Back to announcement
20250519_PALM_Laporan Informasi dan Fakta Material_31887071_lamp2.pdf
Other Text extracted PALMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 20
Page 1
PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TBK DALAM RANGKA RENCANA PENAMBAHAN MODAL
TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para
pemegang saham PT Provident Investasi Bersama Tbk (“Perseroan”) dalam rangka memenuhi Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.
14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan sehubungan dengan
adanya perubahan jadwal penyelenggaraan RUPSLB (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
PT Provident Investasi Bersama Tbk
Kegiatan Usaha Utama:
Perusahaan holding yang bergerak di bidang investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung
melalui Entitas Anak
Kantor Pusat:
Gedung The Convergence Indonesia Lantai 21
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said,
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan, Indonesia 12940
Telepon: (021) 2157 2008
Faksimile: (021) 2157 2009
Email: investor.relation@provident-investasi.com
Situs Web: www.provident-investasi.com
Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca
dan diperhatikan oleh pemegang saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai
rencana penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu Perseroan.
Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam
Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam
mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer
investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama,
bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta
material yang dimuat dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi
ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Perubahan dan/atau Tambahan
Informasi atas Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada kesalahan pengungkapan
fakta material atau tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan
informasi material dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini
menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini dinyatakan kembali secara
keseluruhan dan diterbitkan pada tanggal 19 Mei 2025, perubahan dan/atau tambahan informasi ini
merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Keterbukaan Informasi yang telah
diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2025.
1
Page 2
DEFINISI
“Bursa Efek Indonesia” atau : Penyelenggara pasar di pasar modal sebagaimana
“BEI” didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini PT
Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
“Kemenkum” : Kementerian Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal
dengan nama Kementerian Kehakiman Republik Indonesia,
Kementerian Hukum dan Perundang-Undangan Republik
Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia atau nama lainnya).
“KSEI” : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta
yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
yaitu pihak yang: (i) menyelenggarakan kegiatan kustodian
sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek dan pihak
lainnya, dan (ii) memberikan jasa lain yang dapat diterapkan
untuk mendukung kegiatan antar pasar, sesuai dengan Pasal 1
angka 10 UUPM.
“Menkum” : Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan
nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum
dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau nama
lainnya).
“Otoritas Jasa Keuangan” : Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang independen,
atau “OJK” yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar
Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan
dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22
November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan terakhir
diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12
Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK
yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).
“Peraturan No. I-A” : Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek
Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh
Perusahaan Tercatat, Lampiran dari Keputusan Direksi BEI No.
Kep-00101/BEI/12-2021 tertanggal 21 Desember 2021.
“POJK No. 15/2020” : Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka.
“POJK No. 32/2015” : Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan
Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan
Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas
2
Page 3
Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan
Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“PMTHMETD” : Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu dengan menerbitkan Saham Baru
sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/2015.
“RUPSI” : Rapat Umum Pemegang Saham Independen, yang semula
akan diselenggarakan pada tanggal 18 Juni 2025 diubah
menjadi tanggal 25 Juni 2025, sesuai dengan ketentuan-
ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM, serta
peraturan pelaksanaannya.
“Saham Baru” : Sebanyak-banyaknya 1.573.287.445 (satu miliar lima ratus
tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat
ratus empat puluh lima) saham atau sebesar maksimum 10%
(sepuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor
dalam Perseroan pada tanggal Perubahan dan/atau Tambahan
Informasi atas Keterbukaan Informasi ini, yang akan diterbitkan
dari saham portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp15 per
saham.
“UUPM” : Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995
tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia
No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“UUPT” : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007
tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-
Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang.
3
Page 4
I. UMUM
Keterangan Umum Tentang Perseroan
Perseroan, didirikan dengan nama PT Provident Agro, berkedudukan di Jakarta Selatan,
berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 2 November 2006 yang dibuat di hadapan Darmawan
Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dimana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh
Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. W7-02413 HT.01.01-TH.2006 tanggal 13 November
2006, yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah No.
090515154941, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tertanggal
23 Januari 2007, Tambahan No. 738.
Anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Provident Investasi Bersama Tbk No. 130
tanggal 30 April 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0101706 tanggal 3
Mei 2024, dan telah dicatatkan di dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkum di bawah
AHU-0085941.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 3 Mei 2024 (“Akta No. 130/2024”).
Perseroan berkantor pusat di Gedung The Convergence Indonesia Lantai 21, Kawasan Rasuna
Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan, Indonesia 12940.
Maksud dan Tujuan Perseroan
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan
adalah:
1. melakukan aktivitas perusahaan holding mencakup kegiatan dari perusahaan holding
(holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok
perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut.
Holding companies tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya.
Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding
(negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
2. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya mencakup ketentuan bantuan nasihat,
bimbingan dan operasional usaha, serta permasalahan organisasi dan manajemen
lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan
keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber
daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa
usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi
manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada
bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi,
program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat
dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan,
pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan
penunjang sebagai berikut:
1. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan di mana
Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
4
Page 5
2. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam
rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan
tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok
perusahaan tersebut.
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta No. 130/2024, struktur permodalan dalam Perseroan pada tanggal Perubahan
dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:
Modal Dasar : Rp426.000.000.000
Modal Ditempatkan : Rp236.606.957.370
Modal Disetor : Rp236.606.957.370
Modal Dasar Perseroan terbagi atas 28.400.000.000 lembar saham dengan nilai nominal per
lembar saham sebesar Rp15.
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2025 yang dikeluarkan
oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham
Perseroan adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp15 Setiap Saham
Keterangan Jumlah Nilai
Jumlah Saham (%)*)
Nominal (Rp)
A. Modal Dasar 28.400.000.000 426.000.000.000
B. Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
1. PT Provident Capital Indonesia 9.127.783.531 136.916.752.965 58,02
2. Garibaldi Thohir 3.130.434.288 46.956.514.320 19,90
3. Winato Kartono 1.225.080.353 18.376.205.295 7,79
4. Hardi Wijaya Liong 837.580.961 12.563.714.415 5,32
5. Tri Boewono 66.551.500 998.272.500 0,42
6. Masyarakat (masing-masing 1.345.443.825 20.181.657.375 8,55
dengan kepemilikan kurang dari
5%)
Total (Tanpa Saham Treasuri) 15.732.874.458 235.993.116.870 100
Saham Treasuri 40.922.700 613.840.500
Jumlah Modal Ditempatkan dan
15.773.797.158 236.606.957.370 100
Disetor (termasuk Saham Teasuri)
C. Saham Dalam Portepel 12.626.202.842 189.393.042.630
Catatan:
*)Perhitungan persentase berdasarkan hak suara.
**)Sesuai keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 9 April 2025, Perseroan
mengumumkan bahwa para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan saham hasil
pembelian kembali dengan cara menarik kembali saham treasuri yang diperoleh dari hasil pembelian
kembali saham (buyback) sebanyak 40.922.700 saham melalui mekanisme pengurangan modal
ditempatkan dan disetor Perseroan. Tunduk pada persetujuan dari Menteri Hukum, modal ditempatkan dan
disetor Perseroan akan turun dari semula sebesar Rp236.606.957.370 menjadi sebesar
Rp235.993.116.870.
Dewan Komisaris dan Direksi
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 87 tanggal 21 Juni 2023, dibuat di hadapan
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah
5
Page 6
diberitahukan ke Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0132019 tanggal 26 Juni 2023 dan telah
didaftarkan di Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkum di bawah No. AHU-
0119961.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 26 Juni 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan pada tanggal diterbitkannya Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas
Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Hardi Wijaya Liong
Komisaris Independen : Drs. Kumari, Ak.
Komisaris Independen : Johnson Chan
Direksi
Presiden Direktur : Tri Boewono
Direktur : Budianto Purwahjo
Direktur : Ellen Kartika
II. INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK
MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
A. Jumlah Maksimal Rencana PMTHMETD
Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD dalam jumlah sebanyak-banyaknya
1.573.287.445 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh
ribu empat ratus empat puluh lima) saham.
B. Perkiraan Periode Pelaksanaan PMTHMETD
Sesuai dengan ketentuan Pasal 8C ayat (1) huruf a POJK No. 32/2015, PMTHMETD
dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak RUPSI menyetujui rencana
PMTHMETD. Perseroan berencana untuk melaksanakan PMTHMETD dalam periode
tersebut.
Pelaksanaan PMTHMETD akan tergantung dan tunduk pada serta akan dilakukan jika
telah diperolehnya persetujuan dari RUPSI Perseroan dengan mengacu kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan PMTHMETD
akan dilakukan jika Perseroan memandang bahwa penambahan modal diperlukan dan
merupakan opsi pendanaan yang terbaik bagi Perseroan.
C. Analisis Mengenai Pengaruh PMTHMETD terhadap Kondisi Keuangan dan
Pemegang Saham
PMTHMETD dilakukan oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan
Perseroan sehingga memberikan nilai tambah untuk mendukung kinerja Perseroan.
Apabila pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan PMTHMETD yang dimiliki
olehnya dalam PMTHMETD maka kepemilikan pemegang saham Perseroan tersebut
akan terkena dilusi.
D. Perkiraan Secara Garis Besar Rencana Penggunaan Dana
Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana yang diperoleh dari
PMTHMETD ini, antara lain untuk: mengembangkan portofolio investasi dalam bentuk
pembelian saham atau efek bersifat ekuitas lainnya pada satu atau lebih perusahaan
6
Page 7
pada sektor sumber daya alam, teknologi, media dan telekomunikasi, dan/atau logistik,
pembayaran utang dan/atau modal kerja, baik oleh Perseroan dan/atau perusahaan anak
yang dikendalikan oleh Perseroan.
Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam
prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMTHMETD yang akan disediakan kepada
pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
E. Penerbitan Saham Baru dan Harga Saham Baru
Sesuai dengan POJK 32/2015, PMTHMETD hanya dapat dilakukan Perseroan dengan
memperoleh persetujuan pemegang saham independen. RUPSI Perseroan akan
diselenggarakan dengan memperhatikan prosedur yang diatur dalam POJK No. 15/2020.
PMTHMETD selain dalam rangka Program Kepemilikan Saham harus diselesaikan
dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal RUPSI yang menyetujui PMTHMETD.
Selanjutnya, Perseroan hanya dapat meningkatkan maksimal 10% (sepuluh persen) dari
modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini. Harga
pelaksanaan penerbitan Saham Baru dalam rangka PMTHMETD merujuk pada
ketentuan Peraturan No. I-A. Harga pelaksanaan Saham Baru Perseroan tersebut paling
sedikit adalah 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham
Perseroan di BEI selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di
pasar reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan Saham Baru hasil PMTHMETD
kepada BEI.
Perseroan akan mengumumkan kepada masyarakat serta memberitahukan kepada OJK
mengenai pelaksanaan PMTHMETD paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum
pelaksanaan PMTHMETD melalui (i) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang berperedaran nasional atau situs web BEI; dan ii) situs web Perseroan.
F. Keterangan Mengenai Calon Pemodal
Sampai dengan tanggal Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan
Informasi ini, belum terdapat kepastian mengenai calon investor yang akan berpartisipasi
dalam PMTHMETD.
III. TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL WAKTU
Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi
sebagaimana disebutkan di atas akan dimintakan persetujuan pemegang saham Perseroan
dalam RUPSI yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2025.
Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSI Perseroan:
1. Pemberitahuan mata acara RUPSI kepada OJK 30 April 2025
2. Pengumuman rencana penyelenggaraan RUPSI kepada para 9 Mei 2025
pemegang saham Perseroan melalui situs web BEI, situs web
eASY.KSEI, dan situs web Perseroan
3. Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait PMTHMETD 9 Mei 2025
melalui situs web BEI dan situs web Perseroan
4. Pengumuman perubahan jadwal penyelenggaraan RUPSI 19 Mei 2025
kepada para pemegang saham Perseroan melalui situs web
BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan
7
Page 8
5. Pengumuman Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas 19 Mei 2025
Keterbukaan Informasi terkait PMTHMETD melalui situs web
BEI dan situs web Perseroan
6. Tanggal terakhir pencatatan (recording date) pemegang saham 2 Juni 2025
yang berhak hadir dalam RUPSI
7. Pemanggilan RUPSI kepada para pemegang saham Perseroan 3 Juni 2025
melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web
Perseroan
8. Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi (jika ada) 23 Juni 2025
9. RUPSI 25 Juni 2025
10. Pengumuman ringkasan risalah RUPSI melalui situs web BEI, 30 Juni 2025
situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan
11. Penyampaian risalah RUPSI kepada OJK dan BEI 25 Juli 2025
IV. STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH PELAKSANAAN RENCANA
PMTHMETD
A. Struktur Permodalan Sebelum Rencana PMTHMETD
Berdasarkan Akta No. 130/2024, struktur permodalan dalam Perseroan pada tanggal
Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai
berikut:
Modal Dasar : Rp426.000.000.000
Modal Ditempatkan : Rp236.606.957.370
Modal Disetor : Rp236.606.957.370
Modal Dasar Perseroan terbagi atas 28.400.000.000 lembar saham dengan nilai nominal
per lembar saham sebesar Rp15.
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2025 yang
dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan,
pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp15 Setiap Saham
Keterangan Jumlah Nilai
Jumlah Saham (%)*)
Nominal (Rp)
A. Modal Dasar 28.400.000.000 426.000.000.000
B. Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
1. PT Provident Capital Indonesia 9.127.783.531 136.916.752.965 58,02
2. Garibaldi Thohir 3.130.434.288 46.956.514.320 19,90
3. Winato Kartono 1.225.080.353 18.376.205.295 7,79
4. Hardi Wijaya Liong 837.580.961 12.563.714.415 5,32
5. Tri Boewono 66.551.500 998.272.500 0,42
6. Masyarakat (masing-masing 1.345.443.825 20.181.657.375 8,55
dengan kepemilikan kurang dari
5%)
Total (Tanpa Saham Treasuri) 15.732.874.458 235.993.116.870 100
Saham Treasuri 40.922.700 613.840.500
Jumlah Modal Ditempatkan dan
15.773.797.158 236.606.957.370 100
Disetor (termasuk Saham Teasuri)
8
Page 9
Nilai Nominal Rp15 Setiap Saham
Keterangan Jumlah Nilai
Jumlah Saham (%)*)
Nominal (Rp)
C. Saham Dalam Portepel 12.626.202.842 189.393.042.630
Catatan:
*)Perhitungan persentase berdasarkan hak suara.
**)Sesuai keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 9 April 2025,
Perseroan mengumumkan bahwa para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan
saham hasil pembelian kembali dengan cara menarik kembali saham treasuri yang diperoleh dari
hasil pembelian kembali saham (buyback) sebanyak 40.922.700 saham melalui mekanisme
pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Tunduk pada persetujuan dari Menteri
Hukum, modal ditempatkan dan disetor Perseroan akan turun dari semula sebesar
Rp236.606.957.370 menjadi sebesar Rp235.993.116.870.
B. Struktur Permodalan Sesudah PMTHMETD
Struktur permodalan dalam Perseroan pasca pelaksanaan PMTHMETD dengan asumsi
bahwa (i) calon investor akan mengambil seluruh Saham Baru dengan jumlah
1.573.287.445 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh
ribu empat ratus empat puluh lima) saham dan (ii) penurunan modal oleh Perseroan
sesuai keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 9 April 2025
telah efektif berlaku, adalah sebagai berikut:
Modal Dasar : Rp426.000.000.000
Modal Ditempatkan : Rp259.592.428.545
Modal Disetor : Rp259.592.428.545
Modal Dasar Perseroan terbagi atas 28.400.000.000 lembar saham dengan nilai nominal
per lembar saham sebesar Rp15.
Dalam hal di atas, pasca pelaksanaan PMTHMETD, susunan pemegang saham
Perseroan menjadi sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp15 Setiap Saham
Keterangan Jumlah Nilai
Jumlah Saham (%)*)
Nominal (Rp)
A. Modal Dasar 28.400.000.000 426.000.000.000
B. Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
1. PT Provident Capital Indonesia 9.127.783.531 136.916.752.965 52,74
2. Garibaldi Thohir 3.130.434.288 46.956.514.320 18,09
3. Calon Investor 1.573.287.445 23.599.311.675 9,09
4. Winato Kartono 1.225.080.353 18.376.205.295 7,08
5. Hardi Wijaya Liong 837.580.961 12.563.714.415 4,84
6. Tri Boewono 66.551.500 998.272.500 0,39
7. Masyarakat (masing-masing 1.345.443.825 20.181.657.375 7,77
dengan kepemilikan kurang dari
5%)
Total 17.306.161.903 259.592.428.545 100
Saham Treasuri - - -
Jumlah Modal Ditempatkan dan 17.306.161.903 259.592.428.545
100
Disetor
9
Page 10
Nilai Nominal Rp15 Setiap Saham
Keterangan Jumlah Nilai
Jumlah Saham (%)*)
Nominal (Rp)
C. Saham Dalam Portepel 11.093.838.097 166.407.571.455
Catatan:
*)Perhitungan persentase berdasarkan hak suara.
V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
1. Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini lengkap dan
telah disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/2015.
2. Pelaksanaan PMTHMETD akan dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan
tidak akan berpotensi mengganggu kegiatan usaha Perseroan.
3. Informasi yang diungkapkan dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas
Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada pernyataan yang keliru mengenai
fakta material atau penghilangan fakta material yang dapat menyebabkan informasi
material dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini
menjadi tidak akurat dan/atau menyesatkan.
VI. INFORMASI TAMBAHAN
Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan PMTHMETD, pemegang saham Perseroan
dapat menyampaikannya kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada jam kerja Perseroan
pada alamat tersebut di bawah ini:
PT Provident Investasi Bersama Tbk
Sekretaris Perusahaan
Kantor Pusat:
Gedung The Convergence Indonesia Lantai 21
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said,
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan, Indonesia 12940
Telepon: (021) 2157 2008
Faksimile: (021) 2157 2009
Email: investor.relation@provident-investasi.com
Situs Web: www.provident-investasi.com
10
Page 11
AMENDMENT AND/OR ADDITIONAL INFORMATION TO
THE DISCLOSURE OF INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS OF
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TBK IN CONNECTION WITH THE PROPOSED
CAPITAL INCREASE WITHOUT PRE-EMPTIVE RIGHTS
This Amendment and/or Additional Information to the Disclosure of Information is prepared and
addressed to the shareholders of PT Provident Investasi Bersama Tbk (the “Company”) in compliance
with the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) Regulation No. 32/POJK.04/2015 on
the Capital Increase in Public Company with Pre-emptive Rights as amended by the OJK Regulation
No. 14/POJK.04/2019 on the Amendment of the OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Capital
Increase in Public Company with Pre-emptive Rights, and in connection with the change in the schedule
for the convening of the EGMS (as defined below).
PT Provident Investasi Bersama Tbk
Main Business Activity:
A holding company engaged in investment activities, either directly or indirectly through Subsidiaries
Head Office:
The Convergence Indonesia Building, 21st Floor
Rasuna Epicentrum Area, Jl. H. R. Rasuna Said,
Karet Kuningan, Setiabudi,
South Jakarta, Indonesia 12940
Phone: (021) 2157 2008
Facsimile: (021) 2157 2009
Email: investor.relation@provident-investasi.com
Website: www.provident-investasi.com
This Amendment and/or Additional Information to the Disclosure of Information is important to be
read and considered by the shareholders of the Company in making decisions regarding the
proposed capital increase without pre-emptive rights.
If you have any difficulty understanding the information contained in this Amendment and/or
Additional Information to the Disclosure of Information, or if you have any doubts in making a
decision, it is recommended that you consult your securities brokers, investment managers, legal
counsel, public accountants, or other professional advisors.
The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, individually and
collectively, hereby fully accept responsibility for the completeness and accuracy of all information
or material facts contained herein. They emphasize that the information stated herein is accurate
and there is no misstatement of a material fact or no omission of material facts which may cause
material information in this Amendment and/or Additional Information to the Disclosure of
Information to be inaccurate and/or misleading.
This Amendment and/or Additional Information to the Disclosure of Information is restated in
its entirety and published on 19 May 2025, and constitutes an integral and inseparable part of
the Disclosure of Information previously published on 9 May 2025.
1
Page 12
DEFINITIONS
“Indonesia Stock Exchange” : A stock exchange as defined in Article 1 Number 4 of the
or “IDX” Capital Markets Law, in this case organized by PT Bursa Efek
Indonesia, domiciled in Jakarta.
“Ministry of Law” : Ministry of Law of the Republic of Indonesia (formerly known
as the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia, the
Ministry of Law and Regulations of the Republic of Indonesia,
the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia or any other name).
“KSEI” : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, domiciled in Jakarta,
which is a Central Securities Depository, which is a party that:
(i) acts as central custodian for custodian banks, securities
company and other parties, and (ii) provide other services to
support intra market activities, in accordance with Article 1
number 10 of Capital Markets Law.
“Minister of Law” : Minister of Law of the Republic of Indonesia (formerly known
as Minister of Justice of the Republic of Indonesia, Minister of
Law and Regulations of the Republic of Indonesia, Minister of
Law and Human Rights of the Republic of Indonesia or any
other name).
“Financial Services : The Otoritas Jasa Keuangan or Indonesian Financial Services
Authority” or “OJK” Authority which has the regulatory, supervisory, examination
and investigation functions, duties and authorities in Capital
Markets, Insurance, Pension Funds, Financing Companies
and other Financial Institution as stipulated under Law No. 21
of 2011 regarding the Financial Services Authority and lastly
amended by Law No. 4 of 2023 dated 12 January 2023 on
Development and Strengthening of Financial Sector (which is
a replacement of Bapepam-LK effective as of 31 December
2012).
“Regulation No. I-A” : IDX Regulation No. I-A regarding the Listing of Shares and
Equity-type Securities other than Shares Issued by the Listed
Company, Appendix of the Decree of the Board of Directors
of the IDX No. Kep-00101/BEI/12-2021 dated 21 December
2021.
“POJK No. 15/2020” : OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and
Implementation of the General Meeting of Shareholders of
Public Companies.
“POJK No. 32/2015” : OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Capital
Increase of a Public Company with Pre-Emptive Rights as
amended by OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 on the
Amendment of the OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on
the Capital Increase of a Public Company with Pre-emptive
Rights.
“NPR” : Capital Increase without Pre-emptive Rights by issuing New
Shares as regulated under POJK No. 32/2015.
“GMIS” : The General Meeting of Independent Shareholders, originally
scheduled to be held on 18 June 2025, has been rescheduled
to 25 June 2025 in accordance with the provisions of the
2
Page 13
Company’s articles of association, the Company Law, and the
Capital Markets Law, as well as their respective implementing
regulations.
“New Shares” : Up to 1,573,287,445 (one billion five hundred seventy three
million two hundred eighty seven thousand four hundred forty
five) shares or a maximum of 10% (ten percent) of the
Company’s total issued and paid-up shares of the Company
as of the date of this Amendment and/or Additional
Information to the Disclosure of Information, will be issued
from the Company’s shares in portfolio, with a nominal value
of IDR15 per share.
“Capital Markets Law” : Law No. 8 of 1995 dated November 10, 1995 regarding
Capital Market, the Republic of Indonesia Circular No. 64 of
1995, Supplement No. 3608, as amended by Law No. 4 of
2023 regarding Development and Strengthening of Financial
Sector.
“Company Law” : Law No. 40 of 2007 dated August 16, 2007 regarding Limited
Liability Companies, the Republic of Indonesia Circular No.
106 of 2007, Supplement No. 4746, as amended by
Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of
Indonesia No. 2 of 2022 concerning Job Creation that has
been enacted into law pursuant to Law No. 6 of 2023 on
Determination of Government Regulation in Lieu of Law of the
Republic of Indonesia No. 2 of 2022 concerning Job Creation
into Law.
3
Page 14
I. GENERAL
General Description of the Company
The Company is established under the name PT Provident Agro, domiciled in South Jakarta,
based on Deed of Establishment No. 4 dated 2 November 2006, made before Darmawan Tjoa,
S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has received approval from the Minister of Law based on
Decree No. W7-02413 HT.01.01-TH.2006 dated 13 November 2006, which was registered at
the Corporate Registration Office in Central Jakarta under No. 090515154941 dated 24
November 2006, and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.
7 dated 23 January 2007, Supplement No. 738.
The Company's articles of association have been amended several times and the latest
amendment is as contained in the Deed of Statement of Meeting Resolutions on the
Amendment to the Articles of Association No. 130 dated 30 April 2024, made before Jose Dima
Satria, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta, which has been notified
to the Minister of Law pursuant to Letter of Receipt of Notification of Change in Article of
Association No. AHU-AH.01.03-0101706 dated 3 May 2024, and has been registered in the
Company Register managed by the Ministry of Law under No. AHU-0085941.AH.01.11.YEAR
2024 dated 3 May 2024 (“Deed No. 130/2024”).
The Company’s main office is The Convergence Indonesia Building, 21st Floor, Kawasan
Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
South Jakarta, Indonesia 12940.
Purpose and Objective of the Company
Pursuant to Article 3 of the Company’s articles of association, the purpose and objective of the
Company are:
1. carrying out holding company activities which includes the activities of holding companies,
namely companies that control the assets of a group of subsidiary companies and whose
main activity is ownership of the group. Holding Companies are not involved in the business
activities of their subsidiary companies. Its activities include services provided by
counselors and negotiators in planning corporate mergers and acquisitions; and
2. carrying out other management consulting activities including advising, guidance and
business operational assistance, as well as other organizational and management issues,
such as strategic and organizational planning; decisions relating to finances; marketing
objectives and policies; human resource planning, practices and policies; scheduling
planning and production control. The provision of these business services can include
advice, guidance and operational assistance for various management functions,
management consultations by agronomists and agricultural economists in the agricultural
and similar fields, design of accounting methods and procedures, cost accounting
programs, budget monitoring procedures, providing advice and assistance to business and
community services in planning, organizing, efficiency and supervision, management
information and others. Including infrastructure investment study services.
To achieve the main business activities mentioned above, the Company can carry out the
following supporting activities:
1. providing funding and/or financing required by companies in which the Company invests,
either directly or indirectly; and
2. providing funding and/or financing needed by other companies in the context of carrying
out share investments in the company or group of companies or in the context of investing
in other assets in the company or group of companies.
4
Page 15
Capital Structure and Shareholding Composition
Based on Deed No. 130/2024, the capital structure of the Company as of the date of this
Amendment and/or Additional Information to the Disclosure of Information is as follows:
Authorized Capital : IDR426,000,000,000
Issued Capital : IDR236,606,957,370
Issued Capital : IDR236,606,957,370
The Company's Authorized Capital is divided into 28,400,000,000 shares with a nominal value
per share of IDR15.
Based on the Shareholders Register of the Company as of 30 April 2025, issued by PT Datindo
Entrycom as the Company’s Securities Administration Bureau, the shareholders of the
Company are as follows:
Nominal Value IDR15 per Share
Description Number of Total Nominal
(%)*)
Shares Value (IDR)
A. Authorized Capital 28,400,000,000 426,000,000,000
B. Issued and Paid-up Capital
1. PT Provident Capital Indonesia 9,127,783,531 136,916,752,965 58.02
2. Garibaldi Thohir 3,130,434,288 46,956,514,320 19.90
3. Winato Kartono 1,225,080,353 18,376,205,295 7.79
4. Hardi Wijaya Liong 837,580,961 12,563,714,415 5.32
5. Tri Boewono 66,551,500 998,272,500 0.42
6. Masyarakat (masing-masing 1,345,443,825 20,181,657,375 8.55
dengan kepemilikan kurang dari
5%)
Total (without Treasury Shares) 15,732,874,458 235,993,116,870 100
Treasury Shares 40,922,700 613,840,500
Total Issued and Paid-up Capital
15,773,797,158 236,606,957,370 100
(including Treasury Shares)
C. Shares in Portfolio 12,626,202,842 189,393,042,630
Note:
*) Calculation of percentage is based on voting rights.
**) As disclosed by the Company on 9 April 2025, the Company announced that its
shareholders have approved the transfer of shares resulting from the share s buyback by way
of cancellation of treasury shares acquired through the buyback of 40,922,700 shares. This
will be carried out through a reduction in the Company’s issued and paid -up capital. Subject
to the approval of the Minister of Law, the Company’s is sued and paid-up capital will decrease
from IDR236,606,957,370 to IDR235,993,116,870.
Board of Directors and Board of Commissioners
Based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions on the Amendment to the Articles of
Association No. 87 dated 21 June 2023, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in
the Administrative City of South Jakarta, which has been notified to the Minister of Law pursuant
to Letter of Receipt of Notification of Change in Company Data No. AHU-AH.01.09-0132019
dated 26 June 2023 and registered in the Company Register maintained by the Minister of Law
under number AHU-0119961.AH.01.11.Tahun 2023 dated 26 June 2023, the composition of
the Company's Directors and Board of Commissioners as of the date of issuance of this
Amendment and/or Additional Information to the Disclosure of Information is as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Hardi Wijaya Liong
Independent Commissioner : Drs. Kumari, Ak.
Independent Commissioner : Johnson Chan
5
Page 16
Board of Directors
President Director : Tri Boewono
Director : Budianto Purwahjo
Director : Ellen Kartika
II. INFORMATION REGARDING THE PROPOSED CAPITAL INCREASE WITHOUT PRE-
EMPTIVE RIGHTS
A. Maximum Amount of the Proposed NPR
The Company propose to conduct NPR to shareholders through limited public offering
mechanism in maximum amount of 1,573,287,445 (one billion five hundred seventy
three million two hundred eighty seven thousand four hundred forty five) shares.
B. Indicative Period of the NPR
In accordance with Article 8C paragraph (1) letter a POJK No. 32/2015, NPR can be
implemented within a period of 2 (two) years from the date the GMIS approves the
NPR plan. The Company proposed to carry out the NPR within such period.
The implementation of the NPR will depend on and subject to and will be carried out if
approval has been obtained from the Company's GMIS in accordance with the laws
and regulations as applicable in Indonesia. The implementation of NPR will be carried
out if the Company considers that capital increase is necessary and represents the
best funding option for the Company.
C. Analysis Regarding the Effect of the NPR on Financial Condition and
Shareholders
The NPR is carried out by the Company to improve the Company's capital structure
which will provide added value to support the Company’s performance. If the
Company's shareholders do not exercise their Pre-emptive Rights in the NPR, the
ownership of the Company's shareholders will be diluted.
D. Estimation of the Use of Proceeds
The Company proposed to use all of the net proceeds obtained from this NPR, among
others for: developing its investment portfolio by way of purchasing shares or other
equity securities of one or more companies in natural resources, technology, media
and telecommunication and/or logistic sectors, repayment of debt and/or working
capital, whether by the Company and/or Subsidiaries.
Final information regarding the use of proceeds will be disclosed in an issued
prospectus in relation with the NPR which will be made available to the shareholders
in accordance with applicable laws and regulations.
E. Issuance of New Shares and Price of New Shares
In accordance with POJK No. 32/2015, NPR may only be conducted by the Company
with the approval of independent shareholders. The GMIS will be held in accordance
with the procedures stipulated in POJK No. 15/2020. NPR other than for share
ownership programs, must be completed within 2 (two) years from the date of the GMIS
that approved the NPR. Furthermore, the Company may only increase a maximum of
10% (ten percent) of its issued and paid-up capital as of the date of this Information
Disclosure. The exercise price for the issuance of new shares under the NPR shall
refer to the provisions of Regulation No. I-A. The exercise price of the Company's new
shares must be at least 90% (ninety percent) of the average closing price of the
Company’s shares on the IDX during the 25 (twenty five) consecutive trading days in
the regular market prior to the date of application for listing of the new shares resulting
from the NPR to the IDX.
6
Page 17
The Company will announce to the public and notify the OJK regarding the
implementation of the NPR no later than 5 (five) business days prior to its execution
through (i) 1 (one) Indonesian-language daily newspaper with nationwide circulation or
the IDX website; and (ii) the Company’s website.
F. Information Regarding Prospective Investor(s)
As of the date of this Amendment and/or Additional Information to the Disclosure of
Information, there is no certainty regarding the prospective investor(s) who will
participate in the NPR.
III. IMPORTANT DATES AND INDICATIVE TIMELINE
To comply with the provisions of the applicable laws and regulations, the above-mentioned
transaction will require the approval of the Company’s shareholders at the GMIS to be held on
25 June 2025.
The following are important dates in relation to the Company’s GMIS:
1. Notification of GMIS Agenda to OJK 30 April 2025
2. Announcement to convene the proposed GMIS to the 9 May 2025
shareholders of the Company through the IDX website, the
eASY KSEI website, and the Company’s website
3. Announcement of the Disclosure of Information on the NPR 9 May 2025
through the IDX website and the Company’s website
4. Announcement of changes to the GMIS schedule to the 19 May 2025
Company’s shareholders through the IDX website, the
eASY.KSEI website, and the Company’s website
5. Announcement of Amendment and/or Additional 19 May 2025
Information to the Disclosure of Information on the NPR
through the IDX website and the Company’s website
6. The last recording date of the entitled shareholders to attend 2 June 2025
the GMIS
7. GMIS Invitation to the shareholders of the Company through 3 June 2025
the IDX website, the eASY KSEI website, and the
Company’s website
8. Additional Information on the Disclosure of Information (if 23 June 2025
any)
9. GMIS 25 June 2025
10. Announcement of the summary of GMIS minutes through 30 June 2025
the IDX website, the eASY KSEI website, and the
Company’s website
11. Submission of the GMIS minutes to OJK and IDX 25 July 2025
7
Page 18
IV. CAPITAL STRUCTURE PRIOR AND AFTER THE IMPLEMENTATION OF NPR PLAN
A. Capital Structure Prior to the NPR Plan
Based on the Deed No. 130/2024, the capital structure of the Company as of the date
of this Amendment and/or Additional Information to the Disclosure of Information is as
follows:
Authorized Capital : IDR426,000,000,000
Issued Capital : IDR236,606,957,370
Issued Capital : IDR236,606,957,370
The Company's Authorized Capital is divided into 28,400,000,000 shares with a
nominal value per share of IDR15.
Based on the Shareholders Register of the Company as of 30 April 2025, issued by PT
Datindo Entrycom as the Company’s Securities Administration Bureau, the
shareholders of the Company are as follows:
Nominal Value IDR15 per Share
Description Number of Total Nominal
(%)*)
Shares Value (IDR)
A. Authorized Capital 28,400,000,000 426,000,000,000
B. Issued and Paid-up
Capital
1. PT Provident Capital 9,127,783,531 136,916,752,965 58.02
Indonesia
2. Garibaldi Thohir 3,130,434,288 46,956,514,320 19.90
3. Winato Kartono 1,225,080,353 18,376,205,295 7.79
4. Hardi Wijaya Liong 837,580,961 12,563,714,415 5.32
5. Tri Boewono 66,551,500 998,272,500 0.42
6. Public (each with 1,345,443,825 20,181,657,375 8.55
shares ownership
below 5%)
Total (without Treasury
15,732,874,458 235,993,116,870 100
Shares)
Treasury Shares 40,922,700 613,840,500
Total Issued and Paid-up
Capital (including 15,773,797,158 236,606,957,370 100
Treasury Shares)
C. Shares in Portfolio 12,626,202,842 189,393,042,630
Note:
*) Calculation of percentage is based on voting rights.
**) As disclosed by the Company on 9 April 2025, the Company announced that its
shareholders have approved the transfer of shares resulting from the shares buyback
by way of cancellation of treasury shares acquired through the buyback of 40,922,700
shares. This will be carried out through a reduction in the Company’s issued and paid -
up capital. Subject to the approval of the Minister of Law, the Company’s issued and
paid-up capital will decrease from IDR236,606,957,370 to IDR235,993,116,870.
B. Capital Structure After the NPR Plan
The capital structure of the Company after the implementation of the NPR, assuming
that (i) the prospective investor subscribes to the entire issuance of 1,573,287,445 (one
billion five hundred seventy-three million two hundred eighty-seven thousand four
hundred forty-five) new shares, and (ii) the capital reduction by the Company as
disclosed in the disclosure of information dated 9 April 2025 has become effective, are
as follows:
8
Page 19
Authorized Capital : IDR426,000,000,000
Issued Capital : IDR259,592,428,545
Issued Capital : IDR259,592,428,545
The Company's Authorized Capital is divided into 28,400,000,000 shares with a
nominal value per share of IDR15.
Under the above assumptions, following the implementation of the NPR, the
composition of the Company’s shareholders shall be as follows:
Nominal Value IDR15 per Share
Description Number of Total Nominal
(%)*)
Shares Value (IDR)
A. Authorized Capital 28,400,000,000 426,000,000,000
B. Issued and Paid-up
Capital
1. PT Provident Capital 9,127,783,531 136,916,752,965 52.74
Indonesia
2. Garibaldi Thohir 3,130,434,288 46,956,514,320 18.09
3. Prospective Investor 1,573,287,445 23,599,311,675 9.09
4. Winato Kartono 1,225,080,353 18,376,205,295 7.08
5. Hardi Wijaya Liong 837,580,961 12,563,714,415 4.84
6. Tri Boewono 66,551,500 998,272,500 0.39
7. Public (each with 1,345,443,825 20,181,657,375 7.77
shares ownership
below 5%)
Total (without Treasury 17,306,161,903 259,592,428,545
100
Shares)
Treasury Shares - - -
Total Issued and Paid-up 17,306,161,903 259,592,428,545
Capital (including 100
Treasury Shares)
C. Shares in Portfolio 11,093,838,097 166,407,571,455
Note:
*) Calculation of percentage is based on voting rights.
V. STATEMENTS FROM THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS
OF THE COMPANY
1. This Amendment and/or Additional Information to the Disclosure of Information is
complete and has been prepared in accordance with the provisions set out in POJK
No. 32/2015.
2. The implementation of the NPR Plan is carried out in the best interest of the Company
and will not potentially disrupt the Company’s business operations.
3. The information disclosed in this Amendment and/or Additional Information to the
Disclosure of Information is accurate, and there are no false statements regarding
material facts or omissions of material facts that could render the material information
in this Amendment and/or Additional Information to the Disclosure of Information
inaccurate and/or misleading.
9
Page 20
VI. ADDITIONAL INFORMATION
To obtain more information regarding the NPR, the Company’s shareholders may contact the
Company’s Corporate Secretary during business hours at the address below:
PT Provident Investasi Bersama Tbk
Corporate Secretary
Head Office:
The Convergence Indonesia Building, 21st Floor
Rasuna Epicentrum Area, Jl. H. R. Rasuna Said,
Karet Kuningan, Setiabudi,
South Jakarta, Indonesia 12940
Phone: (021) 2157 2008
Facsimile: (021) 2157 2009
Email: investor.relation@provident-investasi.com
Website: www.provident-investasi.com
10
Names mentioned 38 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. R. Rasuna Said
p.1 ×6
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Kementerian Kehakiman Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Bapepam-LK
p.2 ×4
unresolved
org
PT Provident Agro
p.4 ×2
unresolved
person
Darmawan Tjoa
· Notaris
p.4 ×3
unresolved
person
Jose Dima Satria
· Notaris
p.4 ×7
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.5 ×4
unresolved
org
Menteri
p.5 ×2
unresolved
person
Drs. Kumari
p.6 ×5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.11 ×3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.12
unresolved
org
Ministry of Law
p.12 ×3
unresolved
org
Ministry of Justice
p.12
unresolved
org
Ministry of Law and Regulations
p.12
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.12
unresolved
org
Minister of Law
p.12 ×8
unresolved
org
Minister of Justice
p.12
unresolved
org
Minister of Law and Regulations
p.12
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.12
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.