Back to announcement
20250525_CASH_Laporan Informasi dan Fakta Material_31889011_lamp1.pdf
Other Text extracted CASHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 23
Page 1
KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN
PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA
dalam rangka memenuhi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
(“POJK 17/2020”) (“KETERBUKAAN INFORMASI”)
DISCLOSURE OF
INFORMATION RELATED
TO ADDITIONAL BUSINESS
ACTIVITIES
to comply with
the Financial Services Authority Regulation No.
17/POJK.04/2020 regarding Material Transaction and Change of
Business Activities (“POJK 17/2020”) (“DISCLOSURE”)
PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk
(“Perseroan”) / (“Company”)
Berkedudukan di Jakarta Pusat / Domiciled in Central Jakarta
Bidang Usaha / Line of Business:
Penyedia Jasa Pembayaran / Financial Service Provider
Kantor Pusat / Head Office:
Gedung Atria @Sudirman Lantai 23,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 33A
Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
https://www.cashlez.com/
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI
MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA
SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN
INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN
RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN
INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.
Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang
Saham Perseroan dan masyarakat sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha (sebagaimana
didefinisikan di bawah) dan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
17/POJK.4/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2025
Page 2
Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menambah
kegiatan usahanya dengan merujuk pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(“KBLI”) tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 tahun 2020
tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“Penambahan Kegiatan Usaha”).
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, rencana Penambahan Kegiatan Usaha tersebut perlu
mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Perseroan bermaksud
untuk meminta persetujuan tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2025 (“RUPST”).
II. URAIAN MENGENAI PERUSAHAAN / SUMMARY OF THE COMPANY
Riwayat Singkat
Perseroan adalah salah satu perusahaan penyedia jasa pembayaran di Indonesia yang didirikan
tahun 2015 berdasarkan Akta No. 1 Tanggal 12 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Notaris
Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh
status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Nomor AHU0001712.AH.01.01. Tahun 2015
tanggal 15 Januari 2015 dan terdaftar dalam Daftar Perusahaan Nomor AHU-0004087.
AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015.
Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir
sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
No. 50 tanggal 09 Januari 2025, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09- 0028823 tanggal 23
Januari 2025
(“Anggaran Dasar”).
Susunan Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur permodalan Perseroan per tanggal 31 Maret 2025 mengacu pada Akta Berita Acara
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 08 tanggal 05 Desember 2019, yang dibuat
dihadapan Notaris Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi
Jakarta Barat, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0102919.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 09
Desember 2019 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0237671.AH.01.11.TAHUN
2019 tanggal 09 Desember 2019 serta Akta Pernyataan Keputusan Direksi di Luar Rapat No.
60 tanggal 31 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H.,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-AH.01.03-0341621 tanggal 31 Mei 2021 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No.
AHU-0096092.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 31 Mei 2021.
Susunan pemegang saham per tanggal 31 Maret 2025 mengacu pada Akta Pernyataan
Keputusan Rapat No. 78 tanggal 19 September 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima
Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0059784 tanggal 28 September 2022 dan terdaftar
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0193536.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 September
2022 serta berdasarkan Laporan Bulanan yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku
Biro Administrasi Efek. Dengan tabel sebagai berikut:
Page 3
Keterangan Jumlah Saham Presentase
Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar 4.712.017.608 Rp56.544.211.296 100%
Modal Ditempatkan dan Disetor 1.431.112.517 Rp17.173.506.204 25%
Andri Wijono Sutiono 436.169.044 Rp5.234.028.528 30.4773%
Hasim Sutiono 380.168.351 Rp4.562.020.212 26.5643%
Masyarakat 614.788.122 Rp7.377.457.464 42.9584%
Jumlah Modal Ditempatkan dan 1.431.125.517 Rp17.173.506.204 25%
Disetor Penuh
Saham dalam Portepel 3.280.892.091 Rp39.370.705.092 75%
Page 4
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan per 17 April 2025 mengacu pada Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 50 tanggal 9 Januari 2015 yang dibuat
dihadapan Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0028823 tanggal 23 Januari 2025 dan terdaftar dalam
Daftar Perseroan No. AHU-0010384.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 23 Januari 2025 sebagai
berikut:
Direksi
Presiden Direktur : Willy Chandry
Direktur : Hendrik Adrianto
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Surya Aseanto Putra
Komisaris Independen : Niniek S. Rahardja
Kegiatan Usaha Perseroan
Perseroan menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mengacu pada Akta Pernyataan Keputusan
Rapat No. 178 tanggal 31 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H.,
M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana ditegaskan dalam Surat
Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-
0039361.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 Juni 2022 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan
No. AHU-0108434.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 10 Juni 2022, yang pada saat ini mencakup
kegiatan usaha sebagai berikut:
No. KBLI* Kegiatan Usaha Utama
1 63122 Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial
2 66411 Penyedia Jasa
Pembayaran (PJP)
3 62012 Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-
Commerce)
*) KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah panduan bagi pelaku usaha di
Indonesia untuk menentukan jenis kegiatan usaha yang akan dijalankan di Indonesia
Perseroan bermaksud untuk melakukan Penambahan Kegiatan Usaha, yaitu menambah
kegiatan usahanya saat ini dengan kegiatan usaha sebagai berikut:
No. KBLI Kegiatan Usaha
1 66413 Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran
2 58200 Penerbitan Piranti Lunak
3 47414 Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi
4 47793 Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya
Page 5
Ikhtisar Data Keuangan dan Rasio Keuangan Penting
Laporan studi kelayakan studi kelayakan adalah untuk periode 2020 sampai 2024 dengan
mengacu kepada laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata,
Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan opini wajar yang menjadi dasar penyusunan
laporan studi kelayakan.
Dengan nomor Laporan Audit Independen (LAI), tanggal LAI, opini audit dan nama Akuntan
Publik untuk laporan keuangan yang diaudit atas masing-masing periode sebagai berikut:
1. Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
dengan No. 00726/2.1133/AU.1/05/1929-2/1/III/2025 yang telah diaudit oleh KAP Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dan telah di tanda tangani pada
tanggal 27 Maret 2025 oleh Heri Setianto, S.E., CPA, dengan pendapat bahwa laporan
keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
2. Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 dengan No. 00608/2.1133/AU.1/05/1929-1/1/III/2024 yang telah diaudit oleh KAP
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dan telah di tanda tangani
pada tanggal 28 Maret 2024 oleh Heri Setianto, S.E., CPA, dengan pendapat bahwa laporan
keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
3. Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
dengan No. 00566/2.1133/AU.1/05/0121-1/1/III/2023 yang telah diaudit oleh KAP Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dan telah di tanda tangani pada
tanggal 30 Maret 2023 oleh Akhyadi Wadisono, CPA, dengan pendapat bahwa laporan
keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
4. Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021
dengan No. 00615/2.1133/AU.1/05/1601-2/1/III/2022 yang telah diaudit oleh KAP Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dan telah di tanda tangani pada
tanggal 28 Maret 2022 oleh Josef Surono, S.E., M.Ak., CPA , dengan pendapat bahwa
laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
5. Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
dengan No. 00339/2.1133/AU.1/05/1601-1/1/III/2021 yang telah diaudit oleh KAP Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dan telah di tanda tangani pada
tanggal 18 Maret 2021 oleh Josef Surono, S.E., M.Ak., CPA , dengan pendapat bahwa
laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
A) Laporan Posisi Keuangan
Uraian 2020 2021 2022 2023 2024
Aset Lancar 127.939 86.702 48.903 60.880 53.705
Aset Tidak Lancar 71.933 68.286 176.585 168.962 179.926
Total Aset 199.872 154.988 225.487 229.842 233.631
Liabilitas Jangka 82.654 48.151 38.128 72.653 56.443
Pendek
Liabilitas Jangka 4.358 1.693 2.811 2.290 56.058
Panjang
Total liabilitas 87.012 49.844 40.939 74.943 112.501
Total Liabilitas dan 199.872 154.988 225.487 229.842 233.631
Ekuitas
B) Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain
Description 2020 2021 2022 2023 2024
Pendapatan Usaha 84.320 140.851 128.980 194.879 138.344
Beban Pokok 52.309 103.965 99.095 178.748 119.335
Pendapatan
Beban umum dan 40.056 46.467 38.689 48.774 52.712
Administrasi
Page 6
Laba (Rugi) Usaha 32.011 36.886 29.885 16.132 19.009
Laba (Rugi) Bersih (7.130) (8.682) (9.809) (30.425) (34.802)
C) Laporan Arus Kas
URAIAN 2020 2021 2022 2023 2024
Arus Kas Aktivitas 17.926 (37.772) (4.419) (13.513) (27.219)
Operasi
Arus Kas Aktivitas (80.298) 9.949 (9.326) (2.178) (6.540)
Investasi
Arus Kas Aktivitas 79.789 (1.645) 9.802 18.590 35.501
Pendanaan
Kenaikan bersih kas dan 17.417 (29.467) (3.943) 2.900 1.741
setara kas
Kas dan setara kas awal 26.014 43.431 13.464 9.520 12.420
tahun
Kas dan Setara Kas 43.431 13.964 9.520 12.420 14.161
Akhir Tahun
Rasio Keuangan
Rasio keuangan penting yang terdampak dengan informasi satuan (presentase /x) pada masing-masing rasio
keuangan.
Descriptio 2020 2021 2022 2023 2024 Averag
n e
Likuidity
(X)
Rasio 1,55 1,80 1,28 0,84 0,95 1,28
Lancar
Rasio 1,39 1,56 1,00 0,72 0,84 1,10
Cepat
Solvability
(%)
Rasio 43,53 32,16 18,16 32,61 48,15 34,92%
utang % % % % %
terhadap
aset
Rasio 77,10 47,40 22,18 48,38 92,88 57,59%
Utang % % % % %
Terhadap
ekuitas
Profitabilit
y (%)
-3,57% -5,60% -4,35% - - -8,33%
13,24 14,90
ROA % %
-6,32% -8,26% -5,31% - - -
19,64 28,73 13,65%
ROE % %
III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI / SUMMARY OF APPRAISAL REPORT
Page 7
Ringkasan Studi Kelayakan berdasarkan Laporan No. FDI.JKT/0009/LAP/B/SK/IV/2025 tanggal
17 April 2025 untuk PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk yang Disusun oleh Kantor Jasa
Penilai Publik (KJPP) Ferdinand, Danar, Ichsan, dan Rekan (“FDI&R”).
Ferdinand Pardede, salah satu Penilai Publik klasifikasi penilaian bisnis yang tergabung dalam
FDI&R, telah memiliki izin No. B-1.09.00089 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan
terdaftar di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal (Penilai Bisnis) No.
STTD.PB-17/PJ-1/PM.02/2023. Beliau adalah anggota dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia.
1. Obyek Studi Kelayakan
Objek Studi Kelayakan ini berupa penambahan/ perubahan kegiatan usaha pada
perseroaan dengan penambahan 4 (empat) kegiatan usaha, dalam bidang Penyelenggara
Penunjang Sistem Pembayaran (KBLI 66413), Penerbitan Piranti Lunak (software) (KBLI
58200), Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi (KBLI 47414), Perdagangan Eceran
Mesin Lainnya dan Perlengkapannya (KBLI 47793).
2. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan laporan hasil analisis Studi Kelayakan atas Rencana
penambahan/ perubahan kegiatan usaha KBLI perusahaan, diperuntukan dalam
rangka memenuhi Otoritas Jasa Keuangan (“OJK’) terkait dengan peraturan
perusahaan public (terbuka), yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik
Indonesia No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan perubahan Kegiatan
Usaha.
3. Asumsi dan Kondisi Pembatas
Dalam penyusunan Laporan Studi Kelayakan, KJPP FDI&R menggunakan asumsi dan
kondisi pembatas sebagai berikut:
a. Laporan Studi Kelayakan ini bersifat non-disclaimer opinion.
b. Penilai Independen telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan
dalam proses Studi Kelayakan.
c. Dalam menyusun Laporan Studi Kelayakan ini, Penilai Independen mengandalkan
keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemberi tugas atau
data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya
yang kami anggap relevan.
d. Penilai Independen menggunakan proyeksi keuangan yang mencerminkan
kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan
pencapaiannya (fiduciary duty).
e. Penilai Independen bertanggung jawab atas pelaksanaan Studi Kelayakan.
f. Laporan Studi Kelayakan ini terbuka untuk publik.
g. Penilai Independen telah memperoleh informasi atas obyek Studi Kelayakan dari
pemberi tugas.
h. Penilai Independen bertanggung jawab atas Laporan Studi Kelayakan ini.
i. Analisis-analisis, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh penilai, serta Laporan Studi
Kelayakan telah disusun sesuai dengan POJK No. 35/POJK.04/2020 Tahun 2020
tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, SEOJK
No. 17/SEOJK.04/2020 dan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), serta ketentuan
Standar Penilaian Indonesia (SPI) (KEPI-SPI Edisi VII.2018).
j. KJPP FDI&R ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab
kami secara khusus hanya terbatas pada aspek Studi Kelayakan atas obyek
penugasan, di luar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada di
luar lingkup penugasan.
k. Laporan Studi Kelayakan ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas,
sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam Laporan Studi
Kelayakan dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan kami
tidak bertanggung jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain.
l. Studi Kelayakan ini dilakukan sesuai dengan asumsi pada tanggal penilaian,
sehingga pengguna Laporan Studi Kelayakan diminta untuk berhati-hati dalam
menentukan relevansi antara hasil dengan kebutuhannya (terkait penggunaan hasil
laporan).
Page 8
4. Metodologi Penilaian
Dalam penyusunan Laporan Studi Kelayakan, KJPP FDI&R telah melakukan analisis
dengan menggunakan pendekatan dan prosedur penilaian untuk transaksi yang diusulkan
berdasarkan aspek-aspek berikut:
a. Analisis Kelayakan Pasar
b. Analisis Kelayakan Teknis
c. Analisis Kelayakan Pola Bisnis
d. Analisis Model Manajemen
e. Analisis Kelayakan Keuangan
5. Analisis Studi Kelayakan
Analisis Kelayakan Pasar
Digitalisasi mendorong pertumbuhan E-Commerce di Indonesia, dengan transaksi
mencapai Rp1.100,87 triliun pada 2023, dan peran Payment Gateway semakin
penting untuk sistem pembayaran yang aman. Peningkatan infrastruktur digital dan
aplikasi keuangan mendorong pertumbuhan transaksi online, dengan E-Money
sebagai alat pembayaran dominan, sementara Perseroan berkomitmen untuk
mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui integrasi aspek
ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam operasional bisnisnya.
Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan tumbuh pesat, mencapai GMV USD90 miliar
pada 2024 dan USD200-300 miliar pada 2030, dengan E-Commerce sebagai
penyumbang terbesar, sementara industri payment gateway berkembang pesat,
menargetkan perusahaan besar, UMKM, dan masyarakat yang membutuhkan
pembayaran aman. Laporan e-Conomy SEA 2024 menunjukkan pertumbuhan
layanan keuangan digital, dengan pembayaran online, e-wallet, mobile banking,
dan QRIS semakin populer seiring dengan peningkatan pengguna internet dan e-
commerce.
Beberapa penyedia layanan payment gateway di Indonesia termasuk Finpay,
Midtrans, Doku, iPaymu, iPay88, Faspay, Xendit, Winpay, Prismalink, dan Duitku.
Masing-masing menawarkan berbagai solusi pembayaran seperti transfer bank, e-
wallet, kartu kredit, dan lainnya, serta bekerja sama dengan berbagai perusahaan
besar dan UMKM.
Perseroan memiliki rencana strategis yang sejalan dengan visi dan misi Perusahaan.
Proses distribusi dimulai dari supplier, disalurkan melalui partner dan end user/
merchant, dengan pendapatan yang diperoleh dari jasa yang diberikan, termasuk
layanan payment gateway melalui aplikasi Cashlezz, Electronic Data Capture
(EDC), dan produk jasa lainnya.
Analisis Kelayakan Teknis
Perseroan memiliki kapasitas dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan
penambahan 4(empat) kegiatan usaha yaitu dalam bidang Penyelenggara
Penunjang Sistem Pembayaran (KBLI 66413), Penerbitan Piranti Lunak (software) (KBLI
58200), Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi (KBLI 47414), Perdagangan
Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya (KBLI 47793).
Atas penambahan kegiatan usaha ini memerlukan peralatan teknologi, yang
berupa mesin POS Android dan produk teknologi Internet of Things (IoT). Sedangkan
proses layanan jasa yang dilakukan dapat terlihat dalam gambar berikut:
Page 9
Analisis Kelayakan Pola Bisnis
Keunggulan kompetitif yang dimiliki saat ini adalah Perseroan telah memperolah izin
dari Bank Indonesia sebagai penyedia payment gateway, pengalaman sejak 2015
dengan lebih dari 20.000 merchant, serta komitmen pada pelayanan maksimal
untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
Kemampuan pesaing untuk meniru produk tergolong sulit karena Perseroan tidak
hanya dapat menyediakan EDC, tetapi juga dapat menyediakan software.
Sedangkan kompetitor lain banyak yang hanya dapat menyediakan EDC tanpa
software.
Kemampuan dalam menciptkan nilai, dapat tercipta pada kemampuan Perseroan
untuk terus meningkatkan pendapatan melalui inovasi, strategi operasional yang
efisien, dan ekspansi yang berkelanjutan, sebagaimana tercermin dalam tren
pertumbuhan positif selama lima tahun terakhir.
Analisis Model Manajemen
Dalam menjalankan penambahan kegiatan usaha, Perseroan tidak melakukan
penambahan tenaga kerja tetapi menggunakan tenaga kerja yang dimiliki, dan
tidak memerlukan tenaga ahli yang professional. Sedangkan terkait dengan
kekayaan intelektual saat ini Perseroan telah memiliki sertifikat merek atas logo, serta
hak cipta atas beberapa program komputer, antara lain: Cashlez POS, Cashlez
Merchant Portal, Cashlez Android Line Adapter (CARLA), Cashlez Payment System,
Cashlez Link, Cashlez MPOS, dan Cashlez Payment Orchestrator.
Risiko-risiko yang berpotensi terjadi dalam menjalankan kegiatan usahanya, antara
lain adalah Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing, Risiko Suku Bunga, Risiko Kredit, Risiko
Likuiditas, Risiko Tidak Tercapainya Proyeksi, Risiko Berkurangnya Mitra yang
Menggunakan Produk Perseroan, Risiko Reputasi, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum.
Dalam menjalankan setiap bidang usaha Perseroan memiliki kapasitas manajemen
yang memiliki kompetensi dan berpengalaman sesuai bidangnya (key person).
Sistem organisasi dan Manajemen yang baik sangat diperlukan untuk mendukung
terciptanya suatu perusahaan yang sistematis dalam pengendalian internal
sehingga dapat membentuk perusahaan yang mapan dan untuk mencapai
tujuannya. Struktur organisasi dan Manajemen yang baik sangat erat hubungannya
dengan koordinasi kerja yang terpadu dan terarah.
Analisis Kelayakan Keuangan
Dalam rencana perubahan kegiatan usaha, Perseroan akan menambah 4(empat)
kegiatan usaha yaitu dalam bidang Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran
(KBLI 66413), Penerbitan Piranti Lunak (software) (KBLI 58200), Perdagangan Eceran
Alat Telekomunikasi (KBLI 47414), Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan
Perlengkapannya (KBLI 47793) membutuhkan biaya investasi terkait sebesar Rp
3.000.000.000, dengan pembiayaan berasal dari kas Perseroan.
Biaya operasional atas rencana perubahan kegiatan usaha terdiri dari beban pokok
penjualan dan biaya/beban lain.
Berikut adalah analisis titik impas atas rencana perubahan kegiatan usaha selama
periode proyeksi:
Uraian 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Pendapatan 1.853.694.952 7.414.779.808 7.414.779.808 7.414.779.808 7.414.779.808 7.414.779.808
Biaya Tetap 250.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Biaya Variabel 1.390.212.671 5.560.850.686 5.560.850.686 5.560.850.686 5.560.850.686 5.560.850.686
Break Event Point 999.873.690 1.999.747.379 1.999.747.379 1.999.747.379 1.999.747.379 1.999.747.379
Page 10
Dalam melakukan analisis kelayakan keuangan digunakan analisis Present Value
(“NPV”), Internal Rate of Return (“IRR”), Profitability Index (“PI”), dan Payback
Periode dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 1. NPV, IRR, PI, Payback periode
Keterangan Indikator Satuan Hasil Analisa
Net Present Value NPV > 0 Rp 3.262.850.450
IRR IRR > DR % 26,12%
Profitability Index PI > 0 x 1,11
Payback Period Tahun 5,0
6. Kesimpulan
Dengan mempertimbangkan analisis Studi Kelayakan yang dilakukan meliputi
analisis Kelayakan Pasar, analisis Kelayakan Teknis, analisis Kelayakan Pola Bisnis,
analisis Kelayakan Model Manajemen dan analisis Keuangan serta semua asumsi-
asunsi dapat terpenuhi, maka kami berpendapat bahwa rencana Perseroan dalam
rangka Perubahan kegiatan usaha berupa penambahan 4 (empat) kegiatan
usaha, dalam bidang Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran (KBLI 66413),
Penerbitan Piranti Lunak (software) (KBLI 58200), Perdagangan Eceran Alat
Telekomunikasi (KBLI 47414), Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan
Perlengkapannya (KBLI 47793) adalah LAYAK.
IV. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN
KEGIATAN USAHA/AVAILABILITY OF EXPERTS IN CONNECTION WITH THE
ADDITIONAL BUSINESS ACTIVITIES PLAN
Dalam menjalankan penambahan kegiatan usaha, perseroan tidak melakukan penambahan tenaga kerja
tetapi menggunakan tenaga kerja yang dimiliki, dan tidak memerlukan tenaga ahli yang profesional,
namun kemungkinan penambahan pegawai akan disesuaikan dengan kebutuhan di masa depan. Dengan
Rincian tenaga kerja saat ini
Level Jumlah
Directorate Corporate Secretary & Corporate Communication 3 Orang
Directorate Finance Accounting &Tax 11 Orang
Directorate Governance, Risk & Compliance 8 Orang
Directorate Operations & Support 9 Orang
Directorate Human Relation & General Affair 7 Orang
Directorate Business 14 Orang
Directorate Information Technology 28 Orang
Internal Audit 1 Orang
V. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN
KEGIATAN USAHA / EXPLANATION, CONSIDERATIONS AND REASONS FOR
THEADDITIONAL BUSINESS ACTIVITIES
Dalam melakukan rencana penambahan kegiatan usaha, Perseroan mengharapkan bahwa
kegiatan usaha tersebut akan membantu meningkatkan kinerja pendapatan dan keuntungan bagi
Page 11
Perseroan. Perseroan akan melihat peluang-peluang usaha dan potensi dari rencana penambahan
kegiatan usaha yang akan ditambahkan tersebut.
Selain itu, rencana penambahan kegiatan usaha diharapkan dapat memberikan dampak yang
positif bagi kelangsungan usaha Perseroan, pertumbuhan jangka panjang dan tentunya akan
berdampak secara langsung terhadap kondisi keuangan Perseroan. Dengan adanya penambahan
kegiatan usaha ini, pendapatan usaha Perseroan akan mengalami peningkatan dan diharapkan
ekuitas Perseroan semakin membaik di tahun-tahun mendatang. Hal ini diharapkan pula dapat
memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham Perseroan.
Kemudian penambahan KBLI baru dapat membuat Perseroan mendapatkan pendapatan
pendapatan tambahan dari pembelian/penyewaan device langsung dari partner. Selain itu dapat
menunjang penambahan pendapatan untuk software pembayaran (bisnis saat ini) dengan
penyediaan device dan software bagi klien.
VI. PENJELASAN TENTANG PENGARUH PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA
PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN / EXPLANATION ON THE IMPACTE OF THE
ADDITIONAL BUSINESS ACTIVITIES ON THE FINANCIAL CONDITION OF THE
COMPANY
Secara operasional, kegiatan usaha baru akan mendorong efisiensi dan memperluas layanan
Perseroan ke segmen digital. Dari sisi keuangan, diharapkan terjadi peningkatan pendapatan
secara bertahap dari lini usaha baru tersebut, meskipun akan ada peningkatan belanja modal di
tahap awal yang telah diperhitungkan dalam rencana keuangan Perseroan.
VII. INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPS / INFORMATION ON THE AGMS
Perseroan akan menyelenggarakan RUPST 2025 untuk antara lain memperoleh persetujuan atas
rencana Penambahan Kegiatan Usaha. RUPST tersebut akan diselenggarakan oleh Perseroan
pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 bertempat di Gedung Atria @Sudirman Lantai 5, Jalan
Jenderal Sudirman Kav. 33A, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta
Pusat 10220 pukul 10.00 WIB. Adapun mata acara RUPST sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan
pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.
2. Pengesahan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan benefit lainnya) untuk
Tahun Buku 2025 serta Tantiem/Bonus untuk Tahun Buku 2024 bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan.
4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
dalam mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
5. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan.
6. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait tugas dan wewenang Direksi
Perseroan.
7. Persetujuan penambahan izin kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar Perseroan
dengan ketentuan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
8. Persetujuan atas penetapan pemegang saham pengendali Perseroan.
9. Persetujuan untuk memperpanjang pendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak
substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penerbitan saham dan penyesuaian
modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Page 12
No.14/POJK.04/2019 Dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan
Karyawan (Management and Employee Stock Option) yang telah disetujui oleh Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2024.
Merujuk pada ketentuan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa No. 52 tanggal 21 Desember 2020, yang dibuat dihadapan Antonius Wahono
Prawirodirdjo, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang telah diterima dan dicatat
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0034567 tanggal 20 Januari 2021 dan terdaftar dalam
Daftar Perseroan No. AHU-0011143.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 20 Januari 2021.
Adapun ketentuan kuorum pertama, kedua, dan ketiga sebagai berikut:
1. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling
kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan
RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah saham
dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dalam
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang sah ditetapkan oleh OJK atas permohonan
Perseroan.
Kemudian ketentuan pemegang saham yang berhak mengikuti RUPST adalah pemegang saham
yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
pemanggilan RUPS. RUPST dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2025 yang diumumkan pada
tanggal 21 April 2025 dan pemanggilan RUPS dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025.
VIII. INFORMASI TAMBAHAN / ADDITIONAL INFORMATION
Apabila para pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi
Perseroan pada jam kerja Perseroan melalui detail sebagaimana tersebut di bawah ini:
PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk
Gedung Atria @Sudirman
Lantai 5,
Jalan Jenderal Sudirman Kav.
33A
Kelurahan Karet Tengsin,
Kecamatan Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
E-mail: corsec@cashlez.com
U.p.: Corporate Secretary
Hormat kami,
Direksi Perseroan
21 April 2025
Page 13
KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN
DENGAN
PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA
dalam rangka memenuhi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
17/POJK.04/2020
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha (“POJK 17/2020”) (“KETERBUKAAN
INFORMASI”)
DISCLOSURE OF
PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk
(“Perseroan”) / (“Company”)
Berkedudukan di Jakarta Pusat / Domiciled in Central Jakarta
Bidang Usaha / Line of Business:
Jasa Finansial Teknologi / Financial Technology Services
Kantor Pusat / Head Office:
Gedung Atria @Sudirman Lantai 23,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 33A
Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
https://www.cashlez.com/
THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY
ARE RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OF ALL MATERIAL INFORMATION SET
OUT IN THIS DISCLOSURE, AND AFTER CAREFULLY REVIEWING THE AVAILABLE
INFORMATION (AS DEFINED IN THIS DISCLOSURE), IT IS HEREBY CONFIRMED
THAT TO THE BEST OF THEIR KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING, ALL MATERIAL
INFORMATION HAS BEEN DISCLOSED IN THIS DISCLOSURE AND SUCH
INFORMATION IS NOT MISLEADING.
This Disclosure of Information to Shareholders is prepared and addressed to the Shareholders of the
Company and the public in connection with the Change in Business Activities (as defined below) and
in order to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No.
17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.
This Disclosure is issued in Jakarta on April 21st, 2025
Page 14
PENDAHULUAN / FOREWORD
This Disclosure is made with regards to the plan of the Company to add its business activities with
reference to the 2020 Indonesian Standard Business Field Classification (“KBLI”) as stipulated in the
Central Statistics Agency Regulation No. 2 of 2020 on the Indonesian Standard Industrial Classification
(“Additional Business Activities”).
Pursuant to the applicable regulations, the Proposed Additional Business Activities requires the
approval of the General Meeting of the Shareholders of the Company. The Company intends to seek
said approval at the Company's Annual General Meeting of Shareholders, which is planned to be held
on May 28th, 2025 (“AGMS”).
II. URAIAN MENGENAI PERSEROAN / BRIEF DESCRIPTION ON THE COMPANY
The Company is one of the payment service providers in Indonesia, established in 2015 pursuant to
Deed No. 1 dated January 12th, 2015, issued by Notary Novita Puspitarini, S.H., a Notary in the
Administrative City of South Jakarta. The Company has obtained legal entity status from the Minister
of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stipulated in Decree Number AHU-
0001712.AH.01.01.Tahun 2015 dated January 15th, 2015, and is registered in the Company Register
under Number AHU-0004087.AH.01.11.Tahun 2015 dated January 15th, 2015.
The Company’s Articles of Association have undergone several amendments. The most recent
amendment is as stated in the Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders of the Company
No. 50 dated January 9th, 2025, drawn up before Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta. This
amendment has been accepted and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry
of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under No. AHU-AH.01.09-0028823 dated
January 23rd, 2025 (“Articles of Association”).
Capital Structure and Shareholding Composition
Refers to the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 08 dated December 5,
2019, drawn up before Notary Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of
West Jakarta, as affirmed in the Decree of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia
No. AHU-0102919.AH.01.02.TAHUN 2019 dated December 9, 2019, and registered in the Company Register
No. AHU-0237671.AH.01.11.TAHUN 2019 dated December 9, 2019, as well as the Deed of Statement of the
Board of Directors’ Resolution Outside Meeting No. 60 dated May 31, 2021, drawn up before Notary Antonius
Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notary in the Administrative City of North Jakarta, which has been received and
recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia No. AHU-AH.01.03-0341621 dated May 31, 2021, and registered in the Company Register No. AHU-
0096092.AH.01.11.TAHUN 2021 dated May 31, 2021.
Shareholding Composition as of March 31, 2025 refers to the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 78
dated September 19, 2022, drawn up before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative
City of South Jakarta, which has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the
Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.09-0059784 dated September
28, 2022, and registered in the Company Register No. AHU-0193536.AH.01.11.TAHUN 2022 dated September
28, 2022, as well as based on the Monthly Report issued by PT Sinartama Gunita as the Share Registrar. With the
following table:
Page 15
Description Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) Presentase
Authorized Capital 4.712.017.608 Rp56.544.211.296 100%
Issued and Paid-up Capital 1.431.112.517 Rp17.173.506.204 25%
Andri Wijono Sutiono 436.169.044 Rp5.234.028.528 30.4773%
Hasim Sutiono 380.168.351 Rp4.562.020.212 26.5643%
Public 614.788.122 Rp7.377.457.464 42.9584%
Total Issued and Fully Paid-up Capital 1.431.125.517 Rp17.173.506.204 25%
Shares in Portfolio 3.280.892.091 Rp39.370.705.092 75%
Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company
The composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as of April 17, 2025,
refers to the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 50 dated January 9, 2015,
made before Notary Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta, which has been received and recorded in the
Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under
No. AHU-AH.01.09-0028823 dated January 23, 2025, and registered in the Company Register under No. AHU-
0010384.AH.01.11.TAHUN 2025 dated January 23, 2025, as follows:
Board of Directors
President Director : Willy Chandry
Director : Hendrik Adrianto
Board of Commissioners
President Commissioner : Surya Aseanto Putra
Independent Commisioner : Niniek S. Rahardja
Kegiatan Usaha Perseroan
The Company conducts its business activities as referred to in Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 178
dated May 31, 2022, drawn up before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of
Page 16
South Jakarta, as affirmed in the Decree of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia
No. AHU-0039361.AH.01.02.TAHUN 2022 dated June 10, 2022 and registered in the Company Register No.
AHU-0108434.AH.01.11.TAHUN 2022 dated June 10, 2022, which currently covers the following business
activities:
No. KBLI* Main Business Activities
1 63122 Commercial Web Portals and/or Digital Platforms
2 66411 Payment Service Provider
3 62012 E-Commerce Application Development Activities
*) KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah panduan bagi pelaku usaha di
Indonesia untuk menentukan jenis kegiatan usaha yang akan dijalankan di Indonesia
The Company intends to expand its Business Activities, by adding to its current business activities with the
following new business activities:
No. KBLI Business Activities
1 66413 Payment System Supporting Services
2 58200 Software Publishing
3 47414 Retail Trade of Telecommunication Equipment
4 47793 Retail Trade of Other Machinery and Equipment
Summary of Financial Data and Key Financial Ratios
The feasibility study report covers the period from 2020 to 2024, based on the Company's financial statements
for the year ended December 31, 2024, which were audited by the Public Accounting Firm (KAP) Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Partners, with an unqualified opinion serving as the basis
for the preparation of this feasibility study report.
The Independent Audit Report (IAR) numbers, IAR dates, audit opinions, and names of the Certified Public
Accountants (CPAs) who audited the financial statements for each period are as follows:
1. The Company's Financial Statements for the period ended December 31, 2024, with IAR No.
00726/2.1133/AU.1/05/1929-2/1/III/2025, audited by KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Palilingan & Partners and signed on March 27, 2025, by Heri Setianto, S.E., CPA, with the opinion that the
financial statements present fairly, in all material respects.
2. The Company's Financial Statements for the period ended December 31, 2023, with IAR No.
00608/2.1133/AU.1/05/1929-1/1/III/2024, audited by KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Palilingan & Partners and signed on March 28, 2024, by Heri Setianto, S.E., CPA, with the opinion that the
financial statements present fairly, in all material respects.
3. The Company's Financial Statements for the period ended December 31, 2022, with IAR No.
00566/2.1133/AU.1/05/0121-1/1/III/2023, audited by KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Palilingan & Partners and signed on March 30, 2023, by Akhyadi Wadisono, CPA, with the opinion that
the financial statements present fairly, in all material respects.
4. The Company's Financial Statements for the period ended December 31, 2021, with IAR No.
00615/2.1133/AU.1/05/1601-2/1/III/2022, audited by KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Palilingan & Partners and signed on March 28, 2022, by Josef Surono, S.E., M.Ak., CPA, with the opinion
that the financial statements present fairly, in all material respects.
5. The Company's Financial Statements for the period ended December 31, 2020, with IAR No.
00339/2.1133/AU.1/05/1601-1/1/III/2021, audited by KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Palilingan & Partners and signed on March 18, 2021, by Josef Surono, S.E., M.Ak., CPA, with the opinion
that the financial statements present fairly, in all material respects.
1. Statement of Financial Position
Page 17
Description 2020 2021 2022 2023 2024
Current Assets 127.939 86.702 48.903 60.880 53.705
Non-Current Assets 71.933 68.286 176.585 168.962 179.926
Total Assets 199.872 154.988 225.487 229.842 233.631
Current Liabilities 82.654 48.151 38.128 72.653 56.443
Non-Current 4.358 1.693 2.811 2.290 56.058
Liabilities
Total Liabilities 87.012 49.844 40.939 74.943 112.501
Total Liabilities 199.872 154.988 225.487 229.842 233.631
and Equity
2. Lain Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Description 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 84.320 140.851 128.980 194.879 138.344
Cost of Revenue 52.309 103.965 99.095 178.748 119.335
General and 40.056 46.467 38.689 48.774 52.712
Administrative
Expenses
Operating Profit 32.011 36.886 29.885 16.132 19.009
(Loss)
Net Profit (Loss) (7.130) (8.682) (9.809) (30.425) (34.802)
3. Cash Flow Statement
Description 2020 2021 2022 2023 2024
Cash Flows from 17.926 (37.772) (4.419) (13.513) (27.219)
Operating Activities
Cash Flows from (80.298) 9.949 (9.326) (2.178) (6.540)
Investing Activities
Cash Flows from 79.789 (1.645) 9.802 18.590 35.501
Financing Activities
Net Increase in Cash and 17.417 (29.467) (3.943) 2.900 1.741
Cash Equivalents
Cash and Cash 26.014 43.431 13.464 9.520 12.420
Equivalents at Beginning
of Year
Cash and Cash 43.431 13.964 9.520 12.420 14.161
Equivalents at End of
Year
Financial Ratios
Key financial ratios impacted, with unit information (percentage / x) for each financial ratio:
Description 2020 2021 2022 2023 2024 Average
Likquidity
(X)
Current 1,55 1,80 1,28 0,84 0,95 1,28
Ratio
Quick Ratio 1,39 1,56 1,00 0,72 0,84 1,10
Solvency
(%)
Debt to 43,53% 32,16% 18,16% 32,61% 48,15% 34,92%
Asset Ratio
Debt to 77,10% 47,40% 22,18% 48,38% 92,88% 57,59%
Equity Ratio
Page 18
Profitability
(%)
-3,57% -5,60% -4,35% - - -8,33%
ROA 13,24% 14,90%
-6,32% -8,26% -5,31% - - -
ROE 19,64% 28,73% 13,65%
III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI / SUMMARY OF APPRAISAL REPORT
Summary of the Feasibility Study Based on Report No. FDI.JKT/0009/LAP/B/SK/IV/2025 dated April 17, 2025, for PT
Cashlez Worldwide Indonesia Tbk Prepared by Public Appraisal Service Office (KJPP) Ferdinand, Danar, Ichsan, and
Partners (“FDI&R”)
Prepared by:
Ferdinand Pardede, a public appraiser with a business valuation classification at FDI&R, licensed under No. B-1.09.00089
from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia and registered with OJK (Financial Services Authority) under
Registration Certificate No. STTD.PB-17/PJ-1/PM.02/2023. He is also a member of the Indonesian Society of Appraisers.
1. Feasibility Study Object
The object of this Feasibility Study is the addition/modification of business activities of the company through the
inclusion of 4 (four) new business lines Payment System Support Services (KBLI 66413) Software Publishing (KBLI
58200) Retail Trade of Telecommunication Equipment (KBLI 47414) Retail Trade of Other Machinery and Equipment
(KBLI 47793)
2. Purpose and Objective
The purpose of this Feasibility Study is to support the company’s plan to change/add business activities as required
under OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Changes in Business Activities for
public companies.
3. Assumptions and Limitations
In preparing the Feasibility Study Report, KJPP FDI&R applied the following assumptions and limitations:
a. The Feasibility Study Report is prepared under a non-disclaimer opinion basis.
b. The Independent Appraiser has conducted a review of the documents used during the Feasibility Study
process.
c. In preparing this report, the Independent Appraiser relied on the accuracy and completeness of information
provided by the client, as well as publicly available data and other information deemed relevant.
d. The Independent Appraiser used financial projections that reflect the reasonableness of projections
prepared by management, along with their ability to achieve them (fiduciary duty).
e. The Independent Appraiser is responsible for carrying out the Feasibility Study.
f. This Feasibility Study Report is open to the public.
g. The Independent Appraiser has obtained relevant information about the object of the study from the
client.
h. The Independent Appraiser is responsible for the content of this Feasibility Study Report.
i. The analyses, opinions, and conclusions prepared by the appraiser, as well as this report, have been
compiled in accordance with OJK Regulation No. 35/POJK.04/2020 on Business Valuation and
Report Presentation in the Capital Market, SEOJK No. 17/SEOJK.04/2020, the Indonesian Appraiser
Code of Ethics (KEPI), and Indonesian Valuation Standards (SPI), Edition VII.2018.
j. KJPP FDI&R emphasizes that the results of this assessment and its responsibilities are strictly limited to
the feasibility aspects of the assigned object and do not include tax or legal aspects, which fall outside the
scope of the assignment.
k. This Feasibility Study Report is prepared specifically for the client in line with the stated objectives and
may not be used for any other purpose; the firm is not responsible for any misuse.
l. The Feasibility Study is conducted based on assumptions as of the valuation date, and users of the report
are advised to carefully consider the relevance of the findings to their needs (especially regarding the use
of the results).
Page 19
4. Valuation Methodology
In preparing the Feasibility Study Report, KJPP FDI&R conducted analyses using assessment approaches and
procedures for the proposed transaction based on the following aspects:
a. Market Feasibility Analysis
b. Technical Feasibility Analysis
c. Business Model Feasibility Analysis
d. Management Model Analysis
e. Financial Feasibility Analysis
5. Feasibility Analysis
Market Feasibility Analysis
The digitalization trend is driving the growth of e-commerce in Indonesia, with total transactions reaching IDR 1,100.87
trillion in 2023. In this context, Payment Gateway services play an increasingly important role in ensuring secure payment
systems. Improvements in digital infrastructure and financial applications are supporting the surge in online transactions,
with E-Money emerging as the dominant payment method. The Company is committed to supporting sustainable economic
development by integrating economic, social, and environmental aspects into its business operations.
Indonesia's digital economy is projected to grow rapidly, with a Gross Merchandise Value (GMV) of USD 90 billion in
2024, and further rising to USD 200–300 billion by 2030, with e-commerce as the largest contributor. Meanwhile, the
payment gateway industry is expanding rapidly, targeting large corporations, MSMEs (Micro, Small and Medium
Enterprises), and the general public in need of secure payment solutions. The e-Conomy SEA 2024 report highlights the
ongoing growth of digital financial services, including the increasing popularity of online payments, e-wallets, mobile
banking, and QRIS, aligned with rising internet and e-commerce usage.
Several payment gateway service providers in Indonesia include Finpay, Midtrans, Doku, iPaymu, iPay88, Faspay, Xendit,
Winpay, Prismalink, and Duitku. Each provider offers various payment solutions such as bank transfers, e-wallets, credit
card payments, and others, collaborating with both large companies and MSMEs.
The Company has a strategic plan aligned with its vision and mission. Its distribution process begins with suppliers, flows
through partners, and reaches end users or merchants. The Company generates revenue from the services provided,
including payment gateway services via the Cashlezz application, Electronic Data Capture (EDC) devices, and other
service products.
Technical Feasibility Analysis
The Company has the capacity to carry out business activities in accordance with the addition of four (4) business activities,
namely in the field of Payment System Supporting Services (KBLI 66413), Software Publishing (KBLI 58200), Retail
Trade of Telecommunication Equipment (KBLI 47414), Retail Trade of Other Machinery and Equipment (KBLI 47793).
The addition of these business activities requires technological equipment, in the form of Android POS machines and
Internet of Things (IoT) technology products. Meanwhile, the service process carried out can be seen in the following
diagram:
Business Model Feasibility Analysis
The Company’s current competitive advantages include having obtained a license from Bank Indonesia as a payment
gateway provider, experience since 2015 with more than 20,000 merchants, and a strong commitment to providing optimal
services to meet customer needs.
The competitors’ ability to replicate the Company’s product is considered difficult, as the Company is capable of providing
not only EDC machines but also software solutions. In contrast, many other competitors can only provide EDC machines
without accompanying software.
The Company’s value creation capability is reflected in its ability to continuously increase revenue through innovation,
efficient operational strategies, and sustainable expansion, as evidenced by a positive growth trend over the past five years.
Management Model Analysis
In implementing the addition of new business activities, the Company does not require additional labor but utilizes its
existing workforce and does not require professional experts. Regarding intellectual property, the Company currently holds
Page 20
trademark certificates for its logo and copyrights for several computer programs, including: Cashlez POS, Cashlez
Merchant Portal, Cashlez Android Line Adapter (CARLA), Cashlez Payment System, Cashlez Link, Cashlez MPOS, and
Cashlez Payment Orchestrator.
Potential risks in conducting its business activities include Foreign Exchange Rate Risk, Interest Rate Risk, Credit Risk,
Liquidity Risk, Projection Shortfall Risk, Risk of Decrease in Partners Using the Company’s Products, Reputation Risk,
Compliance Risk, and Legal Risk. In carrying out each line of business, the Company has a management team with the
competence and experience in their respective fields (key persons).
A sound organizational and management system is crucial to support the creation of a systematic company with effective
internal control, thus enabling the development of a well-established company and the achievement of its goals. A good
organizational and management structure is closely related to integrated and directed work coordination.
Financial Feasibility Analysis
As part of its plan to expand business activities, the Company intends to add four (4) new business lines, namely in the
fields of Payment System Supporting Services (KBLI 66413), Software Publishing (KBLI 58200), Retail Trade of
Telecommunication Equipment (KBLI 47414), and Retail Trade of Other Machinery and Equipment (KBLI 47793),
requiring a related investment of IDR 3,000,000,000, financed from the Company’s cash reserves.
Operational costs related to the business expansion plan consist of cost of goods sold and other costs/expenses.
The following is a break-even point (BEP) analysis of the business expansion plan over the projected period:
Description 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Revenue 1.853.694.952 7.414.779.808 7.414.779.808 7.414.779.808 7.414.779.808 7.414.779.808
Fixed Costs 250.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
Variable
Costs 1.390.212.671 5.560.850.686 5.560.850.686 5.560.850.686 5.560.850.686 5.560.850.686
Break-Even
Point 999.873.690 1.999.747.379 1.999.747.379 1.999.747.379 1.999.747.379 1.999.747.379
In conducting the financial feasibility analysis, the following methods were used: Net Present Value (“NPV”), Internal
Rate of Return (“IRR”), Profitability Index (“PI”), and Payback Period, with the results as follows:
Table 1. NPV, IRR, PI, Payback period
Description Indicator Unit Analysis Result
Net Present Value NPV > 0 Rp 3.262.850.450
IRR IRR > DR % 26,12%
Profitability Index PI > 0 x 1,11
Payback Period Tahun 5,0
6. Conclusion
Taking into account the results of the Feasibility Study analysis, which includes Market Feasibility Analysis, Technical
Feasibility Analysis, Business Model Feasibility Analysis, Management Model Feasibility Analysis, and Financial
Analysis, as well as the assumption that all assumptions are met, we are of the opinion that the Company’s plan to change
its line of business by adding four (4) new business activities—namely in the fields of Supporting Payment System
Provider (KBLI 66413), Software Publishing (KBLI 58200), Retail Trade of Telecommunication Equipment (KBLI
47414), and Retail Trade of Other Machinery and Equipment (KBLI 47793) is FEASIBLE.
Page 21
IV. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN
KEGIATAN USAHA/AVAILABILITY OF EXPERTS IN CONNECTION WITH THE
ADDITIONAL BUSINESS ACTIVITIES PLAN
In carrying out the expansion of business activities, the Company does not add new employees but utilizes its existing
workforce, and does not require professional experts; however, the possibility of hiring additional staff will be adjusted
according to future needs. The current workforce details are as follows
Level Jumlah
Directorate Corporate Secretary & Corporate Communication 3 Orang
Directorate Finance Accounting &Tax 11 Orang
Directorate Governance, Risk & Compliance 8 Orang
Directorate Operations & Support 9 Orang
Directorate Human Relation & General Affair 7 Orang
Directorate Business 14 Orang
Directorate Information Technology 28 Orang
Internal Audit 1 Orang
V. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN
KEGIATAN USAHA / EXPLANATION, CONSIDERATIONS AND REASONS FOR
THEADDITIONAL BUSINESS ACTIVITIES
In executing its plan to expand business activities, the Company expects that the new business activities will help improve
the Company’s revenue performance and profitability. The Company will explore business opportunities and the potential of
the planned additional business activities.
Furthermore, the planned expansion is expected to have a positive impact on the Company’s business sustainability, long-
term growth, and ultimately will directly affect the Company’s financial condition. With this expansion, the Company’s
revenue is expected to increase, and the Company’s equity is anticipated to improve in the coming years. This is also
expected to add value for the Company’s shareholders.
The addition of new KBLI codes will also enable the Company to earn additional income from the sale/rental of devices
directly from partners. In addition, it can support increased revenue from the current payment software business through the
provision of devices and software for clients.
VI. PENJELASAN TENTANG PENGARUH PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA
PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN / EXPLANATION ON THE IMPACTE OF THE
ADDITIONAL BUSINESS ACTIVITIES ON THE FINANCIAL CONDITION OF THE
COMPANY
Operationally, the new business activities will drive efficiency and expand the Company’s services into
the digital segment. From a financial perspective, a gradual increase in revenue is expected from the new
business lines, although there will be an initial increase in capital expenditure, which has been accounted
for in the Company’s financial plan.
VII. INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPS / INFORMATION ON THE AGMS
The Company will convene its 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) to, among
others, obtain approval for the plan to Add Business Activities. The AGMS will be held by the Company
on Wednesday, May 28, 2025, at Atria @Sudirman Building, 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav.
33A, Karet Tengsin Subdistrict, Tanah Abang District, Central Jakarta 10220, at 10:00 AM WIB. The
agenda of the AGMS is as follows:
Page 22
1. Approval of the Annual Report and ratification of the Company's Consolidated Financial Statements,
approval of the Board of Commissioners’ supervisory report for the fiscal year ending December 31,
2024, along with full discharge and release from responsibility (acquit et de charge) to the members
of the Board of Directors for the management of the Company and the Board of Commissioners for
their supervisory actions during the 2024 Fiscal Year.
2. Ratification of the Company’s net profit/loss for Fiscal Year 2024.
3. Determination of Remuneration (salaries/honorariums, facilities, allowances, and other benefits) for
Fiscal Year 2025 as well as Tantiem/Bonus for Fiscal Year 2024 for members of the Board of Directors
and Board of Commissioners.
4. Granting authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the
Company’s Financial Statements for Fiscal Year 2025.
5. Approval of changes to the composition of the Company’s Board of Directors.
6. Approval of amendments to the Company’s Articles of Association related to the duties and authorities
of the Board of Directors.
7. Approval of the addition of the Company’s business activities in the Company’s Articles of
Association pursuant to Central Bureau of Statistics Regulation No. 2 of 2020 on the Indonesian
Standard Classification of Business Fields (KBLI).
8. Approval of the determination of the Company’s controlling shareholder.
9. Approval to extend the delegation and granting of authority with substitution rights to the Company’s
Board of Commissioners for the issuance of shares and adjustments to the issued and paid-up capital
in the Company in connection with the Capital Increase Without Pre-emptive Rights as referred to in
Regulation No.14/POJK.04/2019 for the Management and Employee Stock Ownership Program
(MESOP) which was approved by the Company’s General Meeting of Shareholders on May 31, 2024.
This refers to the provisions of the Deed of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 52 dated
December 21, 2020, drawn up before Antonius Wahono Prawirodirdjo, S.H., Notary in the North Jakarta
Administrative City, which has been received and recorded in the Legal Entity Administration System
of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under No. AHU-AH.01.03-
0034567 dated January 20, 2021 and registered in the Company Register No. AHU-
0011143.AH.01.11.TAHUN 2021 dated January 20, 2021. The quorum provisions for the first, second,
and third meetings are as follows:
1. The GMS may be held if attended by shareholders representing at least 2/3 (two-thirds) of the total
shares with valid voting rights, and decisions shall be valid if approved by more than 2/3 (two-thirds)
of the total shares with valid voting rights present at the GMS.
2. If the attendance quorum is not met, a second GMS may be held under the provision that the second
GMS is valid and entitled to make decisions if attended by shareholders representing at least 3/5 (three-
fifths) of the total shares with valid voting rights, and decisions at the second GMS shall be valid if
approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights present at the GMS.
3. If the attendance quorum for the second GMS as mentioned above is not met, a third GMS may be
held under the provision that the third GMS is valid and entitled to make decisions if attended by
shareholders with valid voting rights under attendance and decision-making quorums set by the
Financial Services Authority (OJK) upon request of the Company.
The shareholders entitled to attend the AGMS are those whose names are recorded in the Company’s
shareholders register one (1) business day before the AGMS invitation is made. The AGMS will be held
If shareholders require further information, please contact the Company during office hours through
the following details:
Page 23
PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk
Gedung Atria @Sudirman Lantai 5,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 33A
Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
E-mail: corsec@cashlez.com
Attn.: Corporate Secretary
Yours faithfully,
Board of Directors of the Company
April 21st, 2025
Names mentioned 30 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×4
unresolved
org
Pusat Statistik
p.2 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.
p.2 ×5
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-
p.2 ×2
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.5 ×6
unresolved
org
Paul Hadiwinata
p.5 ×10
unresolved
person
Heri Setianto
p.5 ×4
unresolved
person
Akhyadi Wadisono
p.5 ×2
unresolved
person
Josef Surono
p.5 ×4
unresolved
org
Menteri Keuangan Republik Indonesia
p.7
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.7
unresolved
org
KJPP FDI
p.7 ×6
unresolved
org
Bank Indonesia
p.9 ×2
unresolved
person
Notary Novita Puspitarini
· Notaris
p.14 ×2
unresolved
person
Notary Edward Suharjo Wiryomartani
· Notaris
p.14 ×2
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.14 ×6
unresolved
person
Notary Antonius Wahono Prawirodirdjo
· Notaris
p.14 ×6
unresolved
person
Notary Jose Dima Satria
· Notaris
p.14 ×6
unresolved
person
Notary Jimmy Tanal
· Notaris
p.15 ×6
unresolved
org
Palilingan & Partners
p.16 ×6
unresolved
org
Minister of Finance
p.18
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.