Back to announcement
20250509_PALM_Laporan Informasi dan Fakta Material_31885133_lamp2.pdf
Other Text extracted PALMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TBK DALAM RANGKA RENCANA PENAMBAHAN MODAL
DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham PT Provident Investasi
Bersama Tbk (“Perseroan”) dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas
Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
PT Provident Investasi Bersama Tbk
Kegiatan Usaha Utama:
Perusahaan holding yang bergerak di bidang investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung
melalui Entitas Anak
Kantor Pusat:
Gedung The Convergence Indonesia Lantai 21
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said,
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan, Indonesia 12940
Telepon: (021) 2157 2008
Faksimili: (021) 2157 2009
Email: investor.relation@provident-investasi.com
Situs Web: www.provident-investasi.com
Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham
Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai rencana penambahan modal dengan
memberikan hak memesan efek terlebih dahulu Perseroan.
Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam
Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda
berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan
publik atau penasihat profesional lainnya.
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama,
bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta
material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang
dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada kesalahan
pengungkapan fakta material atau tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat
menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau
menyesatkan.
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2025.
1
Page 2
DEFINISI
“Bursa Efek Indonesia” atau : Penyelenggara pasar di pasar modal sebagaimana
“BEI” didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini PT
Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
“Kemenkum” : Kementerian Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal
dengan nama Kementerian Kehakiman Republik Indonesia,
Kementerian Hukum dan Perundang-Undangan Republik
Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia atau nama lainnya).
“KSEI” : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta
yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
yaitu pihak yang: (i) menyelenggarakan kegiatan kustodian
sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek dan pihak
lainnya, dan (ii) memberikan jasa lain yang dapat diterapkan
untuk mendukung kegiatan antar pasar, sesuai dengan Pasal 1
angka 10 UUPM.
“Menkum” : Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan
nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum
dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau nama
lainnya).
“Otoritas Jasa Keuangan” : Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang independen,
atau “OJK” yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar
Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan
dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22
November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan terakhir
diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12
Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK
yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).
“POJK No. 32/2015” : Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan
Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan
Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas
Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan
Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“PMHMETD” : Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu dengan menerbitkan Saham Baru
sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/2015.
2
Page 3
“RUPSLB” : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang akan
diselenggarakan pada tanggal 18 Juni 2025 sesuai dengan
ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT, dan
UUPM, serta peraturan pelaksanaannya.
“Saham Baru” : Sebanyak-banyaknya 4.719.862.337 (empat miliar tujuh ratus
sembilan belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga
ratus tiga puluh tujuh) saham atau sebesar maksimum 30%
(tiga puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor
dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, yang
akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dengan nilai
nominal Rp15 per saham.
“UUPM” : Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995
tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia
No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“UUPT” : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007
tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-
Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang.
3
Page 4
I. UMUM
Keterangan Umum Tentang Perseroan
Perseroan, didirikan dengan nama PT Provident Agro, berkedudukan di Jakarta Selatan,
berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 2 November 2006 yang dibuat di hadapan Darmawan
Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dimana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh
Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. W7-02413 HT.01.01-TH.2006 tanggal 13 November
2006, yang telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat di bawah No.
090515154941, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tertanggal
23 Januari 2007, Tambahan No. 738.
Anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Provident Investasi Bersama Tbk No. 130
tanggal 30 April 2024, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0101706 tanggal 3
Mei 2024, dan telah dicatatkan di dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkum di bawah
No. AHU-0085941.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 3 Mei 2024 (“Akta No. 130/2024”).
Perseroan berkantor pusat di Gedung The Convergence Indonesia Lantai 21, Kawasan Rasuna
Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan, Indonesia 12940.
Maksud dan Tujuan Perseroan
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan
adalah:
1. melakukan aktivitas perusahaan holding mencakup kegiatan dari perusahaan holding
(holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok
perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut.
Holding companies tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya.
Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding
(negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan; dan
2. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya mencakup ketentuan bantuan nasihat,
bimbingan dan operasional usaha, serta permasalahan organisasi dan manajemen
lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan
keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber
daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa
usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi
manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada
bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi,
program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat
dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan,
pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.
Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan
penunjang sebagai berikut:
1. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan di mana
Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan
4
Page 5
2. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam
rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan
tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok
perusahaan tersebut.
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta No. 130/2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam
Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:
Modal Dasar : Rp426.000.000.000
Modal Ditempatkan : Rp236.606.957.370
Modal Disetor : Rp236.606.957.370
Modal Dasar Perseroan terbagi atas 28.400.000.000 lembar saham dengan nilai nominal per
lembar saham sebesar Rp15.
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2025 yang dikeluarkan
oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham
Perseroan adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp15 Setiap Saham
Keterangan Jumlah Nilai
Jumlah Saham (%)*)
Nominal (Rp)
A. Modal Dasar 28.400.000.000 426.000.000.000
B. Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh
1. PT Provident Capital Indonesia 9.127.783.531 136.916.752.965 58,02
2. Garibaldi Thohir 3.130.434.288 46.956.514.320 19,90
3. Winato Kartono 1.225.080.353 18.376.205.295 7,79
4. Hardi Wijaya Liong 837.580.961 12.563.714.415 5,32
5. Tri Boewono 66.551.500 998.272.500 0,42
6. Masyarakat (masing-masing 1.345.443.825 20.181.657.375 8,55
dengan kepemilikan kurang dari
5%)
Total (Tanpa Saham Treasuri) 15.732.874.458 235.993.116.870 100
Saham Treasuri 40.922.700 613.840.500
Jumlah Modal Ditempatkan dan
15.773.797.158 236.606.957.370 100
Disetor (termasuk Saham Teasuri)
C. Saham Dalam Portepel 12.626.202.842 189.393.042.630
Catatan:
*) Perhitungan persentase berdasarkan hak suara.
**) Sesuai keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 9 April 2025, Perseroan
mengumumkan bahwa para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan saham hasil
pembelian kembali dengan cara menarik kembali saham treasuri yang diperoleh dari hasil pembelian
kembali saham (buyback) sebanyak 40.922.700 saham melalui mekanisme pengurangan modal
ditempatkan dan disetor Perseroan. Tunduk pada persetujuan dari Menteri Hukum, modal ditempatkan dan
disetor Perseroan akan turun dari semula sebesar Rp236.606.957.370 menjadi sebesar
Rp235.993.116.870.
Dewan Komisaris dan Direksi
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 87 tanggal 21 Juni 2023, dibuat di hadapan
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah
5
Page 6
diberitahukan ke Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0132019 tanggal 26 Juni 2023 dan telah
didaftarkan di Daftar Perseroan yang dikelola Menkum di bawah No. AHU-
0119961.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 26 Juni 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Hardi Wijaya Liong
Komisaris Independen : Drs. Kumari, Ak.
Komisaris Independen : Johnson Chan
Direksi
Presiden Direktur : Tri Boewono
Direktur : Budianto Purwahjo
Direktur : Ellen Kartika
II. INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK
MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
A. Jumlah Maksimal Rencana PMHMETD
Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD kepada para pemegang saham
melalui mekanisme penawaran umum terbatas dalam jumlah sebanyak-banyaknya
4.719.862.337 (empat miliar tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh
dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) saham.
B. Perkiraan Periode Pelaksanaan PMHMETD
Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32/2015, jangka waktu antara
tanggal persetujuan RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD sampai dengan
efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan
berencana untuk melaksanakan PMHMETD dalam periode tersebut.
Pelaksanaan PMHMETD akan bergantung dan tunduk pada serta akan dilakukan jika
telah diperolehnya persetujuan dari RUPLSB Perseroan dan pernyataan efektif dari OJK
atas pernyataan pendaftaran untuk PMHMETD yang akan disampaikan oleh Perseroan
dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
C. Analisis Mengenai Pengaruh PMHMETD terhadap Kondisi Keuangan dan
Pemegang Saham
PMHMETD dilakukan oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan
sehingga memberikan nilai tambah untuk mendukung kinerja Perseroan. Apabila
pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan HMETD yang dimiliki olehnya dalam
PMHMETD, maka kepemilikan pemegang saham Perseroan tersebut akan terkena
dilusi.
D. Perkiraan Secara Garis Besar Rencana Penggunaan Dana
Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana yang diperoleh dari PMHMETD
ini (setelah dikurangi biaya emisi) antara lain untuk: mengembangkan portfolio investasi
dalam bentuk pembelian saham atau efek bersifat ekuitas lainnya pada satu atau lebih
perusahaan pada sektor sumber daya alam, teknologi, media dan telekomunikasi,
6
Page 7
dan/atau logistik, pembayaran utang dan/atau modal kerja, baik oleh Perseroan dan/atau
perusahaan anak yang dikendalikan oleh Perseroan.
Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam
prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD yang akan disediakan kepada
pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
III. TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL WAKTU
Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi
sebagaimana disebutkan di atas akan dimintakan persetujuan pemegang saham Perseroan
dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 18 Juni 2025.
Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:
1. Pemberitahuan mata acara RUPSLB kepada OJK 30 April 2025
2. Pengumuman rencana penyelenggaraan RUPSLB kepada para 9 Mei 2025
pemegang saham Perseroan melalui situs web BEI, situs web
eASY.KSEI, dan situs web Perseroan
3. Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait PMHMETD melalui 9 Mei 2025
situs web BEI dan situs web Perseroan
4. Tanggal terakhir pencatatan (recording date) pemegang saham 26 Mei 2025
yang berhak hadir dalam RUPSLB
5. Pemanggilan RUPSLB kepada para pemegang saham 27 Mei 2025
Perseroan melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan
situs web Perseroan
6. Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi (jika ada) 16 Juni 2025
7. RUPSLB 18 Juni 2025
8. Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB melalui situs web 20 Juni 2025
BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan
9. Penyampaian risalah RUPSLB kepada OJK dan BEI 18 Juli 2025
IV. INFORMASI TAMBAHAN
Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan PMHMETD, pemegang saham Perseroan
dapat menyampaikannya kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada jam kerja Perseroan
pada alamat tersebut di bawah ini:
PT Provident Investasi Bersama Tbk
Sekretaris Perusahaan
Kantor Pusat:
Gedung The Convergence Indonesia Lantai 21
Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said,
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
Jakarta Selatan, Indonesia 12940
Telepon: (021) 2157 2008
Faksimili: (021) 2157 2009
Email: investor.relation@provident-investasi.com
Situs Web: www.provident-investasi.com
7
Page 8
THE DISCLOSURE OF INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS OF
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA TBK IN CONNECTION WITH THE PLAN FOR
CAPITAL INCREASE WITH PRE-EMPTIVE RIGHTS
This Disclosure of Information is prepared and addressed to the shareholders of PT Provident Investasi
Bersama Tbk (the “Company”) in compliance with the Financial Services Authority (Otoritas Jasa
Keuangan) Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Capital Increase in Public Company with Pre-
emptive Rights as amended by the OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 on the Amendment of the
OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Capital Increase in Public Company with Pre-emptive
Rights.
PT Provident Investasi Bersama Tbk
Main Business Activity:
A holding company engaged in investment activities, either directly or indirectly through Subsidiaries
Head Office:
The Convergence Indonesia Building, 21st Floor
Rasuna Epicentrum Area, Jl. H. R. Rasuna Said,
Karet Kuningan, Setiabudi,
South Jakarta, Indonesia 12940
Phone: (021) 2157 2008
Faximile: (021) 2157 2009
Email: investor.relation@provident-investasi.com
Website: www.provident-investasi.com
This Disclosure of Information is important to be read and considered by the shareholders of the
Company in making decisions regarding the proposed capital increase with pre-emptive rights.
If you are having difficulties understanding the information contained in this Disclosure of
Information or have any doubt in taking a decision, it is recommended that you consult with your
securities brokers, investment managers, legal counsels, public accountants, or other professional
advisors.
The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, individually and jointly,
are fully responsible for the completeness and accuracy of all information or material facts
contained herein and emphasize that the information stated herein is accurate and there is no
misstatement of a material fact or no omission of material facts which may cause material
information in this Disclosure of Information to be inaccurate and/or misleading.
This Disclosure of Information was published on 9 May 2025.
1
Page 9
DEFINITIONS
“Indonesia Stock Exchange” : A stock exchange as defined in Article 1 Number 4 of the
or “IDX” Capital Markets Law, in this case organized by PT Bursa Efek
Indonesia, domiciled in Jakarta.
“Ministry of Law” : Ministry of Law of the Republic of Indonesia (formerly known
as the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia, the
Ministry of Law and Regulations of the Republic of Indonesia,
the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia or any other name).
“KSEI” : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, domiciled in Jakarta,
which is a Central Securities Depository, which is a party that:
(i) acts as central custodian for custodian banks, securities
company and other parties, and (ii) provide other services to
support intra market activities, in accordance with Article 1
number 10 of Capital Markets Law.
“Minister of Law” : Minister of Law of the Republic of Indonesia (formerly known
as Minister of Justice of the Republic of Indonesia, Minister of
Law and Regulations of the Republic of Indonesia, Minister of
Law and Human Rights of the Republic of Indonesia or any
other name).
“Financial Services : The Otoritas Jasa Keuangan or Indonesian Financial Services
Authority” or “OJK” Authority which has the regulatory, supervisory, examination
and investigation functions, duties and authorities in Capital
Markets, Insurance, Pension Funds, Financing Companies
and other Financial Institution as stipulated under Law No. 21
of 2011 regarding the Financial Services Authority and lastly
amended by Law No. 4 of 2023 dated 12 January 2023 on
Development and Strengthening of Financial Sector (which is
a replacement of Bapepam-LK effective as of 31 December
2012).
“POJK No. 32/2015” : OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Capital
Increase of a Public Company with Pre-Emptive Rights as
amended by OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 on the
Amendment of the OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on
the Capital Increase of a Public Company with Pre-emptive
Rights.
“Rights Issue” : Capital Increase with Pre-emptive Rights by issuing New
Shares as regulated under POJK No. 32/2015.
“EGMS” : Extraordinary General Meeting of Shareholders that will be
held on 18 June 2025 in accordance with the provisions of the
Company’s articles of association, the Company Law, and the
Capital Markets Law, as well as their implementing
regulations.
“New Shares” : Up to 4,719,862,337 (four billion seven hundred nineteen
million eight hundred sixty two thousand three hundred thirty
seven) shares or a maximum of 30% (thirty percent) of the
Company’s total issued and paid-up shares of the Company
as of the date of this Disclosure of Information, which will be
2
Page 10
issued from the Company’s shares in portfolio, with the
nominal value of IDR15 per share.
“Capital Markets Law” : Law No. 8 of 1995 dated November 10, 1995 regarding
Capital Market, the Republic of Indonesia Circular No. 64 of
1995, Supplement No. 3608, as amended by Law No. 4 of
2023 regarding Development and Strengthening of Financial
Sector.
“Company Law” : Law No. 40 of 2007 dated August 16, 2007 regarding Limited
Liability Companies, the Republic of Indonesia Circular No.
106 of 2007, Supplement No. 4746, as amended by
Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of
Indonesia No. 2 of 2022 concerning Job Creation that has
been enacted into law pursuant to Law No. 6 of 2023 on
Determination of Government Regulation in Lieu of Law of the
Republic of Indonesia No. 2 of 2022 concerning Job Creation
into Law.
3
Page 11
I. GENERAL
General Description of the Company
The Company is established under the name PT Provident Agro, domiciled in South Jakarta,
based on Deed of Establishment No. 4 dated 2 November 2006, made before Darmawan Tjoa,
S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has received approval from the Minister of Law based on
Decree No. W7-02413 HT.01.01-TH.2006 dated 13 November 2006, which was registered at
the Corporate Registration Office in Central Jakarta under No. 090515154941 dated 24
November 2006, and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.
7 dated 23 January 2007, Supplement No. 738.
The Company's articles of association have been amended several times and the latest
amendment is as contained in the Deed of Statement of Meeting Resolutions on the
Amendment to the Articles of Association No. 130 dated 30 April 2024, made before Jose Dima
Satria, S.H., M.Kn., Notary in the Administrative City of South Jakarta, which has been notified
to the Minister of Law pursuant to Letter of Receipt of Notification of Change in Article of
Association No. AHU-AH.01.03-0101706 dated 3 May 2024, and has been registered in the
Company Register managed by the Ministry of Law under No. AHU-0085941.AH.01.11.YEAR
2024 dated 3 May 2024 (“Deed No. 130/2024”).
The Company’s main office is The Convergence Indonesia Building, 21st Floor, Kawasan
Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,
South Jakarta, Indonesia 12940.
Purpose and Objective of the Company
Pursuant to Article 3 of the Company’s articles of association, the purpose and objective of the
Company are:
1. carrying out holding company activities which includes the activities of holding companies,
namely companies that control the assets of a group of subsidiary companies and whose
main activity is ownership of the group. Holding Companies are not involved in the business
activities of their subsidiary companies. Its activities include services provided by
counselors and negotiators in planning corporate mergers and acquisitions; and
2. carrying out other management consulting activities including advising, guidance and
business operational assistance, as well as other organizational and management issues,
such as strategic and organizational planning; decisions relating to finances; marketing
objectives and policies; human resource planning, practices and policies; scheduling
planning and production control. The provision of these business services can include
advice, guidance and operational assistance for various management functions,
management consultations by agronomists and agricultural economists in the agricultural
and similar fields, design of accounting methods and procedures, cost accounting
programs, budget monitoring procedures, providing advice and assistance to business and
community services in planning, organizing, efficiency and supervision, management
information and others. Including infrastructure investment study services.
To achieve the main business activities mentioned above, the Company can carry out the
following supporting activities:
1. providing funding and/or financing required by companies in which the Company invests,
either directly or indirectly; and
2. providing funding and/or financing needed by other companies in the context of carrying
out share investments in the company or group of companies or in the context of investing
in other assets in the company or group of companies.
Capital Structure and Shareholding Composition
Based on the Deed No. 130/2024, the Company's current capital structure is as follows:
4
Page 12
Authorized Capital : IDR426,000,000,000
Issued Capital : IDR236,606,957,370
Issued Capital : IDR236,606,957,370
The Company's Authorized Capital is divided into 28,400,000,000 shares with a nominal value
per share of IDR15.
Based on Monthly Report of Securities Holders Registration on 30 April 2025, the capital
structure and shareholding composition of the Company on the date of this Information
Disclosure are as follows:
Nominal Value IDR15 per Share
Description Number of Total Nominal
(%)*)
Shares Value (IDR)
A. Authorized Capital 28,400,000,000 426,000,000,000
B. Issued and Paid-up Capital
1. PT Provident Capital Indonesia 9,127,783,531 136,916,752,965 58.02
2. Garibaldi Thohir 3,130,434,288 46,956,514,320 19.90
3. Winato Kartono 1,225,080,353 18,376,205,295 7.79
4. Hardi Wijaya Liong 837,580,961 12,563,714,415 5.32
5. Tri Boewono 66,551,500 998,272,500 0.42
6. Masyarakat (masing-masing 1,345,443,825 20,181,657,375 8.55
dengan kepemilikan kurang dari
5%)
Total (without Treasury Shares) 15,732,874,458 235,993,116,870 100
Treasury Shares 40,922,700 613,840,500
Total Issued and Paid-up Capital
15,773,797,158 236,606,957,370 100
(including Treasury Shares)
C. Shares in Portfolio 12,626,202,842 189,393,042,630
Note:
*) Calculation of percentage is based on voting rights.
**) As disclosed by the Company on 9 April 2025, the Company announced that its
shareholders have approved the transfer of shares resulting from the share s buyback by way
of cancellation of treasury shares acquired through the buyback of 40,922,700 shares. This
will be carried out through a reduction in the Company’s issued and paid -up capital. Subject
to the approval of the Minister of Law, the Company’s is sued and paid-up capital will decrease
from IDR236,606,957,370 to IDR235,993,116,870.
Board of Directors and Board of Commissioners
Based on the Deed of Statement of Meeting Decisions on the Amendment to the Articles of
Association No. 87 dated 21 June 2023, made before Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notary in
the Administrative City of South Jakarta, which has been notified to the Minister of Law pursuant
to Letter of Receipt of Notification of Change in Company Data No. AHU-AH.01.09-0132019
dated 26 June 2023 and registered in the Company Register maintained by the Minister of Law
under number AHU-0119961.AH.01.11.Tahun 2023 dated 26 June 2023, the current
composition of the Company's Directors and Board of Commissioners is as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Hardi Wijaya Liong
Independent Commissioner : Drs. Kumari, Ak.
Independent Commissioner : Johnson Chan
Board of Directors
President Director : Tri Boewono
Director : Budianto Purwahjo
Director : Ellen Kartika
5
Page 13
II. INFORMATION REGARDING THE PROPOSED CAPITAL INCREASE WITH PRE-EMPTIVE
RIGHTS
A. Maximum Amount of the Proposed Issuance of Shares with Pre-emptive Rights
The Company propose to conduct Rights Issue to shareholders through limited public
offering mechanism in maximum amount of 4,719,862,337 (four billion seven hundred
nineteen million eight hundred sixty two thousand three hundred thirty seven) shares.
B. Indicative Period of the Rights Issue
In accordance with Article 8 paragraph (3) POJK No. 32/2015, the period between the
date of the EGMS approval in relation to the Rights Issue until the effectiveness of the
registration statement is not more than 12 (twelve) months. The Company proposed to
carry out the Rights Issue within such relevant period.
Implementation of the Rights Issue will depend on and subject to and will be carried
out if approval has been obtained from the Company's EGMS and an effective
statement from OJK on the registration statement for the Rights Issue submitted by the
Company in accordance with the laws and regulations as applicable in Indonesia.
C. Analysis Regarding the Effect of the Rights Issue on Financial Condition and
Shareholders
The Rights Issue is carried out by the Company to improve the Company's capital
structure which will provide added value to support the Company’s performance. If the
Company's shareholders do not exercise their Pre-emptive Rights in the Rights Issue,
the ownership of the Company's shareholders will be diluted.
D. Estimation of the Use of Proceeds
The Company proposed to use all of the net proceeds obtained from this Rights Issue
(after deducting issuance costs), among others for: developing its investment portfolio
by way of purchasing shares or other equity securities of one or more companies in
natural resources, technology, media and telecommunication and/or logistic sectors,
repayment of debt and/or working capital, whether by the Company and/or
Subsidiaries.
Final information regarding the use of proceeds will be disclosed in an issued
prospectus in relation with the Rights Issue which will be made available to the
shareholders in accordance with applicable laws and regulations.
III. IMPORTANT DATES AND INDICATIVE TIMELINE
To comply with the provisions of the applicable laws and regulations. The above-mentioned
transaction will require the approval of the Company’s shareholders at the EGMS to be held on
18 June 2025.
The following are important dates in relation to the Company’s EGMS:
1. Notification of EGMS Agenda (as defined below) to OJK 30 April 2025
2. Announcement to convene the proposed EGMS to the 9 May 2025
shareholders of the Company through the IDX (as defined
below) website, the eASY KSEI website, and the
Company’s website
3. Announcement of the Disclosure of Information on the 9 May 2025
Rights Issue through the IDX website and the Company’s
website
4. The last recording date of the entitled shareholders to attend 26 May 2025
the EGMS
6
Page 14
5. EGMS Invitation to the shareholders of the Company 27 May 2025
through the IDX website, the eASY KSEI website, and the
Company’s website
6. Additional Information on the Disclosure of Information (if 16 June 2025
any)
7. EGMS 18 June 2025
8. Announcement of the summary of EGMS minutes through 20 June 2025
the IDX website, the eASY KSEI website, and the
Company’s website
9. Submission of the EGMS minutes to OJK and IDX 18 July 2025
IV. ADDITIONAL INFORMATION
To obtain more information regarding the Rights Issue, the Company’s shareholders may
contact the Company’s Corporate Secretary during business hours at the address below:
PT Provident Investasi Bersama Tbk
Corporate Secretary
Head Office:
The Convergence Indonesia Building, 21st Floor
Rasuna Epicentrum Area, Jl. H. R. Rasuna Said,
Karet Kuningan, Setiabudi,
South Jakarta, Indonesia 12940
Phone: (021) 2157 2008
Faximile: (021) 2157 2009
Email: investor.relation@provident-investasi.com
Website: www.provident-investasi.com
7
Names mentioned 37 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. R. Rasuna Said
p.1 ×6
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Kementerian Kehakiman Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Bapepam-LK
p.2 ×4
unresolved
org
PT Provident Agro
p.4 ×2
unresolved
person
Darmawan Tjoa
· Notaris
p.4 ×3
unresolved
person
Jose Dima Satria
· Notaris
p.4 ×7
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.5
unresolved
org
Menteri
p.5
unresolved
person
Drs. Kumari
p.6 ×5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8 ×3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.9
unresolved
org
Ministry of Law
p.9 ×3
unresolved
org
Ministry of Justice
p.9
unresolved
org
Ministry of Law and Regulations
p.9
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.9
unresolved
org
Minister of Law
p.9 ×7
unresolved
org
Minister of Justice
p.9
unresolved
org
Minister of Law and Regulations
p.9
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.