Back to announcement
20250730_MPMF_Penyampaian Bukti Iklan_31928597_lamp2.pdf
Other Text extracted MPMFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
EKONOMI
Baca artikel lainnya mengenai Ekonomi
7
di mediaindonesia.com dengan memindai QR Code
mediaindonesia.com/ekonomi
SELASA, 29 JULI 2025
Tiga Daerah
Mengajukan
Penempatan
Transmigran
MENTERI Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah
Sulaiman Suryanagara mengungkapkan tiga
pemerintah daerah (pemda) telah mengaju-
kan permintaan untuk penempatan trans-
migran di wilayah mereka. Ketiga daerah itu
adalah Sulawesi Barat, Kabupaten Sidrap,
serta Provinsi Sulawesi Selatan, dengan pola
sebesar 70% warga lokal dan 30% pendatang.
“Fokus kita ialah pembangunan inklusif dan
berkelanjutan yang menciptakan lapangan ker-
ja dan mendukung visi Indonesia Emas 2045,”
ujar Mentrans dalam konferensi pers Rapat
Kerja Teknis Ketransmigrasian Nasional, di Bali
Convention Center, Denpasar, Bali, kemarin.
Ia mengatakan animo masyarakat meng-
ikuti program transmigrasi masih tinggi,
dengan sebanyak 8.000 kepala keluarga (KK) ANTARA/BASRI MARZUKI
yang ingin mendaftar. Di sisi lain, saat ini KONEKTIVITAS ANTARWILAYAH DI SULAWESI: Petugas mendorong kereta barang bagasi milik penumpang dari pesawat di Bandara Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan,
penempatan dilakukan lebih terarah, sesuai kemarin. Untuk mendorong konektivitas antarwilayah khususnya di Sulawesi, hingga kini pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah membangun sekitar 20 bandara perintis
permintaan daerah yang mengajukan penem- di Sulawesi, yang meliputi 7 bandara di Sulsel, 3 bandara di Sulteng, 5 bandara di Sultra, 4 bandara di Sulut, 3 bandara di Sulbar.
patan transmigrasi, termasuk Papua Selatan
dengan orang asli Papua menjadi prioritas.
OECD
“Penempatan transmigran baru hanya bisa
dilakukan apabila ada permintaan resmi dari
pemerintah daerah (pemda) tujuan,” ujar langsung (foreign direct investment/FDI) Indonesia relatif sejalan dengan apa yang
Iftitah. terbesar kedua di ASEAN, kinerja investasi dipersyaratkan oleh OECD. Sebagian besar
Ia menjelaskan, transmigrasi saat ini bukan itu relatif stagnan dalam 20 tahun terakhir. praktik standar layanan kita sudah meng-
Jadi Katalis
sekadar memindahkan penduduk, namun Selain itu, investasi masih terkonsentrasi arah ke requirement yang ditetapkan di
mengarahkan sumber daya manusia untuk pada sektor-sektor tradisional yang me- dalam standar OECD,” kata Susiwijono.
mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. miliki nilai tambah rendah dan belum
“Sejak diberlakukannya UU No 29/2009, sepenuhnya terintegrasi dalam rantai nilai KENAIKAN PENDAPATAN
daerah tidak bisa lagi dijadikan lokasi trans- global yang bernilai tinggi. Saat ini, Indonesia bersama tujuh negara
Transfomasi
migrasi tanpa permintaan dari pemerintah Begitu pula kinerja perdagangan Indo- lain sedang berproses masuk OECD. Selain
daerahnya. Jika tidak ada permintaan, tidak nesia dengan negara-negara anggota OECD Indonesia, ada Argentina, Brasil, Bulgaria,
ada pendatang transmigran,” ujarnya. yang mengalami tren penurunan, baik dari Kroasia, Peru, Rumania, dan Thailand.
Di kesempatan yang sama, Menteri Koordi- sisi ekspor maupun impor dalam beberapa “Aksesi Indonesia ke OECD ini mungkin
nator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan tahun terakhir. memerlukan proses jangka menengah-
Ekonomi
Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono “Tentu ini menjadi perhatian mengingat panjang, barangkali selama beberapa ta-
(AHY) mengatakan, penguatan peta jalan ko- negara-negara OECD merupakan pasar hun ke depan. Di tahap berikutnya nanti
laborasi antara pemerintah pusat dan daerah yang besar dengan permintaan yang tinggi, ada technical review, mudah-mudahan
dapat mewujudkan transformasi transmigrasi khususnya untuk produk-produk bernilai nanti mulai September kita sudah mulai
nasional. tambah tinggi,” kata Deasy. ada proses ke sana,” ujar Susiwijono.
“Tidak ada satu kementerian pun yang Ia juga menyampaikan, negara-negara
mampu berjalan sendiri. Kemenko IPK akan HAMBATAN KEBIJAKAN yang melakukan aksesi OECD mengalami
menjadi orkestratornya. Namun, sinergi ini • Kinerja investasi Indonesia relatif stagnan dalam 20 CIPS melihat hambatan Indonesia untuk kenaikan pendapatan lebih dari 60% se-
dapat terwujud apabila setiap kementerian, masuk keanggotaan OECD ialah reformasi telah beberapa tahun bergabung, seperti
pemerintah daerah (pemda), universitas, dan tahun terakhir. regulasi di berbagai sektor. Kebijakan Estonia dan Lithuania.
dunia usaha ikut memainkan peran masing- • Perdagangan Indonesia dengan negara-negara anggota investasi, perdagangan, tata kelola, per-
masing dengan selaras,” ujarnya. OECD juga mengalami tren penurunan. saingan usaha, pertanian, energi, dan PERCEPAT PERIZINAN
Ia mengatakan, transformasi kawasan ekonomi keberlanjutan masih menjadi Pada kesempatan yang sama, Asisten
transmigrasi merupakan kunci untuk men- • Pemerintah menyebut tantangan iklim investasi ada tantangan utama Indonesia. Deputi Kementerian Investasi dan Hilirisasi
ciptakan pusat-pusat ekonomi baru, serta di tataran implementasi, yakni soal koordinasi. “Kita perlu meninjau kebijakan investasi Tirta Mursitama menyebut tantangan soal
memastikan kesejahteraan transmigran dan yang saat ini membatasi masuknya modal iklim investasi ada di tataran implementasi,
masyarakat lokal berjalan secara beriringan. IHFA FIRDAUSYA keanggotaan OECD akan membantu Indo- asing, memperbarui perlindungan kon- yakni soal koordinasi antarkementerian/
“Kita sedang membangun kawasan eko- ihfa@mediaindonesia.com nesia mengurangi hambatan perdagangan sumen, memperbaiki koordinasi lintas lembaga. Ia mengatakan pihaknya telah me-
A
nomi transmigrasi terintegrasi, bukan hanya dan menarik investasi, terutama teknologi. sektor, dan menerapkan transparansi serta lakukan terobosan-terobosan, salah satunya
melalui pembangunan jalan dan jembatan, KSESI Indonesia untuk men- “Jika kita lihat data, sektor-sektor yang kepatuhan yang lebih ketat,” ujar Deasy. meluncurkan perizinan Fiktif Positif (FikPos).
tetapi juga ekosistem ekonomi dan sosial yang jadi anggota Organisasi untuk tergabung dalam global value chain (ran- Pada diskusi yang sama, Sekretaris “Selama ini, salah satu kendala ialah per-
hidup dan berkelanjutan,” ujar AHY. Kerja Sama dan Pembangunan tai pasok global) seperti manufaktur itu Kementerian Koordinator Bidang Pereko- izinan yang lama. Perizinan itu masuknya
Oleh sebab itu, Ia menekankan pentingnya Ekonomi atau Organization for masih kekurangan investasi. Keanggotaan nomian Susiwijono Moegiarso menyam- memang dari kementerian investasi, tapi
gotong royong, sebab infrastruktur akan tetap Economic Co-operation and Development Indonesia di OECD bisa menjadi katalis paikan, dalam rangka aksesi Indonesia kita harus alirkan datanya ke lembaga
dibangun namun melalui sinergi pendanaan (OECD) dapat menjadi katalis bagi transfor- transformasi ekmonomi,” terangnya dalam ke OECD, per Juni 2025, Indonesia sudah teknis yang kadang-kadang masih harus
lintas kementerian, kerja sama dengan pemda, masi ekonomi di Indonesia. webinar di Jakarta, kemarin. menjalankan 90% praktik standar yang bekerja lebih lama. Jadi kata kuncinya ialah
dan kemitraan strategis dengan para investor Peneliti senior Center of Indonesian Po- Dalam catatan CIPS, meski Indonesia memenuhi syarat OECD. investor itu harus diberi kepastian kapan
swasta. (Ant/E-1) licy Studies (CIPS) Deasy Pane menyebut menjadi negara penerima investasi asing “Sudah sekitar 90% praktik standar di bisa memulai bisnis,” ujarnya. (E-1)
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
MENTERI Transmigrasi
p.1
unresolved
org
Kementerian Perhubungan
p.1
unresolved
org
Menteri Koordi-
p.1
unresolved
org
Kementerian Investasi dan Hilirisasi
p.1
unresolved
org
Kementerian Koordinator Bidang Pereko-
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.