20250619_AMAR_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31896844_lamp1.pdf

                                                                          PT. Bank Amar Indonesia Tbk
                                                                          Kantor Pusat RDTX Square
                                                                          RDTX Square Lt.11, Jl. Prof. DR.
                                                                          Satrio No.164, RT.4/RW.4, Karet
                                                                          Semanggi, Setiabudi, Kota Jakarta
                                                                          Selatan 12930
                                                                          Telp: (021) 3021-0700

   4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tersebut akan
      dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam
      negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas
      dividen yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen yang diterima oleh
      pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari
      objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik
      Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu
      sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak
      Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
      Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan
      menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
      Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
      menjadi Undang-Undang juncto Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan No.
      18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana
      disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak
      penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan PPh
      tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
      Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung
      Kemudahan Berusaha.
   5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya
      akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib
      memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara
      Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti
      rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman
      Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa
      adanya dokumen dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal
      26 sebesar 20%.
   6. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen yang telah
      dibayarkan kepada dan diterima oleh pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam
      penitipan kolektif KSEI selain kondisi pada butir-butir di atas, diminta untuk menyelesaikannya
      dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka
      rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Bank Amar Indonesia Tbk




Elsa Enda Dwita Purba
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:
 - Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Eksekutif Pasar Modal
 - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
 - PT Datindo Entrycom