20250620_NPGF_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31897332_lamp1.pdf

c. Pemegang saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau
Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.

4. Para pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam bentuk warkat (script) pada Biro Administrasi
Efek yaitu PT Bima Registra (“BAE”), berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Pemegang saham diminta agar menghubungi BAE pada setiap hari kerja pukul 09.00 – 15.00 WIB,
dengan alamat kantor BAE di Satrio Tower, 9 th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan
Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Indonesia, Telp. (021) 25984818 dan E-mail:
dividen@bimaregistra.co.id, dengan menyerahkan:

i. Fotokopi bukti identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) dan memperlihatkan aslinya (bagi
pemegang saham perorangan);
ii. Surat Kuasa bermeterai cukup apabila diwakilkan kepada pihak lain, disertai fotokopi bukti identitas
diri pemberi dan penerima kuasa yang berlaku;
iii. Fotokopi Anggaran Dasar berikut perubahan-perubahannya (jika ada), akta pengangkatan Dewan
Komisaris dan Direksi yang terakhir atau pengurus yang berwenang mewakili badan hukum tersebut
serta fotokopi identitas diri yang berlaku dari Direksi/kuasanya atau pengurus yang berwenang untuk
bertindak mewakili badan hukum tersebut (bagi pemegang saham badan hukum).
iv. Memberitahukan nomor rekening Bank (atas nama pemegang saham).

b. BAE akan memberikan Surat Pemberitahuan Pembayaran Dividen (SPPD) kepada Pemegang Saham
yang melakukan klaim sebagai bukti bahwa dtelah diklaim.

c. Perseroan akan membagikan dividen kepada para pemegang saham melalui transfer bank setelah
mendapat konfirmasi dan validasi dari BAE.

5. Dividen yang akan dibagikan tersebut dikenakan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di
Indonesia.

6. Bagi para pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (“WPLN”) yang negaranya
mempunyai perjanjian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda atau Tax Treaty (“Tax Treaty”) dengan
Indonesia dan ingin pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang berlaku dalam Tax Treaty, agar
mengirimkan/menyerahkan Surat Keterangan Domisili (“SKD”) dalam bentuk:

a. Formulir Directorate General of Taxation (“DGT”) asli yang masih berlaku dan telah diisi dengan benar,
lengkap, ditandatangani, dan mendapatkan pengesahan dari Competent Authority atau pejabat yang
berwenang di negara setempat (pengesahan dapat digantikan dengan asli Certificate of Residence
(“CoR”) yang diterbitkan pejabat yang berwenang di negara setempat; atau

b. Tanda Terima SKD dari sistem Direktorat Jenderal Pajak (the Certificate of Domicile of Non-Resident
Taxpayer Receipt) dalam hal WPLN sudah pernah bertransaksi dengan Pemotong Pajak di Indonesia dan
sudah pernah memberikan asli formulir DGT sebagaimana dimaksud dalam butir 6.a. di atas kepada
Pemotong Pajak di Indonesia;

selambat-lambatnya pada tanggal yang ditentukan dalam pengumuman KSEI, kepada:

1) KSEI bagi para pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI (scriptless),
melalui Pemegang Rekening (Perusahaan Efek/Bank Kustodian) yang ditunjuk oleh pemegang saham;

2) BAE Perseroan bagi pemegang saham yang masih dalam bentuk warkat (script). Jika sampai dengan
tanggal tersebut formulir DGT dan/atau CoR asli atau Tanda Terima SKD belum diterima, maka akan
dikenakan pemotongan pajak dengan tarif pemotongan sebesar 20%.



7. Bagi para pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN), baik Orang Pribadi
maupun Badan, berlaku ketentuan sesuai dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.



Informasi pemberitahuan ini juga telah tersedia pada situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id)
dan situs web Perseroan (www.ptnpg.com) di tanggal yang sama dengan tanggal pemberitahuan.

Gresik, 18 Juni 2025

Corporate Secretary
PT. NUSA PALAPA GEMILANG, Tbk