Back to announcement
20250722_MEDC_Penyampaian Bukti Iklan_31916483_lamp1.pdf
Other Text extracted MEDCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
5 INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS
SELASA, 22 JULI 2025
Ekosistem Transportasi Online
Butuh Kepastian Regulasi
JAKARTA, ID – Polemik antara pengemudi ojek online (ojol) dengan pihak aplikator hingga saat ini masih belum menemukan titik terang. Untuk itu
aliansi pengemudi ojol mendesak pemerintah untuk segera membentuk regulasi yang mengatur ekosistem transportasi online.
Oleh Heru Febrianto dan seterusnya, nanti semua diatur pasti harus ada titik temu antara
Unduhan aplikasi di satu undang-undang ini saja,” pihak aplikator sebagai penyedia
transportasi Online di Indonesia
R
tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan aplikasi dan pengemudi sebagai
ibuan pengemudi ojol, taksi tersebut. yang memanfaatkan aplikasi,”
daring, dan kurir dari ber- ujarnya kepada Investor Daily.
1.360.000
bagai wilayah di Indonesia Butuh Proses Panjang Ia menuturkan, pengemudi
kembali menggelar aksi Gojek Sementara itu, pengamat trans- ojol yang jumlahnya jutaan sudah
demonstrasi di kawasan 957.000 portasi dari Institut Studi Trans- sangat bergantung kepada aplika-
depan Istana Merdeka, Jakarta, pada portasi (Intrans), Dharmaningtyas tor. Di sisi lain, jumlah ketersediaan
Senin (21/7). menyatakan tuntutan pengemudi tenaga kerja juga masih terbatas.
773.000
Aksi ini merupakan bagian dari ojol kepada pemerintah untuk “Sehingga kita harapkan ini
Maxim
gelombang protes yang semakin besar memfasilitasi kesejahteraan para harus jelas kalau memang ada
892.000
dan meluas sepanjang tahun, sebagai pengemudi dinilai akan berproses rancangan undang undang trans-
respons terhadap kebijakan pemerin- panjang. Hal tersebut disebabkan portasi online. Tapi tarik ukurnya
tah yang dinilai tidak berpihak pada karena aplikator juga merupakan akan panjang tergantung kajian
297.000
kesejahteraan para pekerja transpor- perusahaan yang berorientasi profit. yang dilakukan pemerintah dalam
Indrive
tasi daring. “Ini akan tarik ulur juga. Yang hal ini regulator,” ungkapnya.
321.000
Demo yang diikuti sekitar 50.000
orang ini bukan hanya unjuk rasa
biasa, tapi juga aksi mogok massal PANGGILAN
207.000
(off bid) yang menyebabkan tergang- RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ATAS
Grab OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP I TAHUN 2021
gunya layanan transportasi online di
Driver 170.000 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak selaku “Wali Amanat”
berbagai kota. atas Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 (“Obligasi”) berdasarkan Akta Perjanjian
Bertajuk ‘Aksi 217: Korban Ap- Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Nomor 48 tanggal
18 Juni 2021 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan
likator Kepung Istana’, unjuk rasa 113.000
IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 No. 39 tanggal 14 Juli 2021 dan (ii) Akta Perubahan II Perjanjian
Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 No. 58 tanggal 27 Agustus
ini menjadi puncak dari serangkaian 2021, ketiganya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta (“Perjanjian Perwaliamanatan“), dengan ini
demo ojol yang sudah berlangsung Taxsee mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 (“Pemegang
Obligasi”), untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”) yang akan diselenggarakan pada:
Driver 135.000
sejak awal 2025. Tercatat sepanjang Hari / Tanggal : Selasa / 5 Agustus 2025
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
tahun ini saja sudah empat kali aksi Tempat : Jasmine Room, Gedung The Energy Lt. 2
demontrasi yang dilakukan oleh mitra SCBD Lot 11 A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Tahun 2022 Tahun 2023 Jakarta Selatan 12190
pengemudi. Agenda RUPO:
Berdasarkan catatan Investor Daily, Diolah dari berbagai sumber Persetujuan penggantian Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 yang
semula PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi PT Bank Mega Tbk dan pemberian kuasa kepada Wali Amanat
pada 17 Februari 2025 mitra penge- Indonesia. Mereka bekerja keras di lapa- “Kami di DPR siap mengawal aspirasi pengganti untuk melakukan penandatanganan perubahan perjanjian-perjanjian terkait Obligasi sehubungan dengan
penggantian Wali Amanat tersebut.
mudi menuntut adanya kepastian ngan, namun seringkali pendapatannya ini. Jika perlu, kami akan mendorong Catatan:
pemberian tunjangan hari raya (THR) tergerus oleh potongan aplikasi yang ter- adanya regulasi yang lebih berpihak 1. RUPO diselenggarakan atas permintaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat.
2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya
dari pihak aplikator. Selanjutnya pada lalu besar. Pemerintah harus mendengar pada kesejahteraan mitra pengemudi,” tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai
27 Februari 2025, aliansi pengemudi dan memastikan adanya keadilan dalam tegasnya. kebijakan yang berlaku.
3. Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan:
ojol meminta kejelasan terkait isu ta- sistem ini,” kata Syafiuddin dalam siaran Pada Mei 2025, Ketua Komisi V DPR, RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian
dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (diluar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau
rif dan potongan aplikasi. Aksi demo persnya. Lasarus mengatakan pihaknya akan Afiliasinya), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per
juga berlansung pada 20 Mei 2025 Politisi asal Dapil Jawa Timur XI itu segera membahas penyusunan regulasi dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (diluar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/
atau Afiliasinya).
yang menolak merger antara Gojek juga mendesak perusahaan aplikator berupa Undang-Undang (UU) Transpor- 4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak tercapai, maka wajib dilaksanakan RUPO
yang kedua. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum RUPO kedua
dan Grab. untuk segera merespons tuntutan para tasi Online. UU transportasi online dibu- atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai
Ketua Umum Gerakan Aksi Roda pengemudi. Menurutnya, perusahaan tuhkan untuk menjembatani kebutuhan kuorum. Lebih lanjut, RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) hari kalender dan
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender dari RUPO sebelumnya.
Dua (Garda) Indonesia, Raden Igun teknologi transportasi daring tidak boleh pengemudi dan aplikator. 5. Para Pemegang Obligasi dan/atau kuasanya (“Peserta RUPO”) yang akan menghadiri RUPO wajib membawa:
a. Dokumen asli Konfirmasi Tertulis untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI;
Wicaksono mengklaim ada sekitar hanya fokus pada keuntungan semata “Saya kira memang sudah saatnya b. Salinan bukti diri (KTP atau paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO;
50.000 pengemudi ojol dari berbagai tanpa memperhatikan kesejahteraan kita segera membahas RUU Transportasi c. Asli surat kuasa (apabila Pemegang Obligasi diwakili oleh kuasanya);
platform dan jenis layanan akan turun mitra pengemudi yang menjadi ujung Online setidaknya ini bisa mempertegas d. Dalam hal obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah
pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa Salinan Anggaran Dasar Badan Hukum
ke jalan, termasuk pengemudi roda tombak layanan. hubungan antara aplikator dan penge- atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta salinan akta yang memuat susunan pengurus
terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut, termasuk persetujuan dan/atau penerimaan
dua, roda empat, dan kurir daring. “Fraksi PKB mendukung penuh tun- mudi,” kata Lasarus. pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia;
e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah
Mereka menuntut perlakuan yang tutan agar potongan aplikasi diturunkan Lasarus menyebutkan, RUU Trans- kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
lebih adil, khususnya terkait besa- menjadi 10%. Aplikator harus men- portasi Online akan menjadi lex special- • Asli surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan RUPO yang diberikan oleh pengurus yang
berwenang mewakili.
ran potongan yang dikenakan oleh empatkan kesejahteraan driver sebagai ist atau undang-undang khusus yang • Salinan bukti diri dari pemberi dan penerima kuasa (KTP atau paspor yang masih berlaku).
aplikator. “Selama ini kami merasa prioritas. Tanpa driver, bisnis ini tidak mengatur berbagai aspek dalam ekosis- • Salinan Anggaran Dasar Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta
salinan akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut,
menjadi korban karena aplikator akan berjalan,” ujarnya. tem transportasi berbasis aplikasi. Mulai termasuk persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia.
mengambil potongan hingga 20% dari Lebih lanjut, Syafiuddin mengin- dari hubungan kerja antara pengemudi 6. Mengingat pentingnya acara RUPO, kami mohon kepada Pemegang Obligasi untuk menghadiri RUPO atau
mengirimkan kuasanya yang berwenang untuk pengambilan Keputusan RUPO.
penghasilan mitra. Kami menuntut gatkan bahwa keberadaan ojek online dan aplikator, sistem potongan, hingga 7. Peserta RUPO diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.
pembagian yang adil,” kata Igun sep- telah menjadi bagian penting dari mo- hal teknis lainnya. Jakarta, 22 Juli 2025
EMITEN WALI AMANAT
erti dikutip Beritasatu.com di Jakarta, bilitas masyarakat modern, khususnya “Biar ini lex specialist, lebih baik dia
Senin (21/7/2025). di perkotaan. Karena itu, pemerintah berdiri sendiri nanti namanya Undang-
Adapun tuntutan pada demon- dan aplikator harus bersikap responsif undang Transportasi Online. Jadi dia lex
strasi itu antara lain agar pemerintah serta memastikan tidak ada pihak yang specialist termasuk mengatur hubungan
menghadirkan Undang-Undang (UU) dirugikan. kerja dan seterusnya, sistem potongan PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
Transportasi Online. Menurut Igun,
pembentukan UU membutuhkan
waktu, untuk itu pihaknya meminta PANGGILAN PANGGILAN
Presiden Prabowo Subianto untuk RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ATAS RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ATAS
menerbitkan Peraturan Pemerintah OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP III TAHUN 2022 Ukuran : 3 Kolom
OBLIGASI BERKELANJUTAN X 180
IV MEDCO mmk
ENERGI INTERNASIONAL TAHAP II TAHUN 2021
Pengganti Undang-Undang (Perppu) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak selaku “Wali Amanat” Media : INVESTOR
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan DAILY
di Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak selaku “Wali Amanat”
atas Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2022 (“Obligasi”) berdasarkan Akta Perjanjian atas Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 (“Obligasi”) berdasarkan Akta Perjanjian
tentang transportasi online. Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2022 Nomor 12 tanggal 6 Juli TglPerwaliamanatan
Terbit : 22 JULI
Obligasi Berkelanjutan 2025
IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Nomor 28 tanggal
29 Oktober 2021 tersebut dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta (“Perjanjian Perwaliamanatan“),
“Komisi V DPR RI memang sudah 2022 tersebut dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta (“Perjanjian Perwaliamanatan“), dengan ini
mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2022 (“Pemegang File : D2 Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021
dengan ini mengundang para Pemegang
mencetuskan rencana pembentukan Obligasi”), untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”) yang akan diselenggarakan pada: (“Pemegang Obligasi”), untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari / Tanggal : Selasa / 5 Agustus 2025 Hari / Tanggal : Selasa / 5 Agustus 2025
UU Transportasi Online. Tapi itu Waktu : 15.00 WIB s.d. selesai Waktu : 13.00 WIB s.d. selesai
butuh waktu, maka kami minta Pres- Tempat : Jasmine Room, Gedung The Energy Lt. 2 Tempat : Jasmine Room, Gedung The Energy Lt. 2
SCBD Lot 11 A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCBD Lot 11 A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
iden hadirkan Perppu sebagai solusi Jakarta Selatan 12190 Jakarta Selatan 12190
sementara untuk mengisi kekosongan Agenda RUPO: Agenda RUPO:
Persetujuan penggantian Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2022 yang Persetujuan penggantian Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 yang
hukum,” tegas Igun. semula PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi PT Bank Mega Tbk dan pemberian kuasa kepada Wali Amanat semula PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi PT Bank Mega Tbk dan pemberian kuasa kepada Wali Amanat
Selain itu, pihaknya meminta agar pengganti untuk melakukan penandatanganan perubahan perjanjian-perjanjian terkait Obligasi sehubungan dengan pengganti untuk melakukan penandatanganan perubahan perjanjian-perjanjian terkait Obligasi sehubungan dengan
penggantian Wali Amanat tersebut.
penggantian Wali Amanat tersebut.
biaya potongan dari aplikator dipang- Catatan: Catatan:
kas menjadi 10%. Sebab, menurut 1. RUPO diselenggarakan atas permintaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat. 1. RUPO diselenggarakan atas permintaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat.
2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya 2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya
Igun, potongan 20% yang berlaku saat tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai
kebijakan yang berlaku.
ini terlampau besar. Dengan demikian kebijakan yang berlaku.
3. Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan:
3. Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan:
sistem pembagian hasil 90% untuk RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian
mitra pengemudi dan 10% untuk dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (diluar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (diluar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau
Afiliasinya), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per
Afiliasinya), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per
aplikator. dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (diluar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/ dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (diluar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/
atau Afiliasinya). atau Afiliasinya).
Tuntutan selanjutnya adalah 4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak tercapai, maka wajib dilaksanakan RUPO 4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak tercapai, maka wajib dilaksanakan RUPO
pemerintah membuat peraturan ta- yang kedua. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum RUPO kedua yang kedua. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum RUPO kedua
atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai
rif antar barang dan makanan. Aksi kuorum. Lebih lanjut, RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) hari kalender dan kuorum. Lebih lanjut, RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) hari kalender dan
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender dari RUPO sebelumnya.
demonstrasi juga menuntut audit paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender dari RUPO sebelumnya.
5. Para Pemegang Obligasi dan/atau kuasanya (“Peserta RUPO”) yang akan menghadiri RUPO wajib membawa:
5. Para Pemegang Obligasi dan/atau kuasanya (“Peserta RUPO”) yang akan menghadiri RUPO wajib membawa:
investigatif terhadap seluruh aplika- a. Dokumen asli Konfirmasi Tertulis untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI; a. Dokumen asli Konfirmasi Tertulis untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI;
tor dan terakhir minta penghapusan b. Salinan bukti diri (KTP atau paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO; b. Salinan bukti diri (KTP atau paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO;
c. Asli surat kuasa (apabila Pemegang Obligasi diwakili oleh kuasanya); c. Asli surat kuasa (apabila Pemegang Obligasi diwakili oleh kuasanya);
sistem Aceng, Slot, Hub, Multi Order, d. Dalam hal obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah d. Dalam hal obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah
dan segala bentuk pengelompokan pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa Salinan Anggaran Dasar Badan Hukum pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa Salinan Anggaran Dasar Badan Hukum
atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta salinan akta yang memuat susunan pengurus atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta salinan akta yang memuat susunan pengurus
diskriminatif, serta mengembalikan terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut, termasuk persetujuan dan/atau penerimaan terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut, termasuk persetujuan dan/atau penerimaan
pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia;
status driver menjadi reguler. pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia;
e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah
e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah
kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa: kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
Didukung DPR • Asli surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan RUPO yang diberikan oleh pengurus yang • Asli surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan RUPO yang diberikan oleh pengurus yang
berwenang mewakili.
berwenang mewakili.
Anggota Komisi V DPR RI Syafi- • Salinan bukti diri dari pemberi dan penerima kuasa (KTP atau paspor yang masih berlaku). • Salinan bukti diri dari pemberi dan penerima kuasa (KTP atau paspor yang masih berlaku).
uddin menyatakan bahwa aspirasi • Salinan Anggaran Dasar Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta • Salinan Anggaran Dasar Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta
salinan akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut,
salinan akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut,
para pengemudi ojol merupakan su- termasuk persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia. termasuk persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia.
6. Mengingat pentingnya acara RUPO, kami mohon kepada Pemegang Obligasi untuk menghadiri RUPO atau
ara masyarakat pekerja yang harus 6. Mengingat pentingnya acara RUPO, kami mohon kepada Pemegang Obligasi untuk menghadiri RUPO atau
mengirimkan kuasanya yang berwenang untuk pengambilan Keputusan RUPO. mengirimkan kuasanya yang berwenang untuk pengambilan Keputusan RUPO.
diperhatikan. Ia meminta pemerin- 7. Peserta RUPO diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai. 7. Peserta RUPO diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.
tah untuk segera turun tangan dan Jakarta, 22 Juli 2025 Jakarta, 22 Juli 2025
memfasilitasi dialog antara perusa- EMITEN WALI AMANAT EMITEN WALI AMANAT
haan aplikator dengan perwakilan
pengemudi agar tercapai kesepakatan
yang adil.
“Para driver ojol adalah tulang
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
punggung transportasi daring di
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Fathiah Helmi
· Notaris
p.1 ×5
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×5
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.1 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.