                                      Ekonomi
Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono                                                                                                           “Tentu ini menjadi perhatian mengingat      panjang, barangkali selama beberapa ta-
(AHY) mengatakan, penguatan peta jalan ko-                                                                                                        negara-negara OECD merupakan pasar             hun ke depan. Di tahap berikutnya nanti
laborasi antara pemerintah pusat dan daerah                                                                                                       yang besar dengan permintaan yang tinggi,      ada technical review, mudah-mudahan
dapat mewujudkan transformasi transmigrasi                                                                                                        khususnya untuk produk-produk bernilai         nanti mulai September kita sudah mulai
nasional.                                                                                                                                         tambah tinggi,” kata Deasy.                    ada proses ke sana,” ujar Susiwijono.
   “Tidak ada satu kementerian pun yang                                                                                                                                                            Ia juga menyampaikan, negara-negara
mampu berjalan sendiri. Kemenko IPK akan                                                                                                          HAMBATAN KEBIJAKAN                             yang melakukan aksesi OECD mengalami
menjadi orkestratornya. Namun, sinergi ini            • Kinerja investasi Indonesia relatif stagnan dalam 20                                        CIPS melihat hambatan Indonesia untuk        kenaikan pendapatan lebih dari 60% se-
dapat terwujud apabila setiap kementerian,                                                                                                        masuk keanggotaan OECD ialah reformasi         telah beberapa tahun bergabung, seperti
pemerintah daerah (pemda), universitas, dan             tahun terakhir.                                                                           regulasi di berbagai sektor. Kebijakan         Estonia dan Lithuania.
dunia usaha ikut memainkan peran masing-              • Perdagangan Indonesia dengan negara-negara anggota                                        investasi, perdagangan, tata kelola, per-
masing dengan selaras,” ujarnya.                        OECD juga mengalami tren penurunan.                                                       saingan usaha, pertanian, energi, dan          PERCEPAT PERIZINAN
   Ia mengatakan, transformasi kawasan                                                                                                            ekonomi keberlanjutan masih menjadi               Pada kesempatan yang sama, Asisten
transmigrasi merupakan kunci untuk men-               • Pemerintah menyebut tantangan iklim investasi ada                                         tantangan utama Indonesia.                     Deputi Kementerian Investasi dan Hilirisasi
ciptakan pusat-pusat ekonomi baru, serta                di tataran implementasi, yakni soal koordinasi.                                             “Kita perlu meninjau kebijakan investasi     Tirta Mursitama menyebut tantangan soal
memastikan kesejahteraan transmigran dan                                                                                                          yang saat ini membatasi masuknya modal         iklim investasi ada di tataran implementasi,
masyarakat lokal berjalan secara beriringan.          IHFA FIRDAUSYA                                keanggotaan OECD akan membantu Indo-          asing, memperbarui perlindungan kon-           yakni soal koordinasi antarkementerian/
   “Kita sedang membangun kawasan eko-                ihfa@mediaindonesia.com                       nesia mengurangi hambatan perdagangan         sumen, memperbaiki koordinasi lintas           lembaga. Ia mengatakan pihaknya telah me-




                                                      A
nomi transmigrasi terintegrasi, bukan hanya                                                         dan menarik investasi, terutama teknologi.    sektor, dan menerapkan transparansi serta      lakukan terobosan-terobosan, salah satunya
melalui pembangunan jalan dan jembatan,                          KSESI Indonesia untuk men-           “Jika kita lihat data, sektor-sektor yang   kepatuhan yang lebih ketat,” ujar Deasy.       meluncurkan perizinan Fiktif Positif (FikPos).
tetapi juga ekosistem ekonomi dan sosial yang                    jadi anggota Organisasi untuk      tergabung dalam global value chain (ran-        Pada diskusi yang sama, Sekretaris              “Selama ini, salah satu kendala ialah per-
hidup dan berkelanjutan,” ujar AHY.                              Kerja Sama dan Pembangunan         tai pasok global) seperti manufaktur itu      Kementerian Koordinator Bidang Pereko-         izinan yang lama. Perizinan itu masuknya
   Oleh sebab itu, Ia menekankan pentingnya                      Ekonomi atau Organization for      masih kekurangan investasi. Keanggotaan       nomian Susiwijono Moegiarso menyam-            memang dari kementerian investasi, tapi
gotong royong, sebab infrastruktur akan tetap         Economic Co-operation and Development         Indonesia di OECD bisa menjadi katalis        paikan, dalam rangka aksesi Indonesia          kita harus alirkan datanya ke lembaga
dibangun namun melalui sinergi pendanaan              (OECD) dapat menjadi katalis bagi transfor-   transformasi ekmonomi,” terangnya dalam       ke OECD, per Juni 2025, Indonesia sudah        teknis yang kadang-kadang masih harus
lintas kementerian, kerja sama dengan pemda,          masi ekonomi di Indonesia.                    webinar di Jakarta, kemarin.                  menjalankan 90% praktik standar yang           bekerja lebih lama. Jadi kata kuncinya ialah
dan kemitraan strategis dengan para investor             Peneliti senior Center of Indonesian Po-     Dalam catatan CIPS, meski Indonesia         memenuhi syarat OECD.                          investor itu harus diberi kepastian kapan
swasta. (Ant/E-1)                                     licy Studies (CIPS) Deasy Pane menyebut       menjadi negara penerima investasi asing         “Sudah sekitar 90% praktik standar di        bisa memulai bisnis,” ujarnya. (E-1)

File

File Open PDF
Source IDX
Size2.49 MB
Published30 Jul 2025
Pages1
Characters12,257
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked person Susiwijono Moegiarso p.1
unresolved org MENTERI Transmigrasi p.1
unresolved org Kementerian Perhubungan p.1
unresolved org Menteri Koordi- p.1
unresolved org Kementerian Investasi dan Hilirisasi p.1
unresolved org Kementerian Koordinator Bidang Pereko- p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result