20250611_WIKA_Laporan Informasi dan Fakta Material_31894339_lamp1.pdf

Nomor     : SE.01.00/A.CORSEC.00165/2025                                     11 Juni 2025

Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

              Perihal   : Keterbukaan Informasi Atas Jabatan Lowong Direktur
                          Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (”Perseroan”)

Dengan hormat,
Dalam     rangka   memenuhi     ketentuan    Peraturan    Otoritas    Jasa   Keuangan
Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
(“POJK 33/2014”), dengan ini kami sampaikan keterbukaan informasi dengan penjelasan
sebagai berikut:
1. Jenis Informasi
   Jabatan Lowong Direktur Keuangan Perseroan sehubungan dengan pengangkatan Bapak
   Adityo Kusumo sebagai Direktur Keuangan dan Investasi PT Mineral Industri Indonesia
   (Persero) .

2. Uraian Informasi
   Pada tanggal 11 Juni 2025, Perseroan menerima surat dari Bapak Adityo Kusumo selaku
   Direktur Keuangan perihal pemberitahuan pengangkatan sebagai Direktur PT Mineral
   Industri Indonesia (Persero), yang intinya Bapak Adityo Kusumo menyampaikan tidak dapat
   memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
   dikarenakan adanya larangan memangku rangkap jabatan sebagai Direksi pada Badan
   Usaha Milik Negara lain yaitu sebagai Direktur Keuangan dan Investasi
   PT Mineral Industri Indonesia (Persero) terhitung sejak tanggal 10 Juni 2025.

   Mempertimbangkan hal tersebut dan memperhatikan ketentuan Bab VI Pasal 67 ayat (1),
   (3) dan (5) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan
   Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 11 ayat (24) huruf f dan ayat
   (28) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yang pada intinya menyatakan Anggota Direksi
   Badan Usaha Milik Negara dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Direksi pada
   Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Lainnya.

3. Dampak kejadian informasi
   Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka saat ini posisi Direktur Keuangan menjadi
   jabatan lowong. Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (20) huruf b dan c Anggaran Dasar
   Perseroan, yang intinya menyatakan apabila suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu
   jabatan atau lebih anggota Direksi lowong, RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi
   jabatan lowong tersebut paling lambat 90 hari sejak terjadinya lowongan jabatan.



                                                                      Halaman 1 dari 2