20250630_OMED_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31910027_lamp1.pdf

                 PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
             MENGENAI JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Dalam rangka melaksanakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT
Jayamas Medica Industri Tbk (“Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada tanggal 26 Juni
2025 yang salah satu keputusannya adalah persetujuan pembagian dividen tunai untuk tahun
buku 2024 yaitu sebesar Rp96.600.094.500,- atau setara Rp3,57,- per lembar saham, maka
bersama ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara
pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut adalah sebagai berikut:

A. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai
                             Keterangan                                     Tanggal
    Penyampaian laporan jadwal pelaksanaan pembagian dividen              30 Juni 2025
    tunai kepada Bursa Efek Indonesia

    Tanggal pencatatan (record date) saham dalam Daftar                   09 Juli 2025
    Pemegang Saham untuk penetapan pemegang saham yang
    berhak menerima dividen tunai

    Pasar reguler dan negosiasi:
    • Cum Dividen                                                         07 Juli 2025
    • Ex Dividen                                                          08 Juli 2025

    Pasar tunai:
    • Cum Dividen                                                         09 Juli 2025
    • Ex Dividen                                                          10 Juli 2025

    Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024                      25 Juli 2025


B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai
   1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak
      mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
   2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat
      dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 09 Juli 2025 pukul 16.15
      WIB atau yang disebut sebagai Record Date (Tanggal Pencatatan) Pemegang Saham yang
      berhak atas dividen tunai.
   3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian
      Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembayaran dividen tunai sesuai dengan jadwal tersebut
      di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI
      akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat
      dimana para Pemegang Saham membuka rekening efek.

4. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, dimana sahamnya tidak
   dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen tunai
   dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat
   memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening bank atas nama Pemegang
   Saham selambat-lambatnya pada tanggal 09 Juli 2025 pukul 16.00 WIB secara tertulis
   kepada:

                          Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”)
                                   PT Datindo Entrycom
                                 Jl. Hayam Wuruk No. 28
                                Jakarta 10210, Indonesia
                             Telp: +62 21-350 8077 (Hunting)
                                   Fax: +62 21-350 8078

5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai
   tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib
   pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan
   Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut.
   Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri
   (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut
   diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi
   yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4
   (3) huruf f angka 1 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
   beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
   No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang
   berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
   Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
   juncto Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang
   tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang
   diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai
   dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor
   sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah
   No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
6. Bagi WP Badan DN yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada
   Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening
   efek, diharuskan menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau
   Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek, paling lambat tanggal
   10 Juli 2025 pukul 16.00 WIB.
7. Bagi pemegang saham selain yang disebutkan dalam angka 5 di atas, dividen tunai
   tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan
   yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham

   Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak
   pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
8. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan
   pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
   (P3B) wajib memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018
   tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta
   menyampaikan Form DGT yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan
   Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya
   dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal
   26 sebesar 20%.
9. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang
   telah dibayarkan kepada dan diterima oleh pemegang saham yang sahamnya disimpan
   dalam penitipan kolektif KSEI selain kondisi pada butir-butir di atas, diminta untuk
   menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang
   saham membuka rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.



                           Kabupaten Sidoarjo, 30 Juni 2025
                           PT Jayamas Medica Industri Tbk
                                      Direksi