Back to announcement
20250708_MEDC_Penyampaian Bukti Iklan_31912928_lamp1.pdf
Other Text extracted MEDCSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
7 MACRO ECONOMICS
SELASA, 8 JULI 2025
Memacu Penerimaan
Kepabeanan dan Cukai
JAKARTA, ID – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk meningkatkan target kepabeanan dan cukai dalam Kerangka
Ekonomi Makro Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026. Pemerintah akan memperluas objek kena cukai seperti penerapan cukai untuk
minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) hingga penerapan bea keluar untuk emas dan batubara.
Oleh Arnoldus Kristianus negara yang optimal, anta- kapasitas pengawasan, pen- negara antara Komisi XI DPR Sedangkan PNBP diperkirakan an baru diberlakukan, maka
ra lain melalui intensifikasi cegahan dan pemberantasan dan Kementerian Keuangan. tidak mencapai target karena ekspor bahan mentah yang
S
kebijakan penyesuaian tarif penyelundupan termasuk “Untuk pendapatan negara. dividen dari BUMN yang se- sebelumnya tidak diberlaku-
ebelumnya, target ke- cukai hasil tembakau berlan- peredaran gelap narkotika salah satu objek pajak yang belumnya masuk ke kas negara kan bea keluar selanjutnya
pabeanan dan cukai daskan 4 pilar (pengendalian psikotropika dan prekursor dikenakan adalah MBDK. kini masuk ke Danantara. “Jadi akan dikenakan pungutan.
tahun depan ditetap- konsumsi, penerimaan nega- (NPP) dan peredaran barang Mungkin bisa mendapat (pe- memang satu penyelesaian “Mungkin bahan mentahnya
kan dalam kisaran ra, keberlangsungan tenaga kena cukai ilegal. nerimaan) sekurang-kurang- paling penting itu di sisi pe- ke depan sudah selesai masa
1,18-1,21% dari Pro- kerja, dan pengawasan rokok nya Rp 5-6 triliun,” kata Fauzi. nerimaan, kita harus mencari ekspor bahan mentah itu,
duk Domestik Bruto (PDB), ilegal) dengan dana bagi hasil Mengutip data Kementeri- objek pajak baru, salah satunya yang Freeport itu kan sudah
lalu target tersebut meningkat cukai hasil tembakau sebagai an Keuangan, outlook pene- MBDK,” terang Fauzi. habis waktunya mungkin itu
menjadi 1,18%-1,30% dari rimaan negara tahun 2025 Menurut dia, keputusan aja,” terang Djaka.
PDB. Secara keseluruhan ra- diperkirakan hanya akan men- penerapan cukai MBDK ber- Mengenai cukai MBDK ,
sio target pendapatan negara Rencana capai Rp 2.865,5 triliun atau ada di tangan pemerintah. menurut dia, hal tersebut
meningkat dari yang sebe- Penerimaan 95,4% dari target penerima- Bila pemerintah bisa mela- belum bisa diberlakukan pada
lumnya 11,71%-12,22% dari Negara dalam an yang sebesar Rp 3.005,1 kukan sosialisasi yang tepat
kepada masyarakat, cukai
tahun ini lantaran situasi per-
ekonomian belum memung-
PDB menjadi 11,71%-12,31% triliun. Penerimaan negara
dari PDB. RAPBN 2026 terancam tidak mencapai tar- MBDK bisa dijalankan pada kinkan. Namun, bila tahun
“Ada perubahan angka sebe- Uraian 2026 Kisaran get karena penerimaan pajak semester II-2025. “Kalau ti- 2026 sudah memungkinkan,
(% thd PDB) Kesepakatan Panja
sar 0,9% di kepabeanan dan diperkirakan hanya akan men- dak diberlakukan, pasti akan maka pemerintah menerap-
Batas Batas Batas Batas
cukai, karena ada penambah- Bawah Atas Bawah Atas capai Rp 2.076,9 triliun atau terjadi shortfall. Sekarang, kan cukai MBDK. “Seperti-
an objek cukai baru serta bea Pendapatan Negara 11,71 12,22 11,71 12,31
94,9% dari target penerimaan kami menyarankan agar lebih nya belum tahun ini, karena
keluar untuk batubara dan 1. Penerimaan Perpajakan 10,08 10,4 10,08 10,54 sebesar Rp 2.189,3 triliun. cepat, sehingga lebih bagus mempertimbangkan kondisi
emas,” kata Ketua Komisi XI a. Pajak 8,90 9,24 8,90 9,24 Sedangkan penerimaan ke- pelaksanaannya,” kata Fauzi. perekonomian tahun ini. Ter-
DPR Misbakhun dalam rapat b. Kepabeanan dan Cukai 1,18 1,21 1,18 1,30 pabeanan dan cukai mencapai gantung situasi tahun depan
kerja di Gedung DPR pada 2. PNBP 1,63 1,76 1,63 1,76 Rp 310,4 triliun atau melebih Kebijakan Baru seperti apa, kalau DPR sudah
Senin (7/7/2025). SUMBER: PANJA PENERIMAAN KOMISI XI DPR
target penerimaan kepabea- Sementara itu, Dirjen Bea setuju tinggal aturannya yang
Dia mengatakan, ekstensifi- nan dan cukai yang sebesar dan Cukai Kementerian Keu- kita buat,” kata dia.
kasi barang kena cukai antara Rp 301,6 triliun. angan Djaka Budhi mengata- Adapun Wakil Menteri Ke-
lain melalui penambahan ob- bantalan kebijakan; intensifi- Pada kesempatan itu, Wakil Penerimaan negara bukan kan, perluasan pungutan bea uangan Anggito Abimanyu
jek cukai baru berupa MBDK; kasi tarif bea masuk komodi- Ketua Komisi XI DPR Fauzi pajak (PNBP) pada 2025 di- masuk untuk emas dan batu mengatakan, ekstensifikasi
dan perluasan basis penerima- tas tertentu. Amro mengatakan DPR me- perkirakan hanya akan men- bara menjadi kebijakan baru objek kena cukai ini masih da-
an bea keluar terhadap produk Selain itu, demi mendong- nyarankan pemerintah untuk capai Rp 477,2 triliun atau yang akan diterapkan. Sebe- lam bentuk masukan dari DPR
emas dan batubara. Hal-hal krak laju penerimaan kepa- segera menerapkan cukai 92,9% dari target PNBP se- lumnya, komoditas-komodi- terhadap pemerintah. Untuk
tersebut diharapkan akan beanan dan cukai dilakukan MBDK. Bila memungkinkan besar Rp 513,6 triliun. Pene- tas tersebut tidak dikenakan ke depan, pemerintah perlu
memberikan dorong untuk melalui peningkatan fasilitas penerapan tersebut tidak rimaan hibah diperkirakan bea keluar lantaran masih melakukan kajian mendalam,
penerimaan kepabeanan dan kepabeanan untuk mena- perlu menunggu tahun 2026, akan mencapai Rp 1 triliun. dalam wujud barang mentah. sehingga dia belum merinci
cukai. “Pengaturan teknis (un- rik investasi, meningkatkan tetapi dapat diterapkan mulai Fauzi mengatakan, target “Sepertinya baru, karena kan penerapan kebijakan terse-
tuk bea keluar emas dan batu ekspor, dan mendukung hili- semester II-2025. Pasalnya, penerimaan pajak 2025 tidak kemarin itu tidak dipungut, but. “Saya belum tahu, nanti
bara) mengacu pada peraturan risasi. Kemudian, kebijakan dari penerapan cukai tersebut akan tercapai karena peme- karena mungkin ada yang ba- kepastiannya ada di nota
Kementerian ESDM (Energi untuk mendukung perlin- negara berpotensi menerima rintah batal menerapkan tarif han mentah itu ya,” ujar Djaka. keuangan. Dalam hal ini, DPR
dan Sumber Daya Mineral),” dungan masyarakat dan du- pendapatan sebesar Rp 6 pajak pertambahan nilai (PPN) Dia mengatakan masa bebas memberikan alternatif kalau
terang Misbakhun. kungan perekonomian yang triliun. Hal ini sudah menjadi yang sebelumnya direnca- bea keluar segera berakhir, mau menambah penerimaan
Lebih lanjut, kebijakan un- efektif dan kontributif, an- kesimpulan dalam rapat pani- nakan menjadi 12% tetapi terlebih terhadap PT Free- bisa dengan cara tersebut,”
tuk mendukung penerimaan tara lain melalui penguatan tia kerja tentang pendapatan batal dan tetap sebesar 11%. port Indonesia. Saat kebijak- kata Anggito.
Perlu Ada Mitigasi Risiko PENGUMUMAN PENGUMUMAN
Pendanaan Kopdes RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI
INTERNASIONAL TAHAP I
TAHUN 2021
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI
INTERNASIONAL TAHAP II
TAHUN 2021
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta
JAKARTA, ID – Kepala secara real-time terhadapPusat, kondisi
dalam hal ini mengelola
bertindak selakupembiayaan
“Wali Amanat”produk-
atas Obligasi Pusat, dalam hal ini bertindak selaku “Wali Amanat” atas Obligasi
Ekonom Bank Permata Josua Par- keuangan koperasi desa.Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021
Hal ini, berdasarkan
(“Obligasi”) tif secara efektif.Perwaliamanatan
Akta Perjanjian Meski bankObligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021
(“Obligasi”) berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
dede mengingatkan pentingnya jelas Josua, tidak hanyaBerkelanjutan
akan IV Medco
BUMN Energi Internasional Tahap
mempunyai I Tahun 2021
pengalam-
Nomor 48 tanggal 18 Juni 2021 sebagaimana diubah dengan (i) Akta
Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021
Nomor 28 tanggal 29 Oktober 2021 tersebut dibuat dihadapan Notaris
mitigasi risiko dalam pendanaan memperkuat tata kelolaPerubahan internalI Perjanjian an, pendanaan
PerwaliamanatanKopdes tetap
Obligasi Berkelanjutan IV Fathiah Helmi Notaris di Jakarta (“Perjanjian Perwaliamanatan“),
Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 No. 39 tanggal 14 Juli dengan ini memberitahukan kepada para pemegang Obligasi bahwa
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Kopdes, tetapi juga memungkin- memerlukan
2021 dan (ii) Akta Perubahan mitigasi
II Perjanjian risiko Obligasi
Perwaliamanatan Wali Amanat akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Putih yang dilakukan secara kom- kan lembaga pendanaanBerkelanjutanuntuk
No.
IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021
58 tanggal 27 Agustusyang komprehensif
2021, ketiganya dibuat sejak awal.
dihadapan Notaris
Obligasi (“RUPO”) di Jakarta pada hari Selasa, 5 Agustus 2025, atas
Fathiah Helmi NotarisSecara permintaan Wali Amanat.
prehensif sejak awal. Ini untuk lebih cepat dalam mengambil di Jakarta terpisah,
(“PerjanjianKepala
dengan ini memberitahukan kepada para pemegang Obligasi bahwa
Riset
Perwaliamanatan“),
Sesuai Perjanjian Perwaliamanatan, panggilan untuk RUPO tersebut
mencegah potensi munculnya langkah antisipasi jika terjadi Wali Amanatpe- akanLPPI Trioksa Siahaan
menyelenggarakan Rapat Umum me-Pemegang akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional
Obligasi (“RUPO”) di Jakarta pada hari Selasa, 5 Agustus 2025, atas pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025.
kredit bermasalah (non-perfor- nyimpangan atau kendala dalam
permintaan Wali Amanat. ngatakan pihaknya berharap
Jakarta, 8 Juli 2025
ming loan/NPL) di kemudian hari. pengembalian kredit. Sesuai Kopdes Merah
Perjanjian Perwaliamanatan, Putih
panggilan dapat
untuk RUPO tersebut
akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional EMITEN WALI AMANAT
“Pertama, Himbara harus me- “Dengan langkah-langkah pada ari Selasa tanggal menumbuhkan
22 Juli 2025. ekonomi dari
lakukan due diligence yang ketat tersebut, program pendanaan daerah dan
Jakarta, sekaligus
8 Juli 2025 membu-
terhadap calon penerima dana Kopdes diharapkan tidak hanyaEMITEN ka lapangan pekerjaan WALI AMANAT
baru PT MEDCO ENERGI PT BANK RAKYAT INDONESIA
INTERNASIONAL TBK (PERSERO) TBK
Kopdes, termasuk mengevaluasi efektif dalam mendorong pem- bagi masyarakat desa.
kelayakan usaha, manajemen, bangunan ekonomi lokal, tetapi PT MEDCO ENERGI
Namun, ujar Trioksa, imple-
PT BANK RAKYAT INDONESIA
kapasitas pengelola koperasi, juga aman dari risiko kreditINTERNASIONAL mentasiTBK usaha dari Kopdes
(PERSERO) TBKjuga
hingga potensi pasar,” kata bermasalah yang signifikan di perlu diperhatikan dengan baik.
Josua, Senin (7/7/2025). masa depan,” kata dia. Ukuran : Demikian
2 kolom x pula 90 terkait dengan Ukuran : 2 kolom x 80
Selanjutnya, langkah kedua, Josua memandang,Media Kopdes : pengelolaannya,
Investor Daily sehingga Media : Investor Daily
Josua juga mengingatkan Merah Putih yang akan Tgl.didanai
muat : Kopdes
8 Juli 2025 tidak hanya cepat redup Tgl. muat : 8 Juli 2025
File : MEDCO3K-Peng-Juli25_D8 File : MEDCO3K-Peng-Juli25_D8
pentingnya untuk memastikan oleh lembaga keuangan, terma- setelah diluncurkan tapi tetap
transparansi dan akuntabili- suk Himbara, merupakan langkah dapat bertumbuh dan berke-
tas pengelolaan dana, melalui strategis dalam mendorong lanjutan. “Sumber permodalan Antara
pelatihan pengelolaan keuangan inklusi keuangan serta mendu- sudah ada, yang diperlukan Kenaikan Arus Peti Kemas Internasional
koperasi, pengawasan intensif, kung pertumbuhan ekonomi di selanjutnya adalah bagaimana Petugas mengawasi proses bongkar muat peti kemas di PT Terminal Petikemas Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Senin
serta mekanisme pelaporan tingkat desa. “Kami melihat hal mengelola usaha kopdes dan (7/7/2025). PT Terminal Petikemas Surabaya mencatat, arus peti kemas internasional pada semester I 2025 sebanyak
keuangan berkala. ini sebagai upaya positif pemerin- modal yang ada sehingga dapat 734.179 TEUs atau meningkat sebesar 2,9 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 yang tercatat
Langkah mitigasi ketiga tah untuk memperkuat kapasitas terus bertumbuh dan berkelan- sebanyak 713.548 TEUs.
adalah pengembangan skema keuangan koperasi desa sehing- jutan,” kata Trioksa. (th/ant)
pendanaan yang lebih fleksibel ga mampu
namun tetap prudent, seperti memainkan PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI
mengkombinasikan pembiayaan peran lebih OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI
dengan skema jaminan kredit besar dalam PENGUMUMAN PENGUMUMAN PENGUMUMAN INTERNASIONAL TAHAP I
dari lembaganya seperti Jam- pemberdayaanRAPAT UMUM PEMEGANG RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI
OBLIGASI RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI TAHUN 2021
krindo atau Askrindo. “Dengan ekonomiOBLIGASI
ma- OBLIGASI BERKELANJUTAN
BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI IV MEDCO ENERGI OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta
INTERNASIONALINTERNASIONAL TAHAP I TAHAP III INTERNASIONAL TAHAP II Pusat, dalam hal ini bertindak selaku “Wali Amanat” atas Obligasi
adanya skema penjaminan ini, syarakat lokal,” TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2021 Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021
(“Obligasi”) berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
risiko kredit yang mungkin tim- ujar dia.PT Bank Rakyat Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk, berkedudukan (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta
di Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021
Nomor 48 tanggal 18 Juni 2021 sebagaimana diubah dengan (i) Akta
bul dapat terdistribusi secara JosuaPusat,
me-dalam hal ini bertindak
Pusat, dalam
selakuhal ini bertindak
“Wali Amanat” selaku “Wali Amanat” atas Obligasi
atas Obligasi Pusat, dalam hal ini bertindak selaku “Wali Amanat” atas Obligasi
Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV
Berkelanjutan IV Medco Berkelanjutan IV MedcoTahap
Energi Internasional EnergiI Internasional
Tahun 2021 Tahap III Tahun 2022 Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021
lebih baik,” ujar Josua. nambahkan,
(“Obligasi”) berdasarkan Akta Perjanjian
(“Obligasi”) Perwaliamanatan
berdasarkan Obligasi
Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi (“Obligasi”) berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 No. 39 tanggal 14 Juli
2021 dan (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional
Berkelanjutan IV MedcoTahap EnergiI Internasional
Tahun 2021 Tahap III Tahun 2022 Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021
Keempat, pendekatan kolabo- dukunganNomor 48 tanggal 18 Juni 202112
Nomor sebagaimana
tanggal 6 Juli diubah dengan
2022 (i) Akta
tersebut dibuat dihadapan Notaris Nomor 28 tanggal 29 Oktober 2021 tersebut dibuat dihadapan Notaris
Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021
No. 58 tanggal 27 Agustus 2021, ketiganya dibuat dihadapan Notaris
ratif antara Himbara (Himpunan pendanaan Perwaliamanatan
Perubahan I PerjanjianFathiah
Medco Energi Internasional Tahap
Helmi Notaris
I Tahun
Obligasi
2021
Berkelanjutan
di Jakarta
No. 39
(“Perjanjian
tanggal 14
IV Perwaliamanatan“),
Juli
Fathiah Helmi Notaris di Jakarta (“Perjanjian Perwaliamanatan“), Fathiah Helmi Notaris di Jakarta (“Perjanjian Perwaliamanatan“),
dengan ini memberitahukan kepada para pemegang Obligasi bahwa dengan ini memberitahukan kepada para pemegang Obligasi bahwa dengan ini memberitahukan kepada para pemegang Obligasi bahwa
Bank Milik Negara), pemerintah dari Himbara
2021 dan (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
Wali Amanat akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Wali Amanat akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Wali Amanat akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
daerah, dan kementerian terkait, dinilai Berkelanjutan
penting
No.
IV Medco Energi(“RUPO”)
Obligasi
58 tanggal 27 Agustus
Internasional
2021, ketiganya
permintaan
Tahapada
di Jakarta
Wali Amanat.
I Tahun 2021 5 Agustus 2025, atas
hari Selasa,
dibuat dihadapan Notaris
Obligasi (“RUPO”) di Jakarta pada hari Selasa, 5 Agustus 2025, atas Obligasi (“RUPO”) di Jakarta pada hari Selasa, 5 Agustus 2025, atas
Fathiah Helmi Notaris di Jakarta (“Perjanjian Perwaliamanatan“), permintaan Wali Amanat. permintaan Wali Amanat.
seperti Kementerian Koperasi karenadengan
bankini memberitahukanSesuai Perjanjian
kepada para Perwaliamanatan,
pemegang Obligasi panggilan
bahwa untuk RUPO tersebut Sesuai Perjanjian Perwaliamanatan, panggilan untuk RUPO tersebut Sesuai Perjanjian Perwaliamanatan, panggilan untuk RUPO tersebut
(Kemenkop), sangat penting da- -bank BUMN akan dimuat dalamRapat
Wali Amanat akan menyelenggarakan
pada hari
1 (satu)Umum
surat kabar harian berperedaran nasional
Pemegang akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional
pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025.
Obligasi (“RUPO”) di Jakarta padaSelasa tanggal522
hari Selasa, Juli 2025.
Agustus 2025, atas pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025.
lam memberikan pendampingan, memilikipermintaan Wali Amanat.
Jakarta, 8 Juli 2025 Jakarta, 8 Juli 2025 Jakarta, 8 Juli 2025
monitoring, serta intervensi dini Sesuai Perjanjian Perwaliamanatan, panggilan untuk RUPO tersebut
pengalaman
akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar EMITEN
harian berperedaran nasional WALI AMANAT EMITEN WALI AMANAT EMITEN WALI AMANAT
jika terdapat indikasi masalah. dan kemam-
pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025.
Terakhir, penerapan sistem in- puan dalam Jakarta, 8 Juli 2025
formasi manajemen berbasis digi- menilai risiko EMITEN PT MEDCO ENERGI
INTERNASIONAL TBK
WALI AMANATPT BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TBK
PT MEDCO ENERGI PT BANK RAKYAT INDONESIA PT MEDCO ENERGI
INTERNASIONAL TBK
PT BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) TBK
INTERNASIONAL TBK (PERSERO) TBK
tal akan membantu pemantauan kredit serta
PT MEDCO ENERGI PT BANK RAKYAT INDONESIA
Ukuran
INTERNASIONAL TBK : 2(PERSERO)
kolom xTBK
80 Ukuran : 2 kolom x 90
Media : Investor Daily Media : Investor Daily
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Keuangan.
p.1
unresolved
org
Kementerian Keu-
p.1
unresolved
org
Menteri Ke-lain
p.1
unresolved
org
Kementerian ESDM
p.1
unresolved
org
Bank Permata Josua Par-
p.1
unresolved
org
Koperasi Desa
p.1
unresolved
org
BANK RAKYAT INDONESIA INTERNASIONAL TBK
p.1 ×2
unresolved
org
PT MEDCO ENERGI Namun
p.1
unresolved
org
PT Terminal Petikemas Surabaya
p.1 ×2
unresolved
org
Indonesia (Persero) Tbk
p.1
unresolved
org
Kementerian Koperasi
p.1
unresolved
org
WALI AMANATPT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
p.1
unresolved
org
INTERNASIONAL TBK
p.1
unresolved
org
BANK RAKYAT INDONESIA Ukuran INTERNASIONAL TBK
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.