20260715_MKNT_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_32112110_lamp2.pdf

2. Merujuk pada Laporan Keuangan per 31 Maret 2026 yang disampaikan pada tanggal 5 Juli 2026,
   diketahui bahwa Perseroan melakukan audit terhadap laporan keuangan tersebut. Tanggal
   penandatanganan Surat Pernyataan Direksi dan laporan opini audit adalah tanggal 15 Juni 2026.
   Agar dijelaskan mengapa terdapat jeda waktu yang cukup lama antara tanggal penandatanganan
   dan tanggal penyampaian.

   Tanggapan:
   Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026,
   termasuk Surat Pernyataan Direksi dan laporan auditor independen, telah ditandatangani pada
   tanggal 15 Juni 2026.

   Laporan Keuangan Audit tersebut baru disampaikan melalui SPE Form E019 pada tanggal 5 Juli
   2026 karena pada periode tersebut Perseroan sedang melakukan finalisasi tanggapan atas surat
   Bursa No. S-07137/BEI.PP1/06-2026 tanggal 17 Juni 2026. Perseroan pada saat itu memahami
   bahwa penyampaian Laporan Keuangan Audit tersebut perlu dikoordinasikan dengan penyampaian
   tanggapan Perseroan kepada Bursa, mengingat materi dalam laporan keuangan memiliki
   keterkaitan dengan penjelasan yang diminta oleh Bursa.

   Setelah tanggapan Perseroan melalui surat No. 122/MKNT-BEI/VII/2026 disampaikan melalui
   SPE Form E023 pada tanggal 3 Juli 2026, Perseroan kemudian menyampaikan Laporan Keuangan
   Audit per 31 Maret 2026 melalui SPE Form E019 pada tanggal 5 Juli 2026.

   Perseroan menyadari bahwa penyampaian Laporan Keuangan Audit seharusnya tetap dilakukan
   segera setelah laporan tersebut selesai dan ditandatangani, tanpa perlu menunggu penyampaian
   tanggapan atas surat Bursa. Ke depan, Perseroan akan meningkatkan koordinasi dan pengendalian
   internal untuk memastikan setiap kewajiban pelaporan disampaikan secara tepat waktu sesuai
   dengan ketentuan yang berlaku.

3. Merujuk tanggapan permintaan penjelasan tanggal 2 Juli 2026, disebutkan bahwa Waiver Bank
   Mandiri diberikan dalam konteks rencana akuisisi saham CBS oleh Perseroan. Dalam pemberian
   waiver tersebut, Bank Mandiri mensyaratkan agar setelah akuisisi dan pelaksanaan PMTHMETD,
   HIL melalui HBEH tetap menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan dengan kepemilikan
   paling sedikit 64%. Agar dijelaskan strategi mitigasi Perseroan apabila akuisisi dan pelaksanaan
   PMTHMETD menghasilkan kepemilikan saham Perseroan kurang dari 64%.

   Tanggapan:
   Skenario tersebut pada saat ini belum relevan untuk dipertimbangkan, mengingat berdasarkan
   rencana transaksi yang ada, kepemilikan HIL melalui HBEH setelah pelaksanaan akuisisi dan
   PMTHMETD tetap akan memenuhi batas minimum 64% sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank
   Mandiri.

   Selain itu, sebagai bagian dari pelaksanaan transaksi PMTHMETD, HBEH juga telah berkomitmen
   untuk tidak melakukan perubahan terhadap pemegang saham pengendali selama jangka waktu 3
   (tiga) tahun.

   Dalam hal pada masa mendatang terdapat rencana transaksi lain yang berpotensi mengakibatkan
   kepemilikan HIL melalui HBEH menjadi kurang dari 64%, Perseroan akan melakukan evaluasi dan
   menyusun langkah mitigasi yang diperlukan dengan mempertimbangkan kondisi Perseroan.

   Mengingat skenario tersebut baru mungkin terjadi dalam beberapa tahun mendatang, terdapat
   kemungkinan bahwa kondisi pembiayaan Perseroan pada saat itu tidak lagi sama seperti saat ini.
   Oleh karena itu, langkah mitigasi yang relevan akan ditentukan berdasarkan kondisi dan ketentuan
   yang berlaku pada saat skenario tersebut benar-benar akan dilaksanakan.



                                               ***