20250624_PNSE_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31908319_lamp1.pdf

THE JAYAKARTA GROUP
(NPWP), dan alamat yang tertera di KTP tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

4. Atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri
(WPDN) tidak akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sedangkan atas pembayaran
dividen tunai kepada pemegang saham Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dilakukan
pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima oleh pemegang saham
WPDN adalah menjadi kewajiban pemegang saham WPDN yang bersangkutan dan
dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham WPDN.

5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya
mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan
Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif
sesuai P3B) dari tarif normal pemotongan PPh sebesar 20Yo jika dapat memenuhi
persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018
tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B yaitu dengan menyampaikan
Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN berupa Form DGT asli yang diisi dengan benar,
lengkap, jelas, ditandatangani, dan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang
negara mitra (jika tidak ada dapat digantikan dengan asli Certificate of Residence (CoR)
dalam bahasa Inggris) kepada KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
Namun, jika WPLN sudah pernah bertransaksi dan sudah memberikan Form DGT asli yang
dilengkapi dengan CoR kepada Wajib Pajak di Indonesia, maka SKD DGT dapat digantikan
dengan softcopy Tanda Terima SKD yang sudah terdaftar pada website resmi eSKD.
Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI, belum
menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang
saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu

sebesar 20Y0.

6. Menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, dividen yang diterima Wajib
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) tidak lagi dipotong PPh dan dapat
diperlakukan sebagai penghasilan bukan obyek PPh sepanjang diinvestasikan di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.
9 Tahun 2021 (PP9), Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 (PMK 18) dan aturan
perpajakan pelaksanaanya: atau WPOPDN juga dapat memilih dikenai PPh bersifat final
sebesar 105 berdasarkan UU PPh Pasal 17 ayat (2c)" tanpa perlu untuk melakukan investasi
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila WPOPDN yang memilih memperlakukan dividen yang diterima sebagai
penghasilan bukan obyek PPh, namun pelaksanaan investasi yang tidak sesuai dengan
ketentuan dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam PP9 dan PMK 18, maka atas dividen
terkait juga dikenakan PPh bersifat final sebesar 10Yo berdasarkan UU PPh Pasal 17 ayat
(2c)“. “Penyetoran PPh bersifat final atas dividen tersebut, harus disetor sendiri oleh
WPOPDN paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan dari tanggal
pencatatan (Record Date).

PT PUDJIADI AND SONS Tbk

Hotel Jayakarta Jl. Hayam Wuruk No.126 Jakarta 11180 Indonesia Tel.021 629 2500, 6494068 Fax. 021 639 9573, 6251762
Email : pnse@cbn.net.id

S
THE JAYAKARTA GROUP

7. Pemotongan PPh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada
Recording Date. Jika terdapat peraturan perpajakan yang baru terbit setelah dilaksanakan
pemotongan PPh tetapi berlaku surut ke Recording Date dan dapat saja menyebabkan
kelebihan pemotongan PPh, maka penyelesaian pengembalian pajak dilakukan melalui
mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan
perpajakan yang berlaku (sampai dengan pengumuman ini terbit yaitu: Peraturan Menteri
Keuangan No. 187/PMK.03/2015) yang dilakukan oleh masing-masing pemegang saham
yang terdampak peraturan tersebut.

8. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas Dividen yang telah
dibayarkan kepada dan diterima oleh pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam
Penitipan Kolektif KSEI selain kondisi pada butir-butir di atas, diminta untuk
menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang
saham membuka rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak
mengeluarkan suart pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

Informasi pemberitahuan ini juga tersedia pada situs web Perseroan: ww.pudjiadiandsons.co.id

Jakarta, 24 Juni 2025

Direksi Perseroan

PT PUDJIADI AND SONS Tbk

Hotel Jayakarta Jl. Hayam Wuruk No.126 Jakarta 11180 Indonesia Tel.021 629 2500, 6494068 Fax. 021 639 9573, 6251762
Email : pnse@cbn.net.id